Beranda blog Halaman 1552

Menhan Prabowo Dapat Anggaran Terbesar Rp134 Triliun di 2023

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. (Foto: AP Photo/Vincent Thian)

Nukilan.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati usulan kenaikan pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam postur sementara RAPBN 2023, menjadi Rp 1.000,77 triliun atau bertambah Rp 7,6 triliun dari usulan awal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan, total belanja K/L di dalam RAPBN 2023 usulan awal sebesar Rp 993,2 triliun, yang direncanakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 273 triliun, belanja barang Rp 337 triliun dan belanja modal Rp 199,1 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 143,6 triliun.

Kendati demikian, kata Isa terdapat penyesuaian belanja pemerintah pusat, sesuai kesepakatan dalam rapat kerja postur sementara. Di mana Belanja K/L menjadi Rp 1.000,77 triliun dan belanja non K/L menjadi Rp 1.245,69 triliun.

“Belanja K/L dinaikkan dari Rp 993,2 triliun menjadi Rp 1.000,77 triliun. Disini tentu ada penempatan ulang dari yang dikategorikan non K/L dari postur sementara. Sebagian ada di belanja K/L dan belanja non K/L menjadi Rp 1.245,69 triliun. Antara lain untuk program pengelolaan utang dan hibah,” jelas Isa dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9/2022).

Adapun penambahan anggaran tersebut terutama untuk Polri sebesar Rp 3,3 triliun, Kejaksaan RI Rp 3,2 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 2,4 triliun.

K/L lainnya yakni MPR terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar, DPR sebesar Rp 224 miliar, Kementerian Perindustrian Rp 300 miliar, Kementerian ESDM Rp 404 miliar, Badan Intelijen Negara Rp 500 miliar, Mahkamah Konstitusi Rp 70 miliar dan DPD RI sebesar Rp 73,7 triliun.

Meski anggaran ditambah, namun ada juga anggaran K/L yang direalokasi. Anggaran Kementerian Kesehatan misalnya, dialihkan Rp 3 triliun. Namun, Kemenkeu tidak merinci ke mana anggaran tersebut dialihkan. Anggaran Kementerian Pertanian merealokasi anggaran sebesar Rp 103,5 miliar ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Isa juga menyebut bahwa belanja non K/L ikut terkerek menjadi Rp 1.245,69 triliun atau terjadi penambahan sekira Rp 8,83 triliun triliun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp 1.236,86 triliun.

Secara rinci, belanja non K/L terdiri dari program pengelolaan utang sebesar Rp 441,4 triliun, pengelolaan hibah Rp 10,1 miliar, serta program pengelolaan subsidi sebesar Rp 298,5 triliun; yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 211,9 triliun dan non energi sebesar Rp 86,5 triliun.

Dalam pos belanja non K/L untuk program belanja lainnya diturunkan menjadi Rp 349,4 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 356,9 triliun. Di mana pengelolaan belanja lainnya ini terdiri dari anggaran cadangan pendidikan sebesar Rp 63,5 triliun, cadangan anggaran kesehatan sebesar Rp 7 triliun dan cadangan kompensasi sebesar Rp 127,7 triliun.

Selain itu juga terdapat anggaran program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 156,41 triliun pada 2023 yang akan diperuntukan bagi pensiunan hingga berbagai jaminan para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI, dan Polri, dan lain sebagainya.

Sehingga total belanja pemerintah pusat naik menjadi Rp 2.246,46 triliun, atau bertambah Rp 16,46 triliun dari RAPBN 2023 usulan awal yang sebesar Rp 2.230 triliun.

Dalam dokumen yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, diketahui Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi paling besar dalam APBN 2023 yang sudah disepakati Banggar dan pemerintah, yakni Rp 134,33 triliun atau terjadi penambahan Rp 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah.

Kementerian selanjutnya yang mendapatkan alokasi dana terbesar untuk tahun 2023 adalah Kementerian PUPR dengan nilai Rp 125,22 triliun. Disusul Polri dengan anggaran sebesar Rp 111,1 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 85,5 triliun, dan Kemendikbudristek sebesar Rp 80,22 triliun. []

AKP Vifa Fibriana Sari Dipanggil Mabes Polri untuk Studi Banding ke Jepang

Penulis
Mirzu
-
0
AKP Vifa Fibriana Sari Dipanggil Mabes Polri untuk Studi Banding ke Jepang. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ajun Komisaris Polisi (AKP) Vifa Fibriana Sari yang saat ini menjabat Kasat Lantas Polres Lhokseumawe Polda Aceh terpilih untuk mengikuti studi banding Sistem Kepolisian Jepang Angkatan XX tahun anggaran 2022.

Seluruhnya, ada 12 personel Polri yang mengikuti studi banding program JICA tersebut. Namun, dari Polda Aceh hanya AKP Vifa Fibriana Sari yang dipanggil oleh Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan, AKP Vifa sudah berada di Jepang dan telah mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh JICA Governance and Peace Building Department JICA HQ Mrs Terakado Masayo, sekaligus pembukaan pelatihan atau studi banding di JICA Tokyo dan Akpolnas, Selasa, 20 September 2022, pukul 09.00-17.30 waktu Jepang.

Winardy menjelaskan, JICA sudah dua tahun tidak mengadakan studi banding. Namun, tahun ini kembali melanjutkan program kerja sama studi banding yang diikuti 12 peserta dari Indonesia.

Hal tersebut juga disampaikan Kepala Criminal Investigation and Police Cooperation (CICP) Akpolnas Jepang, Mr Kondo, di mana program studi banding ini baru bisa dilaksanakan setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi Covid-19.

Nantinya, kata Winardy, para peserta diharapkan dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin tentang kepolisian dan budaya di Jepang, sehingga bisa diadopsi untuk diterapkan oleh kepolisian di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, kepolisian memegang peranan penting dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung dengan kredibilitas polisi yang bekerja maksimal dan memiliki mental kuat.

Hal tersebut penting untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian makin meningkat.

“Semoga dengan adanya personel Polda Aceh yang studi banding ke Jepang akan menambah profesionalitas kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” harap Winardy.

Sekda Tegaskan PORA Tetap Dilangsungkan Akhir Tahun di Pidie

Penulis
Mirzu
-
0
Sekda Aceh, Bustami Hamzah didampingi Kadispora Aceh, Dedy Yuswadi, memberikan arahan saat menggelar rapat bersama Pj. Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, Pj. Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto dan Pengurus KONI Aceh, membahas kesiapan PORA yang akan digelar di Kabupaten Pidie di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa, (20/9/2022).

Nukilan.id – Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah, menegaskan pemerintah Aceh tetap berkomitmen penyelenggaraan Pekan Olahraga (PORA) Aceh tetap akan dilangsungkan akhir tahun ini di Kabupaten Pidie.

“Saya berharap semua bisa dipertandingkan di sana. Kalau pun tidak, beberapa cabang olahraga bisa dipertandingkan di Aceh Besar atau di Banda Aceh,” kata Bustami saat membahas bersama tentang kesiapan penyelenggaraan PORA bersama unsur pemerintahan Kabupaten Pidie serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan KONI Aceh, di Ruang Rapat Sekda, Selasa 20 September 2022.

Bustami mengatakan kalaulah menunda pelaksanaan PORA seperti permintaan pihak Pemkab Pidie, indikasinya besar.

“Terutama bagi 22 kabupaten kota yang tekah menganggarkan anggaran. Tidak mungkin lagi tahun depan karena proses pengangguran sudah berjalan. Laporan yang saya terima anggarannya juga sudah diajukan ke DPRK,” kata dia.

Bustami menyebutkan jika Pelaksanaan PORA Pidie ditunda ada risiko besar di mana banyak daerah yang tidak mengikutsertakan atletnya dalam kegiatan olahraga empat tahunan itu.

“Saya pikir Aceh Besar siap membantu Pidie, di mana yang tidak tertampung di sana bisa dilakukan di Aceh Besar,” ujar Bustami.

Bahkan Sekretaris Umum KONI Aceh, M. Nasir Syamaun, menyebutkan jika event PORA dijadikan sebagai rujukan untuk menuju pelaksanaan PON 2024, maka dikhawatirkan pelaksanaan PON juga akan tertunda. Jika saat ini permasalahan penuntasan pembangunan venue, maka Pemkab Pidie harus menggenjot proses pembangunan.

“Kalau perlu buat tim percepatan dan kami siap mendukung,” kata dia.

Dari hasil tinjauan pihak KONI, Nasir mengatakan pihaknya merumuskan jika beberapa pertandingan bisa dipertandingkan di lapangan yang telah selesai dibangun. Cuma beberapa cabang olahraga saja yang pelaksanaannya harus digeser ke Kabupaten Aceh Besar, seperti menembak, sepatu roda dan renang.

Penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, mengatakan Pemkab Aceh Besar siap menyukseskan PORA.

“Apa yang bisa kita bantu kita siap. Jika ada arena di Jantho yang bisa dipakai untuk kesuksesan acara ini,” ujar Iswanto.

Sebelum itu, Pj Bupati Pidie, Wahyudi, menyebutkan jika pihaknya mengajukan pengunduran pelaksanaan PORA karena ada beberapa venue yang pembangunannya belum tuntas. Namun sesuai arahan Pj Gubernur, PORA harus tetap dilaksanakan akhir tahun ini.

“Tadi pagi pak Gubernur sampaikan harus diselenggarakan tahun ini. Venue bisa di mana saja kata beliau. Tapi saya harap venue yang sudah ada di Pidie bisa dituntaskan,” pungkasnya. []

DPRK dan Pemko Banda Aceh Sepakati KUA PPAS APBK Perubahan Tahun 2022

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Ist

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama pemerintah kota melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kota (APBK-P) Tahun Anggaran 2022.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan yang berlangsung di Lantai 4 Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh, pada Selasa Malam (20/09/2022).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar itu turut dihadiri Wakil Ketua I Usman dan Wakil Ketua II Isnaini Husda dan segenap anggota DPRK. Turut hadir Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq dan Sekda Amiruddin serta jajaran dari SKPK.

Sebelum penandatangan nota kesepakatan, rapat diawali dengan penyampaian jawaban Walikota terhadap laporan Badan Anggaran Dewan Tentang RKUA-PPAS APBK-P Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, yang dibacakan Bakri Siddiq selaku Pj Walikota Banda Aceh.

Dalam sambutannya Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan bahwa agar tercapainya validitas anggaran yang kredibel dan proporsional, maka prediksi anggaran prioritas, harus dimasukkan dalam draf Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK-P Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Farid menjelaskan dengan adanya prediksi anggaran yang jelas dan terukur dalam dokumen PPAS tersebut, nantinya akan tergambar besaran alokasi anggaran, serta urgensi  program  kegiatan  pembangunan yang harus diprioritaskan dalam Dokumen Rancangan APBK-P Banda Aceh Tahun 2022 pada masing-masing SKPK di jajaran Pemko Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara badan anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), telah disepakati dan disetujui prioritas dan besaran Plafon Anggaran Sementara APBK-P Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Farid menjelaskan Prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara  tersebut merupakan  dokumen  yang  nantinya  akan  menjadi  pedoman atau acuan untuk penyusunan anggaran  bagi masing-masing dinas, badan dan kantor, serta jajaran SKPK Banda Aceh lainnya.

“Untuk memenuhi aspek legalitas, maka   perlu dilakukan penandatanganan bersama terhadap dokumen KUA- PPAS Perubahan  tahun  anggaran  2022,  antara  pemerintah Kota Banda Aceh (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh,” tutur Farid.

Sementara Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq dalam sambutannya memaparkan bahwa Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.319.604.828.705,-  atau turun sebesar 3,98 persen dari target pendapatan daerah pada APBK tahun 2022.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 281.624.722.566,- PendapatanTransfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.037.930.106.139,- dan Lain-lain  pendapatan  yang  sah  sebesar: Rp. 50.000.000,-. Selanjutnya belanja  daerah  diproyeksikan  sebesar Rp. 1.332.144.096.657 .

Sedangkan   penerimaan  pembiayaan daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 15.339.267.952,- yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.800.000.000 yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. []

Ketua DPRK Dukung BPS Banda Aceh Realisasikan Satu Data Nasional Melalui Regsosek 2022

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Ist

Nukilan.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar mendukung program satu data nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua DPRK saat menerima kunjungan Kepala BPS Kota Banda Aceh, Amir Fadli.

Kehadiran Kepala BPS tersebut diterima langsung Farid Nyak Umar di Ruang Kerjanya, Lantai III Gedung DPRK Banda Aceh, Pada Selasa siang (20/09/2022).

Pertemuan silaturahmi kedua pimpinan itu berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Mereka juga saling berbagi informasi dan pengalaman terkait dunia kerja masing-masing. Kedatangan Kepala BPS itu diterima Farid di sela-sela rapat pembahasan anggaran APBK Perubahan Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Farid Nyak Umar menyambut baik kedatangan Kepala BPS dan jajarannya yang berkunjung dan bersilaturahmi ke kantor DPRK Banda Aceh untuk melakukan sosialisasi program pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta program BPS lainnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa DPRK Banda Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi BPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan statistik, khususnya program Regsosek sebagai bagian dari upaya
pengumpulan data satu data untuk penuntasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

“Diharapkan dengan program Regsosek tahun 2022 ini akan membantu pemerintah dalam menuntaskan pendataan yang berbasis by name by address, sehingga upaya pengentasan kemiskinan akan lebih maksimal karena satu data yang terintegrasi, valid serta akurat,” papar Farid.

Farid menambahkan, permasalahan selama ini banyaknya lembaga yang melakukan pendataan untuk berbagai kepentingan. Dia berharap jika data sudah bisa disatukan, maka akan lebih memudahkan pemerintah dalam menyusun sebuah perencanaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Problem kita selama ini, banyak lembaga yang melakukan pendataan sehingga belum adanya satu data. Tak jarang kita melihat penyaluran program pemerintah tidak tepat sasaran karena persoalan data. Sebab jika data tidak akurat, maka perencanaan pun menjadi tidak tepat. Kita harapkan Regsosek bisa menjadi solusi untuk membenahi data,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.

Sementara Kepala BPS Kota Banda Aceh, Amir Fadli pada kesempatan itu menyampaikan dirinya bersilaturahmi, dan berkoordinasi dengan Ketua DPRK Banda Aceh, serta menyampaikan berbagai program kegiatan BPS Banda Aceh terutama berkaitan dengan kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi atau Regsosek yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022.

Terkait program ini kata dia sebelumnya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pemko Banda Aceh. Diharapkan nantinya akan lahirnya komitmen bersama dari unsur Forkopimda kota untuk mendukung kegiatan pendataan Regsosek ini.

“Dari pertemuan tadi, Ketua DPRK sangat mendukung kegiatan ini dan menghimbau warga kota untuk berpartisipasi aktif dalam program Regsosek oleh BPS Banda Aceh agar pendataan dapat diselesaikan tepat pada waktunya,” ungkap Amir Fadli.

Amir Fadli juga menjelaskan bahwa kegiatan Regsosek ini merupakan program pemerintah pusat dengan melibatkan 6 kementrian dan lembaga. Meliputi Bappenas, BPS, Kemendes, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Dalam Negeri guna mewujudkan satu data terintegrasi di Indonesia.

Dan pendataan Regsosek 2022 merupakan pendataan seluruh penduduk mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

“Program ini merupakan kolaborasi 6 kementerian dan lembaga, dan kami akan turunkan 300-an lebih relawan untuk melakukan pendataan di 90 gampong se kota Banda Aceh,” pungkas Amir Fadli. []

Rp200 Juta Fee Pinjam Pakai Perusahaan Pengadaan Wastafel Disita Penyidik

Penulis
Mirzu
-
0
Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya. (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh menyita uang tunai Rp200 juta yang merupakan fee dari pinjam pakai perusahaan pengadaan sanitasi dan tempat cuci tangan (wastafel) di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh.

“Benar kita sudah menyita uang tunai Rp200 juta dari 90 direktur perusahaan. Uang itu merupakan fee pinjam pakai perusahaan atau istilah lain disebut pinjam bendera,” ujar Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya, dalam keterangannya di Polda Aceh, Selasa, 20 September 2022.

Selain itu, kata Sony, pihaknya juga menyita dokumen kontrak dan pembayaran terhadap 390 paket pekerjaan yang telah dipecah untuk menghindari tender.

Penyidik juga mengamankan uang tunai Rp100 juta yang diduga kuat sebagai suap ke pejabat pengadaan untuk memuluskan pekerjaan tersebut.

Masih Sony, berdasarkan bukti yang disita, penyidik akan segera melaksanakan _ekspose_ dengan BPKP Perwakilan Aceh untuk mempercepat penghitungan kerugian negara pada pengadaan wastafel dengan nilai pagu Rp41,214 miliar. Anggaran diketahui bersumber dari dana _refocusing_ Covid-19.

Sony juga menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 207 pemilik perusahaan yang telah ditunjuk sebagai untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, masih ada sembilan pemilik perusahaan yang belum datang untuk diperiksa.

Sebelumnya, kata Sony lagi, 348 lokasi pekerjaan di 19 kabupaten/kota telah diperiksa oleh ahli yang didampingi penyidik. Sisanya, empat kabupaten lagi akan diperiksa dalam waktu dekat, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dengan 27 pekerjaan, Gayo Lues 13 pekerjaan, Sabang 1 pekerjaan, dan Kabupaten Simeulue 1 pekerjaan.

“Total sudah 19 kabupaten/kota dengan 348 lokasi pekerjaan sudah kita cek fisiknya. Sisanya, empat kabupaten dengan sisa 27 pekerjaan akan kita cek dalam waktu dekat,” sebut Sony.

BPS Aceh Tamiang Gelar Rakorda Pendataan Awal Regsosek 2022

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang mengelar rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di WD Coffe Karang Baru, Selasa (20/9/2022).

Dihadiri Sekda Aceh Tamiang, Drs. Asra,  Rakorda tersebut sebagai langkah awal untuk mendukung kelancaran kegiatan lapangan Regsosek yang akan dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia mulai oktober mendatang.

“Pelaksanaan Regsosek secara serentak seluruh Indonesia mulai tanggal 15 Oktober – 14 November 2022. Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial  ekonomi yang terdiri dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geopasial dengan cakupan 100% penduduk Indonesia,” kata Kepala BPS Aceh Tamiang, Muktaruddin.

Ia menambahkan data Regsosek yang dihasilkan nanti akan digunakan sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam  tata kelola satu data indonesia.

“Tema Regsosek 2022 ini adalah satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan Regsosek ini mempunyai keterhubungan erat dengan basis data yang dimiliki masing- masing institusi dalam program sosial seperti data kependudukan dan catatan sipil, data kesejahteraan sosial, data pokok pendidikan dan pendataan keluarga, ketenagakerjaan, dunia usaha secara keseluruhan, termasuk UMKM” ujarnya.

Muktaruddin menambahkan, informasi yang komprehensif ini memungkinkan Regsosek menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah dan kelengkapan Regsosek membuka peluang pemanfaatan yang luas, dan tidak hanya program perlindungan sosial saja.

“Data Regsosek yang lengkap akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, dan program lain untuk mendorong potensi pembangunan di pusat dan daerah. Regsosek membantu mewujudkan Indonesia membangun secara inklusif,” ujarnya.

Sementara itu untuk di Kabupaten Aceh Tamiang, pendataan awal Regsosek akan dilakukan oleh 452 petugas yang terdiri dari 343 orang PPL, 88 orang PML, 17 orang Koseka dan 4 orang PPL Khusus.

“452 petugas tersebut tersebar di 12 Kecamatan, 213 desa 711 dusun dalam Kabupaten Aceh Tamiang,” ujarnya.

Kepala BPS Kabupaten Aceh Tamiang, Muktaruddin juga mengharapkan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat mulai dari unsur Pemerintah sampai dengan penduduk. “Kita menginginkan penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang tercatat 100% tidak ada satupun yang terlewatkan, kami mohon dukungannya artinya tidak ada masyarakat yang tidak bersedia didata,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Asra berharap melalui Rakor Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 ini, kiranya kedepan tidak ada lagi protes dan konflik yang terjadi ditengah masyarakat ketika adanya Program Perlindungan Sosial.

“Pihaknya juga berharap Kepada para Stakeholder kiranya dapat bersinergi  dengan BPS Aceh Tamiang, dalam mengawal keberhasilan pendataan awal Regsosek 2022, dengan benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga dapat meminimalisasi rekayasa, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar Sekda Asra. []

Erick Thohir Pastikan Listrik 450 VA Subsidi Tak Dihapus

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Swaranesia)

Nukilan.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara mengenai isu kenaikan tarif listrik dan pengalihan golongan pelanggan listrik bersubsidi dengan daya 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA.

Erick menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“BUMN tidak pernah punya rencana untuk menaikkan tarif listrik dengan menghilangkan pelanggan 450 VA dan mengubahnya menjadi 900 VA,” ucap Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo usai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).

Erick menyebut hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo usai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).

Erick menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meringankan beban rakyat di tengah dinamika ekonomi global saat ini, terutama di tengah proses pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

“Sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden tadi pagi, kami dari Kementerian BUMN belum ada rencana menaikkan,” ungkap Erick.

Erick berharap masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir mengingat presiden telah memberikan ketegasan terkait tidak adanya kenaikan tarif listrik maupun pengalihan daya listrik. Erick mengatakan pemerintah berkomitmen hadir membantu masyarakat kurang mampu dengan tetap memberikan subsidi listrik.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden tadi, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi masyarakat pengguna daya listrik 450 VA. Jadi masih diberikan dan masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Erick menambahkan.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak akan menghapus golongan pelanggan listrik berdaya 450 VA. Berbicara usai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/09/2022), Jokowi menegaskan bahwa golongan pelanggan berdaya 450 VA tetap ada, tidak ada perubahan.

“Tidak ada. Subsidi 450 tetap dan tidak ada penghapusan 450 ke 900,” kata Jokowi, Selasa (20/9/2022).

Adapun kabar penghapusan daya listrik masyarakat khusus masyarakat tak mampu dan dialihkan ke 900 VA pertama kali dikemukakan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah pada pekan lalu.

DPR dan pemerintah kala itu dikabarkan memutuskan untuk mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt Amphere (VA) naik ke daya 900 VA. Selain itu, untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.200 VA.

Jokowi menegaskan pemerintah sama sekali tidak pernah membahas hal tersebut di internal. Kepala negara meluruskan agar kabar tersebut tidak membuat masyarakat, terutama di kalangan bawah merasa resah.

“Jangan sampe nanti di bawah resah gara-gara statement itu,” tegas Jokowi.

Pendukung Anies Baswedan Minta Pemilu 2024 Harus Berjalan Adil

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Pemilu

Nukilan.id – Kelompok masyarakat pendukung Anies Baswedan menjadi Capres di Pemilu 2024 yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mengingatkan, pemilu sebagai tempat untuk rakyat mendapatkan pilihannya dalam menentukan masa depan melalui seorang pemimpin.

Sehingga wajar, para orang terbaik harus mendapat kesempatan. Jangan sampai ruang itu terbatasi.

“Rakyat harus mendapat ruang kesempatan dalam ikut mengontrol jalannya demokrasi khususnya Pemilu, sejak sebelum, pada saat dan setelahnya. Rakyat punya hak untuk mendapatkan Pemilu yang baik, bebas, dan jurdil,” kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

Dia menyebut, Pemilu memang hanya bagian dari demokrasi. Namun, jangan mendangkalkannya dengan banyaknya fenomena politik sekarang ini. Karena itu, pihaknya berinisiatif untuk memperkuat hak rakyat dengan mengontrol jalannya demokrasi. Ada dua langkah yang akan dilakukan organisasi tersebut.

Pertama, melakukan rekruitmen bagi anggota masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.

Saksi Demokrasi bukanlah saksi pemilu dalam arti sempit, tetapi individu rakyat yang terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa dengan mengupayakan terselenggaranya Pemilu yang mewakili aspirasi rakyat dan diselenggarakan secara baik, bebas, dan jurdil.

“Saksi Demokrasi akan ikut aktif menyuarakan kepentingan rakyat agar dapat diakomodasi oleh masyarakat politik, termasuk menentukan siapa pemimpin bangsa yang dikehendakinya memimpin Indonesia ke depan,” kata Jati. [Liputan6]

Anies, AHY, Surya Paloh, Syaikhu dan JK Bertemu, Demokrat: Doakan Sinyal Koalisi

Penulis
Mirzu
-
0
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berfoto bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. FOTO/TWITTER ANDI ARIEF

Nukilan.id – Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengakui kedekatan partainya dengan PKS dan NasDem makin intens.

Hal itu menanggapi potret kebersamaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh, dan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pertemuan para tokoh itu terjadi di pernikahan anak dari salah satu anggota DPR RI Fraksi Nasdem Sugeng Prawoto.

“Memang beliau-beliau tampak sangat akrab dan dekat di acara tersebut. Sangat nyaman berada di sekeliling satu sama lain. Karena memang sering berkomunikasi dan berinteraksi,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (18/9).

Terlihat raut mereka tampak sumringah dan senyuman yang keluar dari wajah masing-masing. Herzaky menuturkan, komunikasi antara AHY, Anies, Syaikhu, dan Surya Paloh berjalan makin intens yang didorong dengan visi-misi untuk Indonesia di masa mendatang.

“Apalagi sekarang makin intens. Sama-sama punya semangat mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia ke depannya,” tutur Herzaky.

Herzaky meminta doa masyarakat agar kedekatan Demokrat, PKS, dan NasDem bisa berujung koalisi untuk Pilpres 2024. Herzaky juga berharap dapat menciptakan koalisi yang solid yang fokus utamanya perubahan dan perbaikan bagi seluruh entitas di Indonesia.

“Apakah ini pertanda atau sinyal koalisi 2024, doakan saja. Untuk koalisi, masih kami godok terus. Semoga kami bisa membentuk koalisi solid yang mengedepankan perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara ini,” ujarnya.

Seiring waktu, kata Herzaky, Partai Demokrat akan menginformasikan pihak mana saya yang akan berkoalisi dengan partainya kepada publik.

“Pada saatnya, akan kami sampaikan ke publik, dengan siapa Demokrat akan berkoalisi,” kata Herzaky.

Herzaky menambahkan, publik secara terbuka dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya terkait usulan Partai Demokrat harus berkoalisi dengan siapa dan sosok yang cocok diusung untuk Pilpres 2024.

“Atau, mungkin masyarakat ada aspirasi? Harapan agar Demokrat berkoalisi dengan siapa? Dan, mengusung siapa? Silahkan disampaikan ke kami,” tambahnya. [Merdeka]

1...1,5511,5521,553...2,409Halaman 1,552 dari 2,409

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id