NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengkritik pemerintah yang dinilai belum memiliki kepastian mengenai target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan hingga kini belum ada kejelasan mengenai jangka waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk menuntaskan proses pemulihan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota.
Menurut dia, pemerintah belum memberikan kepastian kapan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat terdampak tidak memiliki gambaran mengenai kapan kehidupan mereka dapat kembali pulih.
“Kemudian kita juga sampai hari ini melihat bahwa pemerintah kita merah baik di level pascabencana maupun dari kabupaten kota. Tidak ada upaya-upaya untuk memastikan sampai kapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tuntas,” ujar Alfian dalam konferensi pers “Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Antara Klaim Pemerintah dan Fakta di Lapangan” di Banda Aceh, dikutip Nukilan, Minggu (15/11/2026).
Koalisi yang terdiri dari AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, Yayasan HAkA, WALHI Aceh, MATA, KontraS Aceh, dan JKPI mempertanyakan apakah proses pemulihan tersebut akan selesai dalam satu tahun, lima tahun, atau membutuhkan waktu lebih lama. Menurutnya, tanpa target waktu yang jelas, masyarakat tidak dapat mengetahui sampai kapan harus menunggu pemulihan dari pemerintah.
Kritik MaTA tersebut sejalan dengan catatan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang dirilis pada 13 November 2026. Koalisi menilai klaim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum sebanding dengan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana ekologis Aceh.
Dalam catatan tersebut, pemerintah dinilai belum memberikan kepastian mengenai normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona merah, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
Koalisi juga mencatat bencana ekologis kembali terjadi di sejumlah daerah di Aceh sepanjang November 2026. Pada 7 November, banjir dan longsor di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, menyebabkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak, termasuk 96 rumah rusak berat.
Sementara itu, tanggul darurat Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya kembali jebol pada 9 November 2026. Akibatnya, banjir dengan ketinggian 50–150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Di Aceh Tengah, dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November 2026. Adapun di Aceh Tamiang, banjir merendam 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Pusdalops BPBA) per 10 November 2026, sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana tersebut.
Koalisi menilai lambatnya pemulihan dan tidak adanya perencanaan berbasis mitigasi turut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana berulang.
Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan dengan memastikan pemenuhan hak korban atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian. Selain itu, pemerintah diminta membuka informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat mengetahui perkembangan serta target penyelesaian pemulihan pascabencana. []
Reporter: Sammy
