Beranda blog Halaman 1778

Gubernur Nova Tabur Tanah Iskandar Muda dan Percik Air Masjid Raya di IKN

Penulis
Mirzu
-
0
Gubernur Nova saat menyerahkan Tanah dan Air yang dibawa dari Aceh ke calon ibu kota baru negara kepada Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Setneg)

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT bersama Gubernur se Indonesia melakukan tabur tanah dan percik air dari daerah masing-masing di calon Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (14/3/2022).

Penaburan tanah dan air yang dilakukan Gubernur Nova itu dibawa langsung dari Aceh. Tanah dari Makam Sultan Iskandar Muda dan tanah Museum Aceh serta air dari Masjid Raya Baiturrahman itu kemudian disatukan dengan tanah dan air yang di IKN.

Nova mengatakan, Pemerintah Aceh mengambil tanah dari komplek Museum Aceh yang menyimpan peninggalan masa Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan ketika dipimpin Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meukuta Alam pada 1607-1636 M.

Sementara Air diambil dari Masjid Raya Baiturrahman, merupakan peninggalan Kerajaan Aceh yang menjadi simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh.

Masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan saksi kejayaan Kerajaan Aceh, tetapi juga pernah dijadikan markas pertahanan terhadap serangan para penjajah. Air dan Tanah ini dibawa untuk mengisi Kendi Nusantara.

Tanah Makam Sultan Iskandar Muda tersebut, kata Nova, mencerminkan kekuatan perjuangan dan keteguhan. Sementara, tanah Museum Aceh dan Air dari Masjid Raya Baiturrahman adalah dua bentuk kesadaran sejarah dan kekuatan ilahiah akan adanya keluhuran dan kepatuhan dalam beragama.

“Diharapkan tanah dan air yang dibawa dari Aceh ini dapat menjadi kekuatan perjuangan dan kekuatan agama agar pondasi pendirian IKN nantinya menjadi kuat,” kata Gubernur Nova.

Dia juga mengungkapkan, adapun filosofi lain dari tanah dan air Aceh itu adanya kekuatan dan kemandirian daerah dalam membentuk struktur negara, sesuai dengan hadiah maja Aceh, “Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala,” yang jika diartikan mengarah kepada kebudayaan yang diputuskan oleh raja raja yang pernah memerintah di Aceh.

Dalam konteks IKN, kata Nova, masyarakat Kalimantan Timur harus berlomba dalam membangun Kaltim sebagai calon Ibu kota baru negara dengan segenap jiwa dan keintelektualannya.

“Kemudian, hukom bak syiah kuala, adalah bentuk daerah dengan nuansa religi yang sangat kental, jadi poin agamis tentang hukum keagamaan masuk kedalam sila terpenting penegakan pedoman rakyat Aceh. Terkait IKN, kita juga berharap nantinya ibu kota baru negara ini juga punya pondasi seperti hadiah maja Aceh tersebut,” ungkap Nova.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 13 Maret 2022 kemarin.

Nova menghadiri undangan kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan para gubernur se Indonesia yang digelar, Senin 14 Maret 2022. Kunker ini dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia.

“Nanti Gubernur Aceh juga akan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai jadwal Presiden,” kata Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Almuniza Kamal yang ikut mendampingi Nova.

Adapun sejumlah kegiatan itu meliputi pertemuan bersama tokoh adat di Kalimantan Timur mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa.

“Selain itu, akan ada juga doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN dari Jakarta ke Sepaku, Kaltim,” ujarnya. []

PBB: Polusi Beracun Akan Membentuk Zona Kematian di Seluruh Dunia

Penulis
Mirzu
-
0
Sekelompok anak-anak bermain dilatari pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU). Foto: Greenpeace Indonesia

Nukilan.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi peringatan tentang adanya “zona pengorbanan” akibat polusi di seluruh dunia. Tempat di mana puluhan juta orang menderita stroke, kanker, masalah pernapasan, dan penyakit jantung akibat pencemaran lingkungan yang beracun.

“Terdapat zona pengorbanan di seluruh dunia, di setiap wilayah. Mulai dari utara, selatan, timur, barat. Negara kaya maupun negara miskin,” kata David Boyd, pelapor khusus hak asasi manusia dan lingkungan hidup PBB, dikutip The Guardian, Jumat, 11 Maret 2022.

Saat ini dan di masa depan, masalah kesehatan fisik (kanker, jantung, pernapasan, stroke, dan masalah kesehatan reproduksi) terjadi di berbagai tempat. Selain itu ada juga “masalah kesehatan mental yang luar biasa yang berhubungan dengan lokasi tempat tinggal karena orang merasa dieksploitasi dan distigmatisasi.”

Semua permasalahan ini melanggar hak asasi manusia, kata Boyd. “Hak mereka untuk hidup, hak mereka atas kesehatan, dan… hak mereka atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Anda tidak dapat mencapai hak mendasar atas lingkungan yang sehat dengan kondisi lingkungan yang benar-benar mengerikan ini.”

Dalam laporan yang dipresentasikan ke dewan hak asasi manusia PBB pada Kamis, 10 Maret 2022, Boyd mengatakan polusi berkontribusi pada kematian dini dua kali lebih banyak dibandingkan dengan Covid-19 dalam 18 bulan pertama pandemi virus corona.

Laporan itu mengungkap angka mengejutkan terkait jumlah kematian akibat polusi pada periode yang sama, sebanyak 9 juta jiwa.

“Satu dari enam kematian di dunia melibatkan penyakit yang disebabkan oleh polusi, tiga kali lebih banyak dari gabungan kematian akibat AIDS, malaria, dan tuberkulosis dan 15 kali lebih banyak dari semua perang, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya.”

“Toksinasi planet Bumi semakin intensif,” tulisan laporan Boyd tersebut. Laporan menunjukkan bahwa meskipun beberapa bahan kimia berbahaya dilarang atau ditinggalkan, produksi bahan kimia secara keseluruhan meningkat dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2017, dan akan berlipat ganda lagi pada 2030.

Semua orang terpengaruh polusi pada tingkat tertentu. Namun beberapa komunitas terdampak jauh lebih banyak ketimbang yang lain.

“Jika Anda melihat tempat-tempat yang saya soroti dalam laporan ini, polusi di planet kita saat ini menyebar, memengaruhi semua orang, tetapi beberapa kelompok orang terimbas dengan cara yang sangat tidak adil dan tidak proporsional,” jelas Boyd.

“Amerika Serikat, salah satu negara terkaya di dunia sepanjang sejarah manusia, adalah rumah bagi salah satu zona pengorbanan terburuk di planet ini. Ada tempat yang disebut ‘gang kanker’ di Louisiana, di mana terdapat lebih dari seratus kilang minyak, pabrik petrokimia, dan lainnya,” kata Boyd.

“Coba tebak di mana tepatnya? Adanya di komunitas miskin, didominasi kulit hitam. Hanya saja, seperti yang saya saya katakana, itu tidak masuk akal.”

Sementara itu zona pengorbanan lainnya termasuk Kabwe, Zambia, di mana 95% anak-anak mengalami peningkatan kadar timbal dalam darah, yang menempatkan mereka pada risiko gangguan intelektual seumur hidup.

Ada juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pata Rât di Rumania, tempat ribuan orang Roma tinggal dan terpapar arsenik, timbal, merkuri, dan polutan lainnya.

Wilayah seberang laut Prancis Guadeloupe dan Martinique juga masuk dalam zona polusi terburuk ini, di mana 90% orang ditemukan memiliki pestisida karsinogenik bernama chlordecone dalam darah mereka.

Industri minyak dan gas adalah penyebab utama masalah ini, karena mengabaikan biaya sosial dan lingkungan demi keuntungan mereka.

Menurut Boyd uang adalah “penghalang utama untuk mengatasi krisis iklim, untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, dan untuk mengatasi polusi yang meluas”.

Boyd meminta agar pemerintah di seluruh dunia memberlakukan peraturan yang kuat pada perusahaan yang menyebabkan polusi – dan untuk menghentikan pengeluaran sekitar $1,8 triliun per tahun untuk subsidi industri yang merusak lingkungan.

Menurutnya, perusahaan minyak dan gas tidak akan menghentikan produksi secara sukarela. Perusahaan batu bara juga tidak akan secara sukarela beralih menjadi perusahaan surya dan angin skala besar.

“Pemerintah lah y ang harus melakukannya. Itu tugas mereka. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia kita,” kata Boyd.

Betapapun suram keadaannya, Boyd mengatakan masih ada harapan. Laporan Boyd muncul enam bulan setelah dewan hak asasi manusia untuk pertama kalinya mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. [Betahita]

Kondisi Buruk Bagi Perempuan Kerja di Pertanian dan Perkebunan

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Petani (Foto: Shutterstock)

Nukilan.id – Perempuan yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan terus mengalami diskriminasi dan ancaman kekerasan seksual. Walau terlibat dalam proses produksi dan rantai pasok global, peran perempuan disepelekan dan haknya diabaikan.

Menurut Lusiani Julia, Senior Officer di Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perempuan mewakili 36% atau 13,79 juta dari 38 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020.

Di bidang perkebunan kelapa sawit misalnya, pekerja perempuan terlibat di pemanenan, pengolahan, hingga pengemasan. Sementara di sektor perikanan, perempuan mendapatkan tugas menyortir ikan, mencuci, dan menimbang.

“Namun peran ini kadang dilupakan, karena dianggap bukan kegiatan inti,” kata Lusiani dalam diskusi publik, Kamis, 10 Maret 2022.

Akibatnya, hak pekerja perempuan diabaikan. Banyak yang tidak memiliki kontrak kerja atau tidak diakui karena dianggap hanya membantu suami. Upah tidak layak, lingkungan kerja memprihatinkan, termasuk jam kerja yang panjang tanpa remunerasi. Ini semua terjadi dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di lokasi perkebunan atau tempat pengolahan ikan.

Minimnya akses ke informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja menjadikan kemampuan pekerja perempuan dalam berunding dan berserikat di sektor perkebunan dan perikanan terbatas.

Menurut Lusiani, saat ini belum ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pekerja perempuan secara spesifik, terutama ketika terjadi pelangaran dan kasus pelecehan seksual. Hal ini diperburuk oleh jauhnya jarak pengawasan otoritas ke daerah pesisir terpencil dan perlindungan.

“Hal ini yang akan kami dorong ke depan, untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi hak-hak pekerja perempuan dan kesetaraan jender,” kata Lusiani.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, diskriminasi dan kondisi pekerjaan tidak layak bagi perempuan di sektor perkebunan dan perikanan telah terjadi bertahun-tahun. Dia menyorot banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi terutama di sektor perkebunan. Diskriminasi seperti penghentian sepihak ketika buruh perempuan hamil juga marak terjadi.

Anis menilai pemerintah dan perusahaan lambat dalam merespons dan memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual dan diskriminasi tersebut.

“Ancaman kesehatan tidak hanya soal kerusakan alat reproduksi perempuan, tapi kekerasan seksual terjadi secara masif di perkebunan sawit. Hal serupa mungkin terjadi di perikanan, karena tidak ada ruang tanpa kekerasan seksual terhadap perempuan,” ungkap Anis.

Menurutnya, kekerasan itu tidak terlihat karena tidak adanya akses atau kanal untuk melakukan pelaporan. Hal ini juga bisa terjadi karena adanya ketakutan.

Anis menyebut kondisi pekerjaan bagi perempuan di sektor perkebunan dan perikanan sebagai perbudakan modern. Dia mencontohkan pabrik pengolahan ikan skala besar dan kecil di Banyuwangi yang tidak menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Buruh perempuan rentan terhadap pelecehan seksual, juga sering membawa pekerjaan ke rumah.

“Saya mendesak agar setiap perusahaan memiliki call center sehingga pekerja perempuan memiliki back-up system. Selain itu pemerintah dan perusahaan juga harus melakukan model responsif jender, untuk mengantisipasi sebelum kekerasan seksual terjadi,” kata Anis.

Perusahaan di kedua sektor harus memiliki buku panduan yang menjelaskan mengenai pekerjaan perempuan. Menurut Anis, pemerintah daerah di wilayah sentra kelapa seperti seperti Kalimantan, Papua, dan Riau harus memiliki komitmen dalam membuat instrumen pengawasan yang adil jender.

“Harus ada informasi dan instrumen khusus dengan indikator yang sangat spesifik terkait hal ini,” tegas Anis.

Sementara itu Dosen Universitas Parahyangan Bandung Indrasari Tjandraningsih mengatakan, peran perempuan yang diabaikan di kedua sektor tersebut sering berujung pada ketiadaan jaminan sosial dari pemerintah.

Selain itu, terdapat kesenjangan upah antarjender di Indonesia. Data BPS 2020 mengungkap gaji buruh laki-laki 40% lebih besar perempuan walau sama-sama lulusan sekolah dasar.

Perbedaan ini juga mencolok jika berdasarkan tempat tinggal. Di wilayah pedesaan, rata-rata perempuan menerima upah bulanan sebesar Rp 2 jutaan. Jumlah itu 23% lebih rendah dari laki-laki yang digaji Rp 3,18 juta per bulan.

Menurut Indrasari, dibutuhkan tindakan mendesak untuk memperbaiki kondisi pekerja perempuan di sektor perkebunan dan perikanan. “Yang paling urgen adalah pengakuan bahwa mereka pekerja. Untuk memulainya juga harus menghitung peran dan kontribusi ekonominya di seluruh rantai pasok,” tandasnya. [Betahita]

Luas Kebun Sawit di Indonesia Capai 15,08 Juta hektare

Penulis
Mirzu
-
0
Foto udara hutan lindung Desa Anak Talang di Riau, yang ditanami sawit. (Foto: Betahita/Robby)

Nukilan.id – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengeluarkan data termutakhir soal luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Data yang tersedia adalah periode 2017-2021 dengan sebaran di 34 provinsi.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Betahita dari situs resmi Kementerian Pertanian, per 2021 total kebun sawit nasional mencapai 15.081.021 hektare. Namun instansi tersebut memberikan keterangan bahwa angka itu masih perkiraan.

Selama lima tahun terakhir, luas perkebunan kelapa sawit terus bertambah. Pada 2017, Kementerian Pertanian mencatat 14.048.722 hektare. Tahun berikutnya naik menjadi 14.326.350 hektare.

Pada 2019, luas kebun sawit menjadi 14.456.611 hektare. Angka ini kemudian naik ke 14.858.300 hektare pada 2020. Sebagai catatan, data pada tahun ini juga ditandai sebagai angka sementara.

Secara khusus, ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan luas areal kebun secara signifikan pada periode tahun 2018-2019.

Kalimantan Tengah, misalnya, terus naik dari tahun ke tahun. Namun pada 2019 ekspansi sawit melonjak sebesar 17,14%, atau seluas 1.922.083 hektare dari 1.640.883 hektare pada 2018. Pada 2021, total kebun sawit di provinsi ini diperkirakan seluas 2.049.790 hektare.

Gorontalo mengalami ekspansi sebesar 16,91% pada periode yang sama, atau dari 10.049 hektare menjadi 11.749 hektare. Total luas pada tahun 2021 adalah 13.500 hektare.

Kalimantan Barat berada di urutan ketiga untuk kenaikan sebesar 11,15%. Pada 2018, kebun sawit seluas 1.815.133 hektare naik menjadi 2.017.456 hektare.

Sementara itu Papua mengalami peningkatan 10,47%. Rinciannya, pada 2018 provinsi ini memiliki kebun sawit seluas 157.223 hektare. Angka ini menjadi 173.687 hektare pada 2019.

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Perkebunan menyatakan total pertumbuhan kebun kelapa sawit pada periode 2018-2019 adalah 0,19%.

Sementara itu lima provinsi dengan kebun sawit terluas per 2021 berturut-turut adalah Riau (2.895.083 hektare), Kalimantan Barat (2.070.272 hektare), Kalimantan Tengah (2.049.790 hektare), Sumatra Utara (1.345.783 hektare), dan Kalimantan Timur (1.333.905 hektare).

Dua provinsi lainnya dengan luas di atas 1 juta hektare adalah Sumatra Selatan (1.215.476 hektare) dan Jambi 1.090.072 hektare).

Data tidak tersedia untuk enam provinsi yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Ada beberapa versi luas tutupan sawit di Indonesia. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan pada 2020 menyebut bahwa luas tutupan 16.381.959 hektare.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan benchmark digitasi tutupan sawit di Indonesia, yang terkonsolidasi dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial.

Hasilnya sekitar 16,3 juta hektare. Namun, hanya terdapat sekitar 14 juta hektare yang memiliki izin.

Sementara itu Yayasan Auriga Nusantara, organisasi nonprofit yang mengadvokasi isu sumber daya alam, memperkirakan luas tutupan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,52 juta hektare per 2020.

Sebaran terbesar kebun sawit berada di Sumatra (58%), Kalimantan (37%), Sulawesi (3%), dan Papua (1,7%). Sisanya ditanam di Pulau Jawa, Bali, dan Maluku.

Pada laporan tahun 2021, Greenpeace Indonesia turut mengeluarkan hasil pemetaan yang mencatat luas tutupan sawit di angka 16,24 juta hektare. Dari angka tersebut, didapati 3,12 juta hektare berada dalam kawasan hutan. [Betahita]

Ahli Biologi Temukan Spesies Baru Alga dan Anggrek

Penulis
Mirzu
-
0
Acetabularia jalakanyakae./Foto: Felix Bast.

Nukilan.id – Para ahli biologi baru-baru ini berhasil menemukan spesies baru dari genus alga hijau uniselular Acetabularia dan genus anggrek Neotropis Maxillaria. Spesies alga hijau baru itu ditemukan dari habitat intertidal berbatu di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Sedangkan anggrek Neotropis Maxillaria dari hutan hujan awan di Ekuador utara.

Dilansir dari Sci-News, Acetabularia adalah genus ganggang hijau bersel tunggal yang masih ada yang ditemukan di perairan subtropis. Itu masih dalam famili Polyphysaceae dari ordo Dasycladales. Keragaman Dasycladales saat ini mencakup 38 spesies yang termasuk dalam 10 genera dan dibagi menjadi dua famili Dasycladaceae dan Polyphysaceae, yang dapat dianggap sebagai ‘fosil hidup’.

Alga Acetabularia adalah dioecious dan memiliki tinggi 0,5 sampai 10 cm (0,2-3,9 inci). Alga ini memiliki tiga bagian anatomi: di bagian bawah – rizoid dengan satu set akar pendek, di tengah – tangkai panjang, dan di atas – payung cabang yang selanjutnya menyatu menjadi topi. Ini juga disebut ‘gelas anggur putri duyung’ karena topi berbentuk payung yang indah.

Genus Acetabularia terdiri dari setidaknya 13 spesies yang saat ini diterima. Empat spesies diketahui dari India, termasuk tiga dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Spesies yang baru diidentifikasi dikumpulkan dari batuan intertidal di Port Blair, ibu kota Kepulauan Andaman dan Nicobar.

Alga jenis baru itu dinamakan Acetabularia jalakanyakae, secara morfologi mirip dengan Acetabularia crenulata , spesies alga hijau dari Key West, Florida. Temuan Acetabularia jalakanyakae ini dijelaskan dalam sebuah makalah di Indian Journal of Geo Marine Sciences .

“Tubuh utama Acetabularia jalakanyakae terdiri dari tiga bagian. Bagian dasar dengan pegangan rhizoid, bagian tengah dengan tangkai panjang, dan bagian atas dengan topi melingkar berbentuk payung,” kata penulis senior Dr. Felix Bast dan rekan-rekannya dari Central University of Punjab, Central University of Kerala, dan DAV College.

“Ini terdiri dari batang silinder yang tidak bercabang. Panjang tangkai 20-40 mm dengan diameter tutup 5-13 mm. Tutupnya benar-benar menyatu, memiliki 40-60 sinar tutup. ”

“Ujung luar setiap sinar membentuk struktur runcing. Cincin luar terdiri dari lobus ramping dengan bifurkasi. Cincin bagian dalam memiliki 40-60 lobus tanpa bifurkasi. Cincin bagian dalam terdiri dari 6 atau 7 rambut per lobus dan menunjukkan tonjolan di dalamnya. Tutup yang berkembang menunjukkan lobus yang membengkak di dalam dan partisi awal di cincin bagian dalam dan luar.”

Anggrek Baru

Masih dari Sci-News, sebelumnya, ahli biologi juga menemukan anggrek Neotropis Maxillaria dari hutan hujan awan di Ekuador utara. Genus Maxillaria, disingkat Max dalam perdagangan hortikultura, termasuk salah satu kelompok anggrek yang paling beragam dan kaya spesies. Tergantung pada klasifikasi yang diterapkan, itu dihitung dari sekitar 420, hingga 634 hingga 750 spesies.

Anggrek ini biasa disebut anggrek laba-laba, anggrek api atau anggrek harimau, perwakilan dari genus didistribusikan di hutan hujan Amerika Latin dari Meksiko tengah ke Bolivia, serta di Hindia Barat. Beberapa spesies Maxillaria yang populer, tanaman hortikultura dengan bunga besar dan mencolok, sering harum baik.

Bukan hal yang aneh bahwa beberapa individu dengan warna berbeda diperkenalkan ke pasar komersial dengan nama spesies yang mirip, kurang lebih terkait, sebagai varietas informal atau bentuk warna, yang sebagian besar menyebabkan kebingungan.

“Saat menyelidiki keragaman Maxillaria di Ekuador, kami menemukan tanaman yang secara komersial disebut sebagai Maxillaria sanderiana xanthina ,” kata Dr. Monika Lipińska dari Universitas Gdańsk dan rekan-rekannya dari Polandia, Ekuador, dan Kazakhstan.

“Dalam analisis morfologi dan mikromorfologi yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa itu adalah spesies baru yang terpisah.”

Spesies baru ini hanya diketahui dari lokasi Maldonado di provinsi Carchi, Ekuador. Anggrek ini bernama ilmiah Maxillaria anacatalinaportillae, tumbuh sebagai epifit di hutan hujan awan pada ketinggian 1.700 m di atas permukaan laut. Penemuan Maxillaria anacatalinaportillae dilaporkan dalam sebuah makalah di jurnal PhytoKeys.

“Menurut kriteria Daftar Merah IUCN, Maxillaria anacatalinaportillae harus diklasifikasikan sebagai ‘Sangat Terancam Punah’ berdasarkan jumlah kecil populasi yang diketahui dan area penyebaran yang terbatas,” kata para peneliti.

“Provinsi Carchi dalam beberapa tahun terakhir menderita masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim, dampak antropogenik terhadap lingkungan, dan kurangnya kesadaran akan sumber daya alam.”

“Perubahan penggunaan lahan, perluasan perbatasan pertanian, pertumbuhan penduduk, atau pembukaan jalan baru adalah beberapa dinamika yang menghasilkan tekanan pada ekosistem, mengorbankan proses ekologi yang terjadi di dalamnya.” [Betahita]

Studi Sebut Karbon Dioksida Harus Dihapus dari Udara Tuk Capai 1.5C

Penulis
Mirzu
-
0
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara melepaskan emisi karbon dioksida, yang menjadi salah satu faktor terbesar pemanasan global saat ini. Foto: loe.org

Nukilan.id – Analisis terbaru menyatakan bahwa menghilangkan karbon dioksida dari udara menjadi langkah penting jika dunia ingin mempertahankan kenaikan suhu global di 1.5°C. Ini juga akan mencegah Bumi dari bencana krisis iklim.

Penghapusan karbon dioksida dari atmosfer bumi akan melengkapi berbagai upaya lainnya, termasuk perdagangan karbon (carbon offsets) yang masih harus diatur secara layak, tulis Energy Transitions Commission (ETC) dalam rilis di situs resminya, Rabu, 9 Maret 2022.

Menurut koalisi multipihak untuk transisi energi di London tersebut, transisi energi sebagai solusi tunggal tidak akan cukup untuk mencapai pembatasan kenaikan suhu global. Metode lainnya juga sama penting, termasuk restorasi atau penanaman pohon serta carbon capture and storage (CCS).

Adair Turner, ketua Energy Transitions Commission, semua metode dibutuhkan tanpa kecuali jika ingin berada dalam ambang batas 1.5°C.

“Ini bukan tentang melakukan salah satu langkah – dekarbonisasi mendalam atau penghilangan karbon dioksida saja. Keduanya penting, cepat, dan dalam skala besar, jika kita ingin menghindari kerugian besar bagi orang-orang di seluruh dunia,” kata Turner dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Maret 2022.

Menurut Turner, dunia juga harus menutup kesenjangan antara ambisi dan pendanaan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca global. Kajiannya menegaskan bahwa semua sektor ekonomi dapat dan harus melakukan dekarbonisasi pada pertengahan abad dengan pengurangan emisi yang besar pada tahun 2020-an.

Laporan tersebut, berjudul “Mind the Gap: How Carbon Dioxide Removals Must Complement Deep Decarbonisation to Keep 1.5°C Alive”, mengkaji cara menghilangkan karbon setelah dipancarkan ke udara.

Teknologi seperti carbon capture and storage—yang membutuhkan pencairan gas dan memompanya ke bawah tanah, dan penangkapan karbon di udara—menggunakan bahan kimia untuk menyedot karbon dari udara masih mahal.

Turner mengingatkan, teknologi CCS tidak bisa dianggap sebagai “kartu bebas penjara” yang dapat diandalkan perusahaan dan pihak lain untuk menghindari keharusan beralih ke energi terbarukan. Penghapusan karbon bukan solusi tunggal, tapi diperlukan untuk melengkapi energi hijau, kata Turner.

Alternatif lainnya adalah menanam pohon, yang menyerap karbon dioksida dari udara saat tumbuh. Para ilmuwan juga menganggap langkah ini bagian penting dari strategi apa pun untuk mengatasi krisis iklim. Pendanaan untuk restorasi hutan akan sulit dicapai tanpa menggunakan penyeimbang karbon, tulis laporan tersebut.

Selain itu, memangkas penggunaan batu bara hingga setengahnya dan mengakhiri 70% deforestasi pada 2030 merupakan prioritas yang sangat penting.

Dunia setidaknya perlu menghilangkan 70 hingga 220 gigaton (Gt) karbon antara sekarang dan 2050 untuk membatasi emisi bersih kumulatif sesuai dengan target iklim yang disepakati secara global.

Dari sisi pembiayaan, dibutuhkan lebih dari $200 miliar/tahun untuk mendukung penghilangan karbon sebesar 3.5 Gt/tahun hingga 2030. Selama tiga dekade berikutnya, penyerapan 165 Gt dapat membutuhkan pembayaran sekitar $15 triliun, setara dengan sekitar 0,25% dari proyeksi PDB global saat ini. Sebaliknya, investasi yang dibutuhkan dalam energi bersih adalah sekitar 1,5% dari PDB dalam periode waktu yang sama.

Menurut ETC, saat ini pasar perdagangan karbon hanya mengurangi emisi global sekitar 0,1%. Jika hendak ditingkatkan, pendanaan yang dibutuhkan tidak dapat dibebankan hanya pada perusahaan, dan bantuan pemerintah juga diperlukan.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pasar karbon harus diatur dengan lebih baik, untuk memastikan bahwa uang tunai yang dihasilkan diarahkan pada proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca secara nyata.

Hal ini dapat dicapai dengan memakai model pasar pada perdagangan keuangan yang ada, dan dengan menggunakan teknik pemantauan modern seperti satelit untuk memverifikasi bahwa pengurangan emisi telah terjadi, atau bahwa pohon dan hutan masih bertahan. [Betahita]

Gubernur Aceh Hadiri Undangan Kunker Jokowi ke Ibu Kota Nusantara

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT didamping istri, Ir Dyah Erti Idwati MT dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal SSTP MSi tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022).

Kehadiran Gubernur Nova beserta rombongan untuk menghadiri undangan kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan para Gubernur se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada Senin, 14 Maret 2022 besok.

“Sejumlah Gubernur hadir dalam jadwal kunker presiden ini. Dari data awal, kunker ini akan dihadiri oleh seluruh Gubernur se-Indonesia. Namun data konfirmasi jadwal kedatangan ada 31 daerah yang konfirmasi hadir. Nanti Gubernur Aceh juga akan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai jadwal Presiden,” kata Almuniza.

Adapun sejumlah kegiatan itu meliputi pertemuan bersama tokoh adat di Kalimantan Timur mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa.

“Selain itu, akan ada juga doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN dari Jakarta ke Sepaku, Kaltim,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono beserta sejumlah Gubernur telah melakukan rapat koordinasi terkait kunjungan kerja Presiden tersebut. Dalam rapat itu, Heru menyampaikan rencana pertemuan dan sejumlah mekanisme serta upacara-upacara penyambutan adat.

“Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan berkemah di titik 0 IKN pekan ini. Rencananya, Presiden bakal berkemah dengan Kepala Otorita IKN,” kata Heru melalui meeting zoom, Rabu, 9 Maret 2022 lalu.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut akan ada penanaman pohon, dimana pohon yang akan di tanam merupakan pohon asli dari Daerah masing-masing dikombinasikan dengan situasi dan kondisi tanah di IKN.

Sementara Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemindahan IKN ke Nusantara merupakan sebuah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.

“IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, serta menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan. IKN juga akan menjadi kota hutan, smart city, modern dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,” kata Jokowi.

Pembangunan IKN juga merupakan wujud komintem Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim. Indonesia menargetkan nol emisi karbon dan 100 persen penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2060. Di IKN nantinya dari satu titik ke titik lain diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, menggunakan 80 persen transportasi publik, serta 70 persen terdiri dari area hijau.

“Saya juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua. Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini,” ucap Presiden.

Presiden menyampaikan, sejumlah transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota, mulai dari transformasi menuju kota yang ramah lingkungan, transformasi dalam bermukim, transformasi dalam mobilitas, hingga transformasi dalam bekerja .

“Transformasi dalam bekerja, yang cerdas, yang kreatif, saling terkoneksi, saling terintegrasi dan menjalin kolaboratif, menciptakan budaya kerja yang produktif, melayani, dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Negara mengungkapkan bahwa rencana pembangunan IKN Nusantara akan dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan.

“Diawali dengan upaya merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu, diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran, dan perumahan beserta sarana dan prasarananya,” pungkasnya.

Sejumlah Gubernur yang telah konfirmasi tersebut yakni Gubernur Sulteng, Gubernur Kaltara, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Maluku Utara, Gubenur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gubenur NTB, Gubenur Sumatera Utara, Gubernur NTT, Gubernur Jawa Barat, Gubenur Lampung, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Gorontalo, dan Gubernur Sulsel.

Dilanjutkan Gubernur, Bangka Belitung, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Gubernur Papua Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Gubernur Kalbar, Gubenur Kepulauan Riau, Gurbernur Lampung, Gubernur NTB, dan Gubernur Riau.

Sementara yang belum memiliki jadwal penerbangan adalah Gubernur Kalimantan Selatan serta Gubernur Papua. []

BPPA Sambut Mahasiswa Aceh dari Ukraina Usai Jalani Karantina di Jakarta

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala BPPA, Almuniza Kamal, (kanan ujung) didampingi Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Cut Putri Alyanur dan staf BPPA saat melakukan foto bersama dengan Arif Fazillah (kanan no dua). (Foto: Humas BPPA)

Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) menyambut kedatangan salah satu mahasiswa Aceh di Ukraina Arif Fazillah di Kantornya, setelah menjalani masa karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Minggu (13/3/2022).

Arif Fazillah merupakan satu dari tiga warga Aceh yang tengah di Ukraina, negara sedang dilanda perang akibat invasi Rusia.

Kepala BPPA Almuniza Kamal S.STP, M.Si mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan kedatangan mahasiswa kedokteran asal Gampong Rambong, Meunasah Cot, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie itu, setelah menjalani karantina sejak dipulangkan ke Indonesia bersama 79 Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya pada 3 Maret 2022 lalu.

“Kemarin dia (Arif) sudah menjalani tes PCR, hasilnya Alhamdulillah negatif. Jadi sebelum dipulangkan ke Aceh Arif akan tinggal di Mess Aceh di Jakarta dulu,” kata Almuniza yang didampingi Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Cut Putri Alyanur.

Almuniza menjelaskan, dari hasil diskusi pihaknya menyepakati akan memulangkan Arif bersama dengan Muhammad Fata Abi Muntaho dan Sandi Putra Kelana yang saat ini masih di Polandia ketika tiba di Indonesia.

“Informasi dari Kementerian Luar Negeri, keduanya akan berangkat malam ini dari Polandia dan akan tiba besok (Senin) di Indonesia sekitar pukul 22.00 WIB. Kemudian keduanya akan menjalani masa karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta Selatan selama satu hari, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19,” katanya.

Muhammad Fata yang merupakan warga Desa Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya dan Sandi Putra Kelana warga Langsa, saat ini mereka sudah berada di salah satu hotel di Polandia yang difasilitasi KBRI di sana, setelah berhasil keluar dari Ukraina.

Kedua warga Aceh ini adalah pengajar di salah satu sekolah Islam di Ukraina.

Almuniza, menambahkan, sesuai dengan amanah Gubernur Nova, pemerintah Aceh akan terus berusaha untuk memfasilitasi masyarakatnya yang memerlukan bantuan.

“Terutama Mahasiswa Aceh yang saat ini di Ukraina. Mereka adalah masa depan dan kegemilangan Aceh nantinya. Jadi pemerintah Aceh akan terus memantau dan mengontrol sejauh mana perkembangan terhadap mereka, terutama yang saat ini ada di Ukraina,” jelas Almuniza.

Bahkan, kata Almuniza, ini adalah perintah langsung dari Gubernur Aceh untuk mengontrol mahasiswa Aceh yang kena imbas konflik Ukraina dengan Rusia.

“Tadi sebelum pak Gubernur Nova bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk mengahadiri undangan Presiden RI Joko Widodo, beliau berpesan agar saya memantau keberadaan mereka. Insyallah, kita sudah tunaikan amanah Pak Gubernur,” ujar Almuniza. []

BMA Siapkan Layanan Jemput Zakat untuk Banda Aceh dan Sekitarnya

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

Dalam rangka melaksanakan tugas itu, BMA senantiasai meningkatkan berbagai terobosan dan pelayanan yang maksimal, khususnya kepada para muzaki (orang yang berhak mengeluarkan zakat).
Salah satu terobosannya, yaitu layanan jemput zakat BMA.

“Kita sangat memahami akan kesibukan dari para muzaki sehingga tidak dapat menyetorkan zakatnya secara langsung ke kantor BMA. Oleh karena itu layanan jemput zakat ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi muzaki untuk menunaikan zakatnya,” kata Kepala Sekretariat BMA, Rahmad Raden, Minggu (13/3/2022).

Ia menyebutkan, layanan tersebut khusus untuk Banda Aceh dan sekitarnya dan bagi muzaki yang ingin menunaikan zakatnya bisa menghubungi di nomor telepon/WhatsApp 08116722229.

“Selanjutnya tim BMA akan mendatangi alamat para muzaki baik ke rumah, kantor atau tempat lainnya,” ucap Rahmad.

Selain layanan jemput zakat, para muzaki juga bisa menunaikan zakat dan infaknya via digital. Muzaki dapat mentransfer zakat dan infak ke salah satu rekening Baitul Mal Aceh.

Untuk zakat, bisa ke Bank Aceh Syariah (BAS) 61001040000095; Bank Syariah Indonesia (BSI) 7001569494; dan Bank Muamalat 2410015978.

Sementara untuk infak silakan transfer ke Bank Aceh Syariah (BAS) 01001075702053 dan Bank Syariah Indonesia (BSI) 8202020882. [rilis]

Sosialisasikan Empat Pilar MPR-RI, Nasir Djamil: Islam dan Politik Tidak Dapat Dipisahkan

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),  M. Nasir Djamil, M.Si menggelar sosialisasi empat pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Aula Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh, Selasa (13/3/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seratus peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat. Kegiatan yang berbentuk seminar kebangsaan dan bekerjasama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Banda Aceh ini mengangkat tema “Peran Pemuda dalam Realisasi Politik Islam di Aceh”.

Dalam paparannya, Nasir Djamil menyampaikan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur bagaimana seharusnya politik itu dijalankan.

“Begitu juga dengan tugas menjaga keutuhan konstitusi negara, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari peran kita sebagai seorang muslim,” jelasnya.

Selain itu dalam sosialisasi empat pilar MPR-RI yang disampaikannya, Nasir menghimbau kepada para peserta untuk senantiasa menjaga dan memahami empat pilar MPR-RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Karena pada dasarnya empat pilar MPR-RI telah berlandaskan pada ketuhanan, sehingga sebagai seorang muslim menjalankan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah keharusan yang tidak bertentangan dengan syariat islam,” pungkas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. []

1...1,7771,7781,779...2,396Halaman 1,778 dari 2,396

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id