Beranda blog Halaman 1531

Cabdindik Pidie dan Pijay Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Utara

0

Nukilan.id – Keluarga Besar Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Aceh Wilayah Pidie dan Pidie Jaya (Pijay), menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Utara, Kamis (13/10/2022).

Untuk diketahui, banjir yang melanda Aceh Utara menyebabkan 5.104 KK atau 18.160 warga terpaksa mengungsi ke meunasah atau musala dan dataran tinggi yang tersebar di 28 titik.

Kepala Cabdindik Aceh wilayah Pidie dan Pijay, Razali MPd mengatakan bantuan yang disalurkan itu bersumber dari sumbangan dari siswa SMA, SMK, SLB dari guru, kepsek, pengawas sekolah serta staf di cabang dinas pendidikan.

“Kegiatan peduli sesama ini menjadi pembelajaran bagi semua warga sekolah khususnya siswa,” kata Razali MPd.

Selain itu, kata Razali, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan sikap tenggang rasa dan saling berbagi. Dimana bantuan yang sudah terkumpulkan itu akan diantarkan langsung ke para korban banjir.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga sekolah dan pengawas yang telah berkontribusi dalam penggalangan bantuan ini.

“Semoga bantuan yang kami salurkan bisa bermanfaat bagi korban banjir,” ujar Razali. []

Bakri Siddiq Komit Ciptakan Pemerintah yang Bersih

0
Foto: Humas BNA

Nukilan.id – Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq memastikan akan memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan Pemerintah Kota yang bersih dari tindak kejahatan korupsi.

“Kita terus berupaya memenuhi unsur-unsur dan kriteria yang telah ditetapkan KPK RI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bersih,”kata Bakri Siddiq.

Komitmen itu ditegaskannya di hadapan Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam Rapat Koordinasi dan Monev Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2022, Rabu (12/10/2022) di Balai Keurukon, Komplek Balai Kota.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto, Kasatgas 1.2 Wilayah Aceh, Riau dan Sumbar Arief Nurcahyo, PIC Wilayah Aceh Surya Wiharsa, PIC Wilayah Riau Meri Putri Abadi, PIC Wilayah Sumbar Yuli Kamalia,

Turut juga mendampingi Pj wali kota, Sekda Kota Banda Aceh Amiruddin, para Asisten dan para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Bakri Siddiq juga menyatakan pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi melalui agenda Korsupgah yang dikelola melalui skema Monitoring Center For Prevention (MCP) tersebut sangat bermanfaat bagi pihaknya.

“InsyaAllah, seluruh jajaran Pemko Banda Aceh akan saling bahu membahu dan saling mendukung dalam melaksanakan seluruh target 8 area intervensi yang telah diformulasikan ini,” kata Bakri.

Bakri Siddiq juga mengatakan, pihaknya komit dan terus berupaya meningkatkan capaian MCP dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Kota Banda Aceh pada tahun 2021 capaian MCP adalah 87,14%.

“Saat ini sampai dengan Triwulan III capaian MCP Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berada di angka 72,14 %, dan kita akan terus mengajak seluruh jajaran untuk tingkatkan nilai MCP dengan perbaikan-perbaikan di sisa waktu hingga akhir tahun ini,” ungkap Bakri Siddiq.

Pada kesempatan tersebut, Bakri Siddiq juga mengharapkan tim dari KPK RI agar senantiasa melakukan pendampingan dan supervisi terkait kinerja dan kerja pihaknya di Banda Aceh. Hal tersebut penting dilakukan agar pihaknya dapat lebih yakin dan mantap dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN. []

Ini Daftar Pejabat Baru Ibu Kota Nusantara

0
Foto: Keterangan Pers Bambang Susantono Kepala Badan Otorita IKN, Istana Bogor, 3 Juni 2022

Nukilan.id – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono melantik lima orang pejabat tinggi madya Otorita IKN, Kamis (13/10/2022), di Aula Serba Guna, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022.

Adapun kelima pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;

2. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara;

3. Muhammed Ali Berawi, sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara;

4. Myrna Asnawati Safitri, sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara; dan

5. Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

“Saya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Bambang dalam keterangan resmi.

Dalam sambutannya, Bambang meminta para pejabat yang dilantik untuk segera melengkapi timnya untuk dapat segera bergerak membangun IKN.

“Saya memberikan target bahwa bulan November, minimum essensial force istilahnya, jumlah yang minimum kita untuk mulai up and running Otorita ini segera dipenuhi. Itu sebabnya segera setelah ini mungkin tidak ada kata santai, santuy enggak ada gitu ya, malah gercep, gitu ya, gerak cepat,” kata Bambang.

“Jadi silakan mencari putra-putri bangsa yang terbaik yang ingin bergabung di Otorita dan lengkapi minimum essensial force sehingga bulan depan kita sudah bisa insyaallah up and running,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya menjaga environmental social and governance (ESG). Ia meyakini, organisasi yang mempunyai ESG yang baik dari awal akan semakin mudah untuk mendapatkan kepercayaan, pendanaan, serta partner baik dari domestik maupun internasional. [CNBCIndonesia]

KIP Aceh Gelar Rakor Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol

0
Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri. (Foto: Nukilan/Reji)

Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu 2024 bersama pemangku kepentingan.

Rapat koordinasi dan sosialisasi dibuka oleh Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Kamis (13/10/2022) pagi.

Pada kesempatan itu, Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri menjelaskan, tahapan verifikasi faktual merupakan sebuah tahapan penentu dimana pada tahapan ini akan dibuktikan kebenaran keputusan dan sampel keanggotaan dari partai politik dan partai politik lokal serta keterpenuhan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu serentak tahun 2024.

“Bagi yang tidak lulus verifikasi administrasi kemarin maka tidak berhak mengikuti verifikasi faktual,” ucap Syamsul Bahari dalam sambutannya.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual, penyelenggara pemilu tentunya membutuhkan dukungan dan kontribusi dari para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan verifikasi faktual.

“Kami perlu dukungan dari semua pihak agar pesta demokrasi lima tahun sekali ini dengan pergantian kepemimpinan secara demokrasi itu bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan,” ujarnya.

Syamsul menambahkan, peran Pemerintah Daerah, Polri dan TNI, masyarakat serta media massa sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi verifikasi faktual yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa resah terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

“Kita berharap agar pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rakor ini bisa bekerjasama untuk kelancaran proses verifikasi faktual,” pungkasnya.

Reporter: Reji

KKP Anggarkan Rp40 Miliar untuk Pengerukan Kolam Labuh di PPS Kutaraja

0
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menganggarkan dana sekitar Rp40 miliar untuk pengerukan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Lampulo, Banda Aceh pada tahun 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke PPS Kutaraja, Kamis (13/10/2022).

“KKP melalui Dirjen Tangkap sudah menganggarkan kurang lebih 40 Miliar untuk pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja, ini sesuai dengan permintaan dari nelayan di Aceh melalui komisi IV DPR-RI, dan itu sudah kita realisasikan, tinggal kita melaksanakan kegiatan pengerukannya pada tahun 2023,” kata Adin kepada Nukilan.

Ia menjelaskan, berbagai program berupa paket dari KKP yang telah direalisasikan ini merupakan bentuk perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat nelayan di Aceh.

“Kami dan Komisi IV DPRRI betul-betul memberikan perhatian kepada pelaku usaha perikanan atau nelayan yang ada di Aceh,” ujar Adin.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRRI asal Aceh, TA Khalid menyampaikan rasa syukur karena pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja akan segera terlaksana di tahun 2023, sesuai dengan harapan masyarakat nelayan.

“Alhamdulillah sudah masuk anggaran sebesar Rp40 Miliar untuk pengerukan pelabuhan kita, sebagaimana harapan masyarakat nelayan,” ungkap TA Khalid.

Disisi lain, dalam kunjungan kerja hari ini, pihaknya juga mendengar berbagai keluhan masyarakat nelayan, mulai dari permasalah perizinan kapal hingga antrian bongkar ikan di PPS Kutaraja.

“Kami akan berupaya untuk mengoptimalkan segala keluhan yang mereka sampaikan,” pungkas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh itu. [Wanda]

Ayu Marzuki Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Aceh

0
Ny.Ayu Candra Febiola Nazuar, saat memberikan sambutan usai dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Aceh Tahun 2022, di Gedung Perpustakaan Wilayah dan Arsip Aceh, Banda Aceh, Kamis (13/10/2022).

Nukilan.id – Bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Raja dan Ratu Baca Aceh Tahun 2022, Istri dari Achmad Marzuki yang juga Pj Gubernur Aceh, Ayu Candra Febiola Nazuar, atau lebih dikenal dengan Ayu Marzuki, dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Aceh Tahun 2022, dalam sebuah acara yang berlangsung di Lobby Gedung Perpustakaan Wilayah dan Arsip Aceh, Kamis (13/10/2022) tadi pagi.

Pengukuhan itu, dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh Edi Yandra, serta dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Mellani Subarni, dan Pejabat Struktural DAK Aceh.

Ayu Marzuki dalam arahannya mengatakan, bahwa bangsa yang besar, harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21, melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat.

Masyarakat harus menguasai enam literasi dasar, mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan, yang telah disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015, dan itu menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi orang tua dan seluruh masyarakat.

Pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa, terang Ayu, adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca yang didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau untuk mendorong pembiasaan membaca dan menulis, baik di sekolah maupun di masyarakat.

“Sebagai bagian penting dari penumbuhan budi pekerti, minat baca perlu dipupuk sejak usia dini, mulai dari lingkungan keluarga agar minat baca semakin tinggi,” pungkas Ayu.

Selain itu, Ayu juga mengungkapkan, prevalensi minat baca di Indonesia sangat rendah yang menempatkan minat baca Indonesia pada posisi terendah dari 52 Negara Asia Timur pada tahun 2009 berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Sementara itu, pada tahun 2011, UNESCO merilis data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari seribu (1000) penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat baca.

“Data itu menunjukkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan Pemilihan Raja Ratu Baca,” ujarnya.

Karena itu ia berharap, pemilihan Raja dan Ratu Baca Aceh Tahun 2022, diharapkan meningkatkan minat membaca pada masyarakat khususnya generasi milenial.

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh Edi Yandra, mengatakan, untuk membangun minat baca masyarakat, pemerintah Aceh terus berupaya dan mendukung semua program-program yang membangun minat baca. salah satunya dengan mengukuhkan Bunda Literasi Aceh dan Pemilihan Raja Ratu Baca Aceh.

“Kita berharap, dengan hadirnya Bunda Literasi dan Raja Ratu Baca Aceh akan menjadi motivator bagi anak-anak kita untuk gemar membaca ke perpustakaan. Perpustakaan menjadi gudang ilmu yang memiliki berbagai catatan melalui buku yang ada,” katanya. []

Pangdam Bukit Barisan Ganti 10 Pajabat Utama, Salah Satunya Perwira Tinggi

0
(Foto: Pendam Bukit Barisan)

Nukilan.id – Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin memimpin pelaksanaan kegiatan upacara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat utama di lingkungan Kodam Bukit Barisan.

Berdasarkan siaran resmi Penerangan Kodam Bukit Barisan, Rabu 12 Oktober 2022, Pangdam Bukit Barisan mengganti 10 pejabat utama sekaligus. Dari 10 pejabat utama yang diganti itu, salah satunya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal TNI, yakni Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam, Brigjen TNI Immer Hotma Partogi Butarbutar.

Jadi jabatan Kapoksahli Pangdam kini diserahkan kepada Brigjen TNI Djashar Djamil. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komando Korem 141/Toddopuli. Sementara Brigjen TNI Immer pindah ke Cimahi untuk menjabat sebagai Inspektur Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed) Kodiklatad.

Sementara sembilan jabatan utama lainnya ditempati oleh: jabatan Asrendam diserahkan kepada Kolonel Inf Rofiq Yusuf; Aspers Kasdam dihjabat Kolonel Inf Krido Pramono; Kepala Hukum Kodam dijabat Letkol Chk Muhammad Irham Djannatung; Kepala Perhubungan Kodam dijabat Letkol Chb Setyo Budi Nugroho; Kapaldam dijabat Kolonel Cpl Isariyanto; Kabintaljarahdam dijabat Kolonel Caj Anthony Tambunan.

Kemudian Kasipers Korem 033/Wira Pratama dijabat Letkol Arm Beni Sutrisno; Pejabat Sementara Komandan Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia dijabat Mayor Inf Sutaji; dan Komandan Kompi Kavaleri 6/Rajawali Bhakti Tama dijabat Kapten Kav Edwin Bernardi.

Dalam sambutannya, Pangdam Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada sepuluh pejabat utama Kodam I/Bukit Barisan beserta isteri yang melaksanakan sertijab.

“Selama menjabat saudara-saudara telah memberikan sumbangsih dan pemikiran serta karya terbaik untuk mendukung tugas Kodam I/BB. Selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru,” kata Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin. []

Dir Oharda Jampidum Lakukan Supervisi ke Kejaksaan Tinggi Aceh

0
(Foto: Penkum Kejati Aceh)

Nukilan.id – Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Dir Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Agnes Triani, S.H., M.H melaksanakan supervisi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (13/10/2022).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh ini dihadiri oleh Kajati Aceh, Bambang Bachtiar, S.H., M.H., Koordinator pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme, Wahyudi, S.H., M.H., Kasubdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Narkotika, Willy Ade Chaidir, S.H., M.H., Kasubdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda, Sugeng Hariyadi, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh, Djamaluddin, S.H., M.H., para Kajari dan Kacabcari se-Aceh, beserta para Kasi Pidum seluruh Wilayah Aceh.

Dalam pemaparannya, Dir Oharda menyampaikan mengenai penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara secara professional, proporsional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum.

(Foto: Penkum Kejati Aceh)

Ia mengatakan, kewenangan baru Jaksa sebagai “mediator penal” akan menunjang penguatan Kewenangan diskresi Jaksa untuk tidak menuntut, antara lain dalam melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. 

“KUHAP ke depan harus mengatur secara lex certa, lex stricta dan lex scrpta, penggunaan diskresi jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan syarat tertentu,” kata Agnes Triani.

Dijelaskan, untuk mengimplementasikan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung telah mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. []

Diskop UKM Aceh Lakukan Penguatan Kapasitas Bagi Sentra UMKM

0
Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Aswar R Paya, S.Hut, M.AP saat menyampaikan sambutan kepada peserta kegiatan bimbingan teknis Penguatan Kapasitas Sentra UMKM, di Kryiad Muraya Hotel Banda Aceh, Kamis, 13 Oktober 2022.

Nukilan.id – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Bagi Sentra UMKM di Aceh, Kamis, 13 Oktober 2022. Acara yang diikuti oleh 20 orang pelaku dari berbagai sentra UMKM itu digelar di Kryiad Muraya Hotel Banda Aceh.

Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh melalui Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Aswar R Paya, S.Hut, M.AP dalam sambutannya menyebutkan keberadaan UMKM telah menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Hal tersebut, dapat dilihat dari kontribusi besar dalam penyediaan lapangan kerja.

“Walau demikian, UMKM mengalami sejumlah permasalahan seperti permodalan, kelembagaan, keterbatasan alat produksi, dan pemasaran. Untuk itu UMKM harus mendapat dukungan pembinaan dari semua pemangku kepentingan, baik tingkat provinsi, kabupaten, hingga gampong,” jelas Aswar.

Aswar melanjutkan, UMKM memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ini, pemerintah memiliki peran strategis untuk mengembangkan sentra UMKM dari aspek pembinaan dan pengembangan produk.

“Dengan dukungan pemerintah, diharapkan UMKM dapat berkembang menjadi badan usaha yang tangguh baik dari sisi kelembagaan, pemasaran, maupun dalam memanfaatkan teknologi peralatan usaha, ” ucapnya.

Menurutnya, setiap daerah memiliki ragam sentra dan produk UMKM tersendiri, kondisi UMKM disetiap daerah tentu akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dari sistem produksi, pemasaran, dan juga fasilitas pendukung yang dibutuhkan, sehingga program kebijakan pemerintah tidak harus sama.

Selain UMKM, Aswar juga menyorot soal keberadaan koperasi dan BUMG yang dinilai telah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi suatu daerah.

“Kehadiran koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat dengan prinsip kesukarelaan untuk bekerjasama, kesamaan hak dan kerjasama dan kebebasan didasarkan asal keanggotaan,” kata dia.

Sedangkan BUMG atau BUMDES dipandang telah menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian ditingkatan Gampong melalui pendirian usaha yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong.

“BUMG ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi, yang jika dikelola dengan sesuai kebutuhan pasar akan mendatangkan keuntungan dari sisi pendapatan gampong, dan perekonomian masyarakat,” tutur Aswar.

Aswar kembali menerangkan, bimbingan teknis penguatan kapasitas ini penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh para pelaku usaha pada sentra UMKM dalam mengembangkan usahanya.

“Kegiatan penguatan ini tentunya akan berdampak bagi peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang terdapat pada kawasan sentra UMKM, yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga tidak hanya pelaku usaha saja semata yang terberdaya namun juga masyarakat kawasan sentra UMKM itu,“ ungkap Aswar.

Kegiatan bimbingan teknis ini sebelumnya juga telah dilaksanakan secara langsung di berbagai sentra UMKM yang terdapat pada berbagai kabupaten/kota di Aceh pada saat mengidentifikasi kelayakan sentra UMKM yang dapat diperkuat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, tambahnya.

“Penguatan kapasitas bagi sentra UMKM ini dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil temuan dalam kajian tersebut yakni terkait aspek penguatan keterampilan dan kompetensi para pelaku usaha, aspek pemanfaatan teknologi peralatan usaha dan aspek legalitas kelembagaan usaha,” jelasnya lebih lanjut.

Untuk diketahui, kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh ini dilakukan terhadap para pelaku usaha di sentra UMKM yang membutuhkan proses pengeringan dalam aktivitas produksinya.

DLH Aceh Besar Bersihkan Sampah Liar di Seputaran Pasar Lampakuk

0
(Foto: MC Aceh Besar)

Nukilan.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar membersihkan tumpukan sampah liar di Jalan Banda Aceh – Medan yang ada di seputaran pasar Lampakuk, Kamis (13/10/2022).

Kepala Dinas DLH Aceh Besar, Muwardi, SH mengatakan, sesuai arahan Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM, yang mengharapkan kondisi lingkungan bebas sampah, pihaknya terus melakukan pembersihan dibeberapa titik rawan yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.

“Sesuai arahan pak Pj, untuk menjaga lingkungan yang bebas sampah kita terus berupaya melakukan pembersihan dititik rawan, termasuk diseputaran pasar Lampakuk ini,” kata Muwardi.

Menurutnya, masyarakat sudah harus mulai sadar terhadap kebersihan lingkungan, jika ada tumpukan sampah segera melapor ke petugas kebersihan atau perangkat desa setempat untuk ditindak lanjuti.
“Jika ada tumpukan sampah laporkan saja ke petugas kebersihan, jangan malah dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah,” tegasnya.

Ia menuturkan, tumpukan sampah liar ini menyebabkan bau tidak sedap dan pandangan mata yang tidak enak, ia mengajak semua masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan.
“Mari sama-sama kita jaga, pemerintah gampong jika mendapat laporan dari masyarakat terkait sampah segera ambil tindakan, boleh lapor sama DLH untuk ditindak lanjuti, jika tidak, tumpukan sampah menimbulkan bau tidak sedap dan menganggu masyarakat,” terangnya.

Muwardi juga menjelaskan, jika memang perangkat gampong mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan pengangkutan dan lain sebagainya, pihaknya siap membantu.
“Apalagi, ada dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, jadi, harusnya sudah tidak ada lagi tumpukan sampah liar seperti ini di Aceh Besar,” tutur Muwardi.

Ia berharap, masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, gampong juga dapat memanfaatkan dana desa untuk menangani sampah atau membentuk bank sampah yang memiliki nilai ekonomis.

“Jadi, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, jika setiap gampong mendirikan bank sampah, dan juga mengurangi jumlah sampah di Aceh Besar,” pungkasnya.

Gotong royong tersebut turut dihadiri Sekertaris Kecamatan Kuta Cot Glie dan tokoh masyarakat setempat. []