Nukilan.id – Aksi melawan arus kerap dijumpai oleh sebagian pengendara bermotor. Sayangnya banyak pengendara motor yang belum faham dan tak peduli dampaknya bagi pengguna jalan lain.

Padahal aksi lawan arah ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Pengemudi kendaraan bermotor, pada dasarnya wajib untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Salah satunya yaitu tidak melawan arah dengan berada pada jalur yang sesuai.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto melalui Kasat Lantas AKP Yozana Fazri Sidik menyebutkan, aksi lawan arah ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Adapun sanksi bagi pengendara lawan arah, telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

“Pasal tersebut mengatur hukuman bagi pengendara yang melanggar rambu lalu lintas,” ujar AKP Yozana, Sabtu (27/8/2023).

Berdasarkan kedua pasal tersebut, kata AKP Yozana, melawan arus lalu lintas pada kendaraan bermotor akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau membayar denda paling banyak sebesar Rp 500 ribu.

“Penting bagi pengendara untuk selalu mengikuti aturan lalu lintas dan tidak melawan arah demi menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” pungkas AKP Yozana. []

Nukilan.id – Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru melalui Kasat Reskrim, Iptu Deno Wahyudi membantah informasi yang menyebut kalau pihaknya meng-kriminalisasi dua tokoh masyarakat Manggamat yang melakukan aksi demo di PT BMU.

“Informasi adanya dugaan kriminalisasi dari penyidik Polres Aceh Selatan terhadap pendemo PT BMU itu tidak benar,” kata Iptu Deno Wahyudi secara tegas, dalam keterangannya, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Deno menjelaskan, pada 17 Agustus lalu terdapat sekelompok masyarakat Kecamatan Kluet Tengah Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan yang melakukan aksi damai berupa unjuk rasa di dekat PT BMU, menuntut izin tambang perusahaan tersebut segera dicabut secara permanen. 

Sehari setelahnya atau 18 Agustus 2023, kata Deno, salah satu Direksi PT BMU, Latifah Anum mendatangi Satreskrim Polres Aceh Selatan untuk melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh beberapa pengunjuk rasa. Namun saat itu, petugas menyarankan agar yang bersangkutan terlebih dahulu membuat laporan pengaduan bukan laporan polisi.

“Saat hendak membuat laporan, Direksi PT BMU disarankan untuk membuat laporan pengaduan dulu. Pelapor pun menerima saran tersebut, mengingat situasi di lapangan mulai memanas,” jelas Deno, secara gamblang.

Berdasarkan pengaduan tersebut, penyidik melakukan berita acara klarifikasi dari pelapor untuk kepentingan penyelidikan, yang mana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 335 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Pelapor atau Direksi PT BMU, Latifah Anum dalam klarifikasinya menerangkan, bahwa ada beberapa pendemo yang mengeluarkan ancaman menggunakan pengeras suara, dengan kata-kata “apabila dalam waktu satu Minggu tidak dihentikan kegiatan, maka akan kita bakar”.

Setelah meminta klarifikasi terhadap pelapor, penyidik membuat Surat Undangan Klarifikasi kepada penanggung jawab aksi tersebut, yaitu SU dan JU. Mereka diundang undang untuk memberi klarifikasi dengan status saksi pada Senin, 21 Agustus 2023.

“Setelah kami meminta klarifikasi pelapor, kami membuat Surat Undangan Klarifikasi kepada penanggung jawab aksi di PT BMU. Sekali lagi, itu Surat Undangan Klarifikasi bukan Surat Pemanggilan. Statusnya juga sebagai saksi bukan terlapor,” kata Deno, menegaskan.

Hasil klarifikasi, SU mengakui bahwa dirinya ada mengeluarkan kata-kata ancaman seperti dituduhkan saat melakukan aksi. Tujuannya untuk meredam massa yang memanas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus supaya pemerintah lebih serius dalam menyikapi permasalahan tersebut.

“Sekali lagi, tidak benar adanya kriminalisasi terhadap dua orang tokoh Kecamatan kluet Tengah yang memprotes keberadaan tambang emas ilegal. Yang ada hanya meminta klarifikasi, dan itu sudah dipenuhi yang bersangkutan,” tegasnya lagi.

Deno juga mengimbau agar masyarakat tidak begitu saja percaya dengan berita atau informasi yang belum pasti kebenaranya. Ia juga mempersilakan masyarakat meng-konfirmasi ke pihaknya untuk memastikan kebenaran informasi.

Nukilan.id – Pj Bupati Abdya H Darmansah SPd MM didampingi istrinya Hj Zulhijjah membesuk dua balita bocor jantung asal Abdya di rumah singgah affiyah Jakarta pada Sabtu (26/8/2023).

“Setelah acara di kementerian selesai, saya ke sini untuk melihat dua balita serta membantu biaya hidup sehari-hari kepada kedua keluarga di sini,” kata Darmansyah, Sabtu (26/8/2023) di Jakarta.

Darmasyah menjelaskan, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dari kedua orangtuanya dalam merawat dan menjaga buah hatinya. Ketika disinggung biaya makan sehari-hari, mereka sepakat menjawab agar biaya hemat dengan memasak bersama selama di jakarta yang bisa berbulan-bulan menunggu dioperasi.

“Insya Allah pada 26 September nanti saya akan bantu lagi biaya hidup sehari-hari di Jakarta sampai selesai dioperasi dan pulang ke Aceh,” ucap Darmansyah yang mengingat sebelumnya juga pernah membantu balita bocor jantung asal Abdya di Jakarta.

M H hafid Syahputra, salah seorang orangtua yang balita bocor jantung – yang menerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Abdya dan istri yang telah menyempatkan diri mengunjungi dua keluarga asal Abdya.. Hal senada juga disampaikan oleh Mukhtar orangtua dari balita bocor jantung yang terharu dengan kepedulian orang nomor satu di Abdya pada warganya.

“Terima kasih Pak PJ bupati dan istri yang telah melihat dan mrmbantu kami. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini,” ucap Hafid diaminkan Mukhtar.

Dalam kesempatan itu, Hj Zulhijjah mengendong dua balita dengan riang dan dua balita yang cantik itu menikmati gedongan serta menikmati keliling taman dengan mobil.

Adapun dua balita bocor jantung dari Abdya yakni Shanum Alfathunnisa (usia sekitar 2 tahun) dengan ortu M. Hafid Syahputra dan Mirda Ulfa serta Lubna Shabira (usia sekitar 2 tahun) dengan ortu Mukhtar dan Elvi Susanti

Dua balita itu sedang menunggu jadwal operasi di RS Harapan Kita atas rujukan RSUZA Banda Aceh. Selama di Jakarta, mereka tinggal di rumah singgah Aafiyah rumah wakaf dari Lukman Sjaifullah dii Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat Penginapan gratis sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, Yayasan Aafiyah menyediakan kompor gas dan peralatan memasak. []

Nukilan.id – Generasi Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan generasi Gen-Z dimana masa depan bangsa dan negara ada pada pundaknya, sehingga dipelukan bimbingan dan pembentukan karakter.

Kejaksaan Tinggi Aceh menggandeng Dinas pendidikan Aceh, serta dukungan Bank Aceh menggelar kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa dan Dinas pendidikan Aceh membahas soal penerapan UU ITE.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar S.H, M.H melalui Kasipenkum Ali Rasab Lubis, mengatakan kegiatan ini untuk mengenalkan hukum kepada generasi muda khususnya para remaja sekolah. Selain itu, program ini merupakan salah satu amanat undang-undang.

Hal tersebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) , Tujuan adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana dengan cara pengenalan hukum serta pembinaan hukum sejak dini agar nantinya pelajar-pelajar tersebut tidak tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum, tambahnya.

“Kami melakukan penyuluhan hukum di sekolah yang berada di SMA 3 Cita Bangsa Kabupaten Aceh Utara, SMA 1 Idi Kabupaten Aceh Timur, dan SMA 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dengan harapan pelajar yang berada di tiga kabupaten tersebut untuk senantiasa mengerti dan memahami tentang hukum dan permasalahannya, tentunya kita harapkan adik-adik pelajar senantiasa mentaati hukum dan tata tertib, dan berperilaku yang tidak melanggar hukum,” ujar Ali Rasab, Sabtu (26/8/2023).

Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan ke 200 siswa perwakilan dari sekolah SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di wilayah setempat yang diadakan, di SMA 3 Cita Bangsa Kabupaten Aceh Utara, SMA 1 Idi Kabupaten Aceh Timur, dan SMA 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dengan materi yang disampaikan diantaranya tentang tugas dan fungsi Kejaksaan, bahaya narkoba, bahaya tindakan kejahatan Cyber, tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana ITE, tindak pidana korupsi, serta kejahatan transaksi penipuan perbankan. Dengan pemateri Kasipenkum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis S.H dan Amanto S.H, kata Ali Rasab.

Selain itu imbuh Ali Rasab, tujuan kami dalam mengusung tema ini adalah agar generasi muda khususnya para pelajar dapat sejak dini mengenal hukum sehingga dalam melangkah menuju masa depan dapat berhati-hati dalam bertindak karena telah terlebih dahulu diberikan pemahaman akan hukum.

“Kita mengingatkan siswa terkait penggunaan media sosial yang tak mengenal tempat dan waktu. Reda mengatakan saat ini telah berlaku UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan ini kemudian di rubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016,” tegasnya.

Aturan ini mengatur tentang segala bentuk aktivitas terkait dengan elektronik yang di dalamnya tercantum sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Informasi dan teknologi. Ali mengatakan, sejatinya sosmed, sangat bermanfaat, tetapi juga memiliki mudaratnya. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sumber malapetaka bagi sebagian orang yang menyalahgunakannya.

“Saya berharap siswa/i generasi penerus bangsa ini jangan sampai berurusan dengan hukum, Dekati Hukum Jauhi Hukuman,” harap Ali.

Kegiatan penyuluhan hukum ditanggapi cukup antusias. Hal itu dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh siswa kritis terutama mengenai permasalahan hukum, ditambah adanya Doorprize yang diberikan oleh Bank Aceh.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah juga dihadiri Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas dan Perwakilan Dinas Pendidikan Aceh dan di dukung juga dari Bank Aceh yang di hadiri perwakilan dari Bank Aceh Cabang Aceh Utara, Bank Aceh Cabang Aceh Timur dan Bank Aceh Cabang Aceh Tamiang, dan menyambut baik kegiatan yang digelar dengan jadwal yang terpisah. []

Nukilan.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar rapat terkait penemuan makam kuno dengan ciri nisan Aceh di areal pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Bener Meriah, Kamis, 24 Agustus 2023.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Rapat Disbudpar ini turut dihadiri Kabid Sejarah dan Nilai Budaya, Evi Mayasari mewakili Kadisbudpar Aceh, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh Piet Rusdi. 

Selanjutnya, Kadisdikbud Bener Meriah, Kabid Kebudayaan Aceh Utara, Kabid Kebudayaan Aceh Tengah, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB) dan penggiat budaya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi pemerintah memberikan pandangan dan solusi terkait penemuan makam kuno yang berjumlah lebih dari 50 nisan itu. Puluhan nisan tersebut diduga bekas peninggalan era Kerajaan Perlak dan Samudera Pasai.

Evi menuturkan, rapat tersebut digelar dalam rangka penyelematan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan berdasarkan hasil laporan pendampingan tim Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Aceh.

“Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita dalam isu tersebut salah satunya melakukan iventarisasi dan dokumentasi di seluruh ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) yang ada di lokasi dan perlu adanya tim gabungan untuk mendapatkan kesimpulan bersama,” ujar Evi.

Adapun kesimpulan hasil rapat instansi pemerintah terkait penemuan makam kuno di areal pembangunan Bendungan Keureuto meliputi;

Pertama, menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari laporan pendampingan dan peninjauan temuan makam kuno di lokasi pembangunan Bendungan Keureuto di Bener Meriah.

Kedua, membentuk tim inventarisasi dan dokumentasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Tim tersebut di antaranya Pemerintah Aceh (Disbudpar), BPK Wilayah 1 Aceh, Pemkab Bener Meriah, Pemkab Aceh Utara, dan Pemkab Aceh Tengah.

Adapun tugasnya yaitu bersama-sama melakukan inventarisasi dan dokumentasi. Melakukan kajian arkelogis, kajian nilai dan arti penting, dan kajian dilineasi. Merekomendasikan teknis pelestarian dan melaporkan kepada Gubernur.

Ketiga, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I Aceh dan Disbudpar Aceh melakukan pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai Aceh. []