Beranda blog Halaman 1263

Sambut Ramadhan 1445H, Ribuan Santri dan Warga di Aceh Barat Ikuti Pawai Tarhib

Penulis
Redaksi
-
0
Pawai Tarhib di Meulaboh Aceh Barat. (Foto: Adwina)

NUKILAN.id | Meulaboh – Menyambut bulan suci Ramadhan 1445H /2024M, Ribuan warga Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari pelajar, santri, mahasiswa dan berbagai unsur lainnya turun ke jalan meramaikan pawai tarhib dengan titik kumpul di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, Kamis, 7 Maret 2024.

Pawai dilakukan sebagai bentuk penyambutan masyarakat atas datangnya bulan Ramadhan yang hanya tinggal menghitung hari. Pawai tarhib ini diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Barat.

Pantauan Nukilan.id, pawai dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Para peserta yang berjumlah lebih dari 5.300 ini dimulai dari Masjid Agung Baitul Makmur menuju ke Jalan Swadaya dan memutar balik ke Jalan Gajah Mada hingga kembali ke tempat semula. Iring-iringan pawai taaruf, dilepas langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi.

Peserta yang terdiri dari santriwan-santriwati. siswa-siswi, mahasiswa dan masyarakat berjalan kaki dengan jarak tempuh 3 kilometer mengitari kota.

Kepala Kankemenag Aceh Barat, H Abrar ZYM dalam kesempatannya mengatakan, tujuan diadakannya pawai tersebut agar seluruh masyarakat dapat bersemangat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadhan.

“Tujuan pertama adalah bagaimana anak-anak kita bisa selalu mencintai Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW serta merindukan bulan Ramadhan, kemudian mendidik anak-anak kita menjadi anak yang takwa,” katanya.

Menurut Abrar, pentingnya mendidik anak sejak dini, sebab saat ini dunia sedang berada di era modern 5.0, zaman serba digital. “Jadi kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita, lewat pawai ini bagaimana anak-anak kita tidak melupakan cara tradisional dalam menyambut bulan suci Ramadhan,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia pawai tarhib 1 Ramadhan, Faisal, menyebutkan pelaksanaan pawai ini, untuk membawa pesan-pesan penting agar anak-anak dan masyarakat yang mengikuti pawai dapat memberitahukan kepada keluarganya betapa pentingnya menjaga akhlak di bulan Ramadhan.

“Melalui pawai yang diikuti 5.300 peserta ini, kita berharap kepada seluruh masyarakat, terutama santri, siswa dapat mempersiapkan akhlak yang baik, meningkatkan keimanan di bulan Ramadhan nanti. Panitia juga menilai setiap regu pawai,” imbuhnya.

Adapun juara 1 dalam pawai Tarhib Ramadhan yaitu MAN 1 Aceh Barat, juara 2 diraih oleh Dayah Ruhul Qur’ani (RQ) dan Juara 3 diraih oleh Dayah Zainatul Ulum (ZUDI).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat, Ketua MPU Aceh Barat, Ketua berbagai Organisasi Muslim dan Muslimah di Kabupaten Aceh Barat, serta tamu undangan lainnya. (AP)

Reporter: Adwina

Pemko Banda Aceh Larang Warga Main Game Online di Bulan Puasa, Ini Respon Pemain Game

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Game Online (Foto: CNBC Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Memasuki bulan suci Ramadan 1445 H, Forkopimda Banda Aceh mengeluarkan seruan bersama untuk mengatur tata laksana ibadah selama bulan puasa. Seruan bersama ini ditandatangani oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, Ketua DPRK Farid Nyak Umar, Kapolresta Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Dandim 0101/KBA Letkol CZi Widya Wijamarko, Ketua Pengadilan Negeri R Hendral, Ketua Mahkamah Syariah H Ribat, Pj Sekda Wahyudi, dan Ketua MPU Banda Aceh Damanhuri Basyir.

Penandatanganan seruan bersama tersebut, dilakukan dalam rapat yang digelar pada Rabu (6/3/2024) di balai kota. Rapat itu juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko Banda Aceh seperti Asisten I Bachtiar dan Kadis Syariat Islam Ustaz Ridwan.

Keputusan Pemerintah Kota Banda Aceh yang melarang warganya untuk bermain game online selama bulan puasa Ramadan menuai beragam tanggapan dari kalangan pemain game.

Sejumlah pemain game menyatakan keheranan dan kekecewaan atas kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai pembatasan yang tidak perlu.

Menyikapi larangan ini, kami dari Nukilan berkesempatan mewawancarai empat orang pemain game yang berdomisili di Banda Aceh. Mereka memberikan beragam tanggapan yang menyoroti keputusan Pemko Banda Aceh.

Salah seorang pemain game, Ahmad, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap larangan tersebut. Baginya, bermain game online adalah salah satu cara untuk bersantai dan menghilangkan stres setelah seharian bekerja.

“Larangan ini membuat kami merasa terbatas dalam mengekspresikan hobi kami,” ujar Ahmad kepada Nukilan, Jumat, (8/3/2024).

Ahmad juga menambahkan, larangan ini terasa tidak relevan dengan situasi saat ini. Ia berujar, sebagai orang dewasa tentu bisa mengatur dan membagi waktu sendiri.

“Jadi kami merasa ada campur tangan yang berlebihan dari pemerintah dalam urusan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, Sarah, pemain game lainnya, menyoroti dampak ekonomi dari larangan tersebut. Sarah mengatakan, banyak dari kalangan anak muda sekarang yang mengandalkan penghasilan dari bermain game online.

“Larangan ini tentu saja akan berdampak pada pendapatan kami selama bulan puasa. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak ekonomi bagi sebagian warga sebelum mengambil keputusan semacam ini,” katanya.

Namun, tidak semua pemain game merespons larangan ini secara negatif. Bima, seorang karyawan swasta, menganggap bahwa larangan ini memiliki tujuan baik. Ia mengungkapkan dirinya paham bahwa bulan puasa adalah waktu yang sakral bagi umat Islam.

“Jika larangan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan ibadah, saya rasa itu adalah hal yang baik,” tuturnya.

Di sisi lain, Dini, menyatakan bahwa larangan ini seharusnya disertai dengan edukasi yang lebih baik terkait penggunaan teknologi. Sebagai milenial, ia berpandangan bahwa sudah seharusnya mampu mengelola waktu dengan bijak, termasuk dalam bermain game.

“Pemerintah seharusnya memberikan pendekatan yang lebih baik dalam mengatasi masalah ini,” tegasnya.

Meskipun demikian, kebijakan larangan bermain game online selama bulan puasa tetap menuai perdebatan di kalangan pemain game di Banda Aceh. Di tengah pandangan yang beragam ini, kritik dan saran untuk pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatur aktivitas di bulan puasa terus berkembang.

Reporter: Akil Rahmatillah

Inflasi Aceh Terkendali di 0,71 Persen pada Februari 2024

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Bank Indonesia Aceh, Rony Widijarto (tengah) dalam kegiatan bincang-bincang media di Ivory Coffe Banda Aceh , pada Kami 7 Maret 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Indonesia Provinsi Aceh mencatat inflasi Aceh pada Februari 2024 mencapai 2,33 persen (tahun ke tahun) atau 0,71 persen (bulan ke bulan). Realisasi ini masih berada dalam target inflasi nasional di kisaran 2,5 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga terkait.

“Di tengah penambahan kota Indeks Harga Konsumen baru dan perubahan tahun dasar, realisasi inflasi tersebut masih berada pada target inflasi nasional 2,5 plus minus 1 persen,” kata Rony kepada Nukilan di Banda Aceh, Kamis (7/3/2024).

Ia menyebutkan, komoditas utama yang mendorong inflasi bulanan tersebut di antaranya cabai merah, ikan dencis, daging ayam ras, minyak goreng, dan beras.

Untuk menjaga stabilitas inflasi pangan, Pemda Aceh telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 530/4865 tentang intensifikasi pengendalian inflasi. Surat ini berisi arahan untuk melaksanakan langkah strategis, seperti realokasi lokasi dan insentifikasi di kawasan pasar strategis.

“Selain operasi pasar, kerja sama antar daerah juga penting untuk menjamin kesinambungan pasokan dan mencapai inflasi yang rendah dan stabil,” katanya.

Rony juga menekankan pentingnya peran aktif Pemda dalam mempercepat implementasi dan memfasilitasi kerja sama antar daerah. Hal ini perlu didukung dengan ketersediaan anggaran APBD yang memadai.

“Koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemda dan lembaga terkait akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi Aceh di wilayah yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi,” tutup Rony.

Reporter: Rezi

Suarakan Isu Kelompok Marjinal, SETARA Institute Rancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan

Penulis
Redaksi
-
0
SETARA Institute dan masyarakat sipil Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – SETARA Institute dan berbagai elemen masyarakat sipil dan kelompok marjinal di Aceh menggelar kegiatan dengan tema ”Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal di Aceh”. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari senin sampai dengan rabu, 4-6 maret di Banda Aceh.

Peneliti dari SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, bersama dengan Tim Fasilitator dari Youth.Id Aceh, Bayu Satria, menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan isu-isu kelompok marjinal dalam agenda pembangunan Aceh. Dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (ASPIRASI), kedua narasumber ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam memastikan partisipasi yang bermakna bagi kelompok-kelompok tersebut.

Dalam paparannya, Ikhsan Yosarie menekankan bahwa transparansi dan inklusifitas menjadi kunci dalam memastikan agenda pembangunan memiliki dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka. Dia menyoroti minimnya pelibatan kelompok marjinal dalam proses perencanaan pembangunan, serta kurangnya partisipasi yang bermakna dari mereka dalam politik dan pemerintahan.

“Sorotan utama kami adalah perlunya penyusunan agenda pembangunan yang inklusif, baik dari segi proses maupun substansinya. Hal ini dapat dicapai melalui pelibatan dan partisipasi yang bermakna dari kelompok marjinal,” ungkap Ikhsan.

Sementara itu, Bayu Satria menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun koalisi bersama jaringan masyarakat sipil yang pro-kelompok marjinal di Aceh.

“Kami juga berupaya meningkatkan kapasitas kelompok marjinal dan organisasi masyarakat sipil dalam mengintegrasikan isu-isu kelompok marjinal dalam Pilkada 2024 dan agenda pembangunan secara menyeluruh,” ujar Bayu.

Dalam kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, kelompok marjinal, akademisi, dan jurnalis ini, telah disusun langkah-langkah advokasi yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan isu-isu kelompok marjinal sebagai isu bersama dalam Pilkada 2024.

Melalui upaya bersama ini, diharapkan Aceh dapat menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh masyarakatnya, sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

Aliansi Keadilan Lingkungan (AKaL) Desak BKSDA Aceh Tindak Pelaku Deforestasi di Rawa Singkil

Penulis
Redaksi
-
0
Aliansi Keadilan Lingkungan (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aliansi Keadilan Lingkungan (AKaL) menggelar aksi atas pembiaran BKSDA terhadap kerusakan dan deforestasi yang terjadi di Rawa Singkil, aksi tersebut digelar di depan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Kamis, (07/03/2024).

Koordinator lapangan, Ardimansyah, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak BKSDA agar bertindak tegas terhadap pelaku perusakan dan perambahan di Rawa Singkil yang telah berdampak buruk bagi satwa, terutama orang hutan yang menghuni daerah tersebut sebagai habitatnya.

Ardimansyah berujar bahwa, berdasarkan keputusan Menteri, Rawa Singkil telah ditetapkan sebagai suaka margasatwa.

“Namun hari ini kita saksikan banyak kerusakan dan perambahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya kepada awak media di depan kantor BKSDA Aceh, Kamis, (7/3/2024).

Ardimansyah menambahkan bahwa, BKSDA nampaknya tidak memenuhi wewenangnya untuk menghentikan laju deforestasi tersebut, sehingga terkesan membiarkannya terus berlanjut.

Menurut Ardimansyah, pembiaran yang dilakukan BKSDA ini jelas melanggar hukum. Oleh karena itu, Akal menuntut kepala BKSDA untuk segera melakukan langkah konkret untuk menghentikan perusakan hutan.

“Kami menuntut kepala BKSDA segera bertindak, jangan hanya setuju secara verbal namun tidak diikuti dengan tindakan nyata,” tegasnya.

Reporter: Akil Rahmatillah

Keluhan Warga Kota Banda Aceh: Transkoetaradja Tak Beroperasi, Mobilitas Terhambat

Penulis
Redaksi
-
0
Bus Transkoetaradja. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Keluhan warga Kota Banda Aceh semakin memuncak akibat tidak beroperasinya layanan transportasi publik Transkoetaradja.

Saat ini pengoperasian bus tersebut terpaksa dihentikan karena tidak ada biaya bahan bakar minyak (BBM) dan operasional lainnya, akibat APBA 2024 belum disahkan.

Pada prinsipnya bus Transkoetaradja sangat bergantung kepada anggaran APBA, karena masih disubsidi oleh pemerintah Aceh.

Dalam serangkaian wawancara eksklusif, empat warga pengguna Transkoetaradja berbagi pengalaman dan ketidaknyamanan yang mereka hadapi akibat tidak berfungsinya layanan tersebut.

Salah seorang pengguna Transkoetaradja, Nurul Hasanah, mengungkapkan kekesalannya atas ketidakpastian dalam pelayanan transportasi.

“Kami sebagai warga sangat tergantung pada Transkoetaradja untuk mobilitas harian kami. Ketika layanan ini tidak beroperasi, kami kesulitan untuk mencapai tempat tujuan kami dengan nyaman dan efisien,” ujar Nurul kepada Nukilan, Kamis, (7/3/2024).

Mirna, seorang ibu rumah tangga, menambahkan bahwa dengan tidak beroperasinya Transkoetaradja membuatnya sulit untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah.

“Biasanya saya mengandalkan Transkoetaradja. Sekarang saya harus mengantar mereka, belum lagi anak-anak saya beda-beda sekolah,” ujarnya dengan kekhawatiran.

Sementara itu, Mahdi, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa ketiadaan Transkoetaradja membuatnya kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. ia mengaku sangat bergantung pada Transkoetaradja untuk pergi ke perpustakaan atau tempat les.

“Biasanya saya pergi ke kampus naik Transkoetaradja, pergi ke puswil, pergi ke tempar les juga. Sekarang saya harus naik ojol,” katanya.

Ali, seorang karyawan di pusat perbelanjaan, juga mengungkapkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan layanan transportasi publik yang handal dan terpercaya. Ia berujar pemerintah harus segera mengatasi masalah ini agar warga dapat kembali mengandalkan Transkoetaradja.

“Saya berharap baik Pemerintah Aceh dan DPRA jangan asik cekcok, kalian yang cekcok kami yang dirugikan,” ungkapnya dengan sedikit kecewa.

Dengan meningkatnya keluhan dan ketidaknyamanan warga, diharapkan pihak terkait dapat segera menanggapi masalah ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan operasional Transkoetaradja. Hal ini penting untuk menjaga mobilitas dan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Reporter: Akil Rahmatillah

Pertama Kalinya! Mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK Sukses Gelar Pemilihan Ketua Himpunan Secara Demokratis

Penulis
Redaksi
-
0
Pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK. (Foto: KPR Ilmu Pemerintahan USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar pemilihan raya ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPAN) secara demokratis. Pemilihan tersebut merupakan momen penting bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, sebab pemilihan ketua HIMAPAN tahun ini merupakan pemilihan raya pertama yang dilaksanakan. Pada tahun-tahun sebelumnya pemilihan ketua HIMAPAN dilakukan dengan cara aklamasi.

Dalam pemilihan yang digelar secara demokratis, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih calon ketua HIMAPAN yang dianggap memiliki visi, misi, dan komitmen untuk memajukan HIMAPAN serta mewakili kepentingan mahasiswa Ilmu Pemerintahan di tingkat Universitas.

Menanggapi hal ini, Nofriadi, selaku dosen pembina mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK, menyatakan pemilihan ketua HIMAPAN merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk belajar tentang proses demokrasi dan kepemimpinan. Ia melihat perubahan metode pemilihan ketua himpunan dari aklamasi ke demokratis sebagai langkah yang sangat positif.

“Pendekatan demokratis memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses penentuan kepemimpinan, meningkatkan partisipasi dan representasi, serta memperkuat legitimasi organisasi mahasiswa,” kata Nofriadi kepada Nukilan, Rabu, (6/3/2024).

Nofriadi mengatakan, pemilihan yang dilakukan secara demokratis memungkinkan setiap mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka melalui hak suara, yang merupakan esensi dari prinsip demokrasi itu sendiri.

“Dengan adanya proses yang demokratis, para calon ketua ini dapat terlibat dalam debat dan diskusi yang lebih mendalam tentang arah dan tujuan himpunan,” ujarnya.

Nofriadi menambahkan, ia percaya bahwa perubahan ini akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih inklusif, transparan, dan bertanggung jawab. Ia juga berharap metode pemilihan yang demokratis ini dipertahankan, sebab sudah seyogyanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan menjadi role model proses demokrasi di tingkat kampus.

“Ini merupakan langkah yang signifikan menuju memperkuat kualitas dan legitimasi struktur organisasi mahasiswa,” tutupnya.

 

Pemira Ilmu Pemerintahan USK. (Foto: KPR IP USK)

Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Raya (KPR) Ilmu Pemerintahan FISIP USK, Meutia, menambahkan, KPR Ilmu Pemerintahan USK telah bekerja keras untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.

“Kami menemui tantangan dalam partisipasi dan hak akses informasi. Hal ini disebabkan karena waktu yang terbatas, oleh karena itu pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan sehingga permasalahan partisipasi dan hak akses informasi dari pemilih bisa difasilitasi, ujar Meutia.

Meutia menambahkan, partisipasi aktif dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam proses pemilihan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran serta dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif.

“Pemilih atau mahasiswa sangat antusias mengikuti pesta demokrasi pemilihan ketua umum Ilmu Pemerintahan FISIP USK,” tutupnya.

Pemilihan ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK merupakan bagian integral dari kehidupan kampus dan menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola organisasi kemahasiswaan mereka.

Hasil pemilihan ini diharapkan dapat memberikan arah baru bagi HIMAPAN dalam mencapai tujuan dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa Ilmu Pemerintahan di lingkungan kampus.

Reporter: Akil Rahmatillah

Grand Final Primadona Pantura 2024, Lova (Sidoarjo), Fazria (Sidoarjo), dan Silvi (Pasuruan) Siap Bersaing Untuk Menjadi Juara

Penulis
Redaksi
-
0
Kontest Primadona Pantura 2024. (Foto: Dok. MNCTV)

NUKILAN.id | Jakarta – Persaingan semakin memanas untuk menjadi yang terbaik dan meraih juara, Lova (Sidoarjo), Fazria (Sidoarjo), dan Silvi (Pasuruan) siap bersaing di Grand Final Primadona Pantura 2024.

Pada minggu lalu (29/2/2024), Alesha kontestan asal Jakarta harus tersingkir dari Kontes Primadona Pantura 2024 karena mendapatkan vote terendah.

MNCTV menayangkan secara langsung Grand Final Kontes Primadona Pantura 2024 pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 19.30 WIB. Puncak kemeriahan Grand Final Primadona Pantura 2024 diramaikan oleh para bintang tamu papan atas dengan kehadiran Armada, Mansyur S, Adam Suseno, Inul Daratista, Iis Dahlia, Uut Permatasari, Ge Pamungkas, Kiky Primadona, Lala Primadona, Fey Primadona, Rian ibram, Denny Darko, dan Bachyper.

Jangan lewatkan ajang Kontes Primadona Pantura 2024, setiap Kamis, pukul 19.30 WIB ditayangkan langsung di MNCTV rumahnya musik dangdut tanah air.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Ayo gabung group pemirsa MNCTV Selalu di Hati di link berikut https://bit.ly/KOMUNITASMNCTV . Dengan bergabung di komunitas tersebut, kamu bisa langsung mendapatkan info terbaru mengenai program-program kesayanganmu di MNCTV.

Persediaan Sapi dan Kerbau Meugang Tahun Ini 37.234 Ekor

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi hari meugang. (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id – Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zalsufran menyebutkan persediaan sapi dan kerbau untuk persiapan hari meugang Ramadan 1445 hijriah pada 9 hingga 10 Maret 2024 nanti mencapai 37.234 ekor. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Persediaan ini sudah mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat Aceh untuk hari meugang. Sapi dan kerbau ini berasal dari lokal, namun ada juga yang didatangkan dari luar Aceh,” ujar Zalsufran, Rabu (6/5/2024).

Zalsufran merincikan, ternak sapi dan kerbau ini terdiri dari 20.210 ekor sapi jantan, 2.827 ekor sapi betina produktif, 582 ekor sapi Australia, 9.315 kerbau jantan, dan 4.300 ekor kerbau betina tidak produktif.

Selain itu, Zalsufran menyebutkan persediaan ternak kambing untuk meugang tahun ini yaitu sebanyak 17.666 ekor yang juga termasuk 1.588 ekor kambing produktif dan domba sebanyak 14.809 ekor dengan domba produktif sebanyak 341 ekor.

Terkait dengan pemotongan ternak kata Zalsufran akan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) serta di luar RPH menjelang perayaan meugang yang biasanya dilakukan pada malam hari.

“Sebelum pemotongan dilakukan, tim Dinas Peternakan akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap ternak,” demikian disampaikan Zalsufran.

Reporter: Sammy

Hindari Pelanggaran Hukum, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Se Aceh Selatan Dilatih Manajemen Keuangan

Penulis
Redaksi
-
0
Peserta Pelatihan Bendahara BOS Tingkat SMP se Aceh Selatan. (Foto: Disdikbud Aceh Selatan)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Disdikbud setempat sedang berusaha meningkatkan kompetensi pendidikan, khususnya dalam sektor tata kelola dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mematuhi hukum.

Akmal AH selaku Kepala Disdikbud Aceh Selatan, mengatakan bahwa atas arahan Pj Bupati, Cut Syazalisma, mereka melaksanakan pelatihan bagi bendahara BOS tingkat SMP, dilaksanakan di Hotel Dian Rana dari hari Rabu hingga Kamis. Disdikbud Aceh Selatan mengundang narasumber seperti Kepala Disdikbud, Inspektorat, Perpajakan, dan Instruktur ARKAS.

Menurut Akmal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan, setiap sekolah dari semua tingkatan pendidikan diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Oleh karena itu, bendahara harus mendapatkan pelatihan dalam menggunakan aplikasi untuk administrasi dan pelaporan dana BOS.

“Pengelolaan dana BOS semua penggunaannya sudah diatur pemerintah serta harus sesuai ARKAS, demi akuntabilitas dan sesuai petunjuk para bendahara dilatih kecakapan manajemen,” ujar Akmal AH kepada Nukilan, Rabu, (6/3/2024) melalui sambungan telepon.

Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdikbud Aceh Selatan, Saleh Amin, melalui sambungan telepon mengatakan bahwa pelatihan untuk bendahara dana BOS memiliki kepentingan strategis dalam mencapai standar kompetensi pendidikan dan mencegah penyelewengan, terutama dalam pemahaman administrasi pengelolaan dan pelaporan.

“Menindaklanjuti program pimpinan daerah, sebanyak 62 orang bendahara BOS jenjang SMP dilatih pemahaman dan penggunaan administrasi selama dua hari,” ujar Saleh Amin.

“Kami terus memacu penggunaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS sesuai aturan. Jika sudah diberikan pelatihan yang memadai, ternyata masih ada yang membandel dan dianggap sepele, maka resikonya tindakan tegas dari pimpinan daerah,” pungkas Saleh Amin.

Saleh Amin mengharapkan kepada peserta agar mengikuti dengan serius sehingga bisa menguasai semua materi yang dipapar oleh narasumber.

“Jika sudah diberikan pelatihan yang memadai, ternyata masih ada yang membandel dan dianggap sepele, maka risikonya tindakan tegas dari pimpinan daerah,” tutup Saleh Amin.

Reporter: Akil Rahmatillah

1...1,2621,2631,264...2,566Halaman 1,263 dari 2,566

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id