Beranda blog Halaman 1825

Sekretaris Demokrat Aceh Ajak Masyarakat Aktif Menjaga Hutan

0
Arif Fadillah, Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh. (Foto:Nukilan.id)

Nukilan.id – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD-PD) Aceh Arif Fadillah minta masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga hutan Aceh, karena hutan yang terbentang indah, alami, juga memberi hawa yang segar, sehingga patuit kita jaga bersama.

“Luar biasa kekayaan yang kita miliki, hutannya masih sangat alami. Patut kita jaga bersama,” kata Arif Fadillah saat melintasi jalan Terangon, tembus Gayo Lues ke Aceh Barat Daya (Abdya) beberapa waktu lalu.

Menurut Arif Fadillah, hutan harus menjadi tanggungjawan bersama, terutama dalam menghalau penjarah yang dapat merusak hutan. Padahal, kata Arif, hutan seperti hutan leuser adalah paru-paru dunia yang kelak menjadi benteng bagi kehidupan anak cucu.

Arif Fadillah, Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh. (Foto:Nukilan.id)

“Harus kita lawan penjarah, dan rakyat Aceh harus bersatu menjaga dan merawat hutan,” ujarnya.

Arif menjelaskan, dalam segala segi Aceh dikaruniai banyak kelebihan-kelebihan, salahsatunya potensi hutan yang lengkap. Banyak jenis tanaman yang tidak dimiliki daerah lain, seperti halnya bunga Raflesia dan kayu Gaharu, juga jenis tanaman lainya.

“Begitu juga dengan faunanya seperti Harimau Sumatra, Tapir dan banyak jenis fauna lainya, yang cuma terdapat di hutan Aceh.

Ketua DPC Demokrat Banda Aceh ini juga mengatakan, Selain hutan Leuser yang menjadi perhatian dunia, Aceh juga memiliki hutan lindung yang kaya dan bagus, seperti Ulu Masen di Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Pidie.

“Ini harus kita jaga, baik ekosistemnya maupun habitatnya. Sekarang kita lihat Aceh menjadi daerah yang rawan bencana, ketika musim kemarau kekeringan, sawah banyak yang fuso dan ketika musim hujan Aceh banjir. Ini karena kita masih tidak ramah dengan lingkungan,” ujar Arif Fadillah.[js]

Pemerintah Aceh Finalkan Draft Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026

0
Jiubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA. (Foto: Humpro]

Nukilan.id – Pemerintah Aceh bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan finalisasi draft Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 beberapa hari lalu di Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut (29 Jan – 1 Feb 2022) dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Teuku Ahmad Dadek beserta jajarannya, unsur Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Inspektorat Aceh.

Sementara dari Kemendagri dihadiri langsung oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Nyoto Suwignyo,MM dan Kasubdit Perencanaaan dan Evaluasi Wilayah 1 Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Bagus Agung Herbowo, ST, MT.

“RPA ini merupakan perintah dari Inmendagri No. 7 Tahun 2021,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangan persnya, Kamis (3/2/2022).

Muhammad MTA menerangkan, berdasarkan penjelasan pihak Kemendagri, setidaknya ada 5 pedoman pokok yang mendasari penyusunan RPA tersebut, yakni; pertama harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tentang program prioritas yang bersinggungan dengan Aceh.

Kedua, mempedomani RPJP Aceh terutama pada periodesasi Tahun keempat. Ketiga mempedomani RPJM Aceh periode 2017-2022 terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan, ekonomi dan kesenjangan antar wilayah.

“Ini penekanannya pada hasil evaluasi kita terhadap pembangunan pemerintahan “Aceh Hebat” 2017-2022, program-program pembangunan yg tidak tercapai periode ini apalagi adanya kasus pandemi global Covid19 yang berpengaruh besar terhadap capaian program pembangunan selama ini,” kata MTA

Kemudian, yang ke empat, disesuaikan dengan isu-isu yg berkembang saat ini seperti seperti Covid19, pemberdayaan UMKM, dan lainya. Kelima, adanya kebijakan-kebijakan pusat, seperti; di tahun 2023 akan dihapuskannya tenaga kontrak dan dilakukan pengangkatan pegawai sistem PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), lalup 25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan 8 persen untuk penanganan covid19.

“Atas dasar inilah, dipandang pelu digelar semacam konsultasi dan singkronisasi dengan pihak Kemendagri, dalam rangka finalisasi Draft RPA, sebelum nantinya kita gelar Forum Konsultasi Publik di Aceh,” ujar MTA

Ia menambahkan, ada perbedaan yang sangat mendasar antara RPJM dan RPA. Jika RPJM didasari oleh visi-misi politik kepala daerah dari Pilkada dan mempunyai tahapan panjang hingga pembahasan bersama DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.

Namun RPA lebih sederhana, RPA sifatnya lebih kepada dokumen teknokratik yang kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah atau Peraturan Gubernur, kemudian RPA ini akan menjadi pedoman bagi Penjabat (PJ) Gubernur nantinya saat menjalankan kepemimpinan daerah.

“Walau mempunyai perbedaan sangat mendasar tersebut, namun RPJM dan RPA mempunyai persamaan yang sangat substansial, sama-sama mempunyai satu orientasi paling krusial yaitu; mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya

Lebih lanjut, MTA membeberkan, untuk membahas lebih lanjut hasil pertemuan itu, pada Selasa, 8 Februari 2022 mendatang di Banda Aceh, pemerintah akan menggelar Forum Konsultasi Publik. Forum tersebut nantinya akan melibatkan banyak pihak dan stakeholder termasuk DPRA.

“Kita harapkan nantinya pada Forum itu kita semua bisa berperan aktif dalam mewujudkan RPA yang berkualitas bagi Aceh,” ujarnya.

MTA menuturkan, setelah konsultasi publik berlangsung, maka hasil dari pertemuan itu akan disampaikan kepada Gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri untuk fasilitasi. Sesuai dengan Inmendagri No.7/2021.”pada minggu pertama Maret RPA ini sudah selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, selanjutnya kita laporkan kepada DPRA. RPA inilah yang akan menjadi dasar atau rujukan kita, terutama bagi semua SKPA dalam menyusun RKPA tahun anggaran 2023,” imbuhnya. []

DJP Apresiasi Langkah Polda Aceh Dorong Pemda Wadahi Tambang Rakyat untuk Tingkatkan PAD

0
Foto: Dok.Ist

Nukilan.id – Langkah Polda Aceh yang mendorong Pemerintah Daerah untuk mewadahi tambang rakyat dalam rapat lintas sektoral beberapa waktu lalu mendapat respon positif dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

Respon tersebut dinyatakan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Aceh Imanul Hakim, saat beraudiensi dengan Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., Rabu (2/2/2022) di Mapolda Aceh.

Imanul Hakim dalam kesempatannya itu mengatakan, pihaknya sangat sepakat dengan langkah yang diambil Polda Aceh. Karena dengan adanya wadah yang resmi dari Pemerintah Daerah, tambang rakyat tersebut berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian, inisiasi yang dilakukan Polda Aceh harus diimbangi dengan regulasi agar aspek legalitas bisa terpenuhi. Sehingga tambang yang dikelola oleh masyarakat nantinya bukan sekedar sebagai sumber penghasilan semata, akan tetapi juga ada aspek perbaikan atau reklamasi, supaya dampak terhadap lingkungan bisa diminimalisir.

Selain itu juga, dalam pelaksanaannya harus sejalan atau merujuk ke Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Minerba. Di mana dalam aturan itu sudah ditetapkan bahwa sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional yang pengelolaannya di bawah kendali pemerintah pusat.

Namun, sambungnya, dalam aturan tersebut juga diperkenalkan izin baru, yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

“Dalam UU pemerintahan Aceh tahun 2006 kewenangan ada di Pemrov dan Pemerintah kota/kabupaten. Sementara di UU 3 tahun 2020 kewenangannya ke pemerintah pusat. Jadi perlu ada jembatan berupa PP sebagaimana PP tentang pengelolaan bersama Migas Aceh,” terangnya.

Imanul Hakim juga menyebut, pihaknya dengan USK sedang melakukan proses kajian akademis agar pengelolaan SDA minerba di Aceh, terutama emas dilakukan sedikit berbeda dengan daerah lain yang disesuaikan dengan kondisi di Aceh yang mana masyarakatnya sudah sangat familiar dengan emas.[]

Kapolda Aceh Terima Plakat dari Ketum BPD HIPMI Aceh Terpilih

0
Kapolda Aceh Terima Plakat dari Ketum BPD HIPMI Aceh Terpilih (Foto; Dok.Ist)

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M. yang diwakili oleh Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya, S.I.K. menerima plakat dari Ketua Umum BPD HIPMI Aceh, Ridha Mafdul, ST., MT., Rabu (2/2/2022) di Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh.

Selain Kapolda, plakat tersebut juga diberikan kepada Gubernur yang diterima Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. Iskandar AP, S.Sos., M.Si., Pangdam IM yang diterima Irdam IM Brigjen TNI Niko Fahrizal, M. Tr. (Han), dan Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming.

Kapolda Aceh melalui Kabid Humas Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan selamat kepada Ketua Umum BPD HIPMI Aceh yang baru saja terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-14.

Ketua Umum BPD HIPMI Aceh yang baru saja terpilih dan akan memimpin organisasi pengusaha Aceh periode 2022-2025 akan langsung dihadapkan dengan tantangan berat, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Tantangan utama ketua BPD HIPMI Aceh terpilih adalah bagaimana mengakselerasikan para pengusaha untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi Covid-19 dan percepatan vaksinasi,” ucap Winardy dalam keterangannya, Kamis (3/2) di Mapolda Aceh.

Ia berharap, ketua umum baru yang lahir dari Musda tersebut dapat lebih baik dalam memimpin HIPMI, sehingga dapat terus menjaga soliditas agar pengurus ikut serta membantu peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Kita berharap ketua yang baru nantinya dapat lebih baik dengan kepengurusan yang aktif dan kompak,” imbuhnya.[]

Sat Brimob Polda Aceh Kerahkan Pasukan untuk Amankan Pilkada 2024

0
Sat Brimob Polda Aceh Siapkan Pasukan untuk Amankan Pilkada 2024 (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Dalam rangka menghadapi tahun politik atau Pilkada serentak dan Pilpres pada tahun 2024 mendatang, Satuan Brimob Polda Aceh membentuk berbagai unsur pasukan untuk menjamin pesta demokrasi, khususnya di Aceh berjalan sesuai dengan harapan.

Hal tersebut disampaikan Dansat Brimob Polda Aceh Kombes Pol. Selamat Topan, S.I.K., M.Si. melalui Wadansat AKBP Dr. Beridiansyah, S.H., M.H. saat memimpin upacara pembukaan latihan unsur pasukan yang sudah dibentuk, Rabu (2/2/2022) di Mako Sat Brimob, Kota Banda Aceh.

Dalam arahannya, Beridiansyah mengatakan, pembentukan unsur pasukan yang terdiri dari Kompi Taktis Penindakan Huru Hara, Unit Taktis Pasukan Pelopor Reaksi Cepat, Detasemen Taktis Anti Anarkis, dan Unit Taktis Sapu Jagat tersebut merupakan upaya Brimob dalam menyiapkan pasukannya yang mumpuni dan mampu bergerak cepat dalam situasi apapun untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik sosial atau kerusuhan pada pemilu yang akan datang.

Dalam latihan nanti, Lanjutnya, para personel diharapkan dapat mengasah ketrampilan atau merefresh kembali materi terkait pelaksanaan tugas.

Ia juga berharap agar pasukan yang telah dibentuk dapat berlatih dengan penuh semangat, sesuai dengan motto “tiada hari tanpa latihan”.

Di akhir arahannya, Beridiansyah juga menyemangati pasukan dengan menyebutkan motto-motto Brimob, seperti motto operasional “sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil”, serta motto pengabdian “jiwa ragaku demi kemanusiaan”.[]

Aceh Kembali Termiskin di Sumatera, Nasrul Zaman: Pemerintah Aceh Tidak Mampu Kelola APBA

0
Dr. Nasrul Zaman. (Foto:ji/nukilan.id)

Nukilan.id – Provinsi Aceh kembali meraih peringkat termiskin di Sumatera dan peringkat lima secara nasional dengan angka kemiskinan mencapai 15.53% atau setara dengan jumlah 850.260 warga miskin.

Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, S.T, M.Kes dalam keterangannya kepada Nukilan di Banda Aceh, Kamis (3/2/2022).

“Kisaran angka kemiskinan di Aceh sejak pemerintahan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memang selalu berada pada kisaran angka tersebut, dimana tahun 2018 pada 15,68%, tahun 2019 pada angka 15,01%, 2020 mencapai 15,43% dan tahun 2021 ini naik menjadi 15,53%,” sebutnya.

Menurut Nasrul, capaian angka kemiskinan tersebut tidak mengherankan karena pemerintah Aceh minim kemampuan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terus menerus yang membesar jumlahnya sejak 2019 sebesar 2.8 trilliun, 2020 sebesar 3.9 trilliun dan tahun 2021 diperkirakan mencapai 4 trilliun lebih.

“Sejak awal kita sudah memperkirakan kalau capaian kemiskinan tidak akan mampu diturunkan oleh Gubernur Aceh sampai akhir pemerintahannya, indikasinya setiap tahun kita tidak mendapati ada satupun program strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan tersebut, malah program rumah dhuafa yang menjadi unggulan RPJM Aceh 2017-2022 minim dukungan pemerintah,” ungkap Nasrul.

Awal tahun 2019, kata dia, kita sempat berharap banyak terjadi konsistensi terhadap beberapa program multi year yang hendak dijalankan oleh pemerintah Aceh, namun disayangkan program tersebut tidak mampu direalisasikan dengan optimal akibat tarik menarik kepentingan “pribadi” para pihak.

“Harus diingat bahwa putaran ekonomi di Aceh itu sangat tergantung pada serapan dan sebaran anggaran dari APBA, sehingga jika terjadi SiLPA yang besar seperti tersebut di atas maka dipastikan daya konsumsi rumah tangga di Aceh akan menurun akibat pendapatan yang menurun dan dampaknya adalah meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan,” jelas Nasrul.

Pada tahun 2022 ini, lanjutnya, kita sudah tidak bisa berharap pada kepemimpinan Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Taqwallah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Dan kita hanya bisa mengantungkan harapan pada Pejabat Gubernur Aceh yang akan ditunjuk oleh Presiden melalui Mendagri RI pada Juli 2022 mendatang,

“Semoga gubernur baru tersebut dapat menunjuk Sekda Aceh yang baru pula sehingga ketertinggalan yang saat ini terjadi dan memalukan ini dapat diganti dengan kemajuan dan keberhasilan selama pemerintahan pemimpin baru tersebut bersifat inklusif,” harap Nasrul. []

Meningkat 38,45 Persen, Laba Bersih BSI Capai Rp 3,02 Triliun Sepanjang 2021

0
(Foto: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Nukilan.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja positif pada tahun 2021. Hal ini tercermin dari laba bersih perusahaan yang tumbuh pesat.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sepanjang tahun lalu perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 3,02 triliun. Realisasi ini meningkat 38,45 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Di tengah kondisi yang memang kita tahu di kuartal I sampai kuartal IV lalu cukup challenging, namun demikian BSI dapat menunjukan kinerja yang solid,” ujar dia, dalam konferensi pers, Rabu (2/2/2022).

Aset bank syariah terbesar itu juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,37 persen secara tahunan menjadi Rp 265,29 triliun hingga Desember 2021.

Adapun dari sisi pembiayaan, BSI mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,32 persen secara tahunan menjadi Rp 171,29 triliun. Pada saat bersamaan dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan 11,12 persen menjadi Rp 233,5 triliun.

Pertumbuhan-pertumbuhan tersebut diikuti dengan perbaikan berbagai indikator. Rasio return on equity (ROE) bank dengan kode emiten BRIS itu mengalami peningkatan dari 11,18 persen pada Desember 2020 menjadi 13,71 persen pada Desember 2021.

“BSI juga mampu mencatat penurunan cost of financing dari 2,68 persen menjadi 2,03 persen,” ucap Direktur Keuangan dan Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho. [Kompas]

Dilema Minyak Goreng Mahal dan Luas Kebun Sawit yang Terus Bertambah

0
Ilustrasi kebun kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. (Sinar Mas Agribusiness and Food)

Nukilan.id – Harga minyak goreng tengah melonjak drastis. Dalam waktu relatif bersamaan, para produsen kompak menaikkan harga dengan dalih menyesuaikan dengan harga minyak sawit (CPO) di pasar global.

Selama kurun waktu tiga bulan lebih, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.

Meroketnya harga minyak goreng di Indonesia ini jadi ironi, mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah.

Secara umum, harga minyak goreng berada di kisaran Rp 19.000 per liter, bahkan di beberapa daerah harganya sudah melambung di atas Rp 20.000 per liter.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menggelontorkan duit subsidi yang mengalir ke produsen minyak goreng hingga Rp 3,6 triliun, namun minyak goreng subsidi yang dibanderol Rp 14.000 per liter justru sulit ditemui di pasaran.

Mahalnya harga minyak goreng di Indonesia bertolak belakang dengan status negara ini sebagai penghasil minyak sawit terbesar secara global.

Di sisi lain, keberadaan sawit selalu dikaitkan dengan deforestasi hutan tropis. Bahkan kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahun di Indonesia, juga kerapkali disangkut-pautkan dengan pembukaan lahan kelapa sawit baru.

Selama 2014-2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89 persen.

Penyusutan kebun sawit hanya terjadi pada tahun 2016 ketika luas kebun kelapa sawit sedikit mengalami penurunan sebesar 0,5 persen atau berkurang seluas 58.811 hektar.

Terlepas dari itu, sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, total luas areal kelapa sawit bertambah 3.571.549 hektar. Angka tersebut Kembali naik pada tahun 2019.

Total luas kebun kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 adalah 14.456.611 hektar, meningkat dari tahun 2018 seluas 14.326.350 hektar.
Pada tahun 2019, sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diuasahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS), yang mencapai 54,94 persen dari total luas lahan sawit di Indonesia.

PBS menguasai 7.942.335 hektar kebun sawit di Indonesia. Sisanya, kebun sawit diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) sebesar 40,79 persen dan perkebunan besar nasional sebanyak 4,27 persen.

Perkebuan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dengan luas 7.944.520 hektar pada 2019.

Di Sumatera, perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di wilayah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.

Sementara itu, kebun sawit terluas di Indonesia kedua ada di Pulau Kalimantan dengan luas 5.820.406 hektar pada tahun 2019,meningkat dari tahun 2018 sebesar 5.588.075 hektar.

Di Kalimantan, perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, berikut ini 10 provinsi yang memiliki perkebunan sawit terbesar di Indonesia:

  • Riau: 2.741.621 hektar
  • Kalimantan Barat: 2.017.456 hektar
  • Kalimantan Tengah: 1.922.083 hektar
  • Sumatera Utara: 1.373.273 hektar
  • Kalimantan Timur: 1.254.224 hektar
  • Sumatera Selatan: 1.191.401 hektar
  • Jambi: 1.034.804 hektar
  • Aceh: 487.526 hektar
  • Kalimantan Selatan: 471.264 hektar
  • Sumatera Barat: 379.662 hektar

Hak Guna Usaha

Masifnya pembukaan lahan untuk sawit tak lepas dari peran pemerintah yang memberikan izin pengelolaan jutaan hektare lahan kepada perusahaan-perusahaan besar melalui skema hak guna usaha (HGU).

Sejatinya dengan skema HGU, perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng besar menggarap perkebunan kelapa sawitnya di atas tanah negara.

Bahkan beberapa HGU perkebunan sawit besar, berada di atas bekas lahan pelepasan hutan. Kendati begitu, pemerintah tak bisa memaksa produsen menurunkan harga minyak goreng yang masuk dalam kebutuhan pokok masyarakat.

HGU sendiri merupakan pemberian tanah milik negara untuk dikelola pengusaha untuk dimanfaatkan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya.

Untuk satu perusahaan sawit skala besar, bahkan bisa mendapatakn HGU hingga ratusan ribu hektare. Jangka waktu pengusaha mengelola HGU adalah 25 tahun dan bisa diperpanjang.

Sementara itu, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) di sektor pertanian pada periode 2015 – pertengahan 2021 masih didominasi investasi perkebunan sawit.

Investor kelapa sawit terbesar justru berasal dari Singapura. Sementara investor asal Malaysia berada di peringkat kedua.

Selain itu, banyak perusahaan kelapa sawit yang bermarkas di Singapura, juga diketahui dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, beberapa di antaranya masuk dalam deretan orang terkaya di Tanah Air. [Kompas]

Barcelona Resmikan Transfer Pierre-Emerick Aubameyang

0
Foto: Instagram/barcelonafc

Nukilan.id – Klub La Liga, Barcelona akhirnya mengumumkan perekrutan terbaru mereka. El Blaugrana mengonfirmasi bahwa Pierre-Emerick Aubameyang resmi menjadi bagian dari tim mereka.

Aubameyang memang cukup santer digosipkan akan cabut dari Arsenal. Pasalnya sang striker dibekukan oleh Mikel Arteta akibat pelanggaran disiplin.

Aubameyang sendiri di deadline day berada di Barcelona. Ia mencoba untuk menuntaskan kepindahannya di detik-detik terakhir.

Pihak Arsenal beberapa waktu yang lalu mengonfirmasi bahwa transfer ini sukses. Sang pemain juga mengonfirmasi bahwa ia akan bergabung dengan Barcelona.

Simak detail kepindahan Aubameyang selengkapnya di bawah ini.

Putus Kontrak

Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengonfirmasi kedatangan Aubameyang. Sang striker direkrut dengan status sebagai free agent.

Ya, kalian tidak salah baca. Aubameyang bergabung dengan Barcelona sebagai free agent.

Ini disebabkan Aubameyang memutus kontraknya bersama Arsenal yang tersisa satu setengah tahun lagi. Sehingga ia bisa jadi bagian dari Barcelona.

Klausul Unik

Dalam pernyataan resmi mereka, Barcelona membeberkan detail kontrak Aubameyang. Ada satu klausul yang cukup unik.

Aubameyang akan membela Barcelona hingga tahun 2025. Namun ada opsi baginya untuk cabut dari Camp Nou pada tahun 2023 mendatang.

Selain itu Barcelona juga menetapkan klausul rilis yang cukup tinggi untuk sang striker. Mereka memasang klausul senilai 100 juta Euro.

Sudah Berlatih

Aubameyang sendiri sudah diintegrasikan dalam skuat Barcelona. Ia ikut berlatih di Barcelona pada hari Selasa (1/2) kemarin.

Namun sejauh ini belum ada kabar apakah Aubameyang sudah bisa didaftarkan ke La Liga atau tidak. [Bolanet]

Intip Perpustakaan Tertua di Dublin, Dibangun saat Ratu Elizabeth I Bertahta

0
Perpustakaan Trinity College di Dublin, Irlandia. (Fabiola Lawalata/IDZ Creators)

Nukilan.id – Dublin, Ibu Kota Irlandia ini tidak memiliki Colosseum atau Menara Liberty yang kerap menjadi incara para turis untuk berfoto. Namun keramahan penduduknya, hingga tempat-tempat nongkrong yang masih mempertahankan sisi tradisional adalah sedikit alasan mengapa Dublin pantas mendapat hati bagi para pelancong.

Dublin ditetapkan UNESCO sebagai kota literatur pada 2010. Kota ini melahirkan group band U2 dan Westlife. Selain itu, juga terdapat Trinity College, universitas tertua di Irlandia dan menjadi tujuan wisata paling populer di Dublin.

Perpustakaan Trinity College di Dublin, Irlandia. (Fabiola Lawalata/IDZ Creators)

Setiap tahunnya ada 520.000 turis menyempatkan diri datang ke Trinity College. Tujuannya untuk mengunjungi sebuah perpustakaan tertua di Irlandia yang ada di kampus tersebut. Perpustakaan tua itu dibangun pada tahun 1592 ketika Ratu Elizabeth I masih bertahta.

Perpustakaan di Trinity College, Dublin. (Fabiola Lawalata/IDZ Creators)

Jauh dari kesan membosankan seperti perpustakaan pada biasanya, perpustakaan Trinity justru sangat megah dan cantik. Di sini tersimpan manuskrip kuno The Book of Kells yang diperkirakan sudah ada sejak 800 Masehi dibuat oleh biarawan Celtic.

Perpustakaan ini juga memiliki lorong buku terbesar di dunia yang diberi nama Long Room dan menyimpan 200.000 buku. Berdiri di depan pintu masuk Long Room dan melihat ratusan ribu buku yang tersimpan rapi di lemari, sesekali wangi buku tua yang sangat khas menyerbak.

Manuskrip Book of Leinster yang ditulis sejak abad ke-12. (Fabiola Lawalata/IDZ Creators)

Perpustakaan Trinity buka setiap hari dengan tiket masuk sebesar € 18 atau sekitar Rp.300 ribu. [Indozone]