Beranda blog Halaman 1295

Pj Wali Kota Banda Aceh Paparkan Kinerja Triwulan II ke Kemendagri

Penulis
Redaksi
-
0
Evaluasi kinerja penjabat kepala daerah di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. (Foto: Dok. Humas Pemko Banda Aceh)

Nukilan.id – Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin kembali mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

Kali ini, Amiruddin memaparkan capaian kinerja triwulan kedua kepemimpinannya (Oktober-Desember 2023) di hadapan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Turut mendampingi pj wali kota pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Setdako Banda Aceh Bachtiar, Asisten Administrasi Umum Faisal, Kepala Inspektorat Rita Pujiastuti, dan sejumlah Kepala OPD terkait.

Secara umum, ada 10 aspek/indikator prioritas dalam evaluasi kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua, yaitu aspek kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan penanganan pengangguran.

Menurut Amiruddin, evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana program-program yang telah diimplementasikan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan Banda Aceh.

“Triwulan ini merupakan masa yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk kemajuan dan perbaikan. Kami telah bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi berbagai dinamika yang mewarnai kehidupan masyarakat Banda Aceh,” ujarnya di hadapan tim penilai.

Pada aspek inflasi, sebut Amiruddin, Pemko Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. “Pada Desember 2023, angka inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 1,5 persen year on year (yoy).”

Adapun upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. “Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi ke depan, kami akan terus menjaga sembilan langkah pengendalian inflasi daerah.”

“Selain itu, akan dilakukan modifikasi program dan kegiatan pengendalian inflasi agar lebih tepat sasaran, menjangkau masyarakat miskin atau berada pada garis menengah ke bawah,” ujarnya.

Terkait BUMD, ia menyampaikan bahwa tidak ada BUMD yang dikategorikan sebagai tidak sehat di Banda Aceh. “Sebaliknya, Banda Aceh memiliki dua BUMD yang berkinerja sangat baik, yaitu Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy dan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muammalah.”

Mengenai indikator perizinan, katanya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penanganan perizinan di Banda Aceh. “Sebanyak 1.057 izin telah berhasil diterbitkan. Kita juga berhasil menyelesaikan 10.491 perizinan pada 2023. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan perizinan di Banda Aceh.”

Kemudian, Pemko Banda Aceh telah menetapkan tiga kegiatan unggulan yang memprioritaskan percepatan pelayanan administrasi kependudukan. Ketiga kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi dengan instansi terkait dan memanfaatkan inovasi teknologi sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ketiga program unggulan dimaksud, yakni Sistem Informasi Data Pengantin (SIDATIN), Sidang Keliling bersama Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi (Pelita Hati).

Sebagai penutup, Pj Wali Kota Amiruddin menyampaikan komitmen untuk terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Evaluasi ini menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan langkah-langkah strategis ke depan,” ujarnya.

Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh OPD dan masyarakat Banda Aceh atas kinerja dan dukungan penuh selama ini. “Pencapaian positif Banda Aceh hari ini tentu tak terlepas dari kerja keras segenap jajaran pemerintahan dan dukungan penuh masyarakat.”

Pemaparan kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh menuai banyak apresiasi dari tim evaluator. Salah satunya terkait kinerja keuangan. Kemendagri mengapresiasi kinerja keuangan Pemko Banda Aceh, baik mandatory spending yang semua tercapai maupun realisasi belanja yang mencapai 97 persen. Sementara untuk nasional masih di kisaran 87 persen.

Apresiasi juga diberikan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri karena lpj Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua hampir sempurna, meliputi 10 indikator prioritas, tiga kegiatan unggulan, pengelolaan TPA dengan baik, reformasi birokrasi sudah baik, dan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK-RI juga sangat baik dengan nilai 96,2.  []

Apa Gunanya Berfoto dengan Pose Pura-pura Baca Buku?

Penulis
Redaksi
-
0
Bisma Yadhi Putra
Bisma Yadhi Putra. (Foto: Dok. Pribadi Bisma)

*Oleh: Bisma Yadhi Putra, esais

Ketimbang tempat sepi, saya lebih suka menulis di warung kopi yang ramai dan di tepi jalan. Saya tidak suka kehengingan karena suasana begitu cuma bikin cepat bosan dan mengantuk.

Setiap kali sebelum menulis, saya akan membaca buku sekitar 10 hingga 15 menit. Dan selalu senang serta bersemangat melihat ada orang lain yang juga sedang membaca di tempat sama. Namun, pernah suatu malam dua perasaan itu berubah jadi “kekhawatiran”.

Waktu itu saya duduk di sebuah warung kopi di Banda Aceh yang jarang saya datangi. Sekitar sepuluh meter di depan, duduk seorang perempuan berpakaian serba merah, membaca buku yang kovernya juga merah. Cuma kami berdua yang membaca buku di situ.

Gerak-geriknya kemudian terpantau aneh. Kira-kira setiap satu menit sekali, perempuan itu berpindah meja. Dia pindah ke meja dekat saya, menatap buku sebentar, lalu bergerak ke meja lain, begitu seterusnya. Dia juga sering terkekeh padahal yang dibaca adalah buku pendidikan Pancasila untuk anak sekolah. Di sampulnya terpampang simbol Burung Garuda. Setiap pelayan warung kopi yang melintas di dekatnya juga dia goda.

Setelah menangkap tanda-tanda bahwa perempuan itu adalah “orang tidak pas”, saya cepat-cepat melempar buku ke dalam tas. Waktu itu benak saya sudah penuh dengan rasa cemas; jangan-jangan, sejak tadi semua orang di warung kopi sudah terlanjur percaya bahwa mereka sedang menatap dua penderita gangguan jiwa yang melakukan aktivitas sama: baca buku. Demi memperlihatkan bahwa saya bukan teman perempuan itu, dan tidak seperti dia, cepat-cepat saya membuka laptop dan mulai mengetik. Sampai sekarang saya tak pernah ke warung kopi itu lagi, tetapi masih membaca buku di tempat lain.

Setelah dipikir-pikir, kelakuan perempuan penderita gangguan jiwa itu jauh berguna untuk mengampanyekan budaya membaca di ruang publik. Orang mungkin akan berkata, “Baca buku di tempat ramai seperti orang gila”. Ocehan itu seharusnya dibalik: “Orang gila saja baca buku, kenapa yang mengaku waras malah tidak bersikap seperti orang waras?”

Membaca adalah menyerap pengetahuan. Kalau menyerap pengetahuan dipandang aneh atau abnormal, yang mentalnya bermasalah sebetulnya siapa?

Berhari-hari kemudian baru saya baru sadar bahwa perempuan dengan buku Pancasila itu telah memberikan teladan nyata di tempat terbuka mengenai “melek literasi”. Biarpun tidak betul-betul membaca, bagaimana ia tampil memegang buku di ruang publik lebih bermakna ketimbang orang-orang yang di media sosialnya gemar memamerkan foto sedang pura-pura baca buku. Lengkap dengan caption “mari budayakan membaca”, “membaca mencerahkan peradaban”, “ayo tingkatkan kemampuan berliterasi”, dan lain-lain yang semacamnya.

Menumbuhkan minat atau budaya membaca adalah dengan menampakkan contoh atau teladan di depan banyak orang. Salah satu teladan yang bisa ditunjukkan adalah membaca buku setiap kali duduk di warung kopi.

Sekda: Sinergitas Aceh-Sumut Kunci Sukses PON XXI 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Daerah Aceh, Bustami, SE, M.Si, sebagai Ketua Harian PB PON Aceh, memberikan saran pada rapat PB PON Wilayah Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 16 Januari 2024. (Foto: Dok. Humas Aceh)

Nukilan.id – Gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 adalah event olahraga terbesar di Indonesia, yang pertama kali digelar di dua daerah tingkat provinsi. Untuk menyukseskan PON XXI, maka sinergi antar kedua daerah menjadi kunci bagi suksesnya event empat tahunan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, selaku Ketua Harian Pengurus Besar PON XXI Aceh-Sumut 2024 Wilayah Aceh, pada rapat bersama Pengurus Besar PON XXI Aceh-Sumut 2024 Wilayah Sumut, di ruang rapat Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (16/1/2024) sore.

“Kami hadir full tim hari ini. Kami meyakini, bahwa kita semua tentu memiliki semangat yang sama, yaitu agar pertemuan ini mampu memantik diskusi yang dapat merumuskan sebuah upaya bersama dalam menyatukan persepsi, membentuk sinergitas untuk menyukseskan gelaran PON XXI,” ujar Bustami.

“Jadi, mari kita berdiskusi, saling berbagi kiat sukses, apa langkah percepatan yang sudah dilakukan Sumut, apa upaya percepatan yang telah dilakukan Aceh. Mari kita saling memberi masukan dan saran untuk mempersiapkan gelaran PON XXI agar berjalan sukses,” imbuh Bustami.

Sementara itu, Ketua Harian PB PON Aceh-Sumut Wilayah Sumut Afifi Lubis, menyambut baik kehadiran tim PB PON Aceh-Sumut Wilayah Aceh. Afifi optimis pertemuan ini akan memperkuat sinergi kedua daerah, dalam mempersiapkan gelaran PON XXI 2024, yang akan berlangsung pada September mendatang.

“Kehadiran teman-teman dari Aceh yang full tim ini, semakin meningkatkan optimisme kami, bahwa sinergi dan kekompakan yang terbangun antar PB sore ini, Insya Allah, PON XXI akan berlangsung dengan sukses,” ujar Afifi.

“Sukses dan gagalnya PON XXI adalah kesuksesan dan kegagalan bersama Aceh dan Sumut. Oleh karena itu, karena waktu yang semakin dekat dan karena kita merupakan panitia bersama maka penting bagi kita untuk membentuk Sekretariat Bersama PB PON XXI Aceh Sumut. Di Aceh ada Sekber, di Sumut ada Sekber dan di Jakarta pun ada Sekber kita,” imbuh Afifi.

Afifi menambahkan, pertemuan ini adalah sebuah langkah awal bagi kedua PB untuk menyatukan langkah, dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XXI agar terlaksana dengan baik dan sukses.

“Sumut tidak mungkin sukses jika Aceh tidak mendukung, Aceh juga tentu tidak akan sukses jika Sumut tidak menopang. Jadi, suksesnya PON XXI hanya akan terwujud jika kita memiliki semangat yang sama untuk saling dukung dan saling topang. Sekali lagi, kami sangat mengapresiasi pertemuan hari ini. Saatnya kita saling bergandengan tangan bergerak bersama untuk menyukseskan PON XXI,” pungkas Afifi.

Pada pertemuan tersebut, Sekda Aceh turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh Azwardi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh M Nasir, Kepala Dinas Kominsa Marwan Nusuf, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen, Ketua Umim KONI Aceh Kamaruddin Abubakar serta sejumlah pejabat lainnya. []

BSI Siap Salurkan Rp 16 Triliun KUR Syariah di 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Bank Syariah Indonesia (Foto: Dok. BSI)

Nukilan.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen terus mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia melalui pembiayaan KUR syariah yang dibidik senilai Rp16 triliun pada tahun ini.

Sebagai informasi, BSI dipercaya kembali untuk menyalurkan KUR Syariah dengan kuota Rp16 triliun pada 2024. Pada tahun ini, BSI akan fokus untuk tumbuh pada bisnis yang sehat dan sustain serta memperbesar customer based. 

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan bahwa seluruh sektor usaha memiliki prospek positif pada 2024 yang didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. 

Dengan kuota penyaluran KUR sebanyak Rp16 triliun, BSI dapat lebih banyak menjangkau pelaku-pelaku usaha mikro untuk bisa sustain dan naik kelas, sekaligus juga semakin meningkatkan literasi dan inklusi pembiayaan berprinsip syariah kepada para pelaku UMKM. 

Ngatari menegaskan bahwa sebagai salah satu bank penyalur KUR, BSI tidak hanya memberikan permodalan, tapi juga pendampingan dan pelatihan agar para pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, mampu berdaya saing dan meningkatkan level usaha mereka.

“BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia tentu akan terus mendorong penguatan para pelaku UMKM, utamanya usaha mikro, untuk bisa naik kelas. Kami optimistis di tahun 2024, kuota Rp16 triliun KUR Syariah akan terserap secara optimal dan tepat sasaran,” kata Ngatari.

Terlebih, lanjut Ngatari, kinerja perbankan syariah pada tahun ini diproyeksikan masih berada di atas perbankan nasional. Oleh karena itu, dia meyakini industri perbankan syariah masih berpeluang tumbuh progresif di tengah tantangan ketatnya likuiditas.

Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu mulai dari Januari – November 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan KUR sebesar Rp11,9 triliun kepada 119.948 pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. 

Selain penyaluran KUR Syariah, BSI juga terus mengoptimalkan UMKM Center yang merupakan pusat layanan bagi para pelaku usaha di segmen. Pusat layanan ini berfungsi sebagai ruang konsultasi dan informasi, pelatihan dan pendidikan, promosi dan pemasaran, serta akses pembiayaan bagi UMKM. Dirinya mengatakan kehadiran BSI UMKM Center Indonesia dapat memperkuat kehadiran BSI sekaligus bermanfaat untuk meningkatkan kelas bagi UMKM di Indonesia.

“BSI selama ini juga fokus mendukung para pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya melalui program UMKM Center di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, diluncurkan pula Portal Go UMKM sehingga para pelaku UMKM mudah memasarkan produk-produknya secara e-commerce atau melalui digital marketing. Berbagai program pembinaan yang dilakukan di BSI UMKM Center bertujuan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya secara modern, terdigitalisasi bahkan mampu memasuki pasar global.

“Kami berharap UMKM Center BSI dapat menjadi suar harapan dan inkubator bagi UMKM Indonesia di tengah pasar yang serba cepat dan kompetitif, BSI terus berkomitmen untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia,” kata Ngatari.

UMKM Center BSI terus bersinergi dengan berbagai macam lembaga ataupun institusi seperti BPPOM Indonesia, pelatihan sertifikasi halal oleh pojok halal, Dinas Kesehatan Indonesia Besar, Shopee, Business matching dan lain sebagainya dalam pengembangan UMKM Indonesia.

“BSI berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang berkembang bagi pemilik UMKM melalui kolobarasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Kehadiran BSI UMKM Center merupakan masa depan yang sejahtera bagi usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya dari BSI untuk menghadirkan beyond sharia banking untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Menghitung Dampak Kerusakan Lingkungan

Penulis
Redaksi
-
0
Poster acara “Green Webinar” dengan tema "Tantangan Pembangunan dan Ekonomi Berkelanjutan". (Foto: Dok. AMSI)

Nukilan.id – Posisi Indonesia dalam konteks implementasi “sustainability” dan mitigasi perubahan iklim bukan lagi pilihan tapi kewajiban. Itulah yang mendorong Indonesia ikut “Paris Agreement”, mencoba melakukan transisi energi menuju energi terbarukan, dan memiliki rencana “net zero emission” di tahun 2060. 

Namun, untuk mencapai semua yang telah direncanakan sepertinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Energi yang digunakan dalam pembangunan masih banyak menggunakan energi fosil terutama batu bara yang justru menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. 

Hal itu terungkap dalam acara “Green Webinar” dengan tema “Tantangan Pembangunan dan Ekonomi Berkelanjutan”,  kerja sama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan BBC Media Action yang berlangsung secara daring pada Selasa, 9 Januari 2024.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengimplementasikan “sustainable development” atau Pembangunan berkelanjutan adalah melakukan transisi energi menuju energi terbarukan. 

Langkah pemerintah itu  memang terlihat dari peningkatan penggunaannya dalam bauran energi primer, namun jumlahnya masih sangat sedikit dibanding batu bara, minyak, dan gas bumi.

Namun, transisi energi pun dinilai bukan Solusi “one size fits all” dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Menurut salah satu pembicara, guru besar ekonomi, Bambang Brodjonegoro, yang pernah menduduki sejumlah posisi menteri di kabinet menyebut bahwa, dalam konteks “sustainability” yang paling sulit dari pembangunan ekonomi adalah implementasinya yang belum menghitung “depletion” atau berkurangnya nilai aset lingkungan ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan ekonomi biasanya akan berujung pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang intinya memang belum memasukkan unsur-unsur dari lingkungan hidup, artinya faktor kerusakan lingkungan yang terjadi Ketika melakukan, misalnya, ekstraksi dalam pertambangan dianggap normal untuk mencari pertumbuhan,” ujarnya. 

Tak hanya Pemerintah, peran swasta dan pelaku usaha sangat diperlukan dalam upaya mengimplementasikan Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, menurut Chairperson of advisory board, Social Investment Indonesia, Jalal, hampir tidak ada pelaku usaha yang punya komitmen dalam konteks “sustainable financing”, hal itu tak luput dari “roadmap” keuangan berkelanjutan yang baru dimulai di tahun 2014 dan implementasi regulasinya yang baru berlaku di tahun 2019. 

lambatnya penerapan pembangunan dan ekonomi berkelanjutan berdampak pada laju krisis iklim. Di tahun 2023, dampak dari perubahan iklim semakin terasa, mulai dari suhu bumi yang meningkat, bencana alam, hingga gagal panen yang memunculkan kekhawatiran adanya krisis pangan. 

Karena itu, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan perlu terus didorong dan semua pihak mengambil 

perannya masing-masing.

Ketua umum AMSI Wahyu Dhyatmika, dalam sambutannya mengajak pers dan semua pihak untuk memahami pentingnya isu lingkungan dan membangun kesadaran bersama bahwa perubahan iklim bisa dicegah selama semua pihak memahami dan mau bekerja sama.

“kalau kita tidak bisa mengubah gaya hidup kita, kalau kita tidak bisa menemukan model pembangunan ekonomi alternatif maka kita akan terus bergerak ke arah jurang yang akan menjadi titik balik dari bumi yang kita diami bersama,” tegasnya.

Tenaga Ahli Pj Bupati Gayo Lues Tolak Tudingan Teror Mengatasnamakan BIN

Penulis
Redaksi
-
0
Tenaga Ahli Pj Bupati Gayo Lues, Muhammad Nur. (Foto: Dok. Pribadi M Nur)

Nukilan.id – Tenaga Ahli Pj Bupati Gayo Lues, Muhammad Nur, SH menolak keras tudingan yang menyebutkan adanya teror yang dilakukan oknum staf Pj Bupati Gayo Lues dengan mencatut nama BIN terhadap sejumlah pejabat di Gayo Lues.

“Itu tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak ditoleransi oleh Pak Alhudri (Pj. Bupati Gayo Lues). Tujuan Pj Bupati ditunjuk oleh Mendagri melalui Pj. Gubernur Aceh hanya untuk melanjutkan berbagai agenda sebelumnya dan menyukseskan Pemilu, Pilpres, Pileg serta Pilkada 2024,” tegas M. Nur kepada media ini, 16 Januari 2024 di Banda Aceh.

Terkait pergantian kepala dinas maupun kepala Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM, lanjutnya, merupakan hasil berdasarkan evaluasi kinerja.

“Jadi itu murni hasil evaluasi kinerja, bukan berbasis pemerasan hingga teror, sehingga semua putra putri terbaik di Gayo Lues mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk sebagai Eselon l maupun ll,” jelas dia.

Diterangkan M. Nur, Pj Bupati selama ini hanya meminta tim kerjanya mengawal dan membantu siapapun yang membutuhkan asistensi untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai warga, dan mengawal jalannya program daerah sesuai amanah Mendagri dan Pj Gubernur dengan menunjukan berbagai prestasi capaian kinerja yang baik.

Dia pun membeberkan sejumlah capaian kinerja positif Alhudri selama memimpin negeri seribu bukit, diantaranya mendapatkan apresiasi dalam sidang DPRK tanggal 28 November 2023 lalu, penghargaan dari Mendagri terkait Transformasi pengelolaan keuangan daerah pada tanggal 3 januari 2024.

“Bahkan pada tanggal 31 Juli 2023 lalu Pj Bupati gayo Lues itu membawa penghargaan dalam kategori kinerja pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023,” kata M. Nur.

Pihaknya mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak merusak suasana di daerah Gayo Lues menjelang Pilpres dengan menyebar isu negatif yang dapat terganggunya kinerja Pj Bupati, dan Pj Bupati mengingatkan setiap orang yang membuat kegaduhan dapat diberhentikan dengan segera tanpa pandang bulu melalui hukum administrasi maupun perdata hingga pidana.

“Apalagi sampai bawa bawa BIN dalam teror tersebut, itu merupakan kekeliruan yang besar. Tak ada hirarki dalam tupoksi kerja SKPD di Gayo Lues, jelas itu perbuatan tercela atas alasan apapun,” tandas M. Nur.

Ninano Label, Brand Hijab Lokal Aceh dengan Corak Nusantara di Tingkat Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Pemilik Brand Hijab Lokal Aceh Ninano Label, Akieno Satria. (Foto: Dok. Pribadi Akieno)

Nukilan.id – Industri fashion muslim di Indonesia terus mengalami dinamika yang menarik perhatian. Salah satu sektor yang terus berkembang adalah bisnis hijab, di mana tidak hanya brand nasional yang dikenal luas, tetapi juga para UMKM di berbagai daerah yang terus berinovasi untuk meraih pasar yang lebih besar.

Salah satu contoh keberhasilan di sektor bisnis hijab adalah Ninano Label, sebuah brand lokal yang menjadi binaan BSI UMKM Center Aceh. Ninano Label membuktikan bahwa kreativitas tanpa batas dapat membawa kesuksesan dalam kompetisi nasional. 

Brand ini mengusung corak nusantara sebagai identitasnya, menawarkan hijab dengan bahan premium dan harga terjangkau, sambil tetap menguatkan ciri khas produknya.

Pemilik Ninano Label, Akieno Satria, mengatakan bisnis ini dimulai di tengah pandemi Covid-19 pada April 2021. Fokus utama Ninano Label adalah produksi hijab dengan berbagai jenis, mengangkat motif etnik dan corak nusantara dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Minangkabau, Palembang, Sumbawa, dan banyak lagi. 

“Brand ini juga menawarkan corak abstrak dengan paduan nilai etnik, bunga-bunga, dan lukisan,” ujarnya.

Hijab dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi perempuan Muslim, dan Ninano Label melihat peluang dari konsumsi yang tinggi terhadap hijab. Brand ini menawarkan hijab dengan bahan berkualitas, motif etnik, dan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 160.000. 

Setiap bulan, Ninano Label meluncurkan desain terbaru dalam satu series dengan banyak pilihan warna, memastikan pelanggan selalu mendapatkan edisi terbaru.

Akieno Satria juga mencermati fenomena hijab bisa dikoleksi dalam jumlah banyak, berbeda dengan barang seperti sepatu. “Dengan visi ini, Ninano Label berhasil menarik pelanggan setia, mencapai rata-rata penjualan 2.500 lembar hijab setiap bulan, dengan omset mencapai 500 juta rupiah,” katanya

Untuk mendukung UMKM binaan seperti Ninano Label, BSI memberikan fasilitas terbaik, termasuk produk pembiayaan KUR, Mikro, dan SME (Small Medium Enterprise). 

BSI berkomitmen untuk menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola keuangan. Dengan sinergi ini, harapan untuk terus mengangkat keindahan budaya Nusantara melalui hijab terwujud melalui karya Ninano Label. []

PDAM Tirta Sejuk Alami Defisit, Aktivis Soroti Dana Hibah 1 Miliar dari Pemkab Gayo Lues

Penulis
Redaksi
-
0
Surat perjanjian hibah antara Pemkab Gayo Lues dengan Perusahaan PDAM Tirta Sejuk Gayo Lues. (Foto: Teropongbarat)

Nukilan.id – Aktivis dari Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Gayo Lues, M Purba, menyoroti dana hibah sebesar Rp 1 miliar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sejuk oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 lalu. 

Purba mendesak Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mendalami aliran dan penggunaan dana tersebut.

Menurut Purba, dana hibah sebesar Rp 1 miliar ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/278/2019. 

Namun, Purba mengungkapkan keheranannya karena, meskipun PDAM Tirta Sejuk telah menerima dana tersebut, bidang keuangan perusahaan tersebut masih mengalami defisit.

“Walaupun dana hibah tersebut sudah diterima oleh PDAM Tirta Sejuk, namun masih saja PDAM dibidang keuangannya selalu defisit,” ungkap Purba seperti dilansir teropongbidik pada Selasa, (16/1/2024).

Purba menambahkan jika terdapat dugaan penyimpangan terkait pengelolaan dana hibah, pihak penegak hukum seharusnya tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebab dana sebesar 1 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Jika dikelola dengan baik, PDAM Tirta Sejuk seharusnya dapat memberikan kontribusi positif kepada Pemerintah Daerah Gayo Lues,” tegas Purba. []

Inspektorat Gayo Lues Diminta Audit Dana BOS dan BOP PAUD Tahun 2023

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Dana BOS. (Foto: Net)

Nukilan.id – Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Gayo Lues, M Purba meminta Inspektorat daerah setempat untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun anggaran 2023.

“Apakah dana BOS dan BOP Kinerja PAUD tersebut sudah diperuntukkan dengan tepat sasaran,” kata Purba, Selasa (16/1/2024).

Informasi yang diterima Purba dari sumber terpercaya menunjukkan adanya dugaan serius terkait ketidakjelasan penggunaan dana BOS. 

“Temuan sebelumnya mengungkapkan adanya pembelian barang pada tahun sebelumnya, namun anggaran baru digunakan pada tahun berikutnya,” katanya.

Purba juga mengungkapkan keprihatinannya terkait indikasi penyalahgunaan dana BOS oleh oknum kepala sekolah yang mungkin mencari keuntungan pribadi dari alokasi dana tersebut. Menurutnya, hal ini sudah terjadi dari tahun ketahun.

“Demi terwujudnya pengelolaan dana BOS yang transparan dan sesuai dengan juknisnya maka kita desak Inspektorat Gayo Lues untuk segera mungkin melakukan audit terhadap semua Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS di wilayah ini,” pungkasnya. []

Berkas Perkara Penyelundupan Rohingya Dilimpahkan ke Jaksa

Penulis
Redaksi
-
0
Tersangka penyulundapan rohingya MA (35). Foto: Nukilan/Reji

Nukilan.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh telah melimpahkan berkas perkara MA alias Mohammed Amin, seorang warga Bangladesh yang menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan Rohingya.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasatreskrim Kompol Fadillah Aditya Pratama membenarkan bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas perkara MA oleh Unit Tipidter, pada Senin (15/1/2024) kemarin.

“Benar, sudah dilimpahkan penyidik ke jaksa kemarin, tepatnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar,” ujarnya, Selasa (16/1/2024).

Fadillah menyampaikan, berkas perkara ini nantinya akan diteliti terlebih dahulu oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 14 hari ke depan.

“Sementara untuk dua tersangka lainnya, yaitu MAH dan HB, berkas perkara mereka masih dalam proses pelengkapan, diupayakan dalam minggu ini juga akan dilimpahkan ke jaksa,” ucapnya.

Sebelumnya, Polresta Banda Aceh menetapkan Muhammad Amin (35) sebagai tersangka penyelundupan 136 pengungsi rohingya ke Aceh. MA ditetapkan sebagai tersangka pada Jum’at 15 Desember 2023. [Rjf]

1...1,2941,2951,296...2,566Halaman 1,295 dari 2,566

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id