NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah merencanakan 7.142 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh selama 2026–2028 dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp58,97 triliun.
Program pemulihan tersebut meliputi pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penanganan sungai dan muara untuk mengantisipasi bencana serupa kembali terjadi.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa sejumlah layanan dasar di Aceh telah kembali beroperasi normal. Berdasarkan data per 18 November 2026, pelayanan rumah sakit dan puskesmas telah pulih, begitu pula layanan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan telekomunikasi yang telah mencapai 100 persen.
Pemulihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melanjutkan perbaikan infrastruktur dan mengembalikan aktivitas masyarakat yang masih terdampak bencana.
Dalam sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 18.916 unit dari target 18.949 unit atau sekitar 99,83 persen. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) baru terealisasi sebanyak 1.758 unit dari total target 49.184 unit, dengan 1.221 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pemerintah juga telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian kepada seluruh penerima melalui 18.422 rekening. Selain itu, bantuan perbaikan rumah diberikan kepada pemilik 17.742 rumah rusak ringan dan 12.919 rumah rusak sedang dengan total anggaran sekitar Rp653,70 miliar.
Penyaluran bantuan isi hunian, jaminan hidup, dan stimulus ekonomi juga dilaporkan telah mencapai lebih dari 99 persen dari alokasi yang tersedia.
Pemulihan fasilitas pendidikan turut menunjukkan perkembangan. Dari 3.120 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lokasi asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat, sedangkan satu sekolah lainnya masih menumpang.
Di sektor keagamaan, dari 918 rumah ibadah terdampak, sebanyak 906 telah kembali beroperasi dan 12 lainnya masih memerlukan penanganan.
Perbaikan infrastruktur transportasi juga terus dilakukan. Seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional yang terdampak telah kembali beroperasi.
Untuk jalan daerah, sebanyak 1.545 dari total 1.638 ruas telah kembali fungsional. Sementara pemulihan jembatan daerah masih berlangsung, dengan 386 dari 655 jembatan terdampak telah dapat digunakan atau sekitar 58,93 persen.
Upaya mengurangi risiko banjir dilakukan melalui normalisasi sungai dan muara. Dari 31 sungai yang menjadi target penanganan, 10 di antaranya telah selesai dan 21 lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Adapun penanganan 23 muara, baru dua yang selesai, sedangkan 21 lainnya masih dikerjakan.
“Penanganan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memulihkan kapasitas aliran air,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Pemulihan sektor ekonomi juga terlihat dari kembali beroperasinya 115 dari 127 pasar rakyat. Sementara di sektor pertanian, rehabilitasi sawah telah rampung pada lahan seluas 24.322 hektare atau sekitar 77,30 persen dari target penanganan 31.464 hektare.
Program tersebut merupakan bagian dari pemulihan 57.171 hektare lahan persawahan yang terdampak bencana di 19 kabupaten/kota di Aceh.
Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028, pemerintah menyiapkan 7.142 kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp58,97 triliun. Sebanyak Rp39,036 triliun dialokasikan untuk 3.245 kegiatan pemerintah pusat, sedangkan Rp19,938 triliun diperuntukkan bagi 3.897 kegiatan pemerintah daerah.
Pembiayaan pemulihan direncanakan berlangsung secara bertahap, yakni Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
Aceh kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa transisi darurat berakhir pada 28 Juli 2026. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pemulihan layanan dasar berjalan beriringan dengan penyelesaian hunian, infrastruktur, dan fasilitas ekonomi yang masih dibutuhkan masyarakat. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





