NUKILAN.ID | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh layanan publik yang memungkinkan agar tersedia secara digital guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga sektor swasta dalam satu lokasi.
“Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” kata Prabowo.
Saat ini, MPP telah tersedia di 313 dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia atau sekitar 62 persen. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong pemerintah daerah menghadirkan MPP agar akses layanan publik semakin merata.
Selain memperluas MPP secara fisik, Prabowo meminta agar pengembangan layanan juga diarahkan pada digitalisasi yang terintegrasi sehingga birokrasi menjadi lebih sederhana dan masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.
“Digitalisasi mutlak harus dilakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” imbuhnya.
Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pemerintah terus memperkuat digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Rini, digitalisasi tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kanal pelayanan ke dalam satu ekosistem sekaligus memperkuat sistem pendukung sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
“Layanan digital tidak akan menggantikan pelayanan publik, melainkan membuat setiap kanal layanan bekerja lebih terpadu menuju Satu Negara Satu Pengalaman,” ujar Rini.
Ia menambahkan, transformasi pelayanan publik diarahkan untuk menghadirkan layanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat, mulai dari lahir hingga tutup usia. Dengan demikian, pembenahan pelayanan tidak hanya berfokus pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
