Nukilan.id – Founder Political Insitute, Muhammad Zaldi mempertanyakan ikhwal ketidaktahuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie atas pertemuan antara beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie pada secara tertutup menuai tanda tanya.
Adapun SKPK yang hadir dalam pertemuan tertutup di ruang Banmus DPRK Pidie adalah Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda).
“Ini patut dipertanyakan, apakah SKPK pun tak puas dengan kepemimpinan Sekda sebagai pimpinan birokrasi, sehingga tak memberitahu informasi dan hasil dari pertemuan dengan DPRK Pidie,” cetus Founder Political Institute ini.
Lanjutnya, sebagai pimpinan birokrasi Sekda memiliki otoritas atas segala kegiatan yang dilakukan oleh SKPK di daerah kerjanya.
“Sekda punya otoritas untuk mengetahui kegiatan SKPK, tetapi tidak diberitahu. Secara Politik, ini bisa di simpulkan sebagai sebuah kritik dari dalam. Artinya tak hanya publik yang menginginkan Sekda Pidie untuk di evaluasi,” paparnya
Desakan agar Sekda Pidie di evaluasi harus ditanggapi serius oleh Bupati dan Wakil Bupati Pidie untuk dapat berbuat di sisa masa jabatan.
“Bupati dan Wakil harus bersikap, jika SKPK saja tidak memberitahu Sekda terkait pertemuan tersebut. Bagaimana mungkin Bupati dan Wakil dapat menjamin program yang termaktub dalam Pidie Meusigrak akan terealisasi,” tutupnya lulusan Ilmu Politik ini.
