NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur permanen di Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Langkah ini dilakukan agar berbagai infrastruktur strategis yang terdampak bencana dapat segera berfungsi kembali sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen pada 14-15 Juli 2026. Kegiatan itu melibatkan pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah instansi teknis terkait.
Peninjauan lapangan difokuskan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada penanganan darurat, melainkan segera berlanjut menuju pembangunan infrastruktur permanen yang lebih tangguh.
Di Kabupaten Nagan Raya, Satgas PRR meninjau sejumlah infrastruktur prioritas, di antaranya Jembatan Krueng Lamie, Jembatan Gunongkong, Jalan dan Jembatan Beutong Ateuh, serta beberapa ruas jalan yang mengalami abrasi akibat gerusan sungai. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, hingga penyelesaian pembangunan jembatan sebagai solusi permanen untuk menjaga konektivitas masyarakat.
“Tim meminta pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, BWS Aceh, BPJN, dan instansi terkait segera memperkuat koordinasi agar penanganan permanen dapat dipercepat sehingga akses masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik kembali berjalan optimal.”
Satgas PRR juga memberikan perhatian khusus terhadap Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang. Tim meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan tersebut tetap masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), sembari mendorong percepatan pembangunan jembatan darurat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satgas Jembatan TNI agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani sebelum pembangunan permanen rampung.
Sementara itu, di Kabupaten Bireuen, perhatian difokuskan pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty yang menjadi bagian dari sistem pengendalian sungai dan irigasi. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga pasokan air bagi sekitar 6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi dan perubahan alur sungai.
“Perbaikan bendung, saluran primer, pembangunan jembatan, serta pengamanan sungai perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi, perlindungan infrastruktur, dan konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.”
Satgas PRR turut menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pekerjaan antara BWS Aceh, BPJN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pembangunan yang terintegrasi, infrastruktur permanen yang dibangun diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan kawasan terhadap potensi bencana pada masa mendatang.
Selain melakukan pengawalan di lapangan, Satgas PRR akan menindaklanjuti berbagai masukan dari pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk mendorong percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis yang masih menjadi kendala mobilitas masyarakat.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
