NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Aceh.
Selama masa siaga darurat tersebut, pemerintah akan mengintensifkan pemantauan kondisi wilayah selama 24 jam serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan agar penanganan dan pertolongan kepada masyarakat dapat segera diberikan apabila terjadi bencana.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengatakan penetapan status tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca.
“Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/11/2026).
Penetapan status siaga darurat ini mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan. Kebijakan tersebut juga merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 November 2026 mengenai kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera.
Selain itu, pemerintah turut mengacu pada hasil analisis dan prediksi curah hujan bulanan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Untuk memastikan kesiapan penanganan, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bersama pemangku kepentingan terkait agar melakukan pemantauan di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana juga diminta segera dilaporkan sehingga kebutuhan penanganan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi.
Kesiapsiagaan tersebut turut mencakup pengerahan personel dan penyediaan peralatan penanggulangan bencana. Sejumlah instansi, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan, diminta memastikan peralatan masing-masing dalam kondisi siap digunakan.
Mualem juga meminta penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, kementerian/lembaga, serta berbagai pihak terkait. Sinergi tersebut diperlukan agar sumber daya dari setiap instansi dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan bencana dan masyarakat terdampak.
“Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Mualem.
Selama pemberlakuan status siaga darurat, seluruh unsur pemerintahan diminta meningkatkan kewaspadaan dan memastikan sumber daya penanganan telah tersedia sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, bantuan kepada masyarakat dapat disalurkan tanpa mengalami keterlambatan.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menyampaikan bahwa daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak cukup luas diperbolehkan menetapkan status tanggap darurat.
Menurut Tito, penanganan terhadap bencana susulan tetap dapat dilakukan meskipun proses pemulihan bencana sebelumnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kalau di kabupaten, kota itu banjir lagi, atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat,” ujar Tito dalam keterangan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, penetapan status tanggap darurat diperlukan untuk mempercepat mekanisme penggunaan anggaran sehingga bantuan dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Dengan begitu, penanganan bencana yang kembali terjadi tidak harus menunggu penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi dari bencana sebelumnya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
