NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh memberikan penjelasan terkait penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD.
Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bahwa proses penanganan perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, dan prosedur hukum yang berlaku. Penanganannya juga melibatkan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh sebagai bagian dari penegakan Qanun Jinayat di Banda Aceh.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, dalam konferensi pers Pemerintah Kota Banda Aceh yang berlangsung di halaman Kantor BKPSDM, Jumat (13/11/2026).
Rizal menjelaskan, seluruh tahapan penanganan perkara telah dijalankan berdasarkan mekanisme hukum. Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Kondisi tersebut terjadi karena perilaku yang menjadi pokok perkara dinilai belum diatur secara spesifik dalam ketentuan qanun tersebut.
“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” ujar Rizal.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan penegakan syariat Islam tanpa memandang status ataupun jabatan pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
Menurutnya, peristiwa yang berlangsung pada 12 Agustus 2026 tersebut telah ditangani melalui tahapan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Meski demikian, Rizal berpandangan bahwa ketentuan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Jinayat perlu mendapatkan kajian dan evaluasi lebih lanjut. Hal itu dinilai penting agar regulasi yang tersedia mampu mengakomodasi persoalan serta perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ke depan muncul permasalahan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” katanya.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Banda Aceh mengharapkan adanya pembahasan bersama Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pakar hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menyempurnakan rumusan ketentuan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat, termasuk mengenai ruang lingkup perilaku dalam hubungan sesama jenis.
Di samping itu, Pemko Banda Aceh mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana dengan tetap menghormati proses hukum yang telah berlangsung.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, menghindari berbagai spekulasi, serta menjaga privasi keluarga dan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
