NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) meminta penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tidak berhenti pada keputusan administratif. Pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah gampong diminta memperkuat langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem penyampaian informasi untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim penghujan.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBA, Fazli, SKM, MKes, mengatakan penetapan status siaga darurat harus diikuti langkah konkret seluruh instansi terkait. Pengalaman bencana sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pemerintah dan masyarakat tidak kembali menghadapi situasi tanpa persiapan ketika bencana terjadi.
“Jangan sampai terulang lagi kondisi ketika pemerintah dan masyarakat tidak siap menghadapi bencana. Karena itu, seluruh pihak harus melakukan upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan,” kata Fazli dalam konferensi pers di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh, dikutip Nukilan, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi berdasarkan hasil rapat koordinasi pada 12 November 2026. Status tersebut berlaku sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Menurut Fazli, BPBA terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota untuk memperbarui informasi mengenai potensi ancaman bencana.
Kecepatan dan keakuratan informasi, kata dia, menjadi faktor penting dalam menentukan langkah antisipasi. Untuk mendukung hal tersebut, BPBA mengoperasikan pemantauan dan pengumpulan data selama 24 jam melalui tiga sif kerja guna memastikan perkembangan situasi di lapangan dapat diketahui dan segera disampaikan kepada pihak terkait.
Fazli menjelaskan, sistem penyampaian informasi peringatan bencana dimulai dari BMKG sebagai sumber informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini. Informasi tersebut diteruskan kepada pemerintah daerah melalui BPBA, kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintah gampong.
Pemerintah gampong juga diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dan segera melaporkan setiap kejadian kepada BPBD kabupaten/kota. Selanjutnya, laporan dikumpulkan dan dianalisis sebelum diteruskan kepada BPBA sebagai bahan informasi bagi pimpinan daerah dan instansi terkait.
“Informasi yang kami distribusikan harus melalui analisis terlebih dahulu agar menjadi informasi yang valid dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
BPBA mencatat sebanyak 40 kejadian bencana terjadi di Aceh sepanjang Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 26 kejadian merupakan banjir dan delapan lainnya tanah longsor. Data ini menunjukkan ancaman bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai, terutama ketika memasuki periode musim penghujan.
Ancaman tersebut juga terlihat dari sejumlah kejadian banjir yang melanda beberapa wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir, di antaranya Kabupaten Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Di Aceh Selatan, banjir menerjang tiga desa, yakni Lhok Raya dan Cot Bayu di Kecamatan Trumon Tengah serta Padang Harapan di Kecamatan Trumon. Sebanyak 205 jiwa sempat mengungsi akibat bencana tersebut. Banjir dipicu luapan Sungai Lae Soeraya dan Krueng Trumon Raya serta jebolnya tanggul sepanjang 210 meter.
Namun, berdasarkan laporan hingga 12 November 2026, genangan banjir di kawasan tersebut telah surut sepenuhnya. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Mudatsir, memastikan warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing dan mulai beraktivitas seperti biasa.
“Kondisi banjir kini sudah kembali normal. Genangan air telah surut sepenuhnya sehingga warga dapat kembali ke rumah dan membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar Mudatsir.
Meski banjir telah surut, Mudatsir mengatakan kawasan Trumon Raya masih membutuhkan perhatian, terutama terkait upaya pencegahan agar bencana serupa tidak kembali terjadi.
Penetapan status siaga darurat hidrometeorologi oleh Pemerintah Aceh diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan secara menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya mencakup pemantauan ancaman bencana, tetapi juga memastikan informasi peringatan dini sampai kepada masyarakat serta langkah mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi. []
Reporter: Sammy
