Sunday, 22 November 2026 Banda Aceh 28°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Demokrasi

Country Focus Report 2026 Ungkap Tantangan Ruang Sipil dan Pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil

Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil” yang diselenggarakan INFID bersama Flower Aceh tersebut berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). (Foto: For Nukilan)
Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil” yang diselenggarakan INFID bersama Flower Aceh tersebut berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Country Focus Report (CFR) 2026 mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, terutama terkait semakin terbatasnya akses pendanaan dan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi.

Temuan tersebut dipaparkan Public Education Lead International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Intan Kusumaning Tiyas, dalam sesi pertama Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil”.

Kegiatan yang diselenggarakan INFID bersama Flower Aceh tersebut berlangsung di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Dalam wawancara bersama Nukilan.id di sela kegiatan, Intan menjelaskan bahwa terdapat enam persoalan penting yang dibahas dalam CFR 2026. Namun, dua isu yang menjadi perhatian utama adalah semakin terbatasnya sumber pendanaan dan kondisi kebebasan berekspresi yang kian terkekang.

“Masyarakat yang menyampaikan kritik berisiko dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” katanya.

Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Intan menyinggung kasus Greenpeace yang mengibarkan banner di kawasan Bundaran HI beberapa waktu lalu.

“Dalam kasus tersebut, pemerintah menggunakan pasal lain untuk menjerat Greenpeace, yakni terkait dugaan mengganggu situs budaya, bukan lagi UU ITE atau ketentuan mengenai gangguan kenyamanan,” kata intan.

Menurut Intan, penggunaan instrumen hukum seperti itu perlu mendapat perhatian serius. Sebab, hukum yang semestinya berfungsi melindungi masyarakat justru berpotensi menjadi alat untuk menjerat masyarakat yang menyampaikan kritik.

Ia menyebut fenomena penggunaan instrumen hukum untuk membatasi kebebasan masyarakat tersebut sebagai authoritarian legalism.

“Ada sebutannya, authoritarian legalism,” tutupnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News