Beranda blog Halaman 1826

Bupati Akmal Perintah Tutup Jalan Masuk Kantor Cabdin Disdik Aceh di Abdya

0

Nukilan.id – Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim memerintahkan aparatnya menutup Akses masuk Kantor Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Aceh di Kabupaten Abdya). Penutupan akses masuk dilakukan dengang penimbunan tanah di depan pintu masuk Cabdin Abdya.

Info yang beredar luas di media sosial, penimbunan tersebut merupakan perintah Bupati Akmal, Selasa (16/11/2021) kemarin.

Penutupan jalan didasari adanya keributan antara Korpri Abdya dengan pegawai Cabdin pendidikan Aceh di Abdya. Pemicunya, pegawai Kacabdin agak kasar mengusir sejumlah anggota Korpri Abdya yang meminjam lapangan Volly di Kompleks Cabdin dalam Rangka Hut Korpri.

Sementara, kabar lainnya peristiwa itu disebabkan sikap arogan pejabat dari Badan kepegawaian yang tidak terima ketika petugas Kacabdin yang meminta agar penyelenggara kendaraan mereka di parkir secara teratur.[Jr]

Ciptakan Generasi Berkualitas, Bank Indonesia dan BNN Aceh Luncurkan Program GETS

0
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani saat memberi sambutan secara daring dalam acara launching GETS di Lhokseumawe. (Foto: Tangkapan layar)

Nukilan.id – Bank Indonesia (BI) Kota Lhokseumawe meluncurkan program Generasi Emas Teman Sebaya (GETS) di Aula Lantai 3 Gedung Utama Politeknik Negeri Lhokseumawe, Rabu (17/11/2021). Program pemberdayaan masyarakat ini diluncurkan BI Lhokseumawe bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan BNN Kota Lhokseumawe.

Sebagai opening speech dalam peluncuran tersebut, Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani, Kepala Perwkailan BI Kota Lhokseumawe, Yukon Afrinaldo dan Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjend, Drs. Heru Pranoto, M.Si.

Turut hadir dalam acara ini, Walikota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Lhokseumawe, unsur Forkopimda, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, Pimpinan Perbankan dan seluruh Kepala BNNK di seluruh Aceh serta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, melaporkan pelaksanaan Program GETS, dimulai dari cikal bakal inspirasi GETS dan  pelaksanaan GETS ke depannya. Program GETS bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang berwawasan luas, produktif, memiliki moral yang baik dan tentu saja bebas dari Narkoba.

“Hal tersebut dinilai penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi di tahun 2030 hingga 2045 sebagai puncaknya, dimana pada rentang waktu tersebut usia produktif menyumbang 65-70% dari total populasi. Generasi-generasi tersebut yang harus dijaga,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani dalam sambutannya mengatakan, peluncuran GETS ini bertujuan untuk menyiapkan generasi yang berkualitas, Sehat dan Produktif untuk “Indonesia Maju” tahun 2045 di tingkat Sekolah Menenagah Atas (SMA)

“Ada 3 hal penting yang menjadi concern BI terhadap pembentukan GETS Aceh, salah satunya mewujudkan generasi emas yang berkualitas untuk Indonesia Maju 2045 di tingkat remaja yang sehat, karena bebas yang merusak seperti obat/narkoba dan lainnya,” sebut Achris.

Ia menjelaskan, BI saat ini belum memiliki mitra/stakeholders binaan di level remaja SMA untuk dapat dikenalkan dengan CBP, skill ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan mendorong terbentuknya optimisme dan budaya produktif sejak dini.

Oleh karena itu, Achris berharap, inisiasi model pembinaan/kegiatan GETS yang dimulai dari Ujung Barat Indonesia ini dapat menjadi embrio bagi daerah lain serta nasional untuk bersama serentak seluruh Indonesia menyiapkan generasi yang berkualitas dalam menyongsong Indonesia Maju.

“Kopi Aceh sedap terasa, nikmat diminum menjelang senja,
GETS Aceh sungguh luar biasa, menjadi tauladan bagi remaja se Indonesia,” tutup Achris dengan pantun.

Sementara itu, Kepala BNN Aceh, Brigjend Heru juga menekankan, Program GETS merupakan program yang berkelanjutan. GETS sangat penting mengingat anak-anak SMA merupakan usia yang rawan dalam penyalahgunaan Narkoba.

“Para Mitra GETS yang hadir saat ini merupakan anak-anak pilihan yang terpilih dari seluruh SMA/K sederajat dari Aceh. Para Mitra GETS diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Heru, melalui GETS, para Mitra akan mendapatkan pelatihan, pemberdayaan dan capacity building terkait dengan wawasan program P4GN dan tugas dan fungsi Bank Indonesia, antara lain mencakup program edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, QRIS, dan program BI & BNN lainnya. [red]

Finalisasi buku, Tim PPHIMM Jakarta Adakan Penelitian Selama 168 jam di Provinsi Aceh

0

Nukilan.id – Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) Jakarta melakukan penelitian lapangan (field Reaseaech) di Provinsi Aceh dengan melakukan interview (wawancara) dengan sejumlah Tokoh di Aceh.

TIM PPHIM yang di pimpin oleh Prof. Dr. Teuku H. Abdul Manan SH SIP M.Hum merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Dr. H. Khoirul Anwar S, Ag. MH, dan Abdurrahman Rahim SHI MH. Keduanya merupakan Hakim Yustisial / asisten hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, team ini juga diperkuat Oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Zikri SHI MH dan Yusnardi SHI MH (Abu Yus) yang menjabat sebagai wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Meureudu.

Ketua PPHIMM Prof Abdul Manan menyatakan, sebagai salah satu wujud mengembangkan hukum islam di Indonesia pihaknya dalam memperkuat khazanah ilmu pengetahuan sedang menyusun buku dengan judul “ Eksistensi dan Dinamika Perkembangan Hukum Islam dan Mahkamah Syar’iyah dalam sistem Peradilan di Indonesia. Kata Prof Manan Disela kegiatan wawancara narasumber oleh Team PPHIM yang bertempat di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, (16/11/ 2021).

“upaya terkait penyempurnaan buku ini tentu kami harus menggali narasumber utama, agar tidak terjadi distorsi atau keambigusitas sejarah, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah Tokoh Aceh diantaranya Dr Ir Azwar Abu Bakar MM, Prof Dr H A Hamid Sarong SH MH, Prof Dr Syahrizal Abbas MA. Prof Dr H. Alyasa’ Abu Bakar MA, Dr H. Jufri Galib SH MH, Drs. H Soufyan Saleh SH. Jelasnya

Prof Manan yang juga putra asli Panton Labu Kabupaten Aceh Utara,  menambahkan Perkembangan hukum Islam di Aceh maju pesat dalam mewarnai pembangunan sistem hukum di Indonesia, kita tahu bahwa Provinsi Aceh mempunyai Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat, Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat serta Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah, hasil rapat PPHIMM memilih Aceh karena Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan diperkuat dengan Undang Undang Khusus yaitu undang undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Tentu legal Yuridis Formil perkembangan hukum.

Islam di Aceh kuat sekali dengan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, ini harus kita apresiasikan khusus kepada sejumlah Stakeholders atas jasa jasa untuk Provinsi Aceh baik yang ada dipemerintah Pusat dan di Aceh tentunya, ujar mantan Hakim Agung yang sangat produktif dan telah melahirkan karya ilmiah baik dalam bentuk buku, makalah nasional dan internasional, artikel juga essay, Prof Manan satu satunya mantan Hakim Agung karir dari kamar Peradilan Agama yang bergelar professor.

Dr Khoirul Anwar S,Ag MH didampingi Lessor Officer Team Yusnardi SHI MH ( Abu Yus ) menyampaikan “ kegiatan kami insya Allah akan berlansung selama 7 hari di Aceh, dan sejauh ini Luar biasa hasil yang kami dapatkan dari wawancara sejumlah tokoh di Aceh yang terlibat lansung dalam hal terkait, tentu data sekunder akan memperkuat basic data penelitian kami secara holistik untuk penyempurnaan buku yang akan rampungkan ini, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kerja sama dan keluangan waktu yang diberikan sejumlah narasumber. Ujar Dr Khoirul.

Dr Khoirul menambahkan Dan insya Allah kami akan selalu mengingat petuah mantan Mentri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dr Ir Azwar Abu Bakar MM untuk menjaga Prof Manan yang mempunyai jasa besar untuk pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan dari Mahkamah Syar’iyah dalam sistem Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Jasa Besar Pak Azwar juga tidak mungkin dilupakan oleh teman teman hakim di seluruh di Indonesia, beliau adalah salah satu tokoh dibalik kenaikan Gaji Hakim pada jajaran Mahkamah Agung beberapa tahun silam, pungkasnya.[]

Menaker Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Layanan Syariah di Aceh

0
Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah. (Foto: Repro JPNN)

Nukilan.id – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendapat apresiasi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah karena telah menghadirkan Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.

Gambaran sosio-demografi penduduk inilah yang menjadi potensi bagi Provinsi Aceh dalam menata dan mengembangkan layanan ekonomi syariah secara akumulatif untuk dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memberikan layanan jaminan sosial berbasis syariah dalam menjamin perlindungan sosial masyarakat pekerja di Provinsi Aceh,” kata Menaker, saat meluncurkan Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh secara virtual, Rabu (17/11/2021).

Menurut Menaker Ida, Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan bukan menjadi program baru atau pogram tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan melainkan sebagai pengembangan dari layanan sistem jaminan sosial nasional. Secara prinsip, Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional.

“Payung hukum menjadi aspek penting bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program layanan syariah. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan peran aktif guna mendorong terciptanya regulasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan berbasis syariah,” ucapnya.

Ida Fauziyah menambahkan, pengembangan sistem jaminan sosial nasional melalui Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan merupakan strategi dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial. Upaya ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari semua unsur masyarakat.

“Saya mengharapkan dukungan aktif atas Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Ia meminta kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan, khususnya cabang Provinsi Aceh untuk dapat memberikan layanan yang lebih optimal dengan hadirnya Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Semoga dengan tersedianya Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, ini bisa menjadi acuan bagi penyelenggaraan layanan syariah di masa mendatang,” kata Ida Fauziyah.[] Sumber: Suara.com

Dandim Aceh Tamiang Gelar Silaturahmi Bersama Tokoh Agama dan Mantan Kombatan GAM

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Komandan Kodim 0117/Aceh Tamiang Letkol Cpn Yusuf Adi Puruhita yang diwakili Plh. Pasi Intel Kodim 0117/Aceh Tamiang Kapten Inf Nunu Rukmana melaksanakan Silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk dengan mantan kombatan wilayah kecamatan Bendahara bertempat di Koramil 04/Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (16/11/21) siang.

Silaturahmi ini merupakan kegiatan rutin yang sering dilaksanakan oleh Dandim kepada seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat

Dalam penyampaianya Dandim 0117/Aceh Tamiang Letkol Cpn Yusuf Adi Puruhita melalui Pasi Intel Kapten Inf Nunu Rukmana mengajak kepada para tokoh agama tokoh masyarakat termasuk tokoh mantan kombatan untuk terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjaga dan merawat perdamaian agar Aceh selalu dalam keadaan kondusif sehingga pembangunan d Aceh bisa berjalan dengan maximal serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya Aceh Tamiang.

Tidak kalah penting di massa pandemi Covid 19 mari kita dukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan memutuh penyebaran Covid 19 dengan terus menerakan protokol kesehatan dalam kegaiatan sehari hari serta membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dengan terus menhimbau masyarakat yang sudah memenuhi sarat untuk melakukan vaksinasi. Ujarnya.

Sementara itu, sala satu tokoh mantan kombatan T. Helmi mengucapkan rasa bangga dan terimakasih kepada Dandim Aceh Tamiang yang diwakila Plh. Pasiintel bisa melaksanakan silaturahmi dengan tokoh agama tokoh masyarakat serta mantan kombatan sehingga bisa meninbulkan keakraban antara masyarakat dengan pihak Kodim .

Dalam penyampaian T. Helmi juga siap mendukung apa yang menjadi himbau bapak Dandim untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, Mari saling mengingatkan agar perdamaian Aceh, tetap terjaga” ungkapnya.

Hadir dalam silturahmi tersebut diantaranya Plh. Pasintel Kodim 0117/atam Kapten Inf. Nunu Rukmana, Danramil 04/bdh Kapten Inf. P Harahap, Kapolsek Bendahara Ipda Abdul Ghani, Danpos Banda mulia Peltu Karimudin, Ketua DPW PA Kab. Atam T. Helmi, Datok Penghulu desa Mesjid Sungai Iyu Saiful Bahri, Datok Penghulu desa Bandar Khalifah Azhar dan Tokoh Agam Tgk Munir. []

Ditlantas Polda Aceh Edukasi Aturan Lalu Lintas Bagi Anak Usia Dini

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh menggelar kegiatan Polisi Sahabat Anak dengan tema “Anak Cerdas Taat Lalu Lintas”, di mana di dalamnya disisipkan edukasi-edukasi tentang aturan dalam berlalu lintas bagi anak usia dini, Rabu (17/11/2021).

Di lokasi kegiatan yang dipusatkan di Sat PJR tersebut juga sudah dilengkapi berbagai miniatur rambu lalu lintas yang membuat anak-anak seolah berada di jalur lalu lintas yang sebenarnya.

“Salah satu edukasi yang kita berikan adalah pengenalan rambu lalu lintas. Di mana di lokasi kegiatan sudah kita siapkan miniaturnya,” kata Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.Si. dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (17/11).

Selain memberikan edukasi lalu lintas, kata Dicky, pihaknya juga menjelaskan tentang fungsi dan bentuk kendaraan R2 dan R4 Ditlantas yang digunakan dalam pelaksanaan tugas patroli serta pengawalan VIP/ VVIP.

Dicky juga mengingatkan para siswa-siswi TK yang hadir bahwa polisi adalah sahabat anak.

Ia berharap, pemberian edukasi lalu lintas ini nantinya dapat membuat anak-anak semakin bersahabat dengan Polisi serta dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih didominasi oleh remaja atau usia produktif.

“Semoga kegiatan sini menjadi upaya kita dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama bagi anak usia produktif,” pungkasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi dari 15 Taman Kanak-Kanak (TK) yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh tersebut juga diwarnai dengan aneka lomba yang pemenangnya langsung diumumkan dan diberi hadiah.

Selesai mengikuti lomba, anak-anak diberikan kesempatan untuk jalan-jalan naik mobil dan sepeda motor patroli Ditlantas untuk berkeliling. []

Jembatan Kampung Durian Rusak, Wabup Aceh Tamiang: Kita Tunggu Respon PT Pertamina

0
Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Insyafuddin, ST saat meninjau Jembatan Rusak di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (16/11/2021). Foto: Nukilan/Poris

Nukilan.id – Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Insyafuddin, ST meninjau jembatan penghubung Kampung Durian dan Sapta Jaya yang rusak di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (16/11/2021).

Tinjauan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang merasa khawatir ketika melintasi jembatan tersebut. Setelah ditinjau, ternyata rusaknya jembatan itu dikarenakan faktor dimakan usia.

Insyafuddin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan menunggu pihak PT. Pertamina terlebih dahulu untuk memperbaiki kerusakan jembatan, karena jembatan tersebut menghubungkan lokasi pengeboran mintak PT. Pertamina.

“Hal ini akan kita beritahu ke pihak PT. Pertamina. Akan kita tunggu tindakan pihak pertamina selama satu sampai dua hari kedepan dan jika pihak PT. Pertamina tidak mengambil langkah untuk memperbaiki maka Pemkab Aceh Tamiang akan memperbaiki jembatan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, masyarakat Kampung Durian dan Sapta Jaya sangat berterimakasih atas perhatian yang ditunjukan Pemkab Aceh Tamiang. Mereka berharap jembatan yang rusak ini dapat segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Reporter: Poris

Tiga Tuntutan Aliansi Buruh Aceh kepada Gubernur dan DPRA

0
Aksi unjuk rasa Aliansi Buruh Aceh, Rabu (17/11/2021).(Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu simpang Lima Banda Aceh dan Kantor Gubernur Aceh, Rabu (17/11/2021) pagi.

Ada tiga tuntutan ABA kepada Gubernur dan DPRA Aceh, yaitu:

Pertama. Mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera melakukan revisi qanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan dan perlindungan yang menyuluruh bagi seluruh pekerja/buruh di Aceh.

Kedua. Menuntut Gubernur Aceh untuk menaikan/menyusuaikan UMP Aceh tahun 2022 sebesar Rp. 3.618.261. Sesuai dengan rata-rata hasil survei KLH di 9 Kabupaten/Kota.

Ketiga. Menolak Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Low) serta seluruh aturan turunan di bawahnya.

“Secara rasional kita bisa berharap kepada Gubernur selaku pengambil kebijakan di Provinsi Aceh, agar bisa menaikkan UMP buruh Aceh pada angka 5-7 persen,” ungkap Koordinator ABA, Rahmat Kurniadi kepada Nukilan.id di sela aksi unjuk rasa di Banda Aceh.

Selain itu, Rahmat menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 menyatakan bahwa, mekanisme kenaikan UMP provinsi sesuai nilai-nilai inflasi dan perkembangan ekonomi, dan itu berada pada angka 3,22 persen, dengan kenaikan UMP sekitar Rp. 101.000. Dan setelah dilakukan survei di 23 Kabupaten/Kota, Aceh berada pada angka 7-10 persen yang rata-rata pendapatannya itu sekitar Rp. 3.500.000.

“Jadi, jika tuntutan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kita tidak akan tinggal diam. kita akan menuntut ke Mahkamah Konstitusi, karena dalam surat keputasan menteri, hal ini jelas melangar konstitusi perundang-undangan,” pungkas Rahmat. []

Reporter: Hadiansyah

UIN Ar-Raniry Serahkan Rekomendasi ICIS ke Wakil Presiden

0

Nukilan.id – Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyerahkan rekomendasi akademik kepada Wakil Presiden RI, Prof Dr KH Ma’ruf Amin pada pertemuan yang dilaksanakan di ruang Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Fauzi Ismail MSi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kegiatan International Conference on Islamic Studies (ICIS) Tahun 2021 yang mengusung tema “Islam and Sustainable Development” yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2021 lalu secara virtual.

“Rekomendasi akademik yang diserahkan kepada Bapak Wapres RI KH Ma’ruf Amin merupakan hasil konferensi internasional ICIS tahun 2021 yang dilaksanakan beberapa bulan lalu yang dirumuskan oleh tim perumus berdasarkan masukan dan pandangan dari para narasumber salah satunya adalah Bapak Wakil Presiden RI,”kata Fauzi usai menyerahkan rekomendasi akademik, di ruang Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).

Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut adalah membumikan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan secara berkelanjutan untuk menyongsong pembangunan Negara dalam suatu kebijakan khusus tentang ekonomi syariah dan turut melibatkan Perguruan Tinggi Keagamaan dalam pembangunan serta pengoptimalan implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia.

“Kita berharap 13 rekomendasi akademik yang dihasilkan dalam konferensi tahunan ICIS ini dapat menjadi acuan kebijakan bagi Pemerintah dalam konteks Islam dan pembangunan berkelanjutan,”kata Fauzi.

Dalam pertemuan tersebut, turut juga diberikan penghargaan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Bapak Pelopor Ekonomi Syariah Indonesia dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang diserahkan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Drs Gunawan Adnan MA PhD sebagai salah satu hasil rekomendasi tertulis dari konferensi tahunan ICIS 2021.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat berhasil atas kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat.

Oleh karena itu, Wapres berpesan agar keberhasilan keberhasilan yang telah dicapai saat ini dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi ke depannya.

Acara pemberian gelar tersebut juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Fauzi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Abdul Manan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Zubaidah, dan dari unsur panitia pelaksana ICIS 2021 hadir Rahmad Syah Putra, Arkin dan Nazarullah.

Sementara itu Wapres Ma’ruf didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah. []

DPKA Gelar Bimtek Penilaian Kinerja Arsiparis 2021

0
Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) penilaian kinerja jabatan fungsional Arsiparis tahun 2021.Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 15-17 November 2021 bertempat di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.

Ketua pelaksana Mustika Hayati MM mengatakan, tujuan utama bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Arsiparis dalam pencapaian kinerja jabatan fungsional Arsiparis serta untuk menjawab semua permasalahan yang  terkait kinerja jabatan fungsional Arsiparis.

“Peserta yang diundang dalam kegiatan bimtek ini berasal dari perwakilan SKPA dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang keseluruhan berjumlah 50 orang,”kata Mustika Hayati dalam laporan tertulis di Banda Aceh, Rabu (17/11/2021).

Selain itu, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi terhadap perubahan kebijakan tentang pengisian Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (Dupak) sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional arsiparis. Jelasnya

Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr Edi Yandra SSTP MSP dalam sambutannya mengatakan bahwa keberadaan Arsiparis dalam penyelenggaraan Negara khususnya dalam hal penyelenggaraan kearsipan jelas merupakan “asset negara” yang paling menentukan terwujudnya tertib arsip negara, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan diri secara  terus menerus, dan berkelanjutan, hal ini seiring  dengan amanah undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Perubahannya Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Pengukuran dan penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pengakuan secara formal terhadap hasil kerja aktual baik terhadap kinerja teknis atau hard competency, menajerial atau soft competency ataupun sosial budaya,”kata Edi.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra, Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qahar dan narasumber dari Arsip Nasional RI, Abdullah sobri dan Erni Budianti. []