Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh dan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Walikota Banda Aceh pada hari Senin (5/2/2024).

Manajer PT PLN UP3 Banda Ace, Eka Rahma Daniati mengatakan bahwa PT PLN menyambut baik kerjasama ini. Pihaknya sangat terbuka dan siap bekerjasama dengan Pemko Banda Aceh dalam hal pemungutan dan penyetoran PBJT sesuai dengan jumlah tagihan listrik pelanggan. Untuk itu, segala kebutuhan data terkait penggunaan energi listrik agar dapat dikomunikasikan dengan pihaknya.

“Maka dari itu pada hari ini, saya membawa serta tim PLN UP3 BAC. Rekan-rekan di sini nantinya yang akan intens berkomunikasi dengan pihak Pemko terkait kebutuhan data. Pada dasarnya, kami siap bekerja sama sebab apa yang kita lakukan ini adalah sama-sama untuk kepentingan negara khususnya seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Walikota Banda Aceh, Amiruddin dalam arahannya berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus terbina dengan baik. Ia menyebutkan bahwa kerjasama yang dibangun ini merupakan ikhtiar untuk mendapatkan data terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) dan PBJT atas tenaga listrik dalam proporsi yang benar.

“Sehingga data PBJT atas tenaga listrik ini dapat kami pertanggung jawabkan kepada auditor dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI,” tuturnya.

Selain itu, Amiruddin juga menyebutkan bahwa Pemko Banda Aceh akan membentuk tim gabungan untuk menyisir titik PJU di setiap sudut kota. Hal ini dilakukan untuk melihat kelayakan dan spesifikasi PJU serta untuk melakukan penertiban PJU liar.

“Kita akan pastikan titik PJU itu bermanfaat untuk orang banyak dan spesifikasinya sesuai kebutuhan masyarakat. Jika ditemukan ada PJU yang dipasang tanpa koordinasi atau tidak tepat sasaran akan kami lakukan pembongkaran,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama Amiruddin juga menjelaskan bahwa pemasangan PJU harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebab hal tersebut berkaitan dengan tagihan listrik yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kota setiap bulannya.

“Masyarakat melalui keuchik dapat mengajukan permohonan pemasangan PJU kepada pemerintah, baru kemudian disurvey kelayakannya serta jenis penerangan yang sesuai. Setelah itu jika dianggap layak, baru dilakukan pemasangan lampu penerangan,” jelasnya.

Amiruddin menegaskan pemasangan PJU tanpa koordinasi dengan pemerintah merupakan tindakan illegal. Hal tersebut bukan hanya berbahaya bagi keselamatan warga, namun juga berdampak pada jumlah tagihan energi listrik yang menjadi beban pemerintah kota.

“Untuk itu pemerintah gampong juga harus pro-aktif melakukan pengawasan di wilayahnya. Jika ada pemasangan PJU diluar prosedur, apalagi dilakukan dengan sepengetahuan perangkat gampong, maka tagihannya itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah gampong. Tujuan kita membenahi permasalahan PJU ini hanya satu, yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat di Kota Banda Aceh,” pungkasnya.

Nukilan.id – Universitas Syiah Kuala melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik siap untuk mendirikan Program Studi Hubungan Internasional. 

Hal ini disampaikan oleh Dekan FISIP USK Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengguna Lulusan Prodi Hubungan Internasional FISIP USK di Balai Senat USK, Banda Aceh, pada 1 Februari 2024.

Mahdi mengatakan, FISIP USK telah melakukan sejumlah tahapan untuk  pembentukan prodi HI ini. Termasuk pula kegiatan FGD ini yang bertujuan untuk mendapatkan masukan berbagai pihak.

Rencananya, fokus dari Prodi HI FISIP USK ini nantinya adalah diplomasi humaniter yang berupaya mengatasi isu-isu kemanusiaan dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hubungan internasional.

“Seiring berkembangnya isu-isu internasional, kami menilai prodi Hubungan Internasional ini sangat penting. Prodi tersebut akan menambah prodi di FISIP, yang saat ini memiliki empat prodi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan mengatakan pimpinan Universitas akan memberi dukungan penuh agar prodi HI ini bisa segera terbentuk. Apalagi saat ini USK berstatus sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), sehingga memiliki kewenangan sendiri untuk membentuk prodi baru.

Selain itu, Rektor juga  menilai secara historis Aceh memiliki relasi yang kuat dengan dunia internasional. Di mana pada masa lalu masyarakat Aceh sudah terbiasa membangun diplomasi atau jejaring dengan negara luar baik itu Turkiye, Eropa bahkan sampai Amerika.

“Melalui prodi HI ini kita bisa menggali nilai-nilai sejarah itu, serta menyiapkan SDM Aceh yang lebih berkompeten untuk mengisi berbagai posisi terkait hubungan internasional,” ucap Rektor.

Selanjutnya, Staf Khusus Wali Nanggroe Rustam Effendi, S.E., M.Econ  mengatakan pihaknya turut menyambut baik rencana USK untuk mendirikan prodi HI ini. Dirinya berharap, lulusan HI dari USK ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang besar dibandingkan prodi HI lainnya di Indonesia.

“Maka kami kira perlu untuk terlebih dahulu meramu visi dan misi yang pas dan sesuai dengan konteks Aceh,” ucapnya.

Dalam FGD ini turut hadir pula perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh. Salah satu gagasan yang muncul dalam kegiatan ini adalah, prodi HI USK diharapkan bisa menyentuh sisi-sisi hubungan internasional yang lebih luas. Baik itu dari isu dunia islam serta tidak lupa memasukan isu-isu digital dalam konteks hubungan internasional. []

Nukilan.id – Sebanyak 3.389 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar menerima bantuan pangan yang diserahkan langsung oleh Pj Bupati Aceh Besar secara simbolis di Kantor PT. POS Indonesia Cabang Pembantu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu (3/2/2024).

Pada kesempatan itu Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menjelaskan, penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2024, sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

“Kita patut bersyukur, karena bantuan ini untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi inflasi. Jadi bantuan ini juga untuk menekan angka inflasi, dalam hal ini Pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar melalui Bapenas dan Bulog yang disalurkan melalui kantor PT POS Indonesia,” katanya.

Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan seluruh masyarakat Aceh Besar, Iswanto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko widodo atas semua programnya yang sangat menyentuh langsung dengan masyrakat seperti penyaluran beras, pasar murah, penyaluran bantuan ikan segar dan penyaluran elpiji tepat sasaran.

“Semua itu benar-benar membantu hajad kehidupan rakyat di tengah impitan ekonomi saat ini,” tutur Iswanto.

Ia menyebutkan, untuk penyaluran bantuan pangan tahap pertama Kabupaten Aceh Besar mendapatkan 40.169 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Alhamdulillah, Khusus Kecamatan Darul Imarah diperuntukan untuk 32 Gampong dengan jumlah KPM 3.389 orang. Maka, saya selalu mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur dan dalam keadaan apapun Pemerintah tidak pernah menutup mata,” sebut Iswanto.

Iswanto mengungkapkan, sebelum penyaluran bantuan pangan cadangan beras sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pangan Aceh Besar agar menvalidkan data penerima.

“Sehingga penyalurannya bisa cepat dilakukan dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Bantuan pangan ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dan meringankan beban ekonomi mereka, bantuan ini yang tergolong miskin dan kurang mampu serta membutuhkan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. []