Nukilan.id – Anggota Pimpinan Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, dan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr H Mujiburrahman M Ag, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Ombudsman RI dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry pada tanggal 26 Januari 2024.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Dian Rubianty, Direktur Program Pasca Sarjana Prof Eka Sri Mulyani MA PhD, dan Ketua Prodi S3 Fiqh Moderen, Prof Dr Syahrizal Abbas MA.

Dalam sambutannya, Dadan mengungkapkan harapannya terhadap sinergitas antara Ombudsman dan kampus UIN Ar-Raniry, “Semoga sinergitas Ombudsman dengan kampus jantong hate rakyat Aceh menjadi salah satu jalan meningkatkan kualitas layanan masyarakat.”

Pada kesempatan yang sama, Dadan S. Suharmawijaya juga menjadi narasumber dalam seminar dengan tema “Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Islami.” Dalam seminar tersebut, Dadan menjelaskan tiga pilar utama penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

“Partisipasi masyarakat pada era sekarang tidak cukup sebatas mendapatkan informasi,” tegas Dadan, yang mengkritisi proses penetapan kebijakan dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik.

Dadan juga menyampaikan bahwa dalam tata kelola pemerintahan berlandaskan syariat Islam, kepercayaan umat menjadi poin akuntabilitas tertinggi. “Semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt,” ujarnya.

Prof Syahrizal Abbas menanggapi bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik merupakan nilai-nilai keislaman yang universal. Ia menyoroti perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, mengindikasikan kebutuhan akan pembenahan dalam penegakan aturan dan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan.

Nukilan.id – Seperti tak mengenal kata lelah, usai menyerahkan bantuan dan berkoordinasi dengan Pemkab Bireuen, Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem hingga menjelang tengah malam ikut terjun langsung ke lokasi pengungsian banjir di Bireuen.

Kehadiran Kadis Sosial Aceh itu guna memastikan bantuan logistik masa panik sampai ke titik pengungsian, serta kebutuhan makanan warga tercukupi di posko pengsungsi Desa Janggot Sungko, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen. Jum’at, 26/1/2024.

Dalam tinjauan nya tersebut, Kadis Muslem turut menyerahkan secara simbolis bantuan logistik yang diterima Sekretaris Desa setempat.

“Kami hadir dari Provinsi, mengunjungi satu titik pengungsian di Kecamatan Jeunib ini atas nama Bapak Pj. Gubernur Aceh dalam rangka menyerahkan langsung bantuan masa tanggap darurat” kata Muslem.

Selanjutnya, sebut Muslem bantuan dari Pemerintah Aceh yang telah diserahkannya kepada Pemkab Bireuen, besok akan diserahkan langsung oleh Pj. Bupati, Muspida serta dari Ketua DPR Aceh di semua titik pengungsian.

Diketahui sebanyak 4 Kecamatan terendam akibat banjir luapan yang terjadi pada Kamis, (25/1) yakni di Kecamatan Peulimbang, Jeunieb, Pandrah, Simpang Mamplam.

Hingga saat ini terdapat 6 titik lokasi pengungsian di Bireuen, salah satunya di Desa Janggot Sungko, yang merendam sebanyak 210 rumah dan lebih dari 100 jiwa mengungsi.

Turut hadir di lokasi pengungsian, unsur Dinsos Bireuen, Babinsa, Bhabinkamtibmans, perangkat Desa, tokoh masyarakat dan para pilar sosial.

Nukilan.id – Personel Polresta Banda Aceh bersama Polda Aceh sukses mengamankan kampanye terbuka calon presiden (capres) RI nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan yang dipusatkan di halaman Stadion H. Dimurthala Lampineung, Kota Banda Aceh, Sabtu, 27 Januari 2024.

Kasatgas Humas Operasi Mantap Brata (OMB) Seulawah Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, pengamanan merupakan tugas pokok personel polri, khususnya Polda Aceh pada setiap kegiatan kampanye baik capres maupun cawapres di Aceh.

“Alhamdulillah pengamanan kampanye capres nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan sukses, situasi kamtibmas dalam keadaan aman dan kondusif,” kata Joko, dalam rilisnya, Sabtu, 27 Januari 2024.

Joko juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan stakeholder yang telah mendukung polri dalam menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif di Aceh, terutama dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu.

“Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama peserta kampanye yang telah menjaga kamtibmas hingga acara selesai,” demikian, kata Joko. []

Nukilan.id – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, mengapresiasi kinerja pelayanan publik yang sudah semakin baik dari seluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Aceh, sehingga mampu mendapatkan predikat kepatuhan yang baik dari Ombudsman RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Achmad Marzuki, dalam sambutannya pada Penyerahan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Kepada Pemerintah Daerah di Aceh, yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, di Anjong Mon Mata, komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (25/1/2024).

“Selamat, terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh Pemkab dan Pemko, atas kinerja pelayanan publik yang sudah semakin baik. Masing-masing kita tadi baru saja menerima rapor atas kinerja pelayanan publik yang telah kita lakukan selama ini,” ujar Gubernur.

Dalam sambutannya, Achmad Marzuki mengajak seluruh Pemerintahan di Aceh untuk menjadikan penilaian Ombudsman sebagai langkah perbaikan, karena penilaian ini menjadi tolok ukur dalam memahami tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar bergerak cepat melakukan evaluasi, sehingga pelayanan yang dianggap masih lemah, harus segera diperbaiki,” imbau Gubernur.

Untuk mencapai perbaikan pelayanan publik yang semakin prima, Penjabat Gubernur mengajak Ombudsman Perwakilan Aceh untuk terus memberi supervisi, sehingga langkah perbaikan yang sedang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.

“Mari bersama kita tingkatkan terus pelayanan publik, terus perbaiki kinerja pemerintahan agar tujuan mewujudkan Aceh yang hebat, Aceh yang semakin maju dan bermartabat bisa terwujud,” imbuh Achmad Marzuki.

“Selamat kepada yang menerima penghargaan dan terima kasih atas upayanya dalam meningkatkan pelayanan publik. Terima kasih atas dukungan Ombudsman RI dan juga Ombudsman Perwakilan Aceh yang telah mendorong perbaikan pelayanan publik di daerah ini. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubiyanti, dalam sambutannya mengapresiasi Pemkab Aceh Besar, Pemko Sabang dan Pemkab Aceh Jaya yang telah berhasil memperbaiki kinerja pelayanan publik di wilayah masing-masing, sehingga tahun ini mampu berada di Zona Hijau berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI.

“Apresiasi kami kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Sabang dan Aceh Jaya, yang tahun sebelumnya berada di zona kuning, tahun ini sudah berada pada zona hijau. Selamat dan terima kasih atas komitmen dari para Penjabat Bupati dan Wali Kota untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publiknya,” ujar Dian.

Untuk diketahui bersama, hasil penilaian Ombusdman terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh sepanjang tahun 2023, umumnya masuk dalam kategori Zona Hijau. Pengertian zona hijau ini menandakan bahwa pelayanan publik di daerah sudah cukup baik.

Pada Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik tahun ini, Pemerintah Aceh berada pada Zona Hijau Kualitas Tinggi dengan nilai 80,67. []