Nukilan.id – Terkait Kondisi yang berlangsung di seluruh pelosok Aceh saat ini memperlihatkan bahwa “Ekosistem Sosial” Aceh mengharuskan kita memasukkan variabel sosial sebagai angka toleransi terhadap indikator “kearifan lokal”, “biaya sosial” bagi pemangku jabatan sebagai wakil rakyat yang telah menjadi tempat rakyat mengadu dan menyampaikan berbagai keluhan termasuk hal-hal yang bersifat pribadi masyarakat sebagai konstituen.
Hal ini di sampaikan oleh Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Dr. Ir. Ishak Hasan, M.Si, kepada Nukilan.id, dalam merespon isu Pokok Pikran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, (22/2/2023).
“Dulu saya tidak terlalu merasakan dan kurang terlalu percaya dengan besaran hitungan nilai dan angka kearifan lokal dan biaya sosial perlu dimasukkan dalam beban biaya hidup kita”. Ucapnya
Lanjutnya Sekarang baru terasa bahwa realitas sosial yang telah terbentuk sebagai ekosistem sosial, ternyata memang sulit untuk diabaikan.
Kemudian di sisi lain Pokir Legislatif kita juga bisa berfungsi sebagai jaring (katup pengaman) sosial sebagai “penyambung hidup” masyarakat, khususnya di gampong-gampong, di saat ekonomi Aceh tumbuh dengan sulit akibat residu konflik, terjangan tsunami dan pandemi Covid-19. Imbuhnya.
Menurutnya Pokir Legislatif Aceh masih dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan menjembatani kesejangan antar dan dalam wilayah konstituen.
Hanya saja mungkin saat ini Pokir diarahkan secara terukur untuk pengungkit langsung simpul/subsektor penumbuhan ekonomi rakyat.
“Harus bisa diukur daya manfaat untuk sub-sub sektor ekonomi di daerah pemilihan”. Imbuhnya
Yang menjadi perhatian kita adalah berapa banyak dana Pokir tersebut mengalir ke Wilayah BARSELA. Hasil amatan saya selama ini lebih banyak ke Wilayah Pantai Utara Timur. Padahal realitas kantong kemiskinan lebih banyak di BARSELA. Tuturnya [Yong]
