Nukilan.id – Pj Sekda Kota Banda Aceh Wahyudi secara resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III Formasi Umum serta Formasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan, Kamis (19/10/2023) di Aula BPSDM Provinsi Aceh.

Dalam sambutannya, Wahyudi mengucapkan selamat kepada para peserta pelatihan atas keberhasilan mereka menyelesaikan seluruh tahap latsar.

Kepada seluruh peserta ia menyampaikan selesainya latsar adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan seorang aparatur pemerintah untuk berkontribusi dalam sektor pelayanan publik.

“Kegiatan latsar ini adalah bukti nyata komitmen Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas SDM yang mampu melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Wahyudi.

Pelatihan tersebut, lanjut Sekda, bukanlah kegiatan formalitas belaka, tapi seluruh CPNS dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sebagai pelayan publik.

Ia juga menekankan, sebagai aparatur pemerintah, ASN dituntut memiliki etos kerja, dedikasi, profesional, jujur dan berintegritas. 

“Saya ingin menekankan betapa pentingnya etos kerja, dedikasi, dan profesional. Jadilah ASN yang jujur dan berintegritas dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Katanya, dalam dunia birokrasi yang semakin dinamis dan kompleks, integritas dan kejujuran adalah modal utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jaga etika dan profesionalisme sebagai pelayan publik, serta selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil,” pesannya.

Sebagai informasi, Latsar CPNS Golongan II dan III tersebut, dilaksanakan sejak 22 Agustus lalu dan berakhir tanggal 19 Oktober 2023.

Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh T Syahluna Polem, mengatakan, latsar ini diikuti oleh 32 peserta, terdiri dari tujuh peserta laki-laki dan 25 perempuan.

Dari seluruh peserta, 18 orang di antaranya adalah tenaga kesehatan, dua pengawas satuan pelayanan, satu petugas sarana dan prasarana transportasi, delapan pengelola keuangan, satu pengelola dokumen perizinan, satu penyuluh kepemudaan, dan satu orang analis publikasi. []

Nukilan.id – Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 Tahun 2024 wilayah Aceh, mulai menyusun rencana induk atau master plan penyelenggaraan PON di Bumi Serambi Mekkah. Penyusunan tersebut dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang digelar di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu, (21/10/2023).

Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang hadir dalam rapat tersebut mengingatkan pengurus PB PON Aceh tentang pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dalam bekerja. Komunikasi dengan KONI Pusat dan Kementerian Olahraga perlu terus dibangun supaya event nasional yang digelar di Aceh itu sukses.

Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga mengarahkan langsung secara rinci pelaksanaan berbagai kegiatan. Mulai dari bidang pertandingan, acara, penyambutan tamu, kesehatan, informasi hingga transportasi.

“Diatur bagaimana mekanisme penyambutan tamu, transportasi, para peserta yang perlu ikut upacara pembukaan yang mana saja,” kata Achmad Marzuki. “Bimtek ini harus diikuti dengan serius, sebab kita akan menerima tamu dari seluruh Indonesia kita harus sukses prestasi, penyelenggaraan dan sukses administrasi.”

Achmad Marzuki, berharap penyelenggaraan PON di Aceh dapat memajukan prestasi olahraga Aceh dalam beberapa tahun ke depan. Ia yakin dengan adanya Venue olahraga terpusat warisan PON, prestasi olahraga Aceh akan meningkat.

“Aceh dengan keterbatasan pada PON tahun lalu bisa meraih peringkat 12, tahun ini kalau kita serius bisa jadi masuk 5 besar. Kerjakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas” kata Achmad Marzuki.

Penjabat Gubernur Aceh itu juga meminta pengurus besar PON Aceh untuk menggunakan anggaran secara efektif. Anggaran yang digunakan harus tepat sasaran dan benar-benar sesuai kebutuhan.

“Event ini merupakan langkah awal Aceh untuk meraih prestasi olahraga hebat beberapa tahun ke depan,” pungkas Pj Gubernur Aceh itu. []

Nukilan.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh tegas menolak tambang emas PT Linge Mineral Resource (LMR) demi menyelamatkan lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), perekonomian dan sosial budaya di dataran tinggi Gayo.

Kehadiran tambang emas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah akan berdampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem, terutama berefek terhadap kualitas kopi sebagai komoditas unggulan dan pendapatan utama masyarakat di dataran tinggi Gayo.

Penolakan terhadap tambang emas PT. LMR tersebut tertuang dalam surat tanggapan Pengumuman Tambahan Rencana Studi AMDAL Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Bijih Emas DMP milik PT. LMR. WALHI Aceh sudah mengirimkan dokumen tanggapan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kantor pusat PT. LMR di Jakarta.

“Demi melindungi lingkungan hidup, HAM, perekonomian dan sosial budaya menjadi alasan utama bagi WALHI Aceh untuk menolak kehadiran tambang emas tersebut dan dokumennya sudah kami kirimkan ke KLHK dan PT LMR,” kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin alias Om Sol, Jumat (20/10/2023).

Hasil analisis WALHI Aceh, sebut Om Sol, keberadaan PT LMR tidak hanya menyebabkan terganggu ekosistem di Aceh Tengah, juga merupakan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Jambo Aye Lumut, Linge, Owaq, dan Penarun. Dampaknya tidak hanya di hulu, tetapi juga sampai ke hilir yang meliputi Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Meriah.

Hal ini selaras sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2016 – 2036, Menyebutkan area konsesi merupakan area pengendalian daya rusak air (Pasal 19 ayat 2) meliputi Krueng Jambo Aye.

Celakanya, dari total 974 DAS di Aceh, terdapat 20 DAS dalam kondisi kritis atau harus dipulihkan, satu di antaranya adalah DAS Jambo Aye yang masuk dalam perizinan PT LMR. Bila perusahaan tersebut beroperasi, diperkirakan kondisinya akan semakin parah dengan adanya tambang emas tersebut.

Berdasarkan telaah WALHI Aceh, izin PT LMR banyak mengangkangi Qanun RTRW Aceh Tengah. Selain yang sudah disebutkan di atas, pada Pasal 19 ayat 5 Kecamatan Linge merupakan daerah Cekungan Air Tanah seluas 3.492,14 Ha. Kerentanan lainnya, areal izin tambang emas tersebut merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi, banjir, longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian dalam Qanun RTRW Aceh Tengah juga disebutkan Kecamatan Linge kawasan diperuntukan untuk pertanian dan perkebunan. Selain itu juga termasuk Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi; KSK Pengembangan Peternakan Ketapang Linge; KSK Situs Kerajaan Linge di Kecamatan Linge.

“Ini jelas tidak hanya berdampak di dataran tinggi Gayo, juga sampai ke pesisir Aceh Utara dan Aceh Timur. Terlebih lagi DAS Jambo Aye merupakan DAS prioritas berdasarkan SK 328/MenHut-II/2009 Penetapan DAS Prioritas,” tegasnya.

Selain itu, tambang emas ini juga akan berdampak terhadap objek wisata Danau Lut Tawar yang merupakan bagian dari hulu DAS Peusangan yang juga masuk dalam kondisi kritis. Padahal DAS ini sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara.

Sementara itu berdasarkan kajian dan analisis seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Tajuddin Bantacut, kata Om Sol, keberadaan tambang emas berdampak buruk terhadap 3 aspek, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Dari aspek lingkungan hidup, kata Om Sol dipastikan akan terjadi kerusakan ekosistem yang berpengaruh terhadap kehilangan biodiversitas, tangkapan air, situs budaya, sejarah, dan penurunan produksi pertanian. Selain itu juga berpotensi menurunnya kualitas udara dan kesuburan tanah serta siklus hidrologi.

“Tentunya kondisi ini cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah hingga ke pesisir,” tegasnya.

Perubahan ekosistem akibat adanya lubang tambang akan mengalami gangguan signifikan terhadap iklim mikro dan siklus hidrologi permukaan dan air tanah, karbon dan hara, karena adanya cemaran langsung berupa bahan kimia, lumpur dan limbah domestik akan berdampak terhadap perubahan iklim.

Adanya konversi lahan pertanian dan hutan menjadi lubang atau bekas tambang juga berdampak terhadap kualitas kopi di dataran tinggi Gayo. Tak hanya itu, banyak juga flora dan fauna dalam kawasan akan hilang. Terlebih lagi areal izin PT LMR juga masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang merupakan hutan konservasi tinggi yang menjadi jalur migrasi 4 satwa kunci yang dilindungi.

“Habitat satwa endemik juga berpotensi hilang dan bahkan bisa menyebabkan kepunahan. Bila ditinjau dari aspek ekonomi, tidak banyak kemanfaatan yang didapatkan warga dengan adanya tambang emas itu dibandingkan dengan perkebunan kopi,” tegasnya lagi.

Namun yang harus dipahami distribusi pendapatan timpang antara pemilik modal dan pemilik kawasan, yaitu masyarakat dataran Tinggi Gayo. Justru PAD yang diperoleh nantinya tidak sebanding dengan kerusakan hutan pasca tambang.

“Kopi memberikan kemanfaatan berkelanjutan (antar generasi), sedangkan tambang hanya untuk satu atau dua generasi saja, setelah itu ekosistem rusak dan butuh waktu lama untuk memulihkan kembali,” jelasnya.

Om Sol menyebutkan, investasi tambang merupakan praktek eksploitasi Sumber daya Alam (SDA), sementara perkebunan kopi bentuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan sampai generasi ke generasi tanpa batas.

Kalau dikaji dari aspek sosial, keberadaan tambang hanya mengeksploitasi tenaga kerja yang diperlukan saja, artinya tidak merata dan adil. Justru nantinya banyak tenaga kerja didatangkan dari luar daerah, sedangkan warga setempat hanya mendapatkan pekerjaan kasar dan berpotensi terjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

“Sedangkan perkebunan kopi melibatkan banyak petani, pedagang, pengolah dan ritel lainnya. Tambang hanya mengeksploitasi tenaga kerja yang diperlukan saja,” jelasnya.

Sebenarnya kopi di dataran tinggi Gayo telah menjadi bagian dari budaya, mulai dari pergaulan hingga kerjasama sosial-ekonomi. Karena kebun kopi dapat dikendalikan sehingga tidak merusak situs budaya dan siklus ekosistem. Sedangkan tambang mengubah ekosistem atau hamparan (landscape) yang menghancurkan banyak hal.

Lebih parah lagi, sebut Om Sol, keberadaan tambang emas di Kecamatan Linge berpotensi kehilangan identitas Aceh, khususnya dataran tinggi Gayo. Karena di lokasi izin PT LMR juga terdapat situs budaya makam Kerajaan Linge yang memiliki sejarah pentingnya berdirinya provinsi Aceh.

Oleh sebab itu, WALHI Aceh sebagai lembaga wali lingkungan yang diatur dalam undang-undang secara tegas menolak keberadaan PT LMR yang hendak mengeksploitasi SDA di dataran tinggi Gayo. Karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaat yang diterima masyarakat.

“Belum ada dalam sejarah warga yang tinggal di lingkar tambang sejahtera, faktanya tambang Migas PT Arun misalnya, jelas warga di sekitar tetap miskin hingga sekarang. Belum lagi kita lihat tambang emas di Papua, warga tetap saja miskin,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan potensi emas yang ada di sana? Om Sol menjelaskan, lebih baik dicadangkan untuk generasi yang akan datang sampai mereka mampu menambang dengan modal sendiri dan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. []

Nukilan.id – Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh menggelar sidang dakwaan dalam kasus  dugaan korupsi pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Jum’at (20/10/2023).

Ketiga terdakwa dalam kasus tersebut yakni Uswatuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan 2018-2019, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian Muhammad Juaini selaku Direktur CV Megawana Inti, dan Ridha Udin Suku selaku PPTK.

Sementara salah satu tersangka, Agus Sulaiman selaku Direktur CV Mega Agro Jaya masih ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kejari Aceh Tengah.

Ketiga terdakwa dihadirkan untuk mendengarkan pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tengah, sebagaimana diketahui sebelumnya Kejari Aceh Tengah Menetapkan empat tersangka. 

Sidang dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tengah dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Teuku Syarafi dengan didampingi hakim anggota M. Jamil dan Elfama Zein.

Diketahui, kasus korupsi pengadaan APE dalam dan luar TK/PAUD se-Kabupaten Aceh Tengah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RpRp 1.646.648.00 dari anggaran sebesar Rp5.050.000.000.00 yang bersumber DOKA (2018-2029).

Ketiga terdakwa diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Kamis (26/10/2023) dengan agenda pemeriksaan terhadap pokok-pokok perkara, karena ketiga terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajuka eksepsi atau keberatan dakwaan JPU. [Rjf]

Nukilan.id – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Maimun Syukri, Sp.PD-KGH mengatakan FK USK akan membuka tiga program studi (prodi) baru ke depan, yaitu Prodi Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, Prodi Spesialis Patologi Klinik, dan Prodi Spesialis Ilmu Gizi Klinik. Saat ini Konsil Kedokteran Indonesia akan melakukan visitasi ke FK USK untuk mengevaluasi kelayakan fakultas tersebut membuka prodi baru dimaksud.

“Ini melengkapi jumlah prodi yang sudah kita miliki sebanyak 15 prodi spesialis yang sudah ada,” ujar Maimun Syukri kepada Nukilan, Kamis (19/10/2023).

Namun, kendala yang dihadapi saat ini kata Maimun yaitu kapasitas ruangan untuk dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) masing sangat kurang. Karena konstruksi bangunan rumah sakit pendidikan utama di Aceh itu memang direhabilitasi dan direkonstruksi untuk kebutuhan rumah sakit pascatsunami dulu. Sehingga dengan bertambahnya spesialisasi dokter, ruangan yang sudah ada tidak memadai lagi.

“Karena memang begitu yang dibangun oleh Pemerintah Jerman pada saat setelah tsunami. Itu kan rumah sakit sumbangan. Kita berharap ada usaha-usaha dari stakeholder untuk membantu kita dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis baru anak-anak didik kita di RSUDZA,” kata Maimun.

Dia menambahkan, saat ini kebanyakan lulusan FK USK banyak yang kembali ke rumah sakit di kabupaten/kota masing-masing. Karena itu, dengan adanya penambahan prodi spesialis baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan baik di RSUDZA maupun di rumah sakit kabupaten/kota lainnya di Aceh. [Sammy]

Nukilan.id – Zulfadhli AMD alias Abang Samalanga resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Pelantikan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRA, Kamis (19/10/2023).

Usai dilantik dan disumpah, Zulfadhli juga di-peusijuek (tepung tawar) oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.

“Ada beberapa pesan yang disampaikan Wali Nanggroe kepada Ketua DPRA yang baru dilantik,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun MPA.

Salahsatu yang harus menjadi fokus Ketua DPRA yang baru dilantik adalah mengenai implementasi butir-butir MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA.

“Apa yang belum selesai harus diselesaikan. Harus menjadi fokus, karena itu adalah batu pijakan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka,” kata Wali Nanggroe.

Ia juga menambahkan bahwa, jika diimplementasi secara maksimal, MoU Helsinki dan UUPA adalah kesempatan besar bagi Aceh untuk membangun dalam segala bidang. Dampak positif yang akan diraih bukan untuk Aceh, tapi juga untuk Indonesia.

“Kalau ekonomi Aceh bagus, akan ikut memperkuat ekonomi Indonesia. Untuk kesekian kalinya Aceh akan dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia,” sebut Wali Nanggroe.

Selain itu, dengan telah dilantiknya ketua yang baru, Wali Nanggroe berharap momentum tersebut akan membawa energi bagi seluruh anggota DPRA dari berbagai fraksi dalam membangun Aceh.

Ia juga meminta agar DPRA tetap membangun sinergisitas dengan berbagai pihak, khususnya dengan Pemerintah Aceh dan jajarannya demi kemajuan pembangunan Aceh.

“Harus solid dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.”

Kepentingan Aceh yang dimaksud mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh, adat istiadat, hingga pembangunan moral Bangsa Aceh.