Beranda blog Halaman 1228

Antisipasi Kecurangan, Polisi Kembali Sidak Sejumlah SPBU di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Satreskrim Polresta Banda Aceh lakukan sidak terhadap tiga SPBU di Banda Aceh. (Foto: Polresta Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Satreskrim Polresta Banda Aceh melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh guna mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, Satreskrim Polresta Banda Aceh juga gencar melakukan pengawasan terhadap kelangkaan BBM menjelang masa mudik Idul Fitri 1445 H yang akan segera tiba.

“Kami dari Polresta Banda Aceh malam ini melakukan sidak terhadap tiga SPBU yang berlokasi di Banda Aceh, yaitu di kawasan Simpang Dodik, Mibo, dan Lhong Raya,” ungkap Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, melalui Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Winarto, kepada awak media pada Minggu (31/3/2024) malam.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan operasi polisi Ketupat Seulawah Rencong 2024, guna memastikan tidak ada praktik kecurangan di SPBU, terang Winarto.

Unit Tipidter bertugas untuk memeriksa volume BBM yang tersedia di SPBU, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa stok BBM mencukupi dan tidak ada kekurangan untuk saat ini, tambahnya.

Winarto menekankan perlunya mengantisipasi ketersediaan stok BBM di SPBU karena diprediksi akan terjadi lonjakan jumlah kendaraan saat arus mudik dan balik Idul Fitri.

“Namun, jika terdapat indikasi kecurangan di SPBU, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Antrean Panjang di Wedrink Banda Aceh: Minuman Favorit Warga untuk Berbuka Puasa

Penulis
Redaksi
-
0
Karyawan Wedrink sedang melayani pembeli. (Foto: Nukilan/Akil)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Di tengah suasana bulan suci Ramadan, Wedrink, salah satu toko es krim yang terletak di Jalan Pucot Baren, Kota Banda Aceh, menjadi pusat perhatian warga. Bukan hanya sekadar tempat penyedia es krim, Wedrink kini menjadi destinasi favorit untuk membeli minuman berbuka puasa.

Antrean panjang telah menjadi pemandangan biasa di toko tersebut, di mana warga dengan sabar menunggu giliran mereka untuk membeli minuman kesukaan mereka. Salah satu pembeli setia, Dandi, mengungkapkan alasannya memilih Wedrink untuk berbuka puasa.

Kepada Nukilan.id, Dandi mengatakan, ia sangat menyukai minuman yang menyegarkan dan memiliki sensasi tersendiri sewaktu berbuka puasa.

“Saat berbuka, saya lebih suka minuman yang segar. Di sini sangat bervariasi mulai dari kopi, sundae, milkshake, hingga boba. Rasanya memang sangat pas untuk mengakhiri puasa,” ungkap Dandi kepada Nukilan.id pada Senin, (1/4/2024).

Menariknya, Wedrink tidak hanya menawarkan minuman segar, tetapi juga menyajikan minuman dengan beragam varian rasa, seperti Milk Tea yang creamy dan boba yang populer di kalangan anak muda.

“Saya suka mencoba berbagai varian minuman di sini. Semuanya enak dan cocok untuk menghilangkan dahaga setelah seharian menahan lapar dan haus,” tambah Dandi.

Para pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati minuman, tetapi juga untuk merasakan atmosfer Ramadan yang hangat dan penuh berkah di Wedrink. Karyawan toko pun turut merasakan kebahagiaan melihat antusiasme warga dalam berbuka puasa di tempat mereka.

“Dalam bulan Ramadan ini, antusiasme pelanggan meningkat pesat. Tentunya kami sangat senang, dan kami berusaha memberikan pelayanan terbaik dan minuman yang lezat untuk  berbuka puasa mereka,” ungkap salah satu karyawan Wedrink.

Dengan minuman yang segar dan variasi rasa yang menarik, tidak mengherankan jika Wedrink menjadi pilihan utama warga Banda Aceh untuk berbuka puasa. Antrean yang panjang di toko tersebut menjadi bukti nyata akan popularitasnya di tengah masyarakat.

Reporter: Akil Rahmatillah

Indonesia-Singapore Business Forum 2024 (ISBF) Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Tahun 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Dubes Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Singapura – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Singapura, bersama Enterprise Singapore, didukung penuh oleh OUE, UOB serta Mandala Consulting dan beberapa Chambers of Commerce termasuk Singapore Business Federation (SBF), Singapore Chinese Chambers of Commerce and Industry (SCCCI), Singapore Manufacture Federation (SMF), dan Singapore International Chambers of Commerce (SICC), bersama mitra media The Straits Times dan Channel News Asia menggelar forum bisnis dengan tema “Beyond the Ballot: Membentuk Masa Depan Bisnis dan Investasi di Indonesia”.

Acara yang berlangsung di Hilton Singapore Orchard pada Rabu (27/03) merupakan upaya bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura.

Forum bisnis ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Singapura, terutama setelah Pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia. Forum ini menjadi wadah efektif bagi pengusaha Singapura untuk memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa depan.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, melihat bahwa hubungan antara kedua negara akan semakin kuat, memperluas kerjasama di berbagai peluang investasi dan bisnis. “Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia, forum ini menegaskan bahwa Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang solid dalam membentuk ekosistem bisnis yang kuat dan dinamis,” ujar Dubes Suryo Pratomo.

Acara ini dihadiri oleh 400 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha, pemerintah, lembaga pemikir, perbankan, dan beberapa duta besar negara sahabat. Forum ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong, yang menyampaikan pentingnya hubungan bilateral dan masa depan kerja sama antara kedua negara.

Diskusi panel yang dipandu oleh Jaime Ho dari Strait Times dan Dawn Tan dari CNA, menggali proyeksi kebijakan terutama terkait bisnis dan investasi di Indonesia di bawah pemerintahan yang baru.

Sesi pertama membahas tema “Lanskap Ekonomi dan Arah Kebijakan di Era Administrasi Baru,” dengan pembicara seperti:

– Drajad Hari Wibowo—Ekonom INDEF, Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran
– Muhammad Lutfi—Menteri Perdagangan 2020-2022
– Jimmy Koh—Direktur Utama, Jaringan Kemitraan dan Pemasaran Strategis, Penasihat Investasi Langsung Asing Grup dari UOB
– Philips Vermonte—Fellow Senior CSIS

Kepala Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, juga hadir untuk memaparkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta mengundang investor Singapura untuk berinvestasi dalam pengembangan tersebut.

Sesi kedua membahas tema “Peluang Investasi di Bawah Kepemimpinan Baru” dengan pembicara seperti Thomas Oentoro—Chief Risk Officer (CRO)—Indonesia Investment Authority (INA) dan Eunice Koh—Asissten CEO of Enterprise Singapore, yang mengeksplorasi lanskap investasi dan mengidentifikasi peluang investasi ke depan.

Editor: Akil Rahmatillah

Organda Aceh Siapkan 4.800 Angkutan Umum Untuk Mudik Idul Fitri

Penulis
Redaksi
-
0
Organda Aceh Siapkan 4.800 Angkutan Umum Untuk Mudik Idul Fitri. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh menyiapkan 4.800 unit mobil angkutan penumpang baik itu jenis L-300 hingga bus untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Kami mempersiapkan Angkutan Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 600 unit dan dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) seperti Hiace dan L-300 4.200 unit,” kata Ketua Organda Aceh, Ramli kepada masakini.co, Senin (1/4/2024).

Tak hanya untuk mobil penumpang, kata Ramli, pihaknya juga mempersiapkan angkutan sembako/barang mencapai 4.000 unit untuk menjamin kebutuhan sembako.

Dengan persiapan angkutan tersebut, Ramli menyakini jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan mudik Lebaran, atau tidak ada yang tertinggal akibat kekurangan angkutan.

Meski mengalami lonjakan penumpang saat mudik, Ramli menegaskan bahwa penyedia jasa angkutan umum tak boleh menaikkan harga di atas tarif batas atas.

Menurutnya ketentuan itu telah diatur yang mana tarif bawah hanya boleh digunakan saat hari biasa, sementara tarif atas saat hari-hari besar seperti tahun baru dan Lebaran.

“Jadi tidak boleh melebihi dari tarif yang ditentukan,” ucapnya.

Ramli menjelaskan, bagi masyarakat yang akan melakukan mudik untuk menghindari calo nakal yang sengaja menaikkan tarif. Kata dia apabila kedapatan maka segera melaporkan ke Organda.

“Hal-hal seperti itu akan kita tindak tegas, karena dapat menyulitkan masyarakat, kemudian juga sopir harus berhati-hati saat mengangkut penumpang,” tutupnya.

Editor: Akil Rahmatillah

PPB Rilis Temuan Memprihatinkan di 7 Negara, Pilpres RI Jadi Sorotan!

Penulis
Redaksi
-
0
Markas PBB di Geneva. (Foto: iStock)

NUKILAN.id | Geneva – Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan temuan terbarunya untuk 7 negara. Diantara 7 negara yang menjadi sorotan adalah Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Berikut detail tiap negara yang perlu diperhatikan menurut PBB:

1. Chile

Komite mencatat dengan penuh keprihatinan bahwa sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dalam konteks ledakan sosial akibat penggunaan kekuatan dan kebrutalan yang tidak proporsional dan sewenang-wenang oleh polisi dan angkatan bersenjata.

2. Guyana

Komite prihatin dengan kurangnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah dan kurangnya kemajuan dalam amandemen Undang-undang Amerindian.

3. Indonesia

PBB mengungkapkan penyesalannya atas kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap orang Papua dan kasus-kasus lain.

Selain itu, PBB mengungkapkan kekhawatirannya atas tuduhan adanya pengaruh yang negatif terhadap Pemilu 2024, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat dan menguntungkan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

4. Namibia

Komite meminta Namibia untuk mempertimbangkan pengakuan komunitas seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba dan Ovazemba sebagai masyarakat adat yang memiliki hak-hak yang sama.

5. Serbia

Komite tersebut meminta Republik Serbia untuk secara efektif menerapkan dan menegakkan kerangka hukum dan kebijakan yang ada dalam memerangi kejahatan rasial.

6. Somalia

Insiden nyata penggunaan kekuatan berlebihan dan pembunuhan warga sipil oleh angkatan bersenjata, aparat penegak hukum, Al-Shabaab dan kelompok teroris lainnya menjadi sorotan.

7. Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia

Komite ini sangat prihatin dengan kekebalan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) tahun 2023 bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Editor: Akil Rahmatillah

Jelang Lebaran, Presiden Imbau Masyarakat untuk Mudik Lebih Awal

Penulis
Redaksi
-
0
Presiden Joko Widodo. (Foto: Liputan6.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk merencanakan mudik Lebaran tahun 2024 lebih awal. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan kepada awak media usai membuka Kongres Hikmahbudhi XII Tahun 2024, di Mercure Convention Center, Jakarta, Kamis (28/3/2024) lalu.

Dalam pengarahannya, Presiden menyoroti potensi peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini, yang diperkirakan mencapai total sekitar 190 juta orang atau meningkat 56% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang untuk kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan mudik,” ungkap Presiden, menegaskan bahwa kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi lonjakan jumlah pemudik yang signifikan.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan bahwa tradisi mudik yang melekat dalam budaya Indonesia dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Presiden menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Editor: Akil Rahmatillah

Sejarah Pembentukan dan Perjalanan DPRA

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung DPRA. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh atau DPRA) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang.

Keunikan tersebut tentu membuat pembaca yang budiman bertanya-tanaya bagaimana sejarah DPRA terbentuk. Oleh karena itu Tim Nukilan.id melakukan penelusuran digital dari berbagai sumber untuk memberikan informasi tentang perjalanan DPRA. Lalu bagaimanakah sejarah dan perjalanan dari DPRA? Berikut kami sajikan sejarah singkat perjalanan DPRA untuk pembaca yang budiman.

Sejarah Pembentukan

Sejak tahun 1945, Aceh telah memiliki sejarah yang kaya dalam perkembangan politik dan pemerintahan yang layak untuk dicatat. Awalnya dikenal sebagai Komite Nasional Daerah (KND) sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945, langkah pertama ini kemudian diikuti dengan penerbitan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945. KND dipimpin pertama kali oleh Tuanku Mahmud, kemudian digantikan oleh Mr. S. M. Amin, dan akhirnya berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1947.

Perubahan signifikan terjadi ketika Keresidenan Aceh diubah menjadi Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai dengan PP No. 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948. DPRD Aceh kemudian dibentuk sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1948 dari tahun 1949 hingga 1950, dengan Ketua Tgk. Abdul Wahab memimpin. Namun, pembubaran Provinsi Aceh pada tahun 1950 menyebabkan pembubaran DPRD.

Namun, semangat otonomi tidak pernah pudar. Provinsi Aceh didirikan kembali sesuai dengan UU No. 24 tahun 1956. Dengan itu, DPRD Peralihan dibentuk pada tahun 1957 dengan ketua pertama Tgk. M. Abdul Syam, yang memimpin hingga 1959. Dari tahun 1959 hingga 1961, Tgk. M. Ali Balwy memimpin.

Perubahan terus berlanjut. Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) dibentuk tahun 1961-1964 dengan kepemimpinan Gubernur Aceh A. Hasjmy.

Lebih jauh lagi, UU No. 181 Tahun 1965 membentuk DPRDGR periode 1965-1966 yang diketuai oleh Gubernur Nyak Adam Kamil, dengan Ketua DPRD Drs. Marzuki Nyak Man pada periode 1966-1968, dan H. M. Yasin pada periode 1968-1971.

Pada tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberikan status “Daerah Istimewa” berkat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959 (Missi Hardi). Ini menandai awal dari otonomi yang luas dalam bidang Agama, Adat, dan Pendidikan bagi Aceh. DPRD di Aceh kemudian ditetapkan sesuai hasil Pemilu.

Fungsi DPRA

Fungsi DPR Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) kemudian diatur lebih lanjut berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 22 menegaskan fungsi yang mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara tugas dan kewenangan tertuang pada Pasal 23.

Anggota DPRA

Para anggota DPR Aceh dan DPRK memiliki hak, kewajiban, dan kode etik yang diatur oleh Pasal 25-27 UU No. 11/2006. Ini termasuk hak untuk mengajukan usul rancangan qanun, menyampaikan pendapat, serta hak-hak lain seperti interpelasi dan angket.

Sejak berdirinya, DPRA telah dipimpin oleh berbagai tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Aceh. Dari Tgk. Abdul Wahab hingga Zulfadli yang menjabat saat ini, setiap pemimpin telah membawa jejak perubahan dalam dinamika politik dan pemerintahan Aceh.

Reporter: Akil Rahmatillah

Indonesia dan Sudan Bahas Rencana Pengiriman Bantuan Medis Indonesia sebesar USD 1 Juta untuk Sudan

Penulis
Redaksi
-
0
Dubes RI untuk Sudan, Sunarko, melakukan pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim. (Foto: kemlu.go.id)

NUKILAN.id | Port Sudan – Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Sudan, Sunarko, menegaskan bahwa bantuan medis darurat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Sudan mencerminkan persaudaraan dan kepedulian yang mendalam dari masyarakat Indonesia terhadap Sudan. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, serta pejabat Kementerian Kesehatan dan Kemlu Sudan di kantor Kementerian Kesehatan Sudan di Port Sudan pada hari Jumat (29/3/2024) lalu.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan hasil Rapat Tingkat Menteri mengenai pengiriman bantuan darurat medis ke Republik Sudan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas persiapan pengiriman bantuan medis darurat yang meliputi perlengkapan medis dan obat-obatan sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Sudan, dengan total nilai mencapai USD 1 juta. Bantuan tersebut direncanakan akan dikirim dari Jakarta menuju Port Sudan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Delegasi misi bantuan kemanusiaan akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang dijadwalkan tiba di Sudan pada tanggal 4 April 2024.

Dr. Haitham, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas bantuan yang berkelanjutan ini. Meskipun terpisah oleh jarak yang jauh, Indonesia dan Sudan memiliki hubungan yang erat. Menkes Sudan juga menyampaikan harapan agar koordinasi antara kedua negara dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Bantuan medis darurat ini diharapkan dapat meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat Sudan akibat konflik bersenjata. Dengan kolaborasi yang solid antara kedua negara, diharapkan dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi mereka yang membutuhkan, serta memperkuat ikatan persahabatan antara Indonesia dan Sudan.

Editor: Akil Rahmatillah

Indonesia dan Australia Peringati 75 Tahun Hubungan Diplomatik

Penulis
Redaksi
-
0
Indonesia dan Australia Peringati 75 Tahun Hubungan Diplomatik. (Foto: kemlu.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, bersama-sama meluncurkan logo resmi untuk merayakan Peringatan ke-75 Hubungan Bilateral RI-Australia di Taman Ismail Marzuki (28/3/2024) lalu.

Logo berdesain Garuda dan Kanguru, bercorak merah, putih, biru yang melambangkan ciri masing-masing negara, dan akan digunakan selama tahun perayaan di 2024 ini.

Dirjen Jailani menyampaikan bahwa dalam hidup kita tidak dapat memilih tetangga sehingga pada prinsipnya hubungan Indonesia-Australia adalah takdir. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia sudah selayaknya bergandengan tangan dalam menuju kemajuan bersama. 75 tahun hubungan diplomatik telah menciptakan banyak kolaborasi dan membuka kesempatan yang luas dan menguntungkan antar masyarakat kedua negara.

“Saya yakin bahwa masih banyak peluang potensial lainnya yang belum dieksplorasi,” ungkap Dirjen Jailani.

Logo terpilih merupakan hasil dari kompetisi yang melibatkan publik kedua negara. Alif Pandu Sofyana selaku pemenang menjelaskan bahwa kedua satwa nasional tersebut sengaja diposisikan ke kanan dan menghadap maju untuk menunjukkan kemajuan dan persatuan bersama menuju masa depan yang cerah.

Selain daripada peluncuran logo, kegiatan juga menampilkan kolaborasi mural antara pelukis Indonesia dan pelukis Australia. Mural berjudul “Together” ini akan ditampilkan sepanjang tahun 2024 dan harapannya dapat dinikmati secara interaktif oleh publik melalui fitur augmented reality atau AR.

Hubungan bilateral RI-Australia secara formal sudah terjalin sejak 27 Desember 1949. Rangkaian peringatan ke-75 ini akan dilakukan sepanjang tahun 2024, dimana salah satu kegiatan bernama “Batik Bootcamp“ akan diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik pada September tahun ini di Yogyakarta.

Editor: Akil Rahmatillah

Analisis PKS di Aceh Pasca Konflik, Founder JSI: Mengukir Eksistensi dalam Dinamika Politik Lokal

Penulis
Redaksi
-
0
Kantor DPW PKS Aceh. (Foto: Instagram PKS_Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lama menjadi aktor utama dalam pemandangan politik Indonesia pasca reformasi. Namun, fokus penelitian terbaru dari Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, mencermati eksistensi PKS di tingkat lokal Aceh pasca konflik, memberikan gambaran yang menarik.

Dalam wawancara eksklusif dengan Aryos Nivada, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala yang fokus pada analisis politik lokal, terungkap bahwa PKS Aceh telah menjaga basis konsistennya tanpa merambah ke dapil lain.

Analisis dilakukan dengan memeriksa perjalanan PKS Aceh dalam empat pemilihan umum terakhir, yakni pada tahun 2009, 2014, 2019, dan yang paling baru, 2024. Dalam setiap pemilu tersebut, PKS Aceh terus berusaha mempertahankan basisnya meskipun dihadapkan pada dinamika politik yang kompleks.

“PKS Aceh hanya mampu terbukti berhasil menjaga basis konsistuen lamanya tanpa mengepak sayap ekspansi ke dapil lain,” ujarnya.

Aryos mengatakan, data menunjukkan bahwa PKS Aceh mampu menjaga basisnya terutama di Dapil 1 yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Selain itu, Dapil 10 juga tetap menjadi wilayah yang kokoh bagi partai ini, mencakup Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Simeulue. Meskipun terjadi pergantian kader, PKS Aceh tetap mampu mempertahankan pengaruhnya di kedua dapil tersebut.

“PKS Aceh mampu bertarung menunjukkan taring di tiga kali Pemilu di dapil-dapil tersebut,” tambahnya.

Namun demikian, Pendiri Jaringan Survey Inisiatif tersebut juga menyoroti bahwa PKS Aceh belum mampu meraih suara pemilih di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang besar. Seperti Dapil 5 yang mengalami pasang surut seiring waktu, dan Dapil 7 yang pada pemilu terakhir kehilangan kursi yang sebelumnya berhasil direbut.

“PKS Aceh terkotak di luar basis pemilih yang dominan,” katanya.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa PKS Aceh telah berhasil menjaga basis konsistennya, meskipun belum berhasil melakukan ekspansi ke dapil lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menjadi salah satu kekuatan politik utama di Aceh, PKS Aceh masih memiliki tantangan dalam meraih suara di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang besar.

Sementara itu, terkait dengan identitas keagamaan, Aryos menyatakan bahwa PKS Aceh mampu membentuk identitas keagamaannya, meskipun tetap dihadapkan pada kritik dan kontroversi. Tidak hanya itu, partai ini juga mampu bersinergi dengan partai lokal lainnya, menambah warna dalam khasanah politik Aceh.

“PKS Aceh mampu bersinergi dan berharmoni dengan keberadaan partai lokal lainnya dalam mewarnai khasanah politik di bumi serambi Mekah ini,” ungkapnya.

Dengan demikian, PKS Aceh tetap menjadi kekuatan politik yang relevan dalam dinamika politik lokal Aceh, menunjukkan bahwa sistem kepartaian yang kuat dan kaderisasi yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam mempertahankan stabilitas partai dalam jangka panjang.

Reporter: Akil Rahmatillah

1...1,2271,2281,229...2,562Halaman 1,228 dari 2,562

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id