NUKILAN.ID | INDEPTH – Pepatah menyebut, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kini, Purbaya berganti posisi dan meninggalkan sejumlah kontroversi.
September 2026 barangkali menjadi bulan kelabu bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Pada 14 September 2026, ia resmi diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).
Selama satu tahun lebih enam hari, Purbaya memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang kerap disebut sebagai penguasa Lapangan Banteng. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah gagasan ‘out of the box’ telah dijalankannya, meski masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan.
Salah satunya adalah upaya memberantas praktik under-invoicing atau transfer pricing yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Langkah pembenahan juga menyasar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), terutama dalam membersihkan kedua institusi tersebut dari oknum-oknum yang bermental bejat.
Gebrakan mantan Kepala LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) itu turut terlihat dari capaian penerimaan negara. Hingga Juli 2026, penerimaan negara mencapai Rp1.734 triliun, tumbuh 21,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.969,6 triliun, atau meningkat 18,2 persen (yoy). Dengan demikian, defisit APBN hingga Juli 2026 berada di angka Rp235,6 triliun atau setara 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi tersebut, tidak terlihat adanya persoalan dalam kinerja Purbaya.
Namun, persoalannya bisa saja datang dari sisi lain. Tidak semua pihak menyambut baik pembenahan yang dilakukan Purbaya. Mereka yang selama ini berperilaku koruptif dan menggarong uang negara tentu dapat terganggu oleh langkah bersih-bersih yang dilakukannya.
Padahal, langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Peningkatan penerimaan menjadi penting untuk membiayai berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran besar.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang membutuhkan anggaran jumbo.
Kebutuhan anggaran itu juga belum memperhitungkan pembayaran bunga utang dan utang jatuh tempo. Tahun ini, masing-masing nilainya mencapai Rp582,24 triliun untuk bunga utang dan Rp749,23 triliun hingga Rp833,96 triliun untuk utang jatuh tempo.
Beban tersebut diperkirakan semakin besar pada tahun depan. Pembayaran bunga utang saja mencapai Rp650,31 triliun. Sementara utang yang jatuh tempo berada di kisaran Rp802,6 triliun hingga Rp821,6 triliun.
Kini, seluruh tantangan tersebut berada di hadapan Suahasil Nazara yang dipercaya menduduki posisi sebagai Menkeu anyar.
Penerus Didikan Sri Mulyani
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, dikutip Nukilan.id menyebut Suahasil Nazara sebagai anak didik alias kader Sri Mulyani, Menkeu yang menjabat sebelum Purbaya. Menurutnya, karakter keduanya memiliki sejumlah kemiripan.
Fauzi juga merujuk pada latar belakang pendidikan keduanya. Suahasil dan Sri Mulyani sama-sama merupakan ekonom dari Universitas Indonesia (UI).
“Menurut kacamata saya, ya. Saya melihatnya mirip seperti gitu. Artinya, apa yang disampaikan itu benar-benar sudah lewat mekanisme dan pengkajian,” kata Fauzi, Selasa (15/9/2026).
Selain itu, Fauzi melihat Suahasil sebagai sosok yang lebih pendiam. Karakter tersebut berbeda dengan Purbaya yang dinilainya cenderung ‘ngoboi’. Menurut Fauzi, Suahasil merupakan sosok yang mampu bekerja sekaligus memahami persoalan.
“Sosok Menkeu yang banyak bicara, belum tentu baik. Atau terlalu pendiam juga enggak baik. Namun, parameternya adalah seorang Menkeu harus bisa bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing,” ungkapnya.
Tekor Tak Masalah, Asal Setoran Tetap Terjaga
Begitu dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil Nazara langsung bergerak cepat. Sebagai orang dalam yang telah cukup lama berkecimpung di Kementerian Keuangan, Suahasil tentu sudah memahami betul tugas yang harus dijalankannya sebagai Menkeu.
Terlebih, dia merupakan kader Sri Mulyani yang dikenal sebagai Menkeu tiga zaman, yakni pada era SBY, Jokowi, dan Prabowo. Suahasil pun segera memantau kinerja pendapatan negara yang hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target.
Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp2.295 triliun. Dengan demikian, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski APBN 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun, angka tersebut masih jauh di bawah ambang batas 3 persen.
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatif on track,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Raut wajah Suahasil tampak lebih cerah melihat penerimaan negara hingga akhir Agustus 2026 tumbuh 25,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara penerimaan pajak meningkat 24,1 persen.
Adapun penerimaan bea dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.
Pada saat yang sama, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat Rp912,4 triliun atau meningkat 33 persen (yoy). “Percepatan belanja harus tetap diiringi prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Suahasil.
Menurutnya, APBN harus tetap menjalankan fungsi perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai program. Di antaranya subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial (perlinsos), serta dukungan terhadap daya beli masyarakat. Seluruh program tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal.
Ke depan, pemerintah akan terus mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus menjaga kredibilitas APBN. Langkah tersebut ditujukan agar stabilitas ekonomi, percepatan pembangunan, serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga secara bersamaan.
Tantangan Besar Mengawal Agenda Presiden
Kini Suahasil Nazara, yang kerap dikaitkan dengan Menkeu sebelumnya Sri Mulyani, memimpin Kementerian Keuangan. Sejumlah pekerjaan berat telah menantinya.
“Keterbatasan ruang fiskal harus mampu menampung berbagai program prioritas besar. Termasuk menjaga defisit, pembayaran bunga, transfer ke daerah, dan kepercayaan pasar,” papar ekonom Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi dikutip Nukilan.id dari Inilah.com, Jumat (18/9/2026).
Syafruddin menilai kondisi tersebut menjadi persoalan penting. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, terdapat kebutuhan anggaran besar untuk pembangunan desa, koperasi, ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
“Tekanannya bertambah ketika harga energi naik, atau nilai rupiah melemah. Karena beban subsidi dan dana kompensasi bisa meningkat,” beber Syafruddin.
Dalam kondisi tersebut, persoalannya dapat dilihat dari hubungan antara peningkatan belanja dan kebutuhan pembiayaan. Ketika mandat belanja bertambah, kebutuhan kas meningkat dan pembiayaan ikut naik, yield SBN (Surat Berharga Negara) berpotensi meningkat. Kondisi itu kemudian dapat memperbesar pembayaran bunga utang dan mempersempit ruang untuk program produktif.
“Sehingga Menkeu baru tidak cukup hanya mencari uang tambahan. Tapi dia harus bisa menentukan urutan prioritas dan menguji multiplier setiap program,” ungkapnya.
Menurut Syafruddin, tantangan terbesar yang akan dihadapi Suahasil adalah ambisi politik yang tidak mudah digeser sehingga berpotensi menjadi rigiditas fiskal yang bersifat permanen.
“Pilihan paling realistis bukan sekadar memangkas program atau mencari penerimaan baru, melainkan menjalankan expenditure review yang keras sebelum menambah beban pajak dan utang,” tandasnya.
Dia mengingatkan bahwa apabila program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto terbukti efektif, mempertahankannya merupakan langkah yang masuk akal.
Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menemukan adanya kebocoran atau multiplier yang rendah, koreksi diperlukan untuk melindungi agenda presiden dari risiko fiskal jangka panjang.
Dengan demikian, menahan program memang dapat memperlambat pencapaian target politik. Namun, membiarkan program berjalan tanpa evaluasi berpotensi meningkatkan utang, bunga, dan risiko crowding-out. Menurutnya, disiplin dalam menentukan prioritas lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar mengejar sumber pendanaan baru.
Tiga Menteri Keuangan di Masa Prabowo
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah dua kali melakukan pergantian untuk posisi Menteri Keuangan.
Pergantian pertama terjadi pada 8 September 2025, saat Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Selanjutnya, pada 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara.
Menurutnya, setiap sosok yang menduduki posisi Menkeu memiliki kebijakan, keunggulan, serta kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional.
Ketiga figur tersebut disebut memiliki peranan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Ini penyegaran posisi Menkeu. Idealnya dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” beber Juru Bicara Partai Gerindra itu.
Kamrussamad menyebut kebijakan fiskal pada masa Sri Mulyani, Purbaya, hingga Suahasil menunjukkan tiga corak yang saling melengkapi. Ketiganya mencakup kehati-hatian dalam menjaga fondasi fiskal, keberanian dalam mendorong pertumbuhan, serta upaya mempertahankan keseimbangan dan kredibilitas kebijakan.
Pada era Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen. Dia juga sempat mengawal sejumlah program prioritas, mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Menjelang akhir masa jabatannya, realisasi APBN per 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja fiskal yang solid. Pendapatan negara terealisasi Rp1.638,7 triliun atau turun 7,8 persen (yoy). Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau meningkat 1,5 persen (yoy). Defisit pun tercatat Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Di masa Purbaya, salah satu kebijakan yang menonjol adalah pemindahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut disebut menjadi salah satu pengungkit perekonomian nasional. Pada triwulan IV-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen (yoy). Kemudian pada triwulan I-2026, pertumbuhan meningkat menjadi 5,61 persen atau yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pada triwulan II-2026, pertumbuhan ekonomi berada di level 5,29 persen.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Purbaya juga berupaya memanfaatkan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026.
Kini, Suahasil yang dilantik sebagai Menkeu pada 14 September 2026 menghadapi pertanyaan mengenai kemampuannya melanjutkan capaian kedua pendahulunya. Suahasil sendiri bukan figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pada 2009, dia memulai kiprahnya di Kemenkeu sebagai anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal. Kemudian pada 2016, dia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sejak 2019, Suahasil dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Suahasil memasuki jabatan Menteri Keuangan dengan pengalaman panjang sebagai teknokrat, perumus kebijakan fiskal, dan Wakil Menteri Keuangan. Gaya kepemimpinan yang relatif tenang, bertumpu pada kajian, serta institusional dapat menjadi modal dalam menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
“Suahasil menghadapi tantangan untuk menjembatani dua kebutuhan yang kerap dipertentangkan, yaitu menjaga kredibilitas APBN dan memastikan anggaran tetap menjadi mesin pembangunan,” papar Kamrussamad. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
