Nukilan.id – Pemerintah akan segera mengembangkan pelabuhan Sabang di Provinsi Aceh. Pengembangan pelabuhan merupakan kerja sama antara Indonesia dan India serta menjadi bagian dari aktivitas gugus tugas konektivitas antara Aceh dan kepulauan Andaman-Nicobar.
“Pembangunan konektivitas maritim dan investasi di wilayah terluar merupakan prioritas Presiden Joko Widodo pada periode keduanya, termasuk di Aceh,” kata Plt Asisten Deputi Infrastruktur konektivitas Kemenko Kemaritiman dan Investasi Lukijanto seperti dikutip Antaranews, Jumat (18/03/2022).
Lukijanto mengatakan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya di Sabang dilakukan karena daerah tersebut memiliki potensi secara letak geografis, khususnya dalam perspektif konektivitas Andaman (India) dan Aceh (Indonesia).
“Perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya antara otoritas Andaman-Aceh serta kerja sama baik Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B) dapat diuntungkan dari pengembangan pelabuhan Sabang ini,” ujarnya.
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnain menambahkan, kerja sama tersebut dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan kawasan Sabang dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor.
“Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian rakyat secara umum dan mendorong pengembangan daerah kawasan serta infrastruktur pelabuhan,” katanya.
Rencana lainnya berupa kerja sama antar pelabuhan yaitu pelabuhan Sabang dan Port Blair, ini diharapkan menjadi sister port yang akan menguntungkan kedua negara secara ekonomi.
Dalam prosesnya, tim India akan bekerja langsung dari Sabang bersama tim BPKS dalam penyusunan FS/Detailed project report pengembangannya.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Navigasi akan melakukan kajian feasibility study, risk assesment, cost benefit VTS Sabang, termasuk study alur Sea Land of Sabang untuk tahun anggaran 2022.
Kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2018 lalu terkait visi bersama maritim di Indo-pasifik (Statement on Shared Vision on Maritime Cooperation in the Indo-Pacific).
Visi bersama tersebut, lanjut Zulkarnain, menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan di kawasan, melalui pengembangan konektivitas ekonomi berlandaskan pada norma universal, hukum internasional, transparansi, dan saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah. [kompas]
