Beranda blog Halaman 1278

Majelis Pengajian di Aceh Termasuk Objek Wisata Halal

0
Podcast Lentera Umat MPU Aceh membahas "LPPOM MPU Aceh dan Ikhtiar Mempercepat Wisata Halal di Aceh". (Foto: Dok. MPU Aceh)

Nukilan.id – Pariwisata di Aceh semakin menggeliat dan menarik perhatian wisatawan, baik muslim maupun non-muslim, untuk mengunjungi Negeri Syariat Islam ini. Objek wisata di Aceh pun terus diperbarui, termasuk dengan menerapkan konsep wisata halal.

Menurut Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Hasbi Albayuni, banyak wisatawan dari mancanegara kini tertarik dengan wisata religi di Aceh. Mereka ingin melihat bagaimana majelis-majelis pengajian yang ada di Negeri Serambi Mekkah ini berkembang.

“Ini objek wisata kita bukan hanya destinasi wisata tapi bisa saja objek wisata itu berupa majelis-majelis pendidikan, majelis pengajian yang ada sekarang ini tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam Podcast Lentera Umat MPU Aceh.

Abi Bayu mencontohkan adanya wisatawan dari Yaman yang datang untuk melihat bagaimana pengajian dan majelis-majelis di Aceh diselenggarakan. Mereka ingin mengambil pelajaran dan mengetahui keunikan dalam penyampaian ajaran Islam oleh ulama-ulama Aceh kepada masyarakat.

Abi Bayu berharap agar terjadi peningkatan dalam SDM, terutama pada pramuwisata yang kompeten, terutama dalam berkomunikasi dengan wisatawan, khususnya yang berasal dari benua Arab.

Dalam Podcast yang membahas “LPPOM MPU Aceh dan Ikhtiar Mempercepat Wisata Halal di Aceh”, Abi Bayu menyebut bahwa MPU Aceh pada tahun 2022 telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syari’at Islam. Fatwa tersebut menekankan aturan, terutama bagi wisatawan non-muslim, untuk tetap menjaga kearifan lokal Aceh.

Pada episode tersebut, narasumber lain, Kadisbudpar Aceh, Almuniza Kamal, S.STP, M.Si, yang diwakili oleh Kabid. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan, Ismail, S.Pd., juga turut hadir. Ismail menyampaikan upaya pihaknya dalam mendorong pelaku usaha pariwisata di Aceh untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.

“Kami telah mengajak seluruh pelaku UMKM dan pelaku pariwisata di Aceh untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena itu merupakan titik penting dalam wisata halal. Kami juga telah melakukan pembangunan tempat ibadah di beberapa lokasi wisata,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh, Thabrani, SH.,MH, yang juga menjadi narasumber dalam podcast, berharap agar semua restoran dan warung kopi di Aceh segera mendapatkan sertifikasi halal.

“LPPOM fokus pada kuliner, restoran, bahkan warung kopi yang telah menjamur di Aceh agar segera mendapatkan sertifikasi halal,” tandasnya.

Jaksa Limpahkan Perkara Korupsi Buku MAA ke Pengadilan

0
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh saat menyerahkan berkas perkara korupsi pengadaan buku MAA ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Kamis 15 Februari 2024.(Foto: Dok Kejari)

Nukilan.id – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Kamis (15/2/2024).

Dalam kasus tersebut, tiga tersangka yang telah ditetapkan adalah ES selaku rekanan atau penyediaan pengadaan buku dan meubelair, MZ selaku KPA atau PPTK pada MAA, dan SD selaku PPTK/Pembantu PPTK pada MAA.

Jaksa Utama Pratama dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Irwansyah mengatakan perlimpahan berkas perkara ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan tersangka dan barang bukti  pada tanggal 31 Januari 2024 lalu.

“Hasil penyidikan dari Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan dari hasil Penyidikan, penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti, sehingga oleh penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Irwansyah dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan.

Kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp5,6 milyar tersebut mencapai 2.651.761.745 sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Inspektorat Aceh. [Rjf]

Pemilu Meunasah Merbo Aceh Utara Jambo Aye Berjalan Kondusif

0

Nukilan.id | Aceh Utara – Pemilihan Umum (pemilu) Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Gampong Meunasah Merbo berjalan kondusif, Rabu (14/2/2024).

Adapun peserta yang bisa coblos terdiri dari dua TPS, TPS 1 232 orang, yakni 119 laki-laki, sedangkan perempuan 113 dan TPS 2 227 orang, laki-laki 118, sementara perempuan  109 orang. Antusias masyarakat luar biasa dalam pencoblosan, mereka rela antrian hingga siang hari, dan rela panas-panasan demi kandidat yang ingin dipilihnya.

Sebelum pencoblosan dimulai, ada sedikit pengarahan dari tim KPPS agar pencoblosan dilakukan secara benar, surat suara tidak dihitung rusak, dan masyarakat tidak kebingungan karena banyaknya partai di setiap bagiannya, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Salah satu anggota tim KPPS menjelaskan, masyarakat harus mencoblos sesuai intruksi, jangan sampai suaranya jadi rusak gara-gara tidak paham cara mencoblos.

“Coblos di nama orang, intinya jangan sampai keluar dari garis atau tabel,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan tim Nukilan.id, pencoblosan hari ini berjalan kondusif, mulai dari memberikan undangan hingga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Sementara itu, masyarakat yang belum terdaftar di DPT juga bisa mencoblos menggunakan KTP.

“Yang tidak dapat undangan, bisa coblos dengan memperlihatkan KTP-nya, namun dihitung bagian surat suara tambahan, artinya ditulis di bagian kertas lain selain dari yang dapat undangan sebelumnya,” pungkasnya [Auliana Rizky]

13 Napi Anak Mencoblos di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

0

Nukilan.id – Sebanyak 13 orang narapidana anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh melakukan pencoblosan suara di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Rabu (14/2/2024). Mereka terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Edi Sigit Budiman mengatakan 13 narapidana anak dari LPKA Kelas II Banda Aceh ini terdaftar di dapil tersebut sehingga melakukan pencoblosan bersama 482 narapidana lainnya di lapas tersebut.

“Ada 13 orang, Kalapas-nya ikut mengawal langsung. Mereka masuk di dapil sini, jadi ini nunggu giliran sekarang (untuk mencoblos), lagi berjalan ini,” ujar Edi Sigit Budiman, Rabu (14/2/2024).

Salah seorang napi anak, Abdul Malik mengatakan Pemilu 2024 ini menjadi pengalaman pertamanya untuk melakukan pencoblosan suara. Dia mengaku gugup karena ini pertama kalinya dia melakukan pencoblosan.

“Pasti guguplah Bang, karena pertama memilih ini kan,” kata Abdul Malik.

Abdul Malik merupakan narapidana anak berusia 18 tahun di LPKA Kelas II Banda Aceh terkait kasus penyalahgunaan narkoba dan dipidana penjara selama tiga tahun empat bulan. [Sammy]

Produksi Padi di Aceh Turun 24,45 Persen

0
Petani Padi ./Foto: Antara

Nukilan.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Ahmadriswan Nasution menyebutkan produksi padi di Tanah Rencong turun 24,45 persen secara quarter to quarter (q to q). Hal itu sesuai aktivitas produksi fenomena triwulan empat 2023.

“Produksi padi menurun 24,25 persen secara q to q,” kata Ahmadriswan, Senin, 5 Februari 2024.

Dia menyampaikan meski produksi padi menurun, namun distribusi tanaman yang masuk dalam sektor pertanian, kelautan, dan perikanan tersebut terbilang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi Aceh.

Berdasarkan data BPS Aceh, pertumbuhan c to c menurut lapangan usaha triwulan empat untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 6,72 persen.

Lalu distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 30,71 persen. Ini menjadi penyumbang tertinggi selama 2023.

Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi secara c to c sektor pertanian, kelautan, dan perikanan adalah 1,86 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari sektor ini.

Selanjutnya, tren sumber pertumbuhan PDRB Aceh mulai 2021-2023 untuk sektor pertanian, kelautan, dan perikanan yakni -0,05 persen (2021), 0,91 (2022), dan 1,86 (2023).

“Memang benar produksi padi itu menurun, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan masih tinggi,” ujar Ahmadriswan.

Kondisi tersebut, dikatakan Kepala BPS Aceh, menjadi bukti bahwa perekonomian di daerah berjulukan Serambi Mekkah ini bergantung kepada hasil dari pertanian, kelautan, dan perikanan.

“Artinya memang ciri-ciri pembangunan di Aceh masih berbasis pertanian,” kata Ahmadriswan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum atau Asisten 3 Sekda Aceh, Iskandar, mengatakan pemerintah siap mengupayakan perbaikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyiapkan perbaikan ke depan terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pengelolaan industri,” imbuh Iskandar. []

482 Napi Lapas Kelas IIA Banda Aceh Ikut Coblos Pemilu

0
Suasana narapidana di kelas IIA Banda Aceh saat pencoblosan pemilu. (Foto Nukilan/Sammy)

Nukilan.id – Sebanyak 482 narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melakukan pencoblosan suara Pemilu 2024 di lapas tersebut, Rabu (14/2/2024).

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Edi Sigit Budiman menyebutkan total warga binaan di lapas tersebut sebanyak 599 orang. Dari jumlah tersebut, 482 orang terdata sebagai DPT dan sisanya 117 orang tidak terdaftar karena data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka tidak terdata sehingga tidak bisa mendaftarkan diri sebagai DPT.

“117 orang itu NIK-nya tidak terdata, karena itu mereka tidak memperoleh hak pilih sebagai DPT. Jadi ada 482 orang sebagai DPT di sini,” ujar Edi Sigit kepada Nukilan, Rabu (14/2/2024).

Terkait dengan perbandingan jumlah DPT di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu, Edi mengaku tak memiliki data karena baru ditugaskan beberapa bulan lalu sebagai Kalapas Kelas IIA Banda Aceh. Dia menuturkan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di lapas sendiri berlangsung aman dan lancar tanpa adanya kendala.

“Alhamdulillah situasinya aman terkendali, tidak ada kendala. Semua warga binaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing dan tidak ada penggiringan untuk memilih calon tertentu,” kata Edi Sigit. [Sammy]

Wali Nanggroe Aceh Harap Presiden Terpilih Realisasikan MoU Helsinki

0
Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haythar saat memasukkan surat suara ke dalam kotak dalam Pemilu 2024. [Foto: Humas LWN]

NUKILAN.id | Jantho – Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haythar mengharapkan presiden terpilih pada Pemilu 2024 merealisasikan butir-butir nota kesepakatan MoU Helsinki yang belum diimplementasikan.

“Tentu harapan kami kepada presiden terpilih pada pemilu ini merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang belum diimplementasikan,” kata Wali Nanggroe di Banda Aceh, Rabu (14/02/2024).

Pernyataan tersebut dikemukakan Wali Nanggroe usai menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan nota kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MoU tersebut ditandatangani para pihak di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Selain merealisasikan butir-butir nota kesepakatan damai, Wali Nannggroe juga mengharapkan presiden terpilih tetap memfokuskan pembangunan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

“Kami berharap siapapun yang terpilih, tetap memperhatikan pembangunan Aceh. Aceh masih harus mengejar kemajuan dan pembangunan harus terus berlanjut,” katanya.

Wali Nanggroe mengatakan pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik bangsa dalam waktu lima tahun sekali. Pemilu juga akan menentukan arah pembangunan bangsa.

Oleh karena, Wali Nanggroe mengharapkan pemilu masyarakat menggunakan hak pilihnya serta memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif sesuai hari nurani untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Kami mengharapkan pemilu di Aceh berlangsung aman dan damai. Kami juga mengimbau masyarakat menghormati hasil pemilu. Siapapun yang terpilih merupakan pilihan rakyat dan harus didukung,” kata Tambah Wali Nanggroe.

Editor: Akil Rahmatillah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Kriminalisasi dan Pembungkaman Kritik Film Dirty Vote

0

Nukilan.id – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 12 organisasi mengecam langkah Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara pengisi film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk membungkam pihak-pihak yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu dan menghambat hak publik untuk mengakses informasi maupun partisipasi publik melakukan kontrol sosial atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan beberapa sikapnya terkait hal tersebut. Pertama, menolak kriminalisasi terhadap para pengkritik termasuk para pakar hukum dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote baik dengan UU Pemilu atau ketentuan pidana lainnya.

Kedua, meminta pemerintah, aparatur negara, partai politik, para calon presiden dan wakil presiden, para kontestan pemilu, serta para pendukung mereka, tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan publik, termasuk fakta-fakta kecurangan pemilu. Ketiga, mendesak Kepolisian RI, Bawaslu, Kejaksaan RI, dan lembaga lainnya tidak mengikuti kehendak atau narasi para pelapor dan pihak-pihak yang antikritik untuk memidanakan para tokoh dan pembuat film Dirty Vote.

“Keempat, mendesak para penyelenggara pemilu dan penegak hukum memproses fakta-fakta kecurangan Pemilu 2024, alih-alih memidanakan pakar dan aktivis di balik film Dirty Vote,” demikian ditulis dalam pernyataan sikap bersama Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (13/2/2024).

Film dokumenter Dirty Vote merupakan karya sutradara Dandhy Laksono dan diisi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti tersebut diluncurkan Minggu, 11 Februari 2024. Hingga 13 Februari 2024, film telah ditonton 16 juta kali di Youtube. [Sammy]

Psikolog :Besok Pemilu, Siapkan Mental dan Kontrol Emosi Masing-Masing

0

Nukilan.id | Banda Aceh – Sangat Menarik jika membahas kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi pemilu. Pemilu hitungan jam lagi, maka penting untuk kita mempersiapkan mental masing-masing saat pencoblosan.

Dalam hal ini, Psikolog di RSUD Meuraxa Yusniar Idris mengatakan, bagus sekali jika berbicara tentang mental masyarakat, artinya bukan kesiapan mental kandidat peserta pemilu, bukan kesiapan mental pelaksana, bukan pula kesiapan mental simpatisan ataupun partai. Apakah masyarakat perlu mempersiapkan mental dalam menghadapi pemilu?

Tentu jawabannya perlu kata Psikolog Yusniar, hal ini disebabkan dalam menghadapi pemilu banyak hal pula yang dihadapi masyarakat.  Timbul rasa kegalauan dalam memilih peserta pemilu yang sesuai dengan harapannya. Masyarakat peserta pemilu sendiri sangat variative, mulai dari bisa mendapatkan kemudahan dalam hal perekonomian, kemudahan mendapatkan pekerjaan dan pendidikan, akses jaminan kesehatan dan keamanan, dan juga hal-hal lainnya.

“Lain orang lain yang ditanya kemungkinan akan lain pula jawaban tentang apa yang diharapkan dari peserta pemilu yang menang nantinya,” ucapnya saat diwawancarai Nukilan.id, Selasa (13/2/2024).

Kemudian, bagi masyarakat, peserta pemilu adalah orang yang akan mewakili dirinya dalam menjawab kebutuhan dan memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Kita tidak membicarakan tentang adanya ketidak-nyamanan atau ancaman karena membicarakan ini hal yang sangat tidak nyaman. Akan tetapi, fenomena yang sedang berkembang saat masa pemilu seperti ini, adalah gelombang fanatic terhadap calon peserta pemilu tertentu. Hal ini boleh boleh saja, namun tetap memperhatikan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya sesuai dengan pola pemikiran dan idealisme nya masing-masing. Jadi tidak boleh memaksa orang lain untuk seide dalam memilih.

Ia juga menyampaikan, ada kecemasan saat berbeda pendapat dengan orang lain, ini juga salah satu fenomena mental yang sedang terjadi. Bagi yang memiliki temperamen agak emosional, bisa sampai adu mulut bila bertemu dengan orang yang berbeda calon kandidatnya, mudah-mudahan tidak sampai adu fisik. Dalam kajian psikologi massa, di saat sekelompok orang berkumpul dengan pola ideologi yang sama maka akan muncul beberapa perilaku yang kadang tidak terkontrol, misalnya, saat kelompok X bertemu dengan kelompok atau individu lain, Y misalnya maka kemungkinan besar akan terjadi ketidak harmonisan, adu mulut atau adu otot.

“Ini seperti tawuran pada anak sekolah, mudah-mudahan pendukung peserta pemilu tidak seperti anak sekolah, remaja yang labil, masyarakat yang punya hak pilih pastinya sudah punya KTP, sudah usia 17 tahun ke atas dan sudah dewasa, sudah bisa membentuk sikap menghargai dalam perbedaan pendapat,” ujarnya.

Inilah uniknya pemilu, sebutnya. Padahal, kita sama-sama tau, bilik untuk memilih sudah begitu rahasia, yakni aman dan tertutup. Lembar pemilihan pastinya juga dalam keadaan sempurna, tanpa ada lembar yang cacat dan di saat dalam bilik, siapa yang tau pemilih akan memilih siapa. Tapi, rasa galau tetap saja muncul. Rasa takut dan gundah bisa dialami jika sebelum pemilihan sudah menerima iming-iming dari beberapa, bukan satu, tapi beberapa tim yang berbeda yang meminta kesediaan untuk memilih calonnya.

Sebenarnya rasa galau ini tidak akan terjadi jika masyarakat sudah punya sikap siapa yang dipercaya untuk dipilih nantinya. Mental yang harus dipersiapkan adalah ketetapan hati dalam memilah dan memilih siapa yang paling sesuai menurut harapannya sehingga nantinya tidak ragu saat dalam bilik pemilihan.

“Ayo, pemerintah sudah memberikan hak pilih, berarti kita berhak memilih, tidak ada kesempatan untuk ‘pemaksaan’ disini, apalagi pemilih sudah dalam kematangan usia dan emosi,” serunya lagi.

Ia juga menyebutkan, kebebasan memilih sudah terjamin. Jangan galau, apalagi jika galaunya masih dengan judul ‘kalau nanti’. Jangan kawatirkan apa yang belum terjadi agar mental kita sehat mengadapi pemilu yang tinggal esok hari. Jika kandidat yang dijagokan nantinya menang, Alhamdulillah, hindari gelombang euphoria yang menyebabkan sulit mengontrol kegembiraan, emosi, dan sikap. Ini adalah waktu bekerja bukan euphoria tanpa kendali. Sebaliknya, jika kandidat yang dijagokan ternyata belum ada rejekinya untuk menang, maka hindari juga gelombang emosi marah yang membabi buta, sikapi dengan bijaksana, berbesar hati, dan berlapang dada untuk bergandengan tangan dengan yang menang membangun negeri.

Tambahnya, pemilu bukan akhir, tapi awal perjuangan membangun negeri. Setiap orang yang sudah dewasa dan matang secara intelektual atau mental, pastinya punya harapan dalam hidup. Setiap kandidat peserta pemilu juga punya visi misinya. Ayo pilih kandidat yang sama persepsi, sama harapan dengan kita. Jangan sudah tidak memilih nanti berkomentar, kok X yang menang, padahal Y lebih oke visi misi nya. Apalagi menyesal kenapa harapan nya tidak bisa terjawab oleh kandidat terpilih.

“Jadi ayo sama-sama kita ramaikan pemilu ini, proaktif secara positif demi negeri juga demi masa depan kita,” pungkasnya [ Auliana Rizky]

Ulama Aceh: Suara Kita Berharga untuk Masa Depan Negara

0
Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali atau Abu Faisal. (Foto: Dok. MPU)

Nukilan.id – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengimbau masyarakat menggunakan hak pilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari. 

Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali dalam pesannya melalui rekaman video mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas. 

“Suara kita semuanya sangat berguna bagi pembangunan masa depan negara yang kita cintai ini,” kata Teungku Faisal Ali dikutip Senin (12/2/2024). 

MPU Aceh juga berharap kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu serta seluruh pihak terkait untuk melaksanakan pemilihan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi. 

“Berikan kebebasan kepada masyarakat dan berikan pelayanan terbaik untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati mereka masing-masing,” katanya. 

Teungku Faisal menuturkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan jujur menghasilkan pemimpin kredibel dan mampu membangun masa depan bangsa yang lebih baik. 

“Jangan pernah ada di antara kita menodai pesta demokrasi ini dengan cara-cara yang tidak baik, yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya. 

MPU Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan cara yang baik dan penuh suka cita. “Hindari politik-politik dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan agama kita,” katanya. []