NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengkritik pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera yang disebut telah mencapai 100 persen.
Aulianda menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Ia menyebut klaim bahwa pemulihan telah selesai sepenuhnya sebagai bentuk kebohongan publik.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden SBY ini tidak hanya membohongi masyarakat Aceh dan Sumatera akibat banjir dan longsor tahun lalu, tapi ini juga kebohongan publik kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana itu sudah dilakukan 100 persen,” kata Aulianda dalam konferensi pers “Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Antara Klaim Pemerintah dan Fakta di Lapangan” di Banda Aceh, dilansir Nukilan, Minggu (15/11/2026).
Menurut Aulianda, klaim penyelesaian pemulihan secara menyeluruh perlu diuji dengan kondisi faktual di lapangan, terutama menyangkut pemenuhan hak masyarakat yang masih terdampak bencana.
Kritik tersebut muncul di tengah masih berlangsungnya persoalan pemulihan pascabencana ekologis di sejumlah wilayah Aceh. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dalam pernyataan tertulis pada 13 November 2026 menyebut masih terdapat ketidakpastian mengenai pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari kawasan rawan bencana, normalisasi sungai, hingga pemulihan lahan produktif masyarakat.
Koalisi yang terdiri dari AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, Yayasan HAkA, WALHI Aceh, MATA, KontraS Aceh, dan JKPI juga mencatat sejumlah bencana kembali terjadi di Aceh pada November 2026. Di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, bencana pada 7 November menyebabkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak.
Di Kabupaten Pidie Jaya, tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun setelah bencana November 2025 kembali jebol pada 9 November 2026. Banjir dengan ketinggian 50–150 sentimeter kemudian merendam 17 desa di tiga kecamatan.
Bencana serupa juga terjadi di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang. Berdasarkan data Pusdalops BPBA per 10 November 2026, total korban terdampak bencana di Aceh mencapai 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa.
Selain persoalan kerusakan infrastruktur dan permukiman, koalisi menyoroti belum terlihatnya pemulihan ekologis secara menyeluruh, khususnya pada kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).
Di sisi lain, koalisi mempertanyakan kejelasan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebut mencapai sekitar Rp100 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana ekologis di Sumatera. Menurut mereka, belum terdapat kejelasan mengenai pos anggaran, alokasi, dan realisasi dana tersebut.
Koalisi mendesak pemerintah pusat dan daerah membuka informasi anggaran pemulihan secara transparan serta memastikan seluruh kebutuhan korban bencana terpenuhi.
Mereka juga meminta pemerintah melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, termasuk memperbaiki kawasan hutan dan DAS, mengevaluasi perizinan usaha ekstraktif, serta menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. []
Reporter: Sammy
