Nukilan.id – Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 66 Tahun 2019 telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dengan program merdeka belajar atau sekolah merdeka.

Dukungan terhadap Pergub tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan yang Islami pada SMK di Aceh itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM melalui Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr. Asbaruddin, MM.,M.Eng setelah Dinas Pendidikan Aceh melakukan konsultasi secara langsung ke Direktorat Jenderal Vokasi, Direktur PSMK, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kementrian Riset dan Teknologi.

Dr. Asbaruddin mengatakan, dengan adanya dukungan pusat terhadap Pergub tersebut maka pengembangan kapasitas SMK di Aceh mutlak dilakukan sebagai upaya u.antuk meningkatkan kemampuan sekolah baik individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku.

“Apakah hanya guru dan tenaga ke pendidikan saja, pastilah tidak, sumberdaya sarana-prasarana dan kerja sama dunia usaha, industri dan dunia kerja mutlak pula dikembangkan,” kata Asbaruddin Minggu, 17 April 2022.

Asbaruddin menuturkan, kurikukum prototype merupakan solusi agar merdeka belajar dapat terlaksana. Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru supaya siswa SMK bisa memilih kompetensi yang diminati dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan hasil produksi yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa.

“Alhamdulillah, akhirnya keinginan menjadikan sekolah SMK sebagai produksi dapat tercapai,” kata Asbaruddin. []

Nukilan.id – Dinas Pendidikan Aceh baru saja selesai menggelar menggelar program kegiatan Training Of Trainer (TOT) Pendidikan Kritis Guru Penggerak Anti Korupsi, yang diikuti sebanyak 46 peserta guru Mata Pelajaran (Mapel) PPKN dan Sosialisasi perwakilan dari 23 Kabupaten/Kota se-Aceh, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banda Aceh.

Kegiatan yang berlangsung sejak 13 sampai dengan 16 April 2022 tersebut mendapat apresiasi dari para guru peserta kegiatan.

Fadli Thalib, Guru mata pelajaran PPKN dari SMKN 3 Lhokseunawe mengatakan, bahwa kegiatan pelatihan TOT anti korupsi ini sangat bagus dan mengedukasi. Menurutnya, kegiatan seperti ini merupakan hal yang tidak biasa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh.

“Ini adalah trobosan baru Dinas Pendidikan Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Alhudri. Kami mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kegiatan ini,” katanya, Sabtu (16/04/2022).

Fadli menuturkan, kegiatan seperti ini memang sudah seharusnya untuk digalakkan apalagi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendidikan kritis yang jauh sekali berbeda dari pendekatan pelatihan yang sudah pernah diikuti. Menurutnya, kegiatan seperti ini cukup besar manfaatnya bagi para guru PPKN dan Sosiologi.

“Semoga kami guru-guru penggerak nantinya dapat mendorong mengelaborasi para siswa agar berfikir keritis terhadap situasi yang ada,” katanya.

Sama halnya dengan Fadli, Guru SMKN 1 Sabang, Yuliza Fitriana, mengatakan jika kegiatan seperti ini adalah hal yang baru pertama sekali dilakukan oleh Dinas Pendikan Aceh. Oleh karena itu dirinya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini.

“Selama ini, guru-guru jarang sekali terlibat di ranah penggerak antikorupsi dan terkesan hanya hanya sebatas untuk orang-orang tertentu. Maka dengan adanya kegiatan seperti ini kami jadi faham tentang antikorupi yang dapat kami praktikkan dalam kegiatan sehari-hari dan mentransfer pengetahuan pada peserta didik kami,” ujar Yuliza.

Yuliza pun menaruh harapan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan Dinas Pendidikan Aceh secara berkesinambungan. “Kami berharap dapat dilakukan setiap tahunnya, karena dengan pemahaman antikorupsi kita dapat terhindar dari pelaku koruptif,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pemateri yang juga aktivis guru antikorupsi, Fatma Susanti, menuturkan jika para peserta sangat antusias dalam dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini, biasanya dalam beberapa pelatihan terkadang peserta cenderung tidak aktif dan bosan.

“Akan tetapi di pelatihan ini kami melihat para peserta sangat aktif dan antusias,” kata Fatma.

Fatma mengungkapkan, para pemateri dalam menyampaikan materinya menggunakan motode pendidikan yang interaktif, tidak hanya memaparkan tentang materi tapi juga pengalaman dalam sebagai aktivis antikorupsi.

“Jadi bukan mengunakan metode cereramh saja,” kata Fatma yang juga alumni ICW tersebut.

Fatma mengharapkan, somoga nantinya peserta yang telah mengikuti TOT bisa jadi traniner bagi para guru-guru dan peserta didiknya di sekolah dan di kabupaten/Kota masing-masing.

Untuk diketahui, TOT Pendidikan Kritis Guru Penggerak Anti Korupsi ini dilakukan Dinas Pendidikan Aceh bertujuan untuk memberikan peningkatan dan standarisasi kompetensi moral, perspektif, pengetahuan, keterampilan menyangkut pembelajaran anti korupsi melalui pendekatan pendidikan kritis di sekolah kepada para trainer.

Adapun pamateri yang dihadirkan diantaranya dari GeRAK Aceh, Tenaga Ahli Disdik Aceh, Akademisi Universitas UNJ, dan aktivis guru antikorupsi. []