NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koalisi Sipil Peduli Bencana menilai kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana ekologis di Aceh. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Koordinator aksi, Muhammad Riski, mengatakan bencana yang berulang di sejumlah wilayah Aceh tidak bisa hanya dipandang sebagai akibat faktor alam. Menurutnya, kebijakan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan turut memperburuk kondisi tersebut.
“Sebelum bencana melanda, 20 daerah aliran sungai di Aceh sudah berada pada situasi kritis. Hal tersebut diperparah oleh fakta bahwa Aceh kehilangan 39.687 hektare hutan sepanjang tahun 2025,” kata Riski kepada awak media, termasuk Nukilan.
Ia menyebut kehilangan tutupan hutan tersebut mengalami lonjakan sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Riski mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur penanganan dampak bencana di wilayah hilir, sementara kerusakan kawasan hulu belum ditangani secara menyeluruh.
Menurutnya, pembangunan bronjong dan tanggul darurat tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila kerusakan hutan dan daerah aliran sungai terus dibiarkan.
“Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, koalisi juga mempertanyakan transparansi anggaran penanganan bencana yang disebut mencapai Rp100 triliun.
Riski mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sumber pendanaan, alokasi anggaran, realisasi penggunaan, serta kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.
“Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan,” katanya.
Dalam aksinya, Koalisi Sipil Peduli Bencana menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pemulihan lingkungan dan transparansi pengelolaan anggaran.
Mereka mendesak pemerintah memulihkan hutan, daerah aliran sungai, serta kawasan hulu secara menyeluruh. Koalisi juga meminta audit dan evaluasi terhadap seluruh izin tambang, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.
Selain itu, pemerintah diminta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan dan membuka informasi anggaran bencana kepada publik berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, serta sumber pendanaannya.
Koalisi menilai pemulihan bencana tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan lingkungan agar bencana serupa tidak terus berulang.
Reporter: Rezi





