NUKILAN.ID | INDEPTH – Kabinet Merah Putih kembali menghadapi perubahan. Memasuki fase kedua pemerintahan, Presiden RI Prabowo Subianto kembali dihadapkan pada pilihan untuk menentukan siapa yang masih dipertahankan dan siapa yang harus keluar dari jajaran pemerintahan.
Komposisi kabinet pun belum sepenuhnya berada dalam kondisi stabil. Saat satu posisi baru saja diisi, kemungkinan adanya pergantian kembali mencuat dari lingkungan Istana.
Publik dikejutkan oleh langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026).
Rencana reshuffle Kabinet Merah Putih sebenarnya telah diperkirakan sejak jauh sebelumnya oleh sejumlah pengamat dan akademisi. Namun, perubahan yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan prediksi. Sebelumnya, reshuffle diperkirakan akan menyasar sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk, tidak menunjukkan performa, maupun terseret persoalan hukum.
Beberapa nama yang sempat menjadi sorotan antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dikaitkan dengan kasus dugaan gratifikasi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga dikaitkan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat rapor merah berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO). Dalam survei tersebut, Pigai dinilai sebagai menteri dengan persepsi kinerja paling buruk.
“Menurut saya menteri yang harus di-reshuffle adalah menteri-menteri yang bermasalah dengan masyarakat seperti menteri yang berurusan dengan hukum dan menteri-menteri yang tidak efektif dan produktif. Menteri-menteri tersebut dapat menggerus kepercayaan rakyat, terkait kredibilitas Presiden Prabowo,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf dikutip Nukilan.id dari Inilah.com.
Evaluasi tidak hanya menyentuh posisi menteri. Pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, juga turut menjadi perhatian. Kedua institusi tersebut beberapa kali menjadi sorotan akibat persoalan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Kasus Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, menjadi salah satu pemicu ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Perselisihan tersebut kemudian berkembang di tengah dinamika politik nasional, mulai dari aksi saling membuka perkara korupsi, penggeledahan, hingga munculnya isu mengenai pengondisian status hukum.
Meskipun pimpinan kedua institusi telah bertemu, berjabat tangan, dan menyatakan tidak ada lagi persoalan di antara keduanya, dinamika tersebut tetap menjadi catatan bagi jajaran penegak hukum.
Berbagai persoalan tersebut kemudian mengarah pada satu pertanyaan mengenai sejauh mana Prabowo akan menggunakan hak prerogatifnya untuk menata kembali susunan pemerintahan.
Pasalnya, reshuffle tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian sejumlah pejabat. Di dalamnya terdapat kepentingan untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, memastikan koordinasi antarlembaga berlangsung efektif, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Merombak dan Menata Ulang Kabinet
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo tidak mempertahankan Kabinet Merah Putih dalam susunan yang sama. Sejumlah perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan yang masih terus mencari bentuk.
Pergantian terjadi mulai dari posisi menteri hingga wakil menteri. Sejumlah pejabat meninggalkan pemerintahan, sementara nama-nama baru masuk untuk mengisi posisi yang tersedia. Di saat yang sama, beberapa figur lama masih dipertahankan meski kabinet terus mengalami perubahan.
Sedikitnya telah terjadi enam kali perombakan kabinet sepanjang 2026 ini. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa komposisi kabinet bukanlah sesuatu yang bersifat tetap.
Pergantian pertama dilakukan Prabowo pada 19 Februari 2025 dengan mencopot Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Posisi tersebut kemudian diisi Brian Yuliarto.
Berikutnya, pada 8 September 2025, sejumlah menteri diganti. Mereka antara lain Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi, serta Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Perubahan ketiga terjadi pada 17 September 2025 melalui pencopotan Immanuel Ebenezer atau Noel. Sebelumnya, Noel terseret kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemudian, pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali melakukan perubahan. Saat itu, sejumlah wakil menteri dan Asisten Khusus Presiden dilantik, bersamaan dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Reshuffle kelima berlangsung pada 27 April 2026. Dalam perubahan tersebut, Prabowo mengganti enam posisi, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup hingga Kepala Staf Presiden.
Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara pada 14 September 2026 kemudian menjadi bagian dari rangkaian perubahan kabinet yang disebut sebagai reshuffle keenam Prabowo.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo bukan sekadar urusan pergantian posisi menteri, tetapi menjadi bagian dari strategi yang lebih besar.
“Prabowo sedang menyiapkan formasi untuk babak kedua. Setelah dua tahun pertama membangun tim, sekarang tantangannya adalah bagaimana tim ini bekerja lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak,” jelasnya.
Komposisi Kabinet Perlu Bergeser
Jika pada awal pemerintahan kabinet berfungsi sebagai ruang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pengalaman, maka memasuki fase berikutnya dibutuhkan formasi yang dapat bekerja lebih cepat. Posisi menteri tidak hanya berkaitan dengan jabatan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari mesin pemerintahan yang dituntut bergerak dalam satu irama.
Di balik pergantian sejumlah posisi di kabinet, terdapat persoalan yang lebih luas menyangkut arah serta komposisi pemerintahan Prabowo. Sejumlah menteri yang saat ini tergabung dalam Kabinet Merah Putih merupakan figur yang sebelumnya juga berada dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), termasuk beberapa di antaranya menempati posisi yang dinilai strategis dan memiliki pengaruh kuat.
Persoalan kemudian mengarah pada alasan Prabowo masih mempertahankan para figur tersebut. Apakah keberlanjutan pemerintahan dan pengalaman menjadi pertimbangan utama, atau terdapat kalkulasi politik yang lebih besar di balik keputusan tersebut?
Prabowo dan Jokowi memiliki perjalanan politik yang cukup panjang dan pernah berada dalam pemerintahan yang sama. Namun, dinamika di antara kelompok elite yang mendukung keduanya juga terus menjadi pembahasan dalam perkembangan politik nasional.
Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai Prabowo berpotensi melakukan pergeseran terhadap sejumlah jajaran kabinet yang merupakan warisan pemerintahan Jokowi. Pandangan tersebut muncul di tengah semakin kuatnya isu mengenai keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
Menurutnya, dinamika yang berlangsung tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut telah berpisah secara politik. Kondisi itu justru dapat dilihat sebagai proses pemetaan kepentingan politik yang mulai berbeda menjelang Pilpres 2029.
“Ketika dirasa orang-orang Jokowi tersebut sudah tidak sesuai dengan kepentingan yang dimiliki Prabowo, tentu mereka cepat atau lambat akan tersingkir dari kabinet,” kata Ardha kepada Inilah.com.
Dua Tahun Dinilai Cukup
Saat pemerintahan memasuki hampir dua tahun masa kerja, Prabowo kembali menyampaikan bahwa evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih masih akan dilakukan. Dalam program “Prabowo Menjawab” yang disiarkan melalui kanal YouTube-nya, Rabu (16/9/2026), ia menyebut evaluasi terhadap para pembantunya berlangsung secara berkelanjutan.
Prabowo mengatakan, dua tahun masa pemerintahan dinilai telah cukup bagi seorang menteri untuk memperlihatkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
“Cukup dua tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengibaratkan kabinet seperti sebuah tim sepak bola. Dalam sebuah kesebelasan terdapat pemain inti, striker, hingga pemain cadangan. Pergantian pemain, menurutnya, dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan tim.
Presiden kemudian merujuk pada prinsip the right man in the right place sebagai salah satu dasar apabila reshuffle kembali dilakukan. Pergantian dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang berdasarkan kompetensinya, termasuk ketika seorang pejabat dianggap tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya.
Namun, mengganti seluruh figur yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebelumnya bukan sekadar persoalan pergantian individu. Pemerintahan Prabowo terbentuk melalui koalisi besar yang melibatkan sejumlah partai politik. Dengan demikian, perubahan susunan kabinet juga dapat berpengaruh terhadap keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat merupakan bagian dari kekuatan politik yang saat ini berada dalam pemerintahan Prabowo. Konsolidasi dengan ketiga partai tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat basis politik pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Di sisi lain, muncul pula kemungkinan Prabowo merangkul PDIP untuk menghadapi kekuatan “basis Solo”. Sebelumnya, Prabowo pernah menyampaikan, “Saya percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa, itu insting saya,” ujar Prabowo saat pidato kebangsaan pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026) lalu.
Menuju 2029, pilihan politik Prabowo kembali menjadi pertanyaan. Apakah ia akan mempertahankan kekuasaan bersama Gibran Rakabuming Raka dalam poros Hambalang-Solo, menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat melalui poros Hambalang-Cikeas, atau mencoba menarik calon dari PDIP melalui poros Hambalang-Teuku Umar? (XRQ)
