NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak November 2025 berdampak terhadap berbagai sektor, terutama pertanian dan kondisi ekonomi masyarakat. Kerusakan bantaran sungai, penebangan hutan yang tidak terkendali, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), serta mobilisasi penduduk yang tidak terkendali disebut sebagai sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang dirilis pada Kamis (15/10/2026), sektor pertanian mengalami tekanan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Dampaknya terlihat pada penurunan produktivitas padi, tanaman hortikultura, serta sejumlah komoditas perkebunan.
Produktivitas padi pada Februari 2026 tercatat sebesar 39,01 kuintal per hektare. Angka tersebut turun 0,82 kuintal per hektare dibandingkan dengan September 2025 yang mencapai 39,83 kuintal per hektare.
Kondisi tersebut turut diikuti peningkatan angka kemiskinan di Aceh. Kepala BPS Aceh, Agus Andria, mengatakan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 naik 0,12 poin dibandingkan September 2025, sehingga mencapai 12,34 persen.
“Peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2026 mengalami kenaikan sekitaran 0,12 poin terhadap September 2025, sehingga total angka kemiskinan sekarang menjadi 12,34 persen,” kata Agus Andria Kepala BPS Aceh dalam wawancara Nukilan.id pada Kamis (15/10/2026).
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2026 mencapai 713,78 ribu orang. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10,40 ribu orang dibandingkan dengan September 2025.
Agus menjelaskan, penentuan status kemiskinan mengacu pada garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran masyarakat. Penduduk yang pengeluarannya berada di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Menurutnya, kenaikan harga berbagai barang setelah bencana turut menambah beban pengeluaran masyarakat dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Ia juga menyebut Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan kemiskinan secara signifikan. Kondisi itu dipengaruhi bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur.
Agus mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk segera memulihkan sarana pertanian agar masyarakat dapat kembali menggarap lahan dan memperoleh penghasilan. Ia menyebut progres penyelesaian pemulihan telah mencapai 50 persen dan meminta agar proses tersebut segera direalisasikan sehingga pendapatan masyarakat dapat kembali stabil.
“Kita menghimbau kepada semua stakeholder pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki sarana lahan pertanian, supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali kepersawahan untuk kembali bekerja sehingga bisa keluar dari kemiskinan. Secara progres penyelesaian sudah 50 persen. Kita meminta untuk segera direalisasikan, sehingga pendapatan masyarakat kembali stabil,” pungkasnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
