Beranda blog Halaman 1652

Pembekuan Pengurus PMI Banda Aceh Dinilai Tidak Logis

Penulis
Mirzu
-
0
Gedung Markas dan Unit Donor Darah PMI Kota Banda Aceh. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Ketua PMI Provinsi Aceh membekukan seluruh kepengurusan PMI Kota Banda Aceh pada Selasa, 27 Juni 2022. Pembekuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PMI Provinsi Aceh nomor: 026/KEP/PMI/VI/2022 tentang Pembekuan Pengurus PMI Kota Banda Aceh dan Penunjukan Pelaksana Tugas PMI Kota Banda Aceh Tahun 2022.

SK pembekuan diserahkan kepada Ketua PMI Kota Banda Aceh Dedi Sumardi Nurdin dalam rapat konsolidasi yang dipimpin Ketua PMI Provinsi Aceh Murdani Yusuf di Aula PMI Kota Banda Aceh. Dalam SK tersebut, Sekretaris PMI Provinsi Aceh Edwar M. Nur ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tugas PMI Kota Banda Aceh.

Ketua Bidang Diklat dan Infokom PMI Kota Banda Aceh Khairul Halim terkejut dengan keluarnya SK pembekuan dari PMI Provinsi Aceh. SK tersebut keluar secara tiba-tiba tanpa adanya evaluasi kepengurusan secara komprehensif serta tidak memberikan ruang kepada kepengurusan untuk menyelesaikan masalah internal lebih dulu.

Halim mengatakan, memang ada beberapa oknum pengurus PMI Kota Banda Aceh yang membuat masalah dengan menyebarkan isu jual darah ke Tangerang sehingga mencoreng nama baik dan citra PMI. Keputusan oknum pengurus itu dilakukan tanpa koordinasi dengan ketua dan pengurus PMI Kota Banda Aceh lainnya.

Terkait hal ini, PMI Provinsi Aceh hanya sekali memanggil dan meminta klarifikasi semua pengurus PMI Kota Banda Aceh, sebelum mengambil keputusan pembekuan seluruh pengurus.

“Padahal kami pengurus dan dewan kehormatan sudah dua kali rapat untuk selesaikan masalah internal kepengurusan, dan evaluasi masih akan berlanjut. Tapi tiba-tiba keluar surat pembekuan dari PMI Aceh tanpa lebih dulu mengevaluasi sejauh mana penyelesaian kisruh internal di kami,” kata Halim.

Menurutnya, keputusan tersebut sangat tendensius dan sangat terburu-buru seakan-akan PMI Provinsi Aceh memang sedari awal ingin membekukan pengurus PMI Kota Banda Aceh. Ia juga mempertanyakan pelanggaran apa yang sudah dilakukan pengurus PMI Kota Banda Aceh sehingga dibekukan.

“Kalau memang kami melanggar aturan, harusnya ada surat teguran resmi dari PMI Aceh. Tapi kami tidak pernah terima surat teguran secara resmi dari PMI Aceh,” ujar Halim.

Yang lebih aneh, lanjut Halim, PMI Provinsi Aceh hanya sekali memanggil semua pengurus PMI Kota Banda Aceh dan dihari itu juga PMI Provinsi Aceh membuat keputusan untuk mengusulkan ke PMI Pusat agar kepengurusan PMI Kota Banda Aceh dibekukan.

Selain itu, hanya beberapa oknum pengurus PMI Kota Banda Aceh yang membuat masalah dengan menyebarkan disinformasi ke publik, tapi keputusan PMI Aceh menyamaratakan semua pengurus. Ia berharap PMI Provinsi Aceh bisa lebih baik dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan organisasi.

PMI Aceh Bekukan SK Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Banda Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh resmi membekukan kepengurusan PMI Kota Banda Aceh periode 2021-2026 pada Senin (27/6/2022).

Pembekuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 026/KEP/PMI/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang Pembekuan Pengurus PMI Kota Banda Aceh yang ditandatangani Ketua PMI Aceh, Murdani Yusuf.

Dengan keputusan itu, Pengurus PMI Aceh mencabut/membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Pengurus PMI Aceh nomor: 19/KEP/PMI/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Kepengurusan PMI Kota Banda Aceh masa bakti 2021-2026.

Bukan itu saja, Pengurus PMI Aceh juga turut mencabut SK Dewan Kehormatan PMI Kota Banda Aceh nomor: 18/KEP/PMI/XI/2021 tanggal 2 November 2021 yang diketuai Zainal Arifin saat ini menjabat Wakil Walikota Banda Aceh.

Selain itu, dalam surat keputusan itu turut ditunjukkan kepengurusan sementara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus PMI Kota Banda Aceh tahun 2022, yakni Ketua, Edward M. Nur, Wakil Ketua, H. T. Ibrahim, dan Anggota, A Haeqal Asri. []

Pro-Kontra: Dr Nurdin Dinilai Layak Jadi Pj Bupati Aceh Jaya

Penulis
irfan
-
0
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Ka.Pusdatin) Kemendagri, Dr Nurdin, M.Si (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Menyusul akan berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Jaya  pada 18 Juli 2022, Nama Dr Nurdin S.Sos MSi, mencuat sebagai Pj Bupati Kabupaten Aceh Jaya, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, mengusulkan tiga nama calon, dua nama lain yaitu Mustafa S.Pd MAP, Sekda Aceh Jaya dan Teuku Reza Fahlevi MM, Kadis Pertanian.

Kemuculan Dr Nurdin meskipun disinyalir sempat jadi Pro-Kontra dilembaga DPRK Aceh Jaya, Putra Aceh yang kini menjabat kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Ka.Pusdatin) Kemendagri itu, dinilai layak menjabat Pj Bupati Aceh Jaya.

Mantan Panglima Komando Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Operasi Meureuhom Daya, Alex Teunom, mengatakan, “Siapapun yang menjadi keputusan mendagri Wajib di dukung karena mereka adalah putra terbaik Aceh”.

Menurutnya “Dr Nurdin salah satu putra terbaik Aceh di Kemendagri, pasti paham ilmu Kepemerintahan. Ia akan bisa lebih fokus membantu roda Kabupaten Aceh Jaya selama masa trasisi ini, personalnya pun terlepas dari intervensi dan kepentingan golongan, beliau sangat layak jadi Pj.”Ujar Alex, dalam keterangannya pada Nukilan.id Senin, (27/06/2022)

Sebelumnya Anggota DPRK dari Partai Daerah Aceh (PDA) Syamsudin Yahya mempersoalkan nama DR Nurdin masuk kadidat Pj Bupati  Setempat, ia lebih merekomendasi nama Asy’ari Kadis Perhubungan Aceh Jaya.

Namun demikian, Berdasarkan surat resmi DPRK Aceh Jaya yang beredar dengan nomor: 131.11/256/2022 perihal Usulan Nama Calon Pejabat Bupati Aceh Jaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2022 menyebutkan tiga nama usulan Calon Pj Bupati Aceh Jaya. Ketiga nama calon Pj Bupati Aceh Jaya tersebut yakni Mustafa, Nurdin dan Teuku Reza Fahlevi.[]

Wabendum PP HIMMAH RI Sahkan 68 Orang Menjadi Kader di Aceh

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Banda Aceh dan Aceh Besar kembali mengesahkan 68 kader di latihan kader dasar.

Kegiatan ini berlangsung di panti asuhan Al Washliyah di Gampong lampermai, Krueng Barona jaya, Aceh Besar. Berlangsungnya acara ini selama 3 hari mengusung tema, “kokohnya jiwa militan, lahirkan kader berjiwa Washliyah.”

Ketua umum PW HIMMAH Aceh menyebutkan bahwa arena pengkaderan Latihan Kader Dasar ini adalah ajang yang sangat ditunggu oleh semua kalangan mahasiswa yang berjiwa militan.

Inilah tema yang kita usung agar kedepannya kader siap bersaing, bertempur, berani dalam hal kepemimpinan. Merujuk kepada amanah PP HIMMAH RI, kita siap melahirkan sejuta kader dalam satu dekade kepengurusan ini, Jelas Mahfud.

Selanjutnya, mewakili PP HIMMAH RI, Aljawahir S.Sos mengapresiasi kinerja PW dan PC HIMMAH Banda Aceh dan Aceh Besar dalam membantu melahirkan sejuta kader se-Indonesia dalam satu periode ini.

“Ini adalah komitmen kita bersama dibawah komando ketum Razak dan Sekjend Saibal Putra selaku Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Republik Indonesia,” Sebut Aljawahir yang akrab disapa Aduen Alja.

Lanjutnya, dirinya juga mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh kader yang telah di training selama tiga hari sejak Jum’at hingga hari ini berakhir. Kesungguhan kalian disini membuat kami bangga dan yakin terhadap perubahan masa yang akan datang.

“Selamat kepada 68 orang kader yang dinyatakan lulus oleh Kordin, dan kepada 5 orang yang kita pulangkan dari arena kita berharap mereka mengikuti kembali di Latihan Kader Dasar (LKD) berikutnya. Pasalnya, di arena pengkaderan manapun jika sudah tidak menjalankan komitmen dan aturan yang sudah disepakati, maka konsekuensinya tetap kita keluarkan,” Sebut Aduen Alja dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id Senin (27/6/2022).

Harga TBS Sawit Terpuruk, Apkasindo Aceh Selatan Minta Pemerintah Tegas

Penulis
irfan
-
0
Pekerja menata kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara. (Foto: Tribun Timur/Muh Abidwan)

Nukilan.id — Dalam beberapa minggu terakhir harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di semua daerah terus mengalami penurunan yang signifikan termasuk di Kabupaten Aceh Selatan.

Pasca pencabutan larangan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi harga beli TBS di tingkat pengepul masih dikisaran 1700-1800/kg, namun dalam beberapa minggu ini harga TBS terus merosot di tingkat petani dengan harga beli sekitar 700-800/kg

Atas kondisi tersebut, Ketua Harian Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Aceh Selatan Helmi Rahmad, kepada  Nukilan.id Senin, (27/6/2022) menilai, Pemerintah harus mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi masalah tersebut agar para petani sawit tidak terus dirugikan karena harga panen lebih mahal daripada harga jual

Helmi mencontohkan, khusus di Aceh Selatan, dalam beberapa hari terakhir ini, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada disana hanya membeli TBS Sawit dikisaran harga Rp 1095/Kg.

Padahal, jelas Helmi, Surat Edaran Ditjen Perkebunan secara jelas meminta seluruh PKS mematuhi Permentan 01 Tahun 2018 dan Pergub Tataniaga TBS.

“Kami meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jangan menutup mata terkait hal ini,  Disbun Aceh maupun Kabupaten Aceh Selatan juga harus segera turun lapangan mencari solusi,” Kata Helmi.

Menurut Helmi, alasan pengusaha sawit yang mengatakan mereka sedikit menyerap TBS sawit petani karena tangki penyimpanan minyak sawit masih penuh juga harus dilakukan pengecekan secara mendalam oleh pihak berwenang agar hal tersebut tidak hanya menjadi modus para pengusaha sawit untuk membeli harga TBS Sawit dengan harga murah

“Kami dari Apkasindo Aceh Selatan mendorong pihak berwenang seperti Distanbun Aceh maupun Kepolisian turun kelapangan dengan melibatkan semua unsur termasuk perwakilan petani sawit untuk melakukan pemeriksaan benar tidak alasan harga sawit murah itu karena tangki minyak di PKS itu penuh? Sehingga tidak ada permainan yang merugikan masyarakat”. Ucap Helmi

Helmi juga menyebutkan, Apkasindo Aceh Selatan sepakat dengan usulan Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka pasar lelang CPO dan TBS hasil petani sawit diolah menjadi CPO oleh PKS milik PT Perkebunan Nusantara.

Bang Muslim dan Istri Kunjungi Pelaku UMKM di Aceh Utara

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Ketua Partai Demokrat Aceh, Muslim bersama istrinya Jamila Muslim mengunjungi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Minggu (27/6/2022).

Lokasi yang dikunjungi yakni Kelompok UMKM Ceurahi di Desa Cot Surani, Putroena Souvenir di Desa Ulee Madon, Babahroet di Desa Pinto Makmur serta Gedung Sentral Bordir, Ulee Madon.

Dia mengatakan UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM Merupakan pilar terpenting dalam memajukan perekonomian dengan segala kreativitasnya.
“Kita akan beri dukungan kepada pelaku usaha UMKM dan siap menjadi “Orang tua asuh” bagi pelaku UMKM di Aceh,” kata Muslim.

Dia berharap Pemerintah terus fokus dalam memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19. Sebab, menurutnya salah satu yang paling berdampak akibat pandemi adalah pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian terkait harus melakukan pendampingan untuk dapat mendorong UMKM yang sudah ada dapat lebih baik lagi. “Maka harapannya tidak hanya untuk pendataan, tetapi bagaimana yang sudah didata ini kita bantu agar mereka bisa naik kelas,” Kata Muslim yang sudah 3 periode menjadi anggota DPR RI.

Kedatangan Muslim bersama istrinya disambut langsung oleh Geuchik Gampong Cot Seurani serta dihadiri Wakil Anggota DPRK Aceh Utara, Hendra  Yuliansyah, didampingi Anggota DPRK Aceh Utara lainnya yakni, T. Zulkhaidir dan Nazir Abubakar serta Kadisperidagkop Aceh Utara, Iskanda, Camat Muara Batu Munawir dan Tenaga Ahli DPR RI Firdaus Noezula.

Geuchik Cot Seurani, Fajri mengucapkan pihaknya sangat berterima kasih kepada Muslim dan istrinya serta rombongan yang mengunjungi kelompok UMKM Ceurahi ditempatnya. “Kita sangat mengharapkan agar Bang Muslim memberi perhatian khusus kepada pelaku UMKM yang ada di Aceh khususnya pada kelompok Ceurahi,” ujarnya. []

Surya Paloh: Moralitas Aceh Masuk Kategori Lampu Merah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh mengatakan, Aceh saat ini telah masuk dalam kategori “lampu merah” mulai dari sisi moralitas hingga cara berfikir.

“Saat ini Aceh sudah lampu merah, bukan lagi lampu kuning. Provinsi kaya berubah menjadi provinsi yang miskin. Rakyat yang berjiwa bersahabat, saling menghormati, penuh dengan rasa kebanggaan, sekarang menjadi masyarakat yang seakan-akan kehilangan kepercayaan diri,” kata Surya Paloh dalam sambutannya usai meresmikan Gedung DPW Partai NasDem Aceh, Senin (27/6/2022).

Ia mengungkapkan, sebagai putra Aceh, dirinya mempunyai subjektifitas dan perasaan emosional pada dirinya. Surya Paloh melihat Aceh yang dia cintai ini betapa banyak karunia yang telah Allah SWT berikan, mulai dari tanah subur, posisi strategis, sumber daya alam melimpah, dan nilai catatan kesejarahan yang sangat luar biasa.

Tetapi faktanya hari ini, Aceh jauh tertinggal dalam seluruh aspek kehidupan yang dimiliki dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, baik dari segi fisik maupun non fisik.

“Kita harus mengakuinya Aceh telah jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai wilayah lainnya. Dan ini tentu memprihatinkan, apa yang salah, apa yang kurang pada diri kita sebagai rakyat Aceh. Ini yang harus kita jawab bersama,” ujar Surya Paloh.

lebih lanjut, Surya Paloh mengatakan, dirinya prihatin karena proses demoralisasi sudah terjadi di Aceh, bahkan lebih dahsyat dibandingkan daerah lain, inilah salah satu yang dimaksud dengan lampu merah.

“Kalau kita hanya tertinggal dalam pembangunan fisik, gedung, jalan dan pelabuhan yang kurang baik itu tidak menjadi masalah, karena masih bisa kita perbaiki,” terangnya.

Namun, kata Surya Paloh, jika tertinggal dalam cara berfikir dan perilaku bertolak belakang dengan nilai-nilai moralitas, pendekatan syariah, pendekatan religi dan keagamaan, inilah yang menjadi lampu merah.

“Hal ini yang membuat saya seorang putra Aceh harus berduka, tidak boleh dibiarkan, ini warning bagi kita termasuk saya, mari kita bangun kembali Aceh ini,” tegasnya.

Menurutnya, membangun Aceh ini merupakan kewajiban bersama, bukan saatnya lagi menyalahkan dan mendiskreditkan satu sama lain karena faktor kecemburuan dan cara berfikir yang tidak sehat.

“Ini adalah tugas kita semua, tidak hanya tugas para ulama, akademisi, partai politik, atau tugas pemerintah daerah. Tapi kita semua berkewajiban bahu membahu mengikatkan tali pinggang lebih erat, menyingsingkan lengan baju, dan katakan Aceh akan Segera Bangkit,” kata Surya Paloh yang disambut gemuruh tepuk tangan seluruh kader dan tamu undangan. []

Anggota MPU Aceh Hj Rahimun: Poligami Tidak Berpihak Perempuan

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Umi Hajah Rahimun duduk bersama para pemateri laki-laki (Liputan6.com/Rino Abonita).

Nukilan.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Umi Hajah Rahimun, menyatakan dengan tegas posisinya dalam perkara poligami. Ulama perempuan itu menegaskan bahwa praktik poligami tidak berpihak kepada perempuan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Rahimun dalam kajian tentang poligami di salah satu lantai hotel di Banda Aceh, Minggu (26/6/2022) malam.

Bahkan, persentase keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang sering dicitrakan ke publik melalui keluarga-keluarga dengan praktik poligami, tidak mencakup 85 persen.

Rahimun juga memberi intepretasinya atas ayat dalam surat An-Nisa yang sering dijadikan legitimasi bagi orang yang gandrung dengan praktik poligami masa kini. Meski tidak melarang poligami, ayat tersebut sebenarnya dengan tegas mengingatkan bahwa yang terbaik sebenarnya adalah bersetia dengan satu pasangan.

Ayat tersebut juga memberi pesan bahwa monogami adalah pilihan yang tepat untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kata kekerasan yang dikemukakan di sini terutama dikaitkan dengan kekerasan psikis oleh Rahimun.

“Rata-rata mereka (perempuan yang dipoligami) tidak bahagia, kenapa? Batinnya tersiksa,” tegas perempuan yang mengaku lahir di keluarga poligami tersebut.

Sementara itu, dalam jurnal Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (2012), Siti Hikmah mengutip LBH Apik mengatakan bahwa poligami merupakan bentuk penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan.

Di sisi, lain faktor biologis seksual juga mempengaruhi bahkan demi prestise tertentu. Selain itu, poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, di mana didasarkan pada keunggulan atau superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainya, demikian ditulis dalam jurnal yang sama.

Dalih Berpoligami

Ayat dalam surat An-Nisa juga menjadi cara Islam untuk mengikis budaya poligami masyarakat Arab saat itu dengan cara memberi batasan jumlah pasangan. Di masa sebelum ayat tersebut turun, budaya poligami masyarakat Arab sangat tidak terkontrol.

Rahimun sendiri menggambarkan dirinya sebagai anak dari “korban” poligami. Di umur pernikahannya yang kedelapan belas tahun, sampai saat ini Rahimun dan suaminya belum memiliki keturunan.

Ia juga menyinggung pasangan dari kalangan ulama kesohor di Aceh yang belum memiliki keturunan. Namun, baik keluarganya, maupun ulama tersebut tidak berpoligami dan memilih berdiri di atas prinsip setia terhadap satu pasangan kendati di luar sana banyak laki-laki yang menjadikan kasus seperti itu sebagai dalih untuk berpoligami. [Liputan6]

Mahasiswa KKN USK Sosialisasikan Pencegahan Stunting di Desa Terpencil Bener Meriah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Desa Rata Mulie, Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, merupakan daerah terpencil dan tertinggal ini dapat mewakili potret dunia pendidikan dan kesehatan Aceh dalam menatap persoalan yang masih perlu diperhatikan dalam bidang terkait.

Syiah Utama merupakan kecamatan yang terluas di Bener Meriah dan masih proses perkembangan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, budaya, dan sisi kehidupan lainnya.

Sampai kini kasus stunting masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di Aceh. Bener meriah termasuk kedalam daerah berstatus merah yang memiliki prevelensi stunting mencapai 40 persen. Hal ini terjadi karena kurang nya pemahaman dalam pengelolaan dan pemberian asupan bergizi untuk anak 1000 hari pertama kehidupan.

Dalam rangka mendukung pemerintah Aceh mengurangi angka stunting Universitas Syiah Kuala mengangkat tema “Melalui KKN kolaborasi dan KKN Reguler periode XXI kita tingkatkan pengembangan potensi green economy dan masyarakat bebas stunting”

Mahasiswa USK KKN XXI 457 menyelenggarakan sosialisasi tentang pencegahan stunting dan pembagian makanan nutrisi pada anak usia dini. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Rata Mulie, kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Dihadiri oleh oleh puluhan ibu-ibu setempat.

Al Tariq Ketua Kelompok KKN menyampaikan pencegahan stunting dapat dicegah melalui pemenuhan nutrisi selama kehamilan, pemenuhan nutrisi bayi dengan optimal, memastikan kebersihan dengan benar, dan memastikan asupan makanan sehat untuk anak”

“Kami berharap agar orang tua memahami kebutuhan gizi pada anak agar tercukupi dengan optimal dan anak dapat terhidari dari stunting”, Harap Al Tariq.

Masyarakat bebas stunting ini juga merupakan program utama dari Universitas Syiah Kuala yang di laksanakan oleh seluruh mahasiswa KKN yang terdapat di berbagai desa di seluruh Aceh besar, Aceh tengah dan Bener meriah.

FBA Bahas Isu Disabilitas Dengan Kepala Desa di Aceh Besar

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Direktur Forum Bangun Aceh (FBA), Taslim Jailani mengatakan kehadiran FBA untuk membantu orang menjadi lebih baik. Fokus utama FBA pada tiga bidang, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana.

“Kita tahu, sumatra, khusus Aceh sangat beresiko dengan bencana,” ujar Taslim saat membuka Pelatihan Peningkatan Pemahaman Isu Disabilitas dan Desa Inklusi untuk Kepala Desa, di Hotel The Pade, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Senin, 27 Juni 2022.

FBA sudah memiliki lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Target ke depan, pembangunan Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, FBA sudah menjalankan proyek Aceh Community Based Inclusive Development Project (ACBID), di Kecamatan Darul Imarah, Lhok Nga, Kuta Baro, Simpang Tiga, Peukan Bada dan Darussalam.

“Peserta kegiatan hari ini diikuti empat desa dari enam kecamatan tersebut,” katanya.

Pihak donatur melihat kinerja FBA makin meningkat, sehingga Pemerintah Australia melalui program Australian NGO Cooperation Partnership (ANCP), yang didukung penuh CBM Global mendanai kegiatan FBA.

Selain di Aceh Besar, proyek ini juga dilaksanakan di Kabupaten Pidie oleh mitra FBA, yaitu PASKA Aceh.

Taslim menyebutkan yang ingin dicapai lewat program ini adalah terbentuk desa inklusi disabilitas. Secara umum, orang disabilitas sudah lama ada di lingkungan masyarakat, karenanya mereka layak menikmati pembangun di desa.

“Seharusnya, disabilitas layak mendapat perhatian dari pemerintah desa dan kecamatan,” tegasnya.

Harapannya, sebagai manusia disabilitas tentu patut dihargai dengan berbagai cara, sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Ia mencotohkan, beberapa disabilitas sudah mandiri untuk mendapatkan finansial, sehingga ekonomi keluarga dapat terpenuhi.

“Mari, sama-sama membantu masyarakat disabilitas. Tanpa bantuan aparatur desa, sulit menggapainya,” katanya.

Ia menegaskan, sebuah desa disebut inklusi disabilitas ketika proses pembangunan desa memberikan ruang bagi semua anggota masyarakat, termasuk disabilitas. Harapannya, ada disabilitas yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) desa untuk menyampaikan aspirasi mereka.

1...1,6511,6521,653...2,406Halaman 1,652 dari 2,406

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id