Nukilan.id – Penjabat Bupati Aceh Timur, Mahyuddin, menyatakan dukungannya terhadap PPI Compact sebagai model tata kelola yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk mendorong pertumbuhan hijau dan inklusif.
“Ke depan, kami berharap akan ada program-program kegiatan berkelanjutan yang didukung oleh Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya,” kata Mahyuddin dalam sambutannya pada acara kunjungan kerja lapangan komisi pengarah program niscops indonesia di kabupaten Aceh Timur, Jumat (1/3).
Mahyuddin menambahkan, pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan produksi berkelanjutan, proteksi kawasan hutan dan inklusi sosial atau PPI Compact.
Penandatanganan tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan kunci, untuk pembangunan komoditas yang berkelanjutan di Aceh Timur.
“Nota kesepahaman PPI Compact, merupakan langkah awal untuk mencapai visi bersama dalam membangun rantai pasok komoditas, terutama kelapa sawit, secara berkelanjutan yang berdampak kepada peningkatan penghidupan masyarakat dan pembangunan Aceh Timur,” ucap Mahyuddin.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri, mengatakan bahwa Aceh merupakan sentral produksi sawit terbanyak di Indonesia.
“Aceh berkontribusi sebesar 3,36 persen terhadap luasan lahan dan 2,14 persen luasan kelapa sawit dan produksi CPO nasional,” kata Prayudi.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumberdaya Alam Kementerian Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang mendorong percepatan I-STDB dan ISPO agar segera tuntas, khususnya di Aceh Timur harus 100 persen.
“Maka dari itu kami butuh dukungan dan suport dari Pemerintah Daerah agar perkembangan sawit berkelanjutan dan komuditi lainnya berkembang,” pungkas Musdhalifah.
