Beranda blog Halaman 1400

Kejaksaan Negeri Aceh Timur Musnahkan Barang Bukti Narkoba

0

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri Aceh Timur melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Aceh Timur Tahun 2022/2023.

Setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dan dari hasil penyisihan didapat narkotika dengan rincian: Narkotika jenis sabu sebanyak 2.496,76 gram; Narkotika jenis ganja sebanyak 693,87 gram dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Idi Aceh Timur. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender sedangkan ganja dibakar.

Sementara itu, barang bukti perkara tindak pidana umum lainnya (TPUL) seperti handphone dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan perwujudan dari tugas Institusi Kejaksaan sebagai eksekutor dalam proses peradilan pidana, yang mana eksekusi terhadap barang bukti tersebut tergantung pada masing-masing amar putusan, ada yang dikembalikan kepada korban, ada yang dirampas negara untuk dilelang, atau dimusnahkan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. saat menyampaikan sambutan.

Menurutnya, tujuan pemusnahan barang bukti tidak lain untuk mengantisipasi adanya penyimpangan serta penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab kejaksaan kepada masyarakat dalam penegakan hukum.

“Ini bentuk komitmen dan tanggung jawab kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Aceh Timur ke masyarakat dalam penegakan hukum,” Terang Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. []

Korban Penipuan Sembako Murah di Banda Aceh Menjadi 60 Orang

0
Posko pengaduan penipuan sembako murah di Mapolresta Banda Aceh.

Nukilan.id – Satu persatu korban penipuan dalam kasus jual beli sembako murah di Banda Aceh terus berdatangan ke posko pengaduan yang berada di Mapolresta Banda Aceh.

Para korban merupakan kaum ibu-ibu yang diduga tertipu membeli sembako murah yang menyebabkan kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar lebih.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli, SH, SIK, M.Si melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadhillah Aditya Pratama, SIK mengatakan, jumlah korban yang tertipu membeli sembako murah tersebut terus bertambah dan kini telah mencapai lebih dari 60 orang.

“Perhari ini saja korban terus berdatangan ke Mapolresta Banda Aceh untuk membuat pengaduan, kini telah mencapai lebih dari 60 orang. Sebelumnya hanya 53 orang. Jumlah kerugianya juga berbeda – beda,” kata Fadhillah, Rabu (1/3/2023).

Fadhillah mengatakan, kasus tersebut kini masih dalam penanganan pihaknya dan dia meminta kepada masyarakat yang menjadi korban untuk segera melaporkan ke aparat kepolisian dengan membawa barang bukti.

Menurutnya kasus ini telah masuk dalam tindak pidana penipuan lantaran para korban telah membeli sembako kepada seseorang yang berinsial NB dengan harga murah. Namun sembako tersebut tak kunjung diterima oleh para korban, sehingga dalam kasus ini korban merasa dirugikan.

Adapun modus kasus dugaan penipuan ini para korban yang merupakan kaum ibu-ibu membeli sembako berkedok murah seperti minyak goreng, beras, gula pasir dan sirup. Para korban ini membeli dengan tujuan untuk menjualnya kembali.

Menurut Kasat Reskrim bisnis ini dilakukan dengan cara mempromosi secara offline atau dari mulut ke mulut, kemudian para korban tertarik karena harga sembako tersebut relative murah dibandingkan dengan toko grosir lainya.

Kemudian para korban melakukan transfer sejumlah uang kepada terduga pelaku tapi sembako tersebut tak kunjung diterima oleh korban. Saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk dilakukan penyelidikan. []

Kepala DLHK3 Targetkan Penghargaan Adipura Kencana untuk Banda Aceh

0

Nukilan.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh, Hamdani Basyah menargetkan Banda Aceh untuk meraih penghargaan Adipura Kencana.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas DLHK3 Banda Aceh saat penyambutan penghargaan Adipura di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, Rabu (1/3/2023).

Adipura merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penghargaan Adipura terbagi menjadi lima kategori penilaiannya yaitu untuk kota kecil, sedang, besar, metropolitan, dan Adipura Kencana.

Hamdani mengatakan, semoga Adipura ke-10 ini bukan yang terakhir, dan perjalanan adipura untuk Kota Banda Aceh harus kita tingkatkan bersama dengan meraih adipura kencana.

“Kita ada satu tahapan lagi yaitu adipura kencana, kemarin dari 151 kabupten/kota di seluruh indonesia yang mendapat penghargaan adipura kencana hanya 5 kabupaten/kota diantaranya Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Bitung dan Kabupaten Jepara,” kata Hamdani.

Selain itu, kata Hamdani piala adipura berhasil didapatkan karena kebersihan Banda Aceh bukan hanya karena kerja-kerja petugas DLHK3 saja, tapi juga karena adanya partisipasi masyarakat kota hingga Banda Aceh selalu bersih, indah dan nyaman.

“Alhamdulillah, hasil penilaian menunjukkan Banda Aceh layak mendapatkan piala Adipura ke 10 kalinya. Selamat untuk kita semua,” kata Hamdani disambut tepuk tangan ribuan warga yang hadir di Taman Sari.

“Terimakasih yang tak terhingga untuk seluruh masyarakat kota, para petugas kebersihan dan seluruh stakeholder yang telah bersama-sama bahu membahu menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing hingga kita kembali meraih Adipura,” tambah Hamdani.

Dalam kesempatan ini, Hamdani menyampaikan sebenarnya penilaian Adipura kali merupakan yang terberat. Karena, lanjut Hamdani indikator penilaiannya bukan hanya sebatas melihat kebersihan kota saja, namun juga dituntut memiliki sistem managemen pengelolaan lingkungan yang terencana, terdata dan terdokumentasi dengan baik.

Ia juga menyebutkan, hasil penilaian menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin hari semakin peduli terhadap lingkungan.

Indikasinya terlihat dari partisipasi elemen masyarakat yang ikut terlibat dalam sejumlah program kebersihan, seperti kehadiran Gampong ProKlim, Sekolah Adiwiyata, Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Peduli Lingkungan Hidup dan sinergisitas antar OPD yang sangat mendukung pelaksanaan program lingkungan hidup di Kota Banda Aceh. [Reji]

Film Three Faces In The Land Of Sharia Karya Pemuda Aceh Raih Penghargaan Karya Fiksi Terbaik 

0

Nukilan.id – Baru Baru ini film Three Faces In The Land Of Sharia meraih penghargaan film karya fiksi terbaik pada ajang bergengsi Cannes World Film Festival. Perolehan penghargaan itu dirilis di situs cannesworldfilmfestival.com pada Selasa 28 Februari 2023.

Film bercerita tentang kaum minoritas serta penerapan hukum syariat islam di Aceh ini digarap pemuda bertalenta kelahiran Aceh Davi Abdullah bersama dua rekannya Masridho Rambey sebagai produser dan Fadil Batubara sebagai Director Of Photograpy.

Davi Abdullah kepada Nukilan mengatakan, film Three Faces In The Land Of Sharia berhasil meraih penghargaan di taraf internasional dalam kategori karya fiksi terbaik untuk bulan januari 2023.

Dijelaskan Davi, film ini mengangkat kisah tentang dua sisi kehidupan kondisi kaum minoritas serta penerapan hukum syariat islam di Aceh menjadi sebuah film pendek dokumenter.

Disisi lain, film ini berjutuan untuk memperbaiki penerapan hukum syariat islam yang belum maksimal dan kritikan kaum minoritas terhadap penerapan hukum syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh.

“Sekarang ini kaum minoritas masih banyak di Aceh, faktanya penerapan hukum syariah islam masih belum maksimal hingga penerapannya tajam ke atas dan tumpul ke bawah,” kata Davi saat diwawancarai Nukilan di Banda Aceh, Kamis (2/3/2023).

Davi mengatakan, sebelumnya Film Three Faces In The Land Of Sharia juga berhasil meraih penghargaan Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) mengalahkan empat nominasi diantaranya Different Touch in Batik, Love Birth Life, Noken Rahim Kedua, dan Scene from the Unseen (Merupa) pada November tahun 2021 di Jakarta.

“Tahun 2021 lalu tepatnya bulan November kita berhasil meraih penghargaan Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia yang berlangsung di Jakarta dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo yang juga pada waktu itu,” ungkapnya.

Ia berharap agar kedepannya dapat menggarap film lebih banyak lagi termasuk film dokumenter layar lebar berbentuk fiksi tentang kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat dengan dukungan dari pihak Pemerintah dan pihak industri kreatif sehingga lebih banyak tercipta film-film berkualitas dari berbagai kalangan industri kreatif di Indonesia.

“Saat ini porsi untuk industri kreatif sangatlah kecil dalam bentuk apapun seperti industri film, lukisan dan masih banyak lagiyang mengarah pada produk-produk kreatif di kalangan masyarakat terutama anak muda, jika memang tidak dapat didukung secara material setidaknya diberikan porsi yang lebih besar sehingga banyak tercipta inovasi kreatif hasil karya anak bangsa,” pungkasnya.

Reporter: Azril

Temui Menkopolhukam, Ketua DPRA dan Wali Nanggroe Serahkan Daftar Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

0

Nukilan.id – Ketua DPR Aceh Saiful Bahri (Pon Yaya) menghadiri undangan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, guna melakukan pembahasan lanjutan tentang pelanggaran HAM berat konflik masa lalu Aceh. Pertemuan tersebut dilakukan di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Baca Juga: Respon Rektor UTU Terhadap Polemik Pokir DPRA

“Sebelumnya kita sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada 19 Januari 2023, sudah kita bahas bersama terkait dengan pelanggaran HAM berat di Aceh yang diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada pidato presiden,” ujarnya.

Saiful Bahri menjelaskan, berkenan dengan hal tersebut, Wali Nanggroe Aceh mengajak pihaknya untuk bertemu dengan Menkopolhukam untuk menyerahkan nama-nama pelanggaran HAM berat di Aceh.

“Sesuai isi surat dari Wali Nanggroe kami diajak untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan Menkopolhukam dalam hal penyerahan nama-nama korban pelanggaran HAM berat pada hari Kamis, 2 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat,” kata Pon Yaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Tiga di antaranya terjadi di Aceh.

Berdasarkan daftar pelanggaran HAM masa lalu yang diakui Jokowi, ada tiga peristiwa terjadi di Aceh. Peristiwa itu terjadi di tiga wilayah yakni Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Selatan.

Ketiga pelanggaran HAM berat itu adalah pertama peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong berada di Gampong Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua, peristiwa Simpang KAA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu, 11 Januari 2023 lalu.

Jokowi juga bersimpati kepada korban dan keluarga korban.

“Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban,” papar Jokowi.[]

Baca Juga: Revisi UUPA Perlu Dikawal Secara Ketat

Produk Anyaman Bilie Aceh Besar Pikat Pengunjung Inacraft di Jakarta

0

Nukilan.id – Stand booth Dekranasda Aceh Besar pada pagelaran The 23nd Jakarta Internasional Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) pikat hati para pengunjung.

Salah satu produk yang banyak diminati adalah anyaman bilie dengan ragam produk turunannya, seperti kotak tisu, vas bunga, bakul nasi dan wadah air mineral.

Pada hari pertama digelar, Rabu (1/3/2023), pengunjung yang datang ramai dari dalam maupun luar negeri. Diantaranya ada dari Jepang dan Korea Selatan.

Bahkan turut dikunjungi Rahadi Ramelan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi aneka produk kerajinan Aceh Besar yang menurutnya bagus dan menarik.

Lebih lanjut, salah satu pengunjung, Rumika Kawai, dari Denpasar, mengatakan kualitas produk anyaman di booth Dekranasda sangat bagus dan kokoh serta memiliki ciri khas tersendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh Sylvia, pengunjung asal Jakarta. Anyaman bili yang rapi dan kokoh membuatnya tertarik. Selain itu, rajutan dan motif pada setiap produk juga membuatnya terpukau.

“Saya sangat senang dengan anyaman bilie ini, karena produknya menarik dan berbahan baku dari alam,” ujar Sylvia.

Ketua Dekranasda Aceh Besar, Cut Rezky Handayani, menjelaskan, produk anyaman bilie memiliki keunikan sendiri dibanding produk lainnya. Karena keunikannya sehingga banyak diminati oleh konsumen.

“Pembuatannya butuh keahlian dan ketelitian, produk-produk kami dibuat oleh perajin Aceh Besar yang memiliki bakat yang bagus. Dibutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk satu produk saja,” kata Cut Rezky.

Cut Rezky mengatakan, pada hari pertama produk kerajinan Aceh Besar dipamerkan di Inacraft, jumlah produk yang laku sudah mencapai sekitar Rp 14 juta.

“Alhamdulillah banyak produk kami diminati pengunjung, mulai dari anyaman bilie, songket, dan anyaman rotan. Bahkan pengunjung pertama yang datang ke booth kami memborong enam lembar songket dan memesan 20 lembar,” kata Cut Rezky. []

Pendaftaran Calon Komisioner Panwaslih Khusus Perempuan Dibuka Bulan Ini

0

Nukilan.id – Pendaftaran calon komisioner Panwasih Aceh ditutup pada Selasa, 28 Februari 2023, pukul 23.59. Antusiasme pendaftar untuk menjadi komisioner lembaga pengawas Pemilu itu semakin signifikan menjelang masa penutupan pendaftaran.

Dari tujuh hari masa pendaftaran akhirnya terkumpul berkas 153 berkas lamaran yang terdiri dari 119 pelamar laki-laki dan 34 pelamar perempuan.

Ketua Tim Seleksi, Teuku Kemal Fasya, mengatakan bahwa ada ketimpangan antara pendaftar laki-laki dan perempuan.

“Mungkin publik masih melihat bahwa menjadi komisioner Panwaslih adalah urusan laki-laki, padahal kenyataannya Aceh menjadi penyumbang representasi tertinggi keterwakilan perempuan secara nasional,” ungkapnya.

Atas dasar itu Timsel akan mempertimbangkan membuka kembali pendaftaran khusus perempuan yang akan dilakukan pada 6 Maret 2023.

“Kita akan memaksimalkan kerja beberapa hari ini untuk menemui kantong-kantong gerakan perempuan untuk mendaftar. Sehingga nantinya kita mendapatkan representasi komisioner yang bukan hanya baik secara kinerja, tapi juga sensitif gender,” ungkap Kemal yang juga dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh menutup pembicaraan. []

Kadishub Aceh: Pelabuhan Calang Perlu Pembangunan Breakwater

0

Nukilan.id – Kita melihat kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya terus tumbuh signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh sebab itu, perlu pembangunan breakwater (pemecah gelombang) di pelabuhan ini supaya aktivitas bongkar muat untuk ekspor impor bisa berjalan sepanjang tahun.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat bertemu dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang, Erwandi di Calang, Rabu, 1 Maret 2023.

Pada musim tertentu seperti musim angin barat misalnya, arus serta ombak laut cukup mengganggu aktivitas sandar kapal yang hendak melakukan bongkar muat.

“Makanya, Gubernur Aceh telah mengusulkan pembangunan breakwater Pelabuhan Calang kepada Menteri Perhubungan RI saat berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu,” kata Teuku Faisal.

Teuku Faisal juga mendorong pihak UPP Kelas III Calang agar segera menyiapkan dokumen pendukung pembangunan breakwater pelabuhan, seperti dokumen feasibility study dan DED, untuk melengkapi usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Aceh.

“Pembangunan breakwater ini masuk ke dalam usulan prioritas Pemerintah Aceh ke Kementerian Perhubungan, jadi kita sangat concern dengan hal ini,” sebut Teuku Faisal.

Pembangunan breakwater menurut Teuku Faisal cukup mendesak supaya aktivitas ekspor komoditas Aceh, seperti CPO (Crude Palm Oil) dan komoditas lainnya, ke luar negeri bisa lebih optimal.

“Kita berharap Pelabuhan Calang menjadi leading dalam mendukung ekspor komoditas Aceh di wilayah barat selatan ini,” ungkapnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas dermaga juga perlu dilakukan supaya kapal-kapal besar dari luar negeri bisa masuk ke Pelabuhan Calang. Sehingga pengiriman komoditas Aceh ke mancanegara semakin maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang, Erwandi mengiyakan bahwa pada saat tertentu, khususnya saat musim angin barat, alun laut cukup kencang sehingga mengganggu aktivitas sandar kapal di dermaga.

Erwandi juga memastikan bahwa pihaknya akan menyiapkan dokumen yang dimaksud sehingga pembangunan breakwater Pelabuhan Calang bisa terealisasi.

Di samping pembangunan breakwater, Erwandi juga menyampaikan tentang kinerja Pelabuhan Calang saat ini. Pelabuhan berkategori pelabuhan pengumpul ini melayani 15 kapal luar negeri sepanjang tahun 2021 dan 2022, baik kegiatan ekspor maupun impor. Selain itu, pada tahun 2022, pelabuhan ini melayani aktivitas bongkar muat barang sebanyak 136.855 ton.

Pelabuhan Calang tidak hanya disandari oleh kapal angkutan barang, tapi juga disandari kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dan kapal Sabuk Nusantara 110 yang melayani angkutan laut perintis. []

Bersama Pasukan Oranye, Bakri Siddiq Arak Piala Adipura Keliling Kota

0

Nukilan.id – Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Rabu (1/3/2023) pagi. Bakri Siddiq pulang membawa penghargaan Piala Adipura yang baru diterimanya dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pun menggelar prosesi pengalungan bunga di Ruang VVIP Bandara SIM yang berlokasi di Blang Bintang tersebut.

Baca Juga: Cegah Stunting, Pemko Banda Aceh Gelar Aksi Penimbangan Balita Serentak

Begitu keluar di terminal kedatangan, pj wali kota yang didampingi Kepala DLHK3 Hamdani Basyah kembali mendapat sambutan antusias puluhan petugas kebersihan (Pasukan Oranye).

Pantauan di lokasi, diiringi suara rapai dan Seurune Kalee, Bakri Siddiq menyapa dan berbincang hangat dengan para pahlawan Adipura. Kemudian ia memimpin arak-arakan Piala Adipura keliling Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil khusus.

Dalam iring-iringan pawau Piala Adipura yang ke 10 itu turut serta unsur Forkopimda, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pasukan oranye DLHK3 Banda Aceh, berserta berbagai stakeholder yang peduli terhadap lingkungan.

Pawai dimulai dari Bandara SIM hingga finish di Taman Bustanussalatin dengan rute melintasi wilayah sembilan Kecamatan se-Kota Banda Aceh. Saat melintasi Jalan Tgk Daud Beureueh dan Taman Adipura, rombongan pawai disambut ratusan pelajar dan warga yang membawa bendera merah putih dan spanduk ucapan selamat.

Tiba di Taman Bustanulssalatin, Pj Wali Kota Bakri Siddiq dan rombongan kemudian mengikuti prosesi penyambutan Piala Adipura yang telah dinanti selama empat tahun oleh warga Ibukota Provinsi Aceh. []

Baca Juga: Pemko Banda Aceh Serap Aspirasi Kaum Perempuan dan Anak Lewat Musrena

Kemendagri Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada BPK RI

0
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro (kiri) serahkan laporan keuangan di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa 28 Februari 2023. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Penyerahan itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Dalam sambutannya, Suhajar mengatakan, Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022 (Unaudited) merupakan penggabungan laporan keuangan 11 unit eselon I, yang disusun berdasarkan penggabungan laporan keuangan satuan kerja (satker) yang berada di bawah kewenangannya. Jumlah satker Kemendagri yang mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2022 sebanyak 156 satker. Jumlah itu terdiri dari 13 satker kantor pusat, 15 satker kantor daerah, 126 satker dekonsentrasi, dan 2 satker tugas pembantuan.

Suhajar mengungkapkan, laporan tersebut menyajikan sejumlah informasi. Hal itu di antaranya informasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp88,02 miliar atau 128,16 persen, dari estimasi pendapatan sebesar Rp68,68 miliar. Kemudian informasi realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp3,20 triliun atau 99,11 persen dari pagu sebesar Rp3,22 triliun.

Kemudian informasi neraca per 31 Desember 2022 yang menyajikan aset sebesar Rp15,87 triliun, kewajiban sebesar Rp35,70 miliar, dan ekuitas sebesar Rp15,83 triliun. Informasi lainnya mengenai Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 menyajikan perhitungan Pendapatan-LO sebesar Rp74,54 miliar dikurangi dengan beban sebesar Rp3,35 triliun, serta ditambah Surplus-LO dari kegiatan non-operasional sebesar Rp13,59 miliar. Dengan demikian, diperoleh Defisit-LO sebesar Rp3,26 triliun.

“(Kemudian) Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan informasi perubahan ekuitas selama periode pelaporan sehingga Ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp15,83 triliun,” ujarnya.

Baca Juga: Sekda Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022 kepada BPK RI

Tak hanya itu, Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022 (Unaudited) sudah mencakup penyajian hibah langsung dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diterima sebesar Rp155,29 miliar. Selain itu, laporan ini juga menyajikan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp207,56 miliar dengan pagu belanja sebesar Rp211,71 miliar atau 98,04 persen dari pagu belanja. Kemudian hibah luar negeri yang terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp24,26 miliar dengan pagu belanja sebesar Rp24,59 miliar atau 98,66 persen.

Atas nama Kemendagri, lanjut Suhajar, pihaknya membuka diri seluas-luasnya kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022. Dengan begitu, BPK RI dapat mengoreksi, memberi saran, dan masukan dalam rangka penyempurnaan laporan keuangan. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tahun 2022,” tandasnya. []