NUKILAN.ID | JAKARTA – Presidium Poros Muda Mahasiswa Aceh-Jakarta menyatakan dukungan agar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, diusulkan menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai sikap politik dan moral yang dinilai memiliki arti strategis bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjadi simbol rekonsiliasi nasional di tingkat kepemimpinan tertinggi negara.
Koordinator Presidium Poros Muda Mahasiswa Aceh-Jakarta, Muhammad Jailani, menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menilai Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam pemerintahan, tetapi juga pengalaman menghadapi krisis serta legitimasi moral untuk menjaga persatuan bangsa.
“Kami mendorong Mualem sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini bukan sekadar kebanggaan masyarakat Aceh, melainkan demi kebutuhan strategis nasional. Bersatunya dua mantan panglima yang pernah berseberangan—Presiden Prabowo Subianto dan Mualem sebagai mantan Panglima Tertinggi Militer GAM—di puncak kekuasaan eksekutif akan menjadi pesan perdamaian dan persatuan paling kuat bagi keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke,” ujar Muhammad Jailani.
Jailani mengatakan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pelibatan mantan pemimpin gerakan bersenjata non-negara dalam kepemimpinan nasional dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perdamaian pascakonflik.
Ia mencontohkan sejumlah tokoh dunia, seperti John Garang di Sudan, Xanana Gusmão di Timor Leste, dan Gustavo Petro di Kolombia, yang disebutnya sebagai preseden dalam membangun stabilitas nasional setelah konflik.
Selain itu, Poros Muda Mahasiswa Aceh menilai pengalaman Mualem dalam proses penyelesaian konflik Aceh menjadi modal penting untuk mendukung upaya resolusi konflik di daerah lain, termasuk Papua.
Menurut Jailani, pengalaman Mualem dalam membawa pasukan gerilya menuju proses perdamaian melalui penandatanganan MoU Helsinki dapat menjadi bekal dalam membangun pendekatan dialog dan rekonsiliasi.
“Pendekatan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan dan pembangunan fisik, tetapi butuh jembatan psikologis dan kepercayaan. Mualem adalah pelaku sejarah perdamaian yang punya kredibilitas moral untuk membangun dialog yang setara dan damai di Papua,” tambahnya.
Dari aspek diplomasi dan pemerintahan, Jailani juga menilai Mualem memiliki jaringan internasional yang dapat mendukung posisi Indonesia dalam hubungan global. Jaringan tersebut, menurutnya, mencakup lembaga resolusi konflik di Eropa, negara-negara Timur Tengah, hingga forum ekonomi internasional.
Ia turut menyoroti pengalaman Mualem dalam pemerintahan Aceh, mulai dari menjabat sebagai Wakil Gubernur periode 2012–2017 hingga menjadi Gubernur Aceh periode 2025–2030. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal dalam mengelola birokrasi, anggaran daerah, serta penanganan situasi darurat bencana.
Jailani juga menilai hubungan politik Mualem dengan Prabowo Subianto yang telah terjalin sejak 2014 hingga 2024 menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung keselarasan dan soliditas pemerintahan.
“Sudah saatnya politik nasional melampaui kalkulasi sempit Jawa-sentris menuju visi kenegarawanan yang menjamin keadilan representasi bagi wilayah luar Jawa. Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan partai politik nasional untuk membuka ruang dialog kebangsaan dan mengusung Mualem demi Indonesia yang lebih kuat, damai, dan berdaulat,” tutup Muhammad Jailani. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





