Nukilan.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafly Kande, meminta Pertamina untuk meninjau layanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh dan menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Permintaan tersebut muncul setelah Rafly menemukan kekosongan BBM selama kunjungan kerjanya ke sejumlah Kabupaten Kota di Barat Selatan Aceh pada Kamis (4/1/2024).

Rafly mengatakan, pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan Pertamina untuk mengatasi masalah ini. 

“Saya sudah menghubungi Pertamina meminta agar layanan SPBU ditinjau lagi dan BPH Migas melakukan penambahan kuota,” tegasnya.

Ia menyampaikan akibat dari BBM kosong tersebut menyebabkan antrian panjang di SPBU, dan ia sendiri mengalami kendala serupa saat mengisi BBM di SPBU di Kabupaten Aceh Selatan. Rafly juga menilai permasalahan serupa sudah sering dijumpainya di Aceh.

“Sejak setahun terakhir belum ada solusi konkret. Antrean panjang kendaraan berbahan bakar solar masih terjadi di sejumlah SPBU di wilayah pantai Barat Selatan Aceh,” jelasnya.

Menurut Rafly, sopir truk dan kendaraan berbahan bakar solar lainnya harus antre selama berjam-jam di SPBU. Ia juga mencatat kekosongan pada produk non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

“Seharusnya Pertamina selalu menyediakan produk BBM non-subsidi, sehingga kendaraan yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi bisa dengan mudah mendapatkan BBM non-subsidi,” ungkap Rafly. 

“Saya berharap kepada BPH Migas agar segera melakukan langkah-langkah konkret dan dapat menambah kuota BBM subsidi sesuai kebutuhan,” tambahnya. []

Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan kasus korupsi  Kasus-kasus yang terungkap dan diketahui publik hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan masalah, yang mayoritas masih terpendam di tahap penyelidikan. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers tren peningkatan kasus korupsi tahun 2023 yang digelar di kantor MaTA, Banda Aceh pada Jumat (5/1/2024).

Alfian menjelaskan daftar kasus korupsi yang dirilis MaTA pada  tahun 2023 ini hanya mencakup kasus-kasus yang telah menetapkan status tersangka, sedangkan kasus yang masih dalam tahap penyelidikan belum termasuk dalam daftar tersebut. 

“Kita yakin dan percaya paling banyak kasus-kasus yang seperti saya bilang tadi, itu tidak muncul ke permukaan, baik dalam kasus terjadi begitu saja ataupun kasus yang memang masuk ke ranah lidik tapi nggak jalan, ataupun mangkrak. Itu menjadi fenomena yang terjadi saat ini,” katanya.

Alfian menambahkan, tahun 2023 menjadi tren terjadinya vonis bebas terhadap salah satunya kasus perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, putusan-putusan bebas itu kasusnya juga dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ternyata, putusan MA banyak dikabulkan. Misalnya, pada 2023 ini ada empat kasus, yang dikabulkan tiga kasus. Jadi satu kasus tidak dikabulkan hasil kasasi. Begitu juga di tahun 2022 dan 2021. Artinya ada permasalahan serius terhadap putusan-putusan yang terjadi dalam kasus ini,” kata Alfian.

Menurut Alfian, korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seharusnya dari mulai proses penyelidikan hingga putusan harus dapat memberikan hukuman yang maksimal kepada koruptor. Selama ini terkait pemberantasan korupsi di Aceh kata Alfian masih terdapat kesan bahwa hukum belum mampu menyentuh orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. [Sammy]

Nukilan.id – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Aceh melakukan pertemuan silaturrahmi dengan Universitas Syiah Kuala (USK) di aula setempat, Jumat (5/1/2024). 

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan AMSI kepada USK sebagai salah satu stakeholder penting dalam dunia media siber.

Ketua AMSI Aceh, Aryos Nivada, menjelaskan AMSI adalah wadah perusahaan media yang berorientasi pada media siber. AMSI lahir pada tahun 2017 sebagai satu organisasi yang dilahirkan oleh media-media besar di Indonesia. AMSI berada di semua provinsi di Indonesia, termasuk Aceh.

“Di Aceh, periode 2020-2023, keberadaan AMSI dipegang kendali oleh Pak Maimun Shaleh. Di Aceh kita ada 11 media yang tersebar di beberapa titik. Tujuan kami kemari, kita ingin memperkenalkan AMSI kepada semua stakeholder, tidak hanya ke instansi pemerintah, tapi juga pendidikan,” ujar Aryos dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, kerja sama antara AMSI dan USK sangat penting untuk memajukan pendidikan dan penelitian di bidang media siber. Ia mengatakan AMSI dapat memberikan dukungan kepada USK dalam hal promosi, pelatihan, diskusi publik, workshop, dan pendampingan terhadap fakultas yang punya eksistensi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

“Setiap media punya tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap dengan adanya kerja sama ke depan, kita dapat saling memperkuat dan meningkatkan kualitas media siber di Aceh,” kata Aryos.

Sementara itu, Wakil Rektor IV USK, Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng, mengucapkan terima kasih atas kunjungan AMSI. Ia mengatakan, USK sangat terbuka untuk bekerja sama dengan AMSI dalam berbagai bidang.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran AMSI di Aceh. Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, kita dapat meningkatkan peran dan kontribusi USK dalam dunia media siber. Sebagai contoh, kita perlu media untuk mempromosikan USK, baik secara online maupun offline. Peringkat kampus juga dipengaruhi oleh media,” ujarnya.

Prof Taufiq menambahkan, USK juga memiliki potensi dalam bidang penelitian dan pengembangan media siber. Ia mengatakan, USK memiliki mahasiswa dan dosen yang berbakat dan kreatif dalam bidang tersebut.

“Kami siap berkolaborasi dengan AMSI dalam hal penelitian dan pengembangan media siber. Kami yakin bahwa dengan adanya kerja sama ini, kita dapat menciptakan inovasi dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Prof Taufiq. [Rjf]