Nukilan.id – Politikus PDIP Adian Napitupulu mengklaim bisa mengatur permintaan mahasiswa untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas polemik dan solusi kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu Adian sampaikan merespons keluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang merasa tak ditanggapi Jokowi setelah melakukan rangkaian aksi demonstrasi dalam rangka menyuarakan keresahan dan menentang kenaikan harga BBM.

“Kalau teman-teman bilang mau bertemu Presiden, kalau misalkan mau ya sudah kita aturkan. Nanti saya coba ketemu Pak Jokowi saya tanya, ‘Pak Presiden, teman-teman mahasiswa mau ketemu tuh ngobrolin soal BBM’,” kata Adian dalam acara ‘Political Show’ yang disiarkan CNNIndonesia TV, Rabu (21/9) malam.

Adian menyebut hingga saat ini pemerintah Jokowi tidak melarang aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Ia pun mengklaim aksi demonstrasi kenaikan BBM baru-baru ini juga sudah direspons dengan baik oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

Senada dengan Adian, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menyebut pemerintah selama ini mendengar dan menanggapi aspirasi warga. Salah satu caranya adalah dengan membuktikan melalui kinerja yang menurutnya masih berproses.

Ia mengklaim salah satu upaya ‘menenangkan’ masyarakat soal kenaikan BBM adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

Pemerintah memberi BLT BBM kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total Rp600 ribu.

“Ya mari kita berdialog, berdialog itu mencari solusi bukan mempertahankan atau memaksakan kehendak yang tidak ada solusi. Pak Presiden senang kok melakukan dialog kepada siapapun,” ujar Ade.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) Ichwan Nugraha Budjang dalam kesempatan mengkritik para elite pemerintahan yang malah asyik berdebat dan saling klaim soal capaian infrastruktur. Perdebatan itu terutama dilakukan oleh Partai Demokrat dan PDIP.

“Jadi saya minta tolong hentikan komedi dan lelucon saat ini. Ini hanya menjadi pertarungan elitis yang pada akhirnya hanya memikirkan golongan masing-masing. Kalau kita melihat berdasarkan data siapa paling sempurna Pak Presiden SBY atau Jokowi? tidak ada,” kata Ichwan yang hadir secara daring.

Ichwan menilai polah para petinggi negara konyol dan tak etis di tengah penderitaan rakyat. Ia kemudian meminta agar Presiden Jokowi mampu menjawab keresahan rakyat, salah satunya berani berdialog secara terbuka.

“Saya tantang bagaimana Presiden Jokowi menyelesaikan masalah ini, karena saat ini Presiden Jokowi tidak pernah menanggapi persoalan demo dari mahasiswa,” ujarnya. [CNN]

Nukilan.id – Aktivis HAM Aceh, Ronny H, mendukung dan berharap sosok Kamaruddin Simanjuntak (Pengacara Keluarga Brigadir Joshua) nantinya bisa jadi Ketua Komnas HAM Indonesia.

Hal itu disampaikan Ronny, karena dirinya sangat mengagumi kecerdasan, konsistensi dan keberanian pengacara kondang tersebut dalam mengungkap kebenaran demi tegaknya keadilan, sebagaimana yang telah melejitkan namanya dalam kasus besar Ferdi Sambo akhir-akhir ini, berikut kasus besar lainnya seperti wisma atlet Hambalang yang pernah ia tangani sebelumnya.

Ronny juga mengaku sangat terinspirasi pada kisah hidup sang pengacara idealis yang kabarnya pernah tinggal di kolong jembatan itu dan berjuang bertahan hidup di Jakarta, hingga menjadi pengacara kondang saat ini.

“Saya sangat mengagumi intelijensia dan keberanian serta konsistensi yang beliau miliki dalam mengungkap kebenaran demi tegaknya keadilan di negeri ini, menurut saya, sosok bersih seperti bang Kamaruddin ini lah yang sangat tepat memimpin Komnas HAM Indonesia di masa depan,” kata Ronny, Kamis 22 September 2022.

Menurut putera Idi Rayeuk, Aceh Timur itu, citra Komnas HAM saat ini sedang terpuruk di mata publik, imbas dari penanganan beberapa kasus besar di Indonesia yang dinilai kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Saya sejak kuliah dulu hampir 20 tahun lalu, sudah terlalu sering bersinergi dengan perwakilan Komnas HAM daerah di luar Aceh, setahu saya dulu Komnas HAM baik pusat mau pun daerah sejak dulu sangat garang mengatasi persoalan pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat, tapi kini sepertinya citra dan integritasnya malah terkesan mulai diragukan publik, jadi bang Kamaruddin itu menurut saya layak memimpin Komnas HAM kedepannya, demi hadirnya Komnas HAM yang lebih baik lagi sesuai harapan masyarakat di kemudian hari,” harap aktivis cadas itu.

Namun, terlepas dimungkinkan atau tidaknya sosok itu kedepannya untuk memimpin lembaga Komnas HAM, Ronny mengaku kurang memahami mekanisme tersebut. Dia hanya berharap citra dan integritas Komnas HAM Indonesia dapat segera diselamatkan sebagaimana cita-cita HAM itu sendiri.

“Terlepas bang Kamaruddin dibenarkan atau tidak untuk memimpin lembaga itu saya kurang paham juga, tapi intisari dari kritikan saya ini adalah agar Komnas HAM Indonesia dapat lebih baik lagi dan lebih dipercaya publik di kemudian hari, terutama mampu menghadirkan keadilan bagi setiap korban pelanggaran HAM di negeri ini, karena ini menyangkut nasib hak asasi semua orang di negeri ini,” ujar Ronny.

Selain Kamaruddin Simanjuntak, Ronny juga berharap Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara dan Aktivis HAM senior Irma Hutabarat juga bisa menjadi para komisioner HAM Indonesia kelak, sehingga terbentuklah perpaduan yang sangat ideal diantara mereka dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan di negeri ini.

“Selain bang Kamaruddin Simanjuntak, bang Deolipa dan Ibu Irma Hutabarat sangat cocok berkolaborasi di Komnas HAM, karena kecerdasan, konsistensi dan keberanian mereka nyaris sama besar dan sama hebatnya,” sebut Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.

Ronny juga mengungkapkan, jika dimungkinkan, pihaknya akan mengundang Kamaruddin Simanjuntak, Deolipa Yumara, Irma Hutabarat dan Rocky Gerung serta Komnas HAM dalam kegiatan diskusi publik tentang HAM di sebuah hotel besar di Aceh Timur yang digelar FAKSI pada November mendatang.

“Ya rencananya begitu, kami mau mengundang mereka semua ke Idi Rayeuk November mendatang, namun itu bergantung situasi kondisi juga, artinya kemampuan dan kesiapan kami selaku penyelenggara, dan kegiatan itu sifatnya edukatif, agar masyarakat lebih memahami HAM, sebagaimana misi kami membumikan HAM dan mendorong penguatan demokrasi di Aceh, khususnya Aceh Timur tercinta ini,” pungkas alumni Universitas Ekasakti. []