NUKILAN.id | Banda Aceh – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV) tahun 2025 dinilai sangat memprihatinkan. Anggaran yang dialokasikan hanya sebesar Rp 24.160.000, sementara kebutuhan program jauh lebih besar dan lebih banyak ditopang pemerintah pusat.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Media Briefing untuk Mengkampanyekan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan PMIS di Aceh Tanpa Stigma dan Diskriminasi yang digelar di Banda Aceh, Senin (1/12/2025).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, Sp.KKLP, MKM, mengakui bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan program.
“Belum sesuai, tapi terus kita advokasi,” ujarnya kepada media, termasuk Nukilan.
Berdasarkan paparan dalam kegiatan tersebut, sumber pendanaan program P2 HIV Dinas Kesehatan Aceh tahun 2025 terdiri dari tiga komponen. Dukungan logistik dan obat-obatan lebih banyak ditopang oleh pemerintah pusat melalui APBN.Â
Selain itu, bantuan dari Global Fund (GF-ATM) mencapai Rp 482.799.140, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kontribusi APBA.
Minimnya alokasi APBA tersebut memunculkan pertanyaan terkait keseriusan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menangani persoalan HIV/AIDS yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Iman menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pencegahan melalui berbagai saluran. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial yang dikelola bidang promosi kesehatan (promkes).
Ia juga menaruh harapan besar pada peran edukasi bagi generasi muda sebagai kunci pencegahan HIV/AIDS di masa depan.
“Saya sangat positif, supaya anak-anak remaja ini benar-benar terpelajar dan tercegah dari HIV. Bahkan hal ini sudah saya sampaikan juga kepada pihak DPRA,” tambahnya.
Reporter: Rezi
