NUKILAN.id | Banda Aceh – Sebanyak ratusan Kepala Desa atau Keuchik yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh mengunjungi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Jumat (19/4/2024).
Kedatangan para Keuchik ini bertujuan untuk menyampaikan petisi terkait beberapa poin penting, termasuk permintaan alokasi 10 persen Dana Otonomi Khusus (DOKA) Aceh untuk Gampong.
Sekretaris APDESI Aceh, Saiful Isky, membacakan poin-poin petisi di hadapan anggota DPRA. Salah satu poin utama adalah desakan untuk merevisi Pasal 115, 116, dan 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodir masukan dari para Keuchik atau Kepala Desa.
Selain itu, para Keuchik juga meminta agar masa jabatan mereka mengikuti Standar Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa, yaitu selama delapan tahun atau dua periode tanpa batasan periodesasi.
Lebih lanjut, APDESI Aceh juga meminta agar alokasi DOKA Aceh minimal 10 persen diperuntukkan untuk Gampong. Hal ini dirasa penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Kemudian, terkait Penghasilan Tetap (Diltap) Pemerintah Gampong, APDESI Aceh meminta agar diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
Terakhir, APDESI Aceh meminta penundaan pelaksanaan pemilihan Keuchik yang masa jabatannya habis pada tahun ini. Penundaan ini diharapkan dapat menunggu selesainya proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2024.
Sebagai gantinya, APDESI meminta agar Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan tentang penunjukan Penjabat Keuchik dari Keuchik yang habis masa jabatan di Gampong tersebut.
Reporter: Rezi
