Beranda blog Halaman 98

Dinkes Aceh Barat Daya Vaksinasi 93 Jamaah Calon Haji Jelang Keberangkatan ke Tanah Suci

0
dinkes abdya
Sebanyak 93 jamaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti vaksinasi sebagai bagian dari persiapan kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya di aula Dinas Kesehatan Abdya pada Senin (11/5/2026). (Foto: Humas Abdya)

NUKILAN.ID | BLANGPIDIE – Sebanyak 93 jamaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti vaksinasi sebagai bagian dari persiapan kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya di aula Dinas Kesehatan Abdya pada Senin (11/5/2026).

Pelaksanaan vaksinasi berlangsung tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari para jamaah calon haji yang hadir. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Abdya, Mansuri, S.K.M., kepada Nukilan.id mengatakan vaksinasi merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada jamaah mengingat tingginya aktivitas fisik dan mobilitas selama berada di Tanah Suci.

“Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada jamaah calon haji agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit menular selama menjalankan ibadah haji,” ujar Mansuri.

Dalam kegiatan tersebut, para jamaah menerima sejumlah vaksin yang menjadi syarat wajib sebelum keberangkatan, yakni vaksin meningitis, polio, Covid-19, dan influenza. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan penyakit selama pelaksanaan ibadah haji.

Selain mendapatkan vaksinasi, para jamaah juga memperoleh edukasi kesehatan yang mencakup penerapan pola hidup sehat, pentingnya menjaga kebugaran tubuh, serta pemahaman mengenai protokol kesehatan yang perlu diterapkan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.

Proses vaksinasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah dipersiapkan secara khusus dengan mengedepankan standar pelayanan medis yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Para jamaah tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan antusias.

Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya berharap melalui pelaksanaan vaksinasi ini seluruh jamaah calon haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar, tetap sehat selama berada di Tanah Suci, serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan memperoleh haji yang mabrur.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Passing Grade KDKMP 2026 Resmi Berlaku, Peserta Tak Cukup Sekadar Tembus Nilai 110

0
Logo Koperasi Desa Merah Putih. (Foto: sikopdes.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Seleksi rekrutmen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) 2026 kini memasuki fase krusial. Ribuan peserta yang mengikuti tahapan seleksi kompetensi ternyata tidak cukup hanya memenuhi nilai ambang batas atau passing grade untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya.

Hasil penelusuran Nukilan.id dari pedoman resmi seleksi SDM KDKMP dan KNMP Tahun 2026, peserta wajib memperoleh skor minimal 110 pada Tes Potensi Kognitif (TPK). Namun, skor tersebut belum otomatis menjamin kelulusan, karena peserta juga harus masuk dalam kelompok peringkat tertinggi sebanyak tiga kali jumlah formasi yang tersedia.

Dalam seleksi kompetensi, peserta menghadapi dua jenis ujian. Pertama adalah Tes Potensi Kognitif yang terdiri dari enam subtes, meliputi kemampuan bahasa, numerik, pengetahuan umum, pola gambar, abstraksi ruang, hingga penalaran bentuk. Tes ini dikerjakan dalam waktu sekitar 50 menit dengan batas minimal kelulusan 110 poin.

Tahap kedua yakni Tes Manajemen Bidang. Pada tes ini peserta menjawab 20 soal, dengan setiap jawaban benar bernilai 5 poin, sementara jawaban salah atau kosong bernilai nol. Dengan demikian, skor maksimal yang dapat diraih adalah 100 poin.

Panitia juga menetapkan mekanisme khusus apabila terdapat peserta dengan nilai TPK yang sama. Prioritas pertama diberikan kepada peserta dengan nilai Tes Manajemen tertinggi. Jika masih imbang, penentuan dilanjutkan berdasarkan IPK tertinggi, kemudian usia peserta yang lebih tua. Bila seluruh komponen tersebut tetap sama dan posisi peserta berada di batas kuota tiga kali formasi, seluruh peserta tetap berhak melaju ke tahapan berikutnya.

Seleksi kompetensi ini bersifat menggugurkan. Peserta yang gagal mencapai passing grade, atau tidak masuk dalam pemeringkatan terbaik, dipastikan tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT). Sebaliknya, peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan membawa kartu ujian serta identitas diri pada tahapan lanjutan.

Adapun jadwal resmi menyebutkan pelaksanaan seleksi kompetensi berlangsung pada 3–12 Mei 2026. Hasil seleksi kompetensi dijadwalkan diumumkan pada 17–19 Mei 2026, sementara pengumuman kelulusan akhir akan dilakukan pada 5–7 Juni 2026. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Zikra Al-Farisy Pimpin IMPS, Babak Baru Gerakan Mahasiswa-Pelajar Samadua

0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Organisasi Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua resmi menetapkan Zikra Al-Farisy sebagai ketua umum baru melalui forum Musyawarah Besar yang digelar pada 10 Mei 2026.

Proses pemilihan berlangsung secara demokratis dan penuh semangat kekeluargaan, sekaligus menandai dimulainya fase baru kepemimpinan organisasi mahasiswa dan pelajar asal Samadua.

Musyawarah Besar tersebut tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi organisasi dalam merespons perkembangan zaman serta tantangan yang dihadapi generasi muda.

Forum berjalan terbuka dengan partisipasi aktif para peserta, tetap berlandaskan prinsip musyawarah mufakat, etika organisasi, dan semangat persatuan kader.

Dalam sidang pleno, peserta secara bulat memberikan mandat kepada Zikra untuk menahkodai IMPS pada periode kepengurusan berikutnya. Amanah tersebut mencerminkan harapan besar kader terhadap hadirnya kepemimpinan yang mampu memperkuat sistem kaderisasi, melahirkan inovasi, serta membuat organisasi semakin relevan dengan kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat Samadua.

Terpilihnya Zikra juga dipandang sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan yang diharapkan membawa energi baru bagi organisasi. Dengan semangat tersebut, IMPS diharapkan semakin solid, visioner, serta mampu menjadi ruang pengabdian dan pengembangan kapasitas generasi muda.

“Kemenangan ini bukanlah kemenangan individu, melainkan kemenangan seluruh kader dan keluarga besar IMPS. Musyawarah Besar ini harus menjadi titik awal untuk memperkuat persatuan, memperkokoh kaderisasi, dan menghadirkan organisasi yang lebih aktif, progresif, serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Zikra Al-Farisy.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kepemimpinan yang ingin dibangunnya—bahwa IMPS tidak cukup hanya hadir sebagai ruang berhimpun, tetapi juga harus mampu tumbuh sebagai pusat lahirnya gagasan, pengabdian, dan gerakan sosial yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Menurutnya, tantangan generasi muda ke depan menuntut organisasi untuk lebih adaptif, solid, dan memiliki keberpihakan nyata terhadap kemajuan daerah.

“Hasil dari Musyawarah Besar IMPS ini diharapkan menjadi tonggak kebangkitan semangat intelektual, kepemudaan, dan pengabdian sosial mahasiswa-pelajar Samadua. Dengan kepemimpinan baru, seluruh elemen organisasi diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan kebersamaan demi mewujudkan IMPS sebagai wadah pengembangan karakter, kapasitas, dan kepemimpinan generasi muda yang progresif serta berdampak bagi masyarakat Samadua,” tutupnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pria Asal Aceh Ditangkap di Bandara Kualanamu, Diduga Selundupkan 2 Kg Sabu di Tubuh

0
Ilustrasi prostitusi dan narkoba. (Foto: Doidam 10/Shutterstock)
NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Seorang pria bernama Syaiful Amnar (39), warga Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diamankan petugas di Bandara Bandara Internasional Kualanamu setelah diduga mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 kilogram.

Penangkapan dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu (18/4/2026), setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya upaya peredaran narkotika melalui bandara tersebut.

Kepala BNNK Deli Serdang, Josua Tampubolon, mengatakan, “Selanjutnya tim melakukan penyelidikan di wilayah Bandara Kualanamu dan mencurigai 1 orang calon penumpang pesawat.”

Sekitar pukul 17.30 WIB, petugas kemudian mengamankan Syaiful dan melakukan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan, aparat menemukan empat bungkus plastik bening berisi sabu yang disembunyikan dengan cara dililitkan di bagian tubuh pelaku.

“Tim menemukan barang bukti sebanyak 4 bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang dilakban keliling di tubuh Saiful Amnar bagian dada dan paha dengan berat kotor sekitar 2 kilogram,” ujarnya.

Setelah penangkapan, tersangka dibawa ke kantor BNNK Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penimbangan, empat paket sabu tersebut masing-masing memiliki berat 539 gram, 457 gram, 498 gram, dan 497 gram.

Selain narkotika, petugas juga menyita sejumlah barang lain berupa dua unit telepon genggam, satu tas ransel, satu dompet warna hitam, empat kartu ATM, uang tunai Rp2.481.000, mata uang asing 800 Riel Kamboja, 20 Baht Thailand, serta 1 Ringgit Malaysia.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Illiza Buka Ruang Aspirasi, Puluhan Komunitas Sampaikan Masukan untuk Banda Aceh

0
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka ruang dialog bersama masyarakat melalui Forum Suara Warga yang berlangsung di Pendopo Wali Kota, Minggu (10/5/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka ruang dialog bersama masyarakat melalui Forum Suara Warga yang berlangsung di Pendopo Wali Kota, Minggu (10/5/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus gagasan pembangunan kota.

Forum yang mengangkat tema “Mendengar Suara, Membangun Kota, dengan Kolaborasi Warga” tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan GeRAK Aceh. Sebanyak 30 komunitas dari berbagai latar belakang turut ambil bagian dalam dialog tersebut.

Dalam sesi diskusi, warga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan yang terkonsentrasi pada empat isu utama, yakni pendidikan, layanan kesehatan dan kebersihan, pemberdayaan ekonomi serta perempuan, hingga kesiapsiagaan kebencanaan.

Illiza mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan menyampaikan penghargaan kepada GeRAK Aceh yang selama ini aktif memberi masukan kepada pemerintah kota. “Jadi kami pun, apa yang menjadi masukan ini, kita mencoba memperbaiki,” ucap Illiza.

Menurutnya, forum semacam ini menjadi sarana efektif untuk mempercepat pembenahan layanan publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan itu, wali kota juga menerima dokumen policy brief yang disusun sejumlah perwakilan komunitas. Dokumen tersebut memuat rekomendasi kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, penguatan ekonomi perempuan, hingga mitigasi bencana.

Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Illiza menegaskan bahwa masukan warga bukan sekadar catatan administratif, melainkan bagian penting dari proses pembangunan kota. “Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai,” sebut Illiza.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab tantangan pembangunan. “Masukan-masukan ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan inklusif,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Wali Kota Banda Aceh Prioritaskan Pembenahan Pendidikan, Akui Masih Banyak Kekurangan

0
Wali Kota Banda Aceh IIliza Sa'aduddin Djamal saat menjelaskan langkah pembangunan kota dalam kegiatan Suara Warga, di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026). (FOTO: Humas BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Banda Aceh menegaskan sektor pendidikan masih menjadi fokus utama pembangunan kota. Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik hingga sarana dan prasarana sekolah.

“Kita akui, di sektor pendidikan kita para guru masih kurang, sarana dan prasarana masih kurang. Ini terus kita benahi,” kata Illiza dalam kegiatan Suara Warga: Mendengar Suara, Membangun Kota dengan Kolaborasi Warga yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026).

Dalam forum tersebut, Illiza mengakui kebutuhan penguatan layanan pendidikan di Banda Aceh masih cukup besar, terutama untuk mendukung sistem pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan.

Berdasarkan data Dapodik tahun ajaran 2025/2026, jumlah tenaga pendidik di bawah kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 2.860 orang. Jumlah itu terdiri atas 627 guru taman kanak-kanak, 1.403 guru sekolah dasar, serta 830 guru sekolah menengah pertama.

Pemerintah kota, lanjutnya, telah melakukan berbagai langkah pembenahan melalui peningkatan fasilitas sekolah dan penguatan kapasitas guru lewat sejumlah pelatihan, khususnya untuk mendukung pembelajaran yang inklusif dan adaptif.

“Kami juga telah membentuk unit layanan disabilitas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, yang didukung dengan upaya penyesuaian layanan dan pendekatan pembelajaran di sekolah,” katanya.

Selain itu, Pemko Banda Aceh juga terus mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar akses pendidikan dapat lebih merata. Pemerintah turut memberi perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Upaya lain yang terus diperkuat adalah program sekolah ramah anak sebagai langkah pencegahan kasus perundungan, melalui keterlibatan aktif pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar.

“Intinya, kami menyadari bahwa ke depan masih diperlukan penguatan, terutama dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan dan penyediaan guru pendamping khusus di setiap sekolah,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Aliansi Rakyat Aceh Kembali Gelar Aksi Tolak Pergub JKA Siang Ini

0
Materi publikasi aksi demonstrasi tolak Pergub JKA. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh dijadwalkan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (11/5/2026) siang, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Berdasarkan informasi yang beredar melalui materi publikasi aksi, peserta demonstrasi direncanakan mulai berkumpul sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan Stadion H Dimurthala, Banda Aceh. Dari lokasi tersebut, massa selanjutnya dijadwalkan bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh.

Aksi lanjutan ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 4 Mei 2026. Dalam mobilisasi kali ini, kelompok penggerak aksi kembali mengajak mahasiswa serta berbagai unsur masyarakat untuk terlibat dalam demonstrasi menuntut pencabutan regulasi terkait JKA yang mereka anggap berdampak terhadap hak layanan kesehatan masyarakat Aceh.

Pada aksi sebelumnya, situasi sempat memanas dan berujung kericuhan di depan kompleks Kantor Gubernur Aceh. Insiden bermula ketika sebagian peserta aksi diduga melakukan tindakan yang memicu respons aparat keamanan di lokasi.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis selama demonstrasi berlangsung.

Dua hari setelah insiden tersebut, pimpinan Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik di area kantor gubernur yang mengalami kerusakan akibat aksi massa.

Selain meninjau lokasi, aparat kepolisian juga melakukan pendalaman terhadap dugaan pihak-pihak yang berperan dalam pendanaan aksi yang berakhir ricuh tersebut. Proses penyelidikan turut dilakukan melalui pemeriksaan rekaman kamera pengawas guna merekonstruksi rangkaian kejadian serta mengidentifikasi pihak yang terlibat. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Flower Aceh Soroti Dampak Sistem Desil JKA terhadap Hak Kesehatan Perempuan

0
Demo Tolak Pergub JKA di Kantor Gubernur Aceh Berujung Ricuh, Massa Klaim Sejumlah Mahasiswa Luka. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pergub ini mengatur ulang pembiayaan dan kepesertaan JKA berdasarkan kategori desil ekonomi masyarakat.

Penerapan kebijakan JKA berbasis kategori desil ini dinilai berpotensi membatasi hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan, terutama bagi perempuan dalam kondisi rentan seperti kehamilan dan persalinan.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mengatakan kebijakan pembagian penerima JKA berdasarkan desil 1 hingga 10 menimbulkan persoalan di lapangan karena tidak semua masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terakomodasi.

Dalam skema tersebut, penerima layanan JKA hanya dibatasi bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 5. Sementara masyarakat yang masuk desil 6 hingga 10 tidak lagi ditanggung dalam program tersebut.

“Kalau bicara kesehatan, sebenarnya JKA itu program yang sangat membantu masyarakat. Siapa pun bisa berobat dan ditanggung. Apalagi dalam kondisi hari ini ketika angka kemiskinan masih tinggi,” ujar Riswati kepada Nukilan, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, kebijakan pembatasan penerima berdasarkan desil justru berpotensi menjauhkan masyarakat dari akses layanan dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

“Kebijakan pembatasan itu akhirnya menjauhkan warga dari akses layanan dasar atau hak dasar untuk mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.

Riswati mencontohkan kasus seorang perempuan hamil yang hendak melahirkan namun tidak memperoleh tanggungan layanan kesehatan karena secara administrasi masuk kategori desil 6 atau 7. Padahal, menurutnya, perempuan tersebut seharusnya layak menerima bantuan kesehatan.

Kondisi itu dinilai menjadi ironi karena biaya persalinan tidak sedikit, sementara masyarakat yang membutuhkan justru terkendala pada persoalan administratif.

“Harusnya perempuan hamil itu di-cover. Tapi karena ada persoalan desil-desil, akhirnya mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan,” tuturnya.

Ia menegaskan akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, kebijakan yang membatasi layanan kesehatan berdasarkan kategori sosial dinilai perlu dievaluasi.

Selain itu, Flower Aceh juga menyoroti proses penentuan desil yang hingga kini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Riswati menilai standar penetapan kategori penerima bantuan belum sepenuhnya jelas dan akurat.

“Standar penetapan desil itu menurut kami belum terlalu jelas. Termasuk bagaimana proses verifikasinya juga harus dipertanyakan,” ujarnya.

Riswati berharap Pemerintah Aceh dapat meninjau kembali kebijakan pembatasan JKA berbasis desil agar seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, tetap memperoleh hak dasar atas layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam “Aliansi Rakyat Aceh” menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin, 4 Mei 2026. Mereka menuntut pencabutan Pergub JKA karena dianggap merugikan masyarakat miskin dan berpotensi mempersulit pelayanan kesehatan. []

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Reporter: Sammy

Pemenuhan Hak Buruh Perempuan di Aceh Dinilai Masih Jauh dari Ideal

0
Direktur Eksekutif Flower
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. (Foto: Nukilan/Sammy)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Aceh dinilai masih menghadapi banyak tantangan, terutama bagi buruh sektor informal. Padahal momentum Hari Buruh Internasional baru diperingati pada 1 Mei lalu.

Minimnya perlindungan kerja, rendahnya upah, hingga lemahnya implementasi kebijakan menjadi persoalan yang masih sering ditemukan di lapangan.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mengatakan isu ketenagakerjaan di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, masih jarang menjadi perhatian publik.

“Kalau kita lihat situasi Aceh, pemenuhan hak pekerja itu masih jauh dan cukup parah. Terutama pekerja informal yang jam kerjanya tidak jelas dan banyak yang menerima upah di bawah standar,” ujar Riswati kepada Nukilan, Sabtu (9/2026).

Ia menyoroti masih banyak pekerja di sektor informal seperti warung kopi dan usaha kecil lainnya yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh. Selain persoalan upah, pekerja juga kerap tidak memperoleh hak dasar ketenagakerjaan seperti jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, hak-hak normatif pekerja perempuan juga belum sepenuhnya dipenuhi. Hak cuti hamil dan melahirkan, misalnya, masih sering diabaikan, terutama bagi pekerja kontrak dan nonpegawai tetap.

“Kalau untuk pekerja perempuan, hak-hak normatif seperti cuti hamil dan melahirkan itu belum semua dijalankan,” katanya.

Riswati juga menyinggung persoalan kesejahteraan pekerja kontrak daerah yang dinilai masih rendah. Ia menyebut besaran gaji pekerja kontrak di sejumlah daerah berbeda-beda tergantung kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Selain persoalan upah dan jaminan kerja, isu keamanan pekerja perempuan juga menjadi perhatian, khususnya bagi mereka yang bekerja pada malam hari. Menurut Riswati, perlindungan terhadap pekerja perempuan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan perusahaan, bukan justru membatasi ruang kerja perempuan.

“Yang harus didorong itu bagaimana negara atau perusahaan memfasilitasi perlindungan perempuan yang bekerja di malam hari, bukan menutup peluang mereka bekerja,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor kesehatan seperti rumah sakit yang memiliki sistem kerja malam bagi perawat dan dokter perempuan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan atau instansi harus memastikan sistem keamanan dan perlindungan berjalan dengan baik.

Meski Aceh memiliki sejumlah regulasi terkait ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan, Riswati menilai tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan.

“Kebijakan kita sebenarnya banyak, tapi lemah dalam implementasi. Mulai dari SDM yang belum paham, mekanisme pelaksanaan yang tidak kuat, sampai pengawasannya yang masih lemah,” sebutnya.

Di sisi lain, ia menilai kesadaran pekerja untuk berserikat juga masih rendah. Padahal, keberadaan serikat pekerja dapat menjadi ruang pendampingan ketika pekerja mengalami persoalan seperti kekerasan atau pelanggaran hak kerja.

“Banyak pekerja merasa tidak penting berserikat. Padahal dengan berserikat mereka bisa saling mendukung dan mendapat pendampingan ketika menghadapi masalah,” demikian disampaikan Riswati. []

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Reporter: Sammy

IMPAKS Bedah Persoalan DAS Kluet, Soroti Relasi Lingkungan, Ekonomi, dan Kekuasaan

0
Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kluet Selatan (IMPAKS) menggelar diskusi bertajuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kluet Selatan (IMPAKS) menggelar diskusi bertajuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet yang dipimpin Penjabat Ketua IMPAKS, Nyak Irfansyahrefi, dengan Wirda Juma Hendra sebagai ketua panitia.

Forum tersebut menjadi ruang kritis untuk membedah persoalan lingkungan di kawasan DAS Kluet yang dinilai tidak lagi sebatas isu ekologis, melainkan telah menyentuh dimensi ekonomi, sosial, hingga tata kelola kekuasaan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, peserta forum itu menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kawasan DAS akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan material galian C dan pembukaan lahan yang dinilai mengancam keseimbangan ekosistem sungai.

Kerusakan yang terjadi di wilayah hulu disebut telah menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat di kawasan hilir, mulai dari ancaman banjir, sedimentasi sungai, hingga penurunan kualitas air yang berpengaruh terhadap kesehatan dan sumber penghidupan warga.

Diskusi juga mengkritisi lemahnya pengawasan negara terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Sejumlah peserta mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan dan memastikan regulasi tidak berhenti sebatas dokumen administratif.

Selain menyoroti peran negara, forum tersebut turut membahas posisi masyarakat lokal yang dalam beberapa kondisi ikut terlibat dalam aktivitas eksploitasi karena faktor ekonomi dan terbatasnya pilihan mata pencaharian.

Kondisi itu memunculkan dilema tersendiri. Di satu sisi, aktivitas seperti galian C menjadi sumber pendapatan bagi sebagian warga. Namun di sisi lain, praktik tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan yang justru akan berdampak langsung pada kehidupan mereka dalam jangka panjang.

Kehadiran mahasiswa dalam forum tersebut juga memberi warna tersendiri. Mereka tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai siapa yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi DAS dan siapa yang menanggung dampak paling besar dari kerusakan yang terjadi.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa persoalan lingkungan di DAS Kluet tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan generasi muda agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga.

Forum yang digagas IMPAKS itu sekaligus menjadi ruang advokasi intelektual untuk membangun kesadaran bahwa menjaga daerah aliran sungai bukan sekadar menjaga alam, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News