NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD bersama pasangannya, AM, belum dapat diproses secara hukum karena perbuatan keduanya dinilai tidak memenuhi unsur jarimah liwath sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menyikapi persoalan tersebut, ulama Aceh mendorong agar qanun tersebut segera direvisi.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai liwath dalam Qanun Jinayat telah memiliki definisi dan unsur khusus. Sementara itu, perbuatan yang melibatkan FD dan AM tidak memenuhi unsur sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut.
“Di perangkat hukum itu sudah didefinisikan yang maknanya liwath itu dengan definisi-definisi tertentu, sedangkan kasus yang terjadi ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di qanun tersebut,” kata Teungku Faisal Ali kepada wartawan setelah pertemuan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, Senin (16/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh tidak berupaya melindungi FD dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, pemerintah kota telah mengambil langkah sejak awal, bahkan perkara itu ditindaklanjuti atas inisiatif pemerintah daerah tanpa menunggu laporan masyarakat.
“Kalau misalnya kita menganggap ini ada usaha-usaha perlindungan, sungguh tidak diungkap dari awal. Tapi ini murni kekosongan hukum yang tentunya masyarakat kita berharap bahwa ini mari sama-sama kita mendorong Pemerintahan Aceh, DPRA, dan teman-teman di Pemerintah Aceh untuk segera melakukan revisi qanun yang lebih mengakomodir hal-hal yang terjadi dalam konteks LGBT dan hal-hal yang lain,” jelas Teungku Faisal Ali didampingi Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal.
Menurut Teungku Faisal Ali, perbuatan FD dan AM termasuk kategori liwath jika ditinjau dari perspektif agama. Namun, definisi liwath dalam Qanun Jinayat memiliki batasan khusus, yakni perbuatan seorang laki-laki dengan memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
“Karena liwat yang sudah didefinisikan di situ (di qanun), sehingga payung hukum yang menggunakan itu tidak ada landasan dan teman-teman tidak akan melanjutkan,” ujarnya.
Sebelumnya, FD dan AM diamankan pada Rabu (12/8/2026) sore di Kantor Inspektorat Banda Aceh. Penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima polisi syariah mengenai keberadaan seorang pria tidak dikenal yang masuk ke kantor tersebut setelah jam kerja berakhir.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, M Rizal, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh bersama Satpol PP-WH Aceh telah melakukan upaya maksimal dalam menangani dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD.
Berkas perkara kedua pihak tersebut sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Namun, berkas itu dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kelengkapan yang diperlukan. FD dan AM kemudian dibebaskan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan mereka berakhir.
Rizal menjelaskan, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
“Perilaku menyimpang sesama jenis yang dilakukan saudara FD belum diatur secara kongkrit dalam Qanun Jinayat,” kata Rizal kepada wartawan saat konferensi pers di halaman Kantor BKPSDM Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, pihaknya bersama Satpol PP-WH Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan penanganan perkara berlangsung secara objektif dan profesional. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh tanpa membedakan status maupun pihak yang terlibat.
“Kami memahami bahwa penyidikan ini menjadi perhatian luas di masyarakat. Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa upaya penegakan syariat Islam perlu didukung oleh ketentuan hukum yang jelas dan memadai,” ungkap Rizal. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





