NUKILAN.ID | Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai persoalan pengibaran Bendera Bintang Bulan di Aceh harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan pengerahan kekuatan militer yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden penembakan warga saat kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026). Peristiwa itu menyebabkan seorang warga bernama Abzalul Riza meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.
Koalisi menyebut persoalan simbol dan kekhususan Aceh seharusnya diselesaikan dengan menghormati semangat perdamaian Helsinki 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
“Persoalan simbol dan kekhususan Aceh harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum yang menghormati semangat perdamaian Helsinki 2005 dan UU Pemerintahan Aceh,” demikian pernyataan Koalisi, dikutip Nukilan, Minggu (8/11/2026).
Koalisi meminta pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sipil duduk bersama untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Menurut koalisi, ketidakjelasan status Bendera Bintang Bulan selama bertahun-tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan dan berulang kali memicu persoalan.
Mereka menegaskan perbedaan sikap politik maupun persoalan simbol tidak pernah membenarkan penggunaan kekuatan yang mengancam nyawa warga, terlebih ketika insiden terjadi dalam kegiatan keagamaan.
“Penegakan aturan harus dilakukan oleh institusi yang berwenang secara persuasif, terukur, dan menghormati HAM,” demikian pernyataan Koalisi. []
Reporter: Sammy
