Nukilan.id – Aliansi masyarakat sipil yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Lembaga Badan Hukum (LBH) Banda Aceh menuding Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Aceh turut melindungi terduga pelaku tindak pidana korupsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang kasusnya telah dihentikan oleh Kasatreskrim Polresta Banda Aceh.

Perwakilan dari aliansi masyarakat sipil tersebut yang juga koordinator MaTA, Alfian menyebutkan dua alasan terkait tudingan terhadap kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif KKR tersebut.

Pertama, karena ada Nota Kesepahaman Nomor: 100.4.7/437/SJ Nomor 1 tahun 2023 dan Nomor: NK/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah antara Mendagri, Kejaksaan RI dan Polri.

Kedua karena ada Pedoman Kerja Teknis (PKT) Nomor: 01/PKS-IA/2023 dan Nomor: B/04/IV/HUK.1.1./2023 tanggal 14 April 2023 tentang penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintah Aceh antara APIP dari Inspektorat Aceh dan APH dari Ditreskrimsus Polda Aceh).

“Harusnya Kabid Propam Polda Aceh melihat hukum secara utuh, bukan malah mencari celah untuk menormalisasi kejahatan yang mengoyak rasa keadilan Korban Konflik dan Pelanggaran HAM di Aceh. Seharusnya tindakan Kasat Reskrim ataupun Kapolresta Banda Aceh yang menghentikan dugaan kasus korupsi SPPD fiktif KKR Aceh dapat dianggap melanggar etik profesi Polri dalam hal penegakan hukum,” ujar Alfian, Sabtu (2/2/2024).

Alfian menambahkan, dibandingkan dengan beberapa kasus dugaan korupsi yang total kerugian lebih sedikit namun kasusnya sampai ke meja hijau diproses secara hukum, sementara kerugian negara dalam dugaan kasus SPPD fiktif KKR Aceh mencapai Rp258.594.600.

“Artinya penegak hukum memberikan peluang kepada pelaku untuk mengulangi perbuatannya, hal ini dikarenakan masih memiliki jabatan dan kewenangan sehingga berpotensi besar mengulangi perbuatan yang sama,” kata Alfian.

Alfian menegaskan, jika Kabid Propam Polda Aceh ikut membiarkan tindakan penyidik menghentikan kasus korupsi seperti ini, maka ke depan penyidik akan secara ugal-ugalan menggunakan Nota Kesepahaman di atas pada kasus korupsi lainnya sehingga para pelaku korupsi tidak lagi diproses hukum. [Sammy]

Nukilan.id – Penasihat Hukum dua orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terlibat dalam perkara dugaan tindak korupsi pembangunan dua ruas jalan di Aceh Timur menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum  terhadap dua kliennya tidak nyambung antara narasi formil dan narasi materil.

Hal tersebut disampaikan Advokad Faisal Qasim selaku Penasihat Hukum terdakwa Azis dan Khairul Umam yang merupakan PPTK dalam proyek tersebut, dalam sidang nota pembelaan dan duplik  di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Kamis (1/2/2024).

“Bahwa apa yang di uraikan dalam surat tuntutannya, menurut pendapat kami JPU sangat ngawur dan serampangan dalam mendakwa klien kami. Tidak ada narasi formil dan materil yang jelas dan konkret terkait hubungan antara perbuatan terdakwa dengan delik pidana yang didakwakan dalam surat tuntutannya, namun tiba-tiba JPU begitu saja menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pidana,” ucap Advokat Faisal Qasim saat membacakan Duplik dihadapan majelis hakim.

Menurutnya, JPU juga sangat tidak konsisten, dimana satu sisi JPU menjadikan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa Ahmad Feri Tanjung sebagai acuan untuk menjerat kliennya, yang mana Ahli tersebut menyebutkan bahwa semua pihak yang dibebankan tugas dan bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, Namun disisi lain JPU hanya menjerat kontraktor, konsultan dan PPTK saja, sedangkan KPA dibiarkan bebas.

“Padahal Ahli Ahmad Feri Tanjung juga menyatakan sesuai dengan Perpres No.12 tahun 2021, PPTK bukanlah pihak atau pelaku pengadaan barang dan jasa, KPA-lah yang merupakan pelaku pengadaan barang dan jasa, tapi malah dibiarkan bebas melenggang & tidak minta pertanggungjawaban hukum,” ujar Kasibun Daulay selaku advokat terdakwa lainnya.

Sehingga menurut pihaknya, JPU Kejari Aceh Timur terkesan sangat ambigu, ugal-ugalan, tidak konsisten dan tebang pilih dalam menangani perkara tersebut.

“Sehingga dalam pandangan kami, tindakan JPU tersebut adalah bentuk tindakan aparat penegak hukum yang ugal-ugalan, tidak profesional dan tebang pilih,” tegas Kasibun Daulay melanjutkan pembacaan Dupliknya.

Sebagaimana diketahui, JPU Kejari Aceh Timur pada 24 Januari 2024 telah menuntut dua PPTK, Azis dan Khairul Umam, dengan hukuman dua tahun penjara dan denda masing-masing 100 juta rupiah dan 50 juta rupiah atas dugaan korupsi dalam pembangunan dua ruas jalan di Aceh Timur yaitu paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang, Kecamatan Pereulak Barat, dan paket pekerjaan lanjutan pengasapalan jalan Rantau Panjang – Alue Tuwi, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. []