Nukilan.id – Munculnya nama AM dalam usulan DPR Aceh menjadi tanda tanya terkait komitmen DPRA terkait kriteria harapan rakyat Aceh yang pernah disampaikan. Dimana poin pertama dari kriteria harapan rakyat itu adalah orang Aceh.

“DPR Aceh pernah mengutarakan harapan rakyat bahwa kriteria calon Pj Gubernur Aceh itu salah satunya adalah orang Aceh atau putera Aceh, dan para ulama juga dalam tausiahnya mengusulkan kriteria Pj Gubernur adalah putera Aceh. Sementara faktanya begitu Mendagri memberikan kesempatan untuk mengusulkan nama calon Pj Gubernur versi DPRA justru diusulkan salah satunya adalah AM yang jelas-jelas bukan putera Aceh. Ini tentunya jadi tanda tanya publik, koq DPRA tiba-tiba tak konsisten,” ungkap Koordinator Solidaritas Angkatan Pemuda Aceh (SAPA) Irvan kepada media, Kamis (23/06/2022).

Kendatipun AM, kata Irvan pernah bertugas di Aceh, namun hanya satu tahun dan secara jelas tak memahami betul persoalan Aceh. “Disini kita bisa melihat, hampir tak ada kriteria awal yang dijaring DPRA dari masyarakat yang sesuai dengan nama AM untuk diusulkan sebagai Pj Gubernur Aceh versi DPRA. Hal ini seakan menunjukkan DPRA seperti sedang meludah ke atas, akhirnya terpercik muka sendiri. Sangat memilukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, walaupun AM disebut-sebut merupakan salah satu pejabat yang pernah bertugas di Aceh dan disinyalir menjadi komisaris salah satu perusahaan galian C di Aceh Jaya, bukan berarti yang bersangkutan sudah memahami riil persoalan Aceh. “Cuma tugas satu tahun di Aceh, seakan-akan sudah menjadi orang Aceh dan paham persoalan Aceh. Ini sangat ambigu. Apakah ada titipan tertentu, itu patut diduga, karena simsalabin diusul diluar kriteria yang pernah disampaikan,” sebutnya.

Pihaknya berharap Presiden dengan segenap kebijaksanaannya untuk mengabaikan kandidat Pj Gubernur usulan DPRA karena tidak presentatif harapan rakyat Aceh. “Memang tidak diharuskan ada paripurna, namun sesama DPRA saja khabarnya berkedip mata, dan tak transparan apalagi dengan rakyat. Tentunya kita berharap Bapak presiden Jokowi sebagai sosok yang lama tinggal di Aceh dan lebih paham dengan kondisi Aceh untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih bijaksana demi kemaslahatan rakyat Aceh. Jadi, tak ada kewajiban Bapak presiden untuk harus mengikuti kehendak perwakilan DPRA, semua adalah hak perogratif presiden untuk kemaslahatan rakyatnya,” tegasnya.

Menurutnya, jika kita lihat berapa lama presiden di Aceh dan berapa lama AM di Aceh, tentunya presiden Jokowi lebih paham tentang Aceh. “Jadi, semua keputusan itu ada di tangan presiden, dan sah-sah saja jika presiden tidak mengambil nama yang tidak diusulkan DPRA. Pihaknya berharap DPRA dapat menerima keputusan bijaksana presiden dengan lapang dada walaupun tak sesuai dengan nama yang dimandatkan presiden bukanlah orang yang direkomendasikan DPRA,” tutupnya.

Nukilan.id – Berbagai upaya dilakukan PT Perta Arun Gas (PAG) untuk mensejahterakan masyarakat desa disekitar lingkungan PAG. Salah satunya menjaring dan mengasah pemuda-pemuda desa agar terampil di bidang mereka tekuni. Salah satunya di bidang otomotif.

Ada dua puluh enam pemuda di 13 desa sekitar PAG dilatih untuk menjadi Mekanik Sepeda Motor. Pelatihan sendiri menggandeng Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL). Pelatihan dilaksanakan selama 50 Jam Pertemuan dari tanggal 23 Juni – 5 Juli 2022 di Lab. Sepeda Motor Jurusan Teknik Mesin PNL.

Manager Corporate Communication & CSR PAG Iskandarsyah mengatakan, program ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan generasi muda dan mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik, atau paling tidak memiliki tambahan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perbaikan mesin sepeda motor, yang pada kesempatannya dapat meningkatkan taraf hidup peserta.

“Kita berharap melalui pelatihan ini, bisa benar-benar menambah wawasan dan keterampilan peserta. Sehingga bisa tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan siap menjadi tenaga terampil,” ungkap Iskandarsyah saat pembukaan pelatihan di Ruang Rapat Direktur PNL

Sementara itu, Wakil Direktur III Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi PNL Ir. Sariyusda, MT menyampaikan, Manajemen PNL mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Manajemen PAG yang untuk kesekian kalinya memberikan kepercayaan kepada PNL untuk melatih para pemuda disekitar PAG.

“Melalui pelatihan ini, peserta akan dibina dan diarahkan dengan metode yang lebih efektif, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan skill dan keterampilan melalui praktik langsung di Lab. Sepeda Motor. Peserta dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil di bidang mekanik sepeda motor maupun calon wirausaha di bidang mekanik sepeda motor,” terangnya.

Sariyusda menambahkan, PNL siap memberikan yang terbaik kepada peserta, dan berharap peserta benar-benar bisa memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan keterampilan di bidang Mekanik Sepeda Motor.

Camat Muara Satu Taruna Putra Satya, SIP. MAP mengatakan, program ini sangat bermanfaat bagi peserta.

“Tolong gunakan dan manfaatkan waktu selama 10 hari kedepan untuk betul-betul mempelajari dan mengasah keterampilan adek-adek. Sehingga ketika selesai pelatihan adek-adek sudah memiliki modal keterampilan di bidang Mekanik Sepeda Motor,” imbuhnya.

Koordinator Humas dan Kerjasama PNL Ir. Muhammad Hatta, SST. MT menambahkan, PNL sebagai penyelenggara jasa pelatihan mengadakan sistem pelatihan dengan beberapa metode diantaranya melalui Presentasi/Ceramah.

“Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada para peserta tentang suatu topik,” terang Bung Hatta.

Selanjutnya dalam bentuk diskusi. Diskusi berlangsung dalam bentuk tanya jawab. Diskusi dipilih untuk lebih memberikan kesempatan kepada para peserta untuk membahas, mempertanyakan, dan memperdalam materi yang disampaikan.

“Inti pelaksanaan pelatihan ada di Praktek. Metode ini dilaksanakan untuk meningkatkan skill, keterampilan dan kompetensi peserta,” ungkap Dewan Pengarah Asosiasi Pengelasan Indonesia (API) Aceh ini.

Terakhir sambung Hatta adalah Evaluasi. Metode ini diperuntukkan untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami dan mendalami materi secara keseluruhan.

Turut hadir Danramil 01/Muara Satu Kapten Inf. Bahtera L. Purba, Kapolsek Muara Satu Iptu Syahrizal, Ketua Jurusan Teknik Mesin Hamdani, SST. MT, Ketua SPI Muhammad Arrivai, SE. M.Acc, Koordinator Dunia Usaha/Dunia Industri dan Kantor Urusan Internasional Ir. Azwar, ST. M.Sc, Kepala Lab. Teknik Mesin H. Adi Saputra Ismy, ST. MT, Saifuddin dan Agustiar dari Humas PAG, Instruktur Pelatihan dan Peserta.

Nukilan.id – Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Merupakan Salah Satu Aspek dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Stabilitas Daerah.

Pembangunan Bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis.

“Melakukan deteksi pencegahan dini dari setiap permasalahan menonjol dan potensi konflik di daerah sebagai bagian dari kewaspadaan dan kesiapan pemerintah dalam menjaga roda pembangunan,” Sebut Bupati Aceh Barat H. RAMLI. MS melalui Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat, Abdurrani, S. Pd., M. Pd, di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kamis (23/06/2022).

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintah, proses pelembagaan antara lain memerlukan identifikasi lebih jauh dan mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung ataupun yang kurang relevan bagi toleransi dan prinsip nondiskriminasi, atau juga dalam bentuk kegiatan audit nilai-nilai lokal.

Hal ini juga menuntut “kemitraan” strategis antara pemerintah, masyarakat sipil dan swasta, satu hal yang sesungguhnya sudah dimulai pada tahapan pembangunan politik sebelumnya, hanya saja perlu mendapatkan tekanan dan kerja-kerja yang lebih intens dan terencana serta terkoordinasi.

“Apabila kondisi itu tercapai secara baik, maka pada gilirannya diharapkan dapat mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi dari berbagai kerja sama dalam rangka mewujudkan tatanan pembangunan yang lebih adil dan damai pada berbagai aspek kehidupan,” kata Abdurrani.

Menurutnya, Untuk mewujudkan visi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud, perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun perencanaan yang responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi dalam daerah yang begitu dinamis;
2. Identifikasi yang tajam dan jeli dalam melihat permasalahan, tantangan dan potensi;
3. Koordinasi yang itensif dengan melibatkan para stakeholder terkait maupun forum-forum kemitraan pemerintah.

Beragam isu terkait potensi permasalahan menonjol dan konflik yang ada di aceh barat harus diidentifikasi sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini bagi pemerintah aceh barat dengan ikut serta melibatkan stakeholder terkait maupun forum-forum kemitraan pemerintah guna menciptakan situasi kondisi daerah yang aman dan tertib.

Dedy Andrian, SE.,MM Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh yang bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Menyebutkan bahwa sesuai dengan momentnya, dialog forum-forum ini secara khusus mengusung tema, yaitu :“mempererat sinergi forum-forum dalam upaya meningkatkan deteksi dini di daerah”.

Kegiatan Dialog forum-forum di daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional Tahun 2022, seluruhnya berjumlah 20 orang, terdiri dari : unsur Polres, Kodim, Satuan Intelijen, Kesbangpol, SKPK terkait, FKDM, FKUB, FPK, LSM/Ormas dan para tokoh Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Barat. Hadir Sebagai pembicara Pada Kegiatan Dialog, Abdurrani, S. Pd., M. Pd, selaku Kaban Kesbangpol Aceh Barat dan Irsadi Aristora, M.H. Sekretaris FKDM Aceh Barat. Sebut Dedy.

Dedy Andrian, SE., MM hadir dalam kapasitas mewakili Drs. Mahdi Efendi Kaban Kesbangpol Aceh dan turut didampingi Zulkarnaini, M. Ec. Dev selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini beserta Unsur Panitia Daerah dari Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat. []