Nukilan.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan wilayah Aceh telah memasuki puncak musim hujan sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor.

“November dan Desember ini puncak musim hujan, intensitas hujannya lebih tinggi, durasi hujan juga lebih lama, maka sangat memungkinkan terjadi banjir dan tanah longsor,” kata Koordinator Data dan Informasi BMKG Kelas I Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Zakaria Ahmad di Banda Aceh, Rabu (3/11/2021).

Selain banjir dan tanah longsor, lanjut Zakaria, pada puncak musim hujan juga berpotensi terjadinya angin kencang atau puting beliung yang disebabkan adanya pertumbuhan awan cumulonimbus.

Oleh karenanya, Zakaria meminta masyarakat seluruh kabupaten/kota di daerah Tanah Rencong itu untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pemukiman di kawasan pinggiran sungai, dataran rendah, hamparan luas seperti persawahan yang berpotensi banjir luapan, genangan bahkan banjir bandang.

“Untuk masyarakat daerah perkotaan juga lebih hati-hati karena rentan banjir genangan, yang disebabkan tanah resapan air sudah sangat berkurang, tertutup dengan gedung, jalan dan sebagainya,” kata Zakaria.

Upaya mengantisipasi dan meminimalkan risiko saat bencana, kata dia, masyarakat harus mengenali daerah masing-masing. Misalnya seperti pada November dan Desember biasanya daerah kita sering banjir, maka segera lakukan langkah-langkah pencegahan.

“Tentu saja barang elektronik dan barang berharga lainnya harus segera diselamatkan, apabila hujan deras dan bertahan sampai dua jam atau bahkan berhari-hari, maka segera lakukan antisipasi,” katanya.

Begitu juga, lanjut Zakaria, untuk penduduk di daerah pegunungan dan perbukitan yang harus mengenali daerah masing-masing terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi setiap tahun.

“Mungkin rentan longsor. Jadi ketika bulan November dan Desember ini daya rekat tanah sudah sangat sedikit, tanah sudah labil, sudah penuh air sehingga mudah terjadi longsor, apalagi hujan sangat deras,” katanya.

Menurut dia, BMKG terus memberi informasi potensi cuaca kepada masyarakat setiap harinya melalui halaman resmi, media massa, dan media sosial. Dengan begitu setiap daerah-daerah memiliki referensi untuk segera lakukan langkah antisipasi.

“Kami selalu memberi informasi prakiraan cuaca setiap hari, untuk pemetaan daerah-daerah berpotensi hujan lebat, petir, angin kencang, puting beliung sehingga daerah-daerah perlu lakukan antisipasi,” kata Zakaria. [antara]

Nukilan.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyorot kinerja lembaga konsorsium Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) mengelola anggaran Rp 160 miliar untuk perlindungan satwa di Aceh. Kasus konflik satwa dan kematian satwa terus terjadi, padahal anggaran yang dihabiskan tidak sedikit.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, dalam siaran pers, Rabu (3/11/2021) menuturkan sejak 2012 hingga 2021 anggaran yang digelontorkan oleh TFCA-Sumatera yang pengelolaan dilakukan oleh 12 lembaga konsorsium mencapai Rp 160 miliar lebih. Jika dibagi per tahun sekitar Rp 17,7 miliar.

“Fakta di lapangan, kerusakan hutan, kematian satwa, konflik, dan perburuan terhadap satwa lindung terus terjadi. Dampak perlindungan tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan,” kata Nur.

Nur menyebutkan hasil pemantauan mereka sejak 2016-2021 sekitar 46 individu gajah mati, sebagian besar karena konflik dan sisanya karena perburuan dan kematian alami. Kasus perdagangan kulit harimau juga terjadi. Konflik gajah juga masih masif terjadi.

“Artinya uang besar yang dihamburkan TFCA tidak menyelesaikan persoalan konflik satwa-manusia,” kata Nur.

Konflik gajah bukan hanya berdampak pada keberlangsungan hidup satwa, namun juga memberikan dampak kerugian ekonomi pada warga.

“Namun, warga yang terdampak tidak pernah diberi ganti rugi dan minim dilibatkan. Mereka hanya jadi objek atas program perlindungan satwa,” kata Nur.

Nur mengatakan semestinya dengan anggaran sebesar itu warga yang berada di kawasan hutan dapat dilibatkan penuh sebagai komunitas perlindungan satwa digaris utama.

Program Aksi nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera merupakan satu skema pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera.

Kesepakatan antara kedua negara dan para pihak yang terlibat (Yayasan KEHATI dan Conservation International Indonesia) ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Di Aceh anggaran program TFCA-Sumatera dikelola oleh konsorsium yakni Konsorsium Orangutan Information Center, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Konsorsium Jantho Lestari, Konsorsium Suar Galang Keadilan, CRU Aceh, Forum Konservasi Leuser, Yayasan Leuser International (YLI), Yayasan Orangutan Sumatra Lestari (YOSL), North Sumatra Rhino Consorsium, dan Veterinary Society For Sumatra Wildlife (Vesswic). []