Thursday, 19 November 2026 Banda Aceh 28°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Nasional

UU Perampasan Aset Atur Pengawasan Independen dan Perlindungan Pihak Ketiga

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporan pembahasan RUU di rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tangkapan layar)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporan pembahasan RUU di rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tangkapan layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mengatur mekanisme pengawasan independen dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset, sekaligus memastikan pelaksanaan penegakan hukum tetap memperhatikan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, salah satu perhatian dalam pembahasan undang-undang tersebut adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa maupun aparat penegak hukum.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Komisi III menyatakan telah memperkuat mekanisme pengawasan dalam regulasi yang disepakati bersama pemerintah.

“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR,” kata Habiburokhman dalam laporan pembahasan RUU di rapat paripurna DPR RI, dilansir Nukilan, Kamis (19/11/2026).

Selain pengawasan, undang-undang tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.

Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi hambatan pemulihan aset hasil tindak pidana. Selama ini, pelaku kejahatan keuangan dinilai dapat menjalani hukuman penjara tanpa mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.

Habiburokhman mengatakan, melalui mekanisme baru tersebut, kerugian negara dan masyarakat diharapkan dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan.

Dalam substansinya, undang-undang ini bertumpu pada empat pilar utama, yakni asas dan ruang lingkup, prosedur perampasan aset, tata kelola dan transparansi, serta restorasi berkeadilan.

Pilar tata kelola dan transparansi mengatur pengelolaan aset secara menyeluruh melalui lembaga profesional independen dengan dukungan sistem informasi digital yang terintegrasi.

Sementara itu, pilar restorasi berkeadilan memberikan perhatian terhadap pengembalian aset secara langsung kepada korban kejahatan serta perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Menteri PANRB Rini Widyantini yang mewakili Presiden dalam menyampaikan pendapat akhir pemerintah menegaskan, pembentukan undang-undang tersebut harus tetap berlandaskan prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut dia, penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan perlu dilakukan secara komprehensif dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Undang-undang tersebut tidak hanya menyasar aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga masuk dalam ruang lingkup pengaturannya, yakni narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. []

Reporter: Sammy