Beranda blog Halaman 97

Kemendikdasmen Dorong Pemulihan Cepat Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
Kemendikdasmen Dorong Pemulihan Cepat Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Aceh Tamiang berangsur kembali normal setelah sempat terganggu akibat bencana banjir. Percepatan pemulihan layanan pendidikan tersebut didukung oleh bantuan dana pembersihan sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, Sepriyanto, menyampaikan bahwa seluruh sekolah di wilayah tersebut kini telah kembali beroperasi. Namun, sejumlah sekolah masih melanjutkan proses pembersihan lingkungan dan fasilitas pendukung pascabencana.

“Untuk pembersihan halaman dan sarana penunjang, kami targetkan tuntas dalam satu hingga dua minggu ke depan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Sepriyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (26/1/2026).

Bantuan dari Kemendikdasmen tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala SDN Tanjung Binjai, Rosydha Tanjung, menilai bantuan dana pembersihan sekolah sangat membantu mempercepat pemulihan kondisi sekolah pascabanjir.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajaran Kemendikdasmen atas bantuan dana pembersihan sekolah. Dana tersebut kami gunakan untuk pengadaan alat kebersihan serta biaya operasional selama proses pembersihan berlangsung,” ungkap Rosydha.

Apresiasi serupa disampaikan perwakilan guru SDN Tanjung Binjai, Hasanah Lubis. Ia menyebut bantuan tersebut memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah.

“Bantuan dana kebersihan sekolah sangat bermanfaat bagi kami yang terdampak banjir. Alhamdulillah, sekolah sudah aktif kembali seperti semula. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Kemendikdasmen,” tuturnya.

Bantuan dana pembersihan sekolah merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meski berada dalam situasi darurat. Komitmen tersebut sebelumnya ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang pada 5 Januari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Menurutnya, semangat belajar harus terus dijaga meskipun sarana dan prasarana mengalami keterbatasan akibat bencana.

“Anak-anak adalah harapan Indonesia masa depan. Jangan pernah berhenti bercita-cita dan jangan kehilangan semangat. Keterbatasan tidak boleh mematahkan tekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” pesan Abdul Mu’ti.

Berdasarkan data per 5 Januari 2026, dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan pendidikan di Provinsi Aceh mencakup penyaluran 15.500 school kit, 97 unit tenda pendidikan, 100 ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,2 miliar, serta bantuan dukungan psikososial senilai Rp300 juta.

Pemerintah berharap berbagai bantuan tersebut dapat menjamin keberlanjutan layanan pendidikan pascabencana serta memastikan hak belajar anak-anak di Aceh Tamiang tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

PKC PMII Aceh Salurkan Bantuan dan Layanan Psikososial ke Korban Bencana Aceh Tengah dan Bener Meriah

Penulis
Redaksi
-
0
PKC PMII Aceh Salurkan Bantuan dan Layanan Psikososial ke Korban Bencana Aceh Tengah dan Bener Meriah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Aceh kembali menegaskan perannya dalam aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, serta Desa Uning, Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan penyaluran bantuan tersebut berlangsung selama dua hari dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, ibadah, serta pemulihan kondisi psikososial anak-anak pascabencana.

Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai perlengkapan sekolah, seperti tas, buku tulis, buku gambar, krayon, pulpen, pensil, penghapus, dan kebutuhan belajar lainnya. Selain itu, PKC PMII Aceh juga menyalurkan perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukena, sarung, sandal wudhu, serta speaker pengeras suara untuk masjid dan musholla di wilayah terdampak.

Tidak hanya memberikan bantuan logistik, Tim Relawan PKC PMII Aceh turut melaksanakan kegiatan layanan psikososial bagi anak-anak. Kegiatan ini bertujuan membantu pemulihan trauma serta memberikan dukungan mental agar anak-anak dapat kembali merasa aman, ceria, dan perlahan pulih dari dampak psikologis akibat bencana.

Ketua PKC PMII Aceh, Sahabat Teuku Raysoel Akram, menyampaikan bahwa kondisi masyarakat di wilayah terdampak hingga saat ini masih belum sepenuhnya pulih.

“Kami melihat langsung bahwa masyarakat di Desa Burlah dan Desa Uning masih menghadapi kondisi yang sangat berat. Persediaan air bersih masih sangat terbatas, hunian sementara pun belum sepenuhnya rampung. Oleh karena itu, kehadiran kami bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak berjuang sendirian,” ujar Sahabat Teuku Raysoel Akram.

Ia menambahkan, PMII akan terus mendorong kolaborasi lintas pihak agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Kami mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat luas, untuk terus bergotong royong dan memberi perhatian serius terhadap pemulihan pascabencana ini. Solidaritas adalah kunci,” tambahnya.

PKC PMII Aceh juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penggalangan bantuan. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam berbagai aksi kemanusiaan di Aceh.

Beburu Duku Manis di Simpang Empat Kluet Utara

Penulis
Akil
-
0
Duku Manis di Simpang Empat Kluet Utara. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Musim duku manis mulai menggeliat di Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Sepanjang ruas jalan dari Simpang Kedai Runding hingga Simpang Empat, tampak sejumlah pedagang menjajakan duku manis dengan harga terjangkau.

Pantauan Nukilan.id, Selasa (27/1/2026), duku manis dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Selain duku, sejumlah pedagang juga menawarkan buah langsat yang ikut panen di musim yang sama.

Salah seorang pedagang, Eko, mengatakan kemunculan duku dan langsat memang rutin terjadi setelah musim rambutan berakhir.

“Ini memang sudah musimnya. Biasanya setelah rambutan, duku dan langsat yang menyusul,” kata Eko kepada Nukilan.id.

Ia menyebutkan, minat masyarakat terhadap duku manis cukup tinggi, terutama karena rasanya yang manis dan mudah didapat di pinggir jalan utama.

Antusiasme pembeli juga terlihat dari aktivitas warga yang singgah hampir setiap hari. Maryati, salah seorang pembeli, mengaku kerap membeli duku selama musim panen berlangsung.

“Saya hampir setiap hari beli satu kilo. Rasanya manis dan segar,” ujar Maryati.

Musim duku dan langsat ini menjadi berkah tersendiri bagi pedagang musiman di kawasan Kluet Utara, sekaligus memberi pilihan buah lokal segar bagi masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. (XRQ)

Reporter: Akil

Sekda Aceh Minta Pemanfaatan Kayu Pascabanjir Dipercepat untuk Pemulihan

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, meminta percepatan pemanfaatan kayu hanyutan yang terbawa banjir sebagai material pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Aceh. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan di Ruang Rapat Potensi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/1/2026).

M. Nasir menekankan pentingnya segera mengaktifkan tim pemanfaatan kayu hanyutan agar potensi sumber daya tersebut tidak terbuang percuma. Menurutnya, keterlambatan dapat menyebabkan kayu mengalami kerusakan atau hilang sebelum dimanfaatkan secara maksimal.

“Tim ini harus segera diaktifkan, untuk optimalisasi kerja terhadap pemanfaatan kayu hanyutan yang saat ini cukup masif di beberapa daerah,” ujarnya.

Selain itu, Sekda Aceh menyoroti perlunya mekanisme yang jelas dan cepat agar proses pemanfaatan kayu berjalan efektif. Ia menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum Ramadan, serta menegaskan bahwa kayu hanyutan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat terdampak, bukan untuk kepentingan komersial. Ia juga meminta agar proses ini dikawal secara ketat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., menjelaskan bahwa tim pemanfaatan kayu hanyutan memiliki tiga tugas utama, yakni melakukan identifikasi dan pendataan kayu yang layak dimanfaatkan, menetapkan status kayu hanyutan melalui deklarasi bersama, serta mengurus penerbitan surat keterangan legalitas kayu.

Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan hanya akan difokuskan untuk pembangunan fasilitas umum dan rumah warga terdampak. Hingga kini, proses identifikasi telah dilakukan di sekitar 50 titik terdampak dan masih terus berlangsung.

Dalam rapat yang sama, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi, mendorong pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim aksi guna mempercepat proses identifikasi dan penetapan status hukum kayu hanyutan.

“Perlu dibentuk tim khusus di masing-masing sektor serta mengakomodir lebih banyak tenaga ahli, agar proses identifikasi dan penentuan status kayu dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak mendistribusikan kayu kepada masyarakat sebelum status hukumnya jelas, untuk mencegah penyalahgunaan, kesalahan pemanfaatan, maupun potensi konflik kepemilikan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mengelola sumber daya pascabencana secara bertanggung jawab demi mempercepat pemulihan dan meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Aceh.

Setkab DEMA FSH UINAR Soroti Nasib Korban Banjir Aceh Jelang Ramadhan

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Kabinet DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, M. Ikram al Ghifari. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menjelang bulan suci Ramadhan, ribuan warga di berbagai daerah di Aceh masih menjalani kehidupan serba terbatas akibat banjir besar yang terjadi sejak akhir 2025. Banyak keluarga belum bisa kembali ke rumah karena kerusakan berat dan kondisi lingkungan yang belum aman, sehingga terpaksa bertahan di tenda darurat, posko pengungsian, meunasah, atau menumpang di rumah kerabat.

Banjir tersebut merusak ribuan rumah, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan sumber mata pencaharian warga. BNPB menargetkan para pengungsi tidak lagi tinggal di tenda paling lambat 18 Februari 2026, menjelang Ramadhan. Namun hingga akhir Januari, pembangunan hunian sementara (huntara) baru mencapai sekitar 30 persen, membuat banyak keluarga masih hidup dalam ketidakpastian.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan berbagai organisasi kemanusiaan terus menyalurkan bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta mempercepat pembangunan huntara. Meski demikian, kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Tekanan ekonomi semakin dirasakan, terutama oleh warga yang kehilangan pekerjaan, usaha, dan lahan pertanian.

Kondisi ini semakin berat karena bertepatan dengan tradisi Meugang menjelang Ramadhan. Bagi banyak korban banjir, perayaan tersebut diperkirakan berlangsung lebih sederhana karena fokus utama tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang aman.

Sekretaris Kabinet DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, M. Ikram al Ghifari, mengapresiasi upaya berbagai pihak, namun menegaskan pentingnya pemulihan jangka panjang.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, para relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak membantu korban banjir. Namun menjelang Ramadhan, negara harus memastikan bahwa tidak ada rakyat yang menjalankan ibadah dalam kondisi lapar, tanpa hunian yang layak, dan tanpa kepastian masa depan. Kehadiran negara harus benar benar dirasakan, bukan hanya dalam bentuk bantuan sementara, tetapi juga dalam jaminan pemulihan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai bencana ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat pemulihan permanen, pemulihan ekonomi rakyat, serta perbaikan sistem mitigasi bencana. Bagi masyarakat Aceh, Ramadhan tahun ini menjadi simbol harapan akan keadilan, kehadiran negara, dan masa depan yang lebih layak pascabencana.

KKP Ajukan Rp25 Miliar untuk Pulihkan Tambak Garam Pascabanjir di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi tambak garam. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk merevitalisasi tambak garam rakyat di Aceh yang terdampak banjir. Usulan tersebut menjadi bagian dari program pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana, menyusul lumpuhnya produksi garam di sejumlah wilayah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan bahwa data kerusakan tambak garam di Aceh telah disampaikan kepada pemerintah dan akan dimasukkan dalam skema pemulihan nasional.

“Kalau di Aceh itu datanya kita sudah sampaikan. Itu kan nanti masuk dalam program pemulihan ya,” kata Koswara saat ditemui usai acara Peluncuran Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, program pemulihan yang diajukan KKP tidak hanya menyasar sektor garam, tetapi juga mencakup tambak ikan serta subsektor kelautan dan perikanan lain yang terdampak banjir.

“Kemarin diminta secara keseluruhan bukan hanya garam. Ada juga tambak ikan dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa KKP akan berfokus pada sektor yang menjadi kewenangannya, dengan tetap menunggu persetujuan pembiayaan dari DPR.

“Iya, yang terdampak. Yang sektornya ya, sektornya KKP. Yang kita ajukan kan, nanti mendapat persetujuan pembiayaan dari DPR,” ucap dia.

Khusus untuk revitalisasi tambak garam di Aceh, Koswara menyebut nilai anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp25 miliar.

“Secara total itu, dari kita ini, dari DJPK (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan), itu yang dari kita ya, yang garam, itu sekitar Rp25 miliar. Itu yang di Aceh saja,” ungkap Koswara.

Sebelumnya, KKP mencatat banjir di Aceh berdampak serius terhadap sektor garam rakyat. Setidaknya delapan kabupaten mengalami kelumpuhan produksi akibat tambak terendam banjir.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyebut pendataan awal menunjukkan kerusakan yang cukup luas di sentra produksi garam Aceh.

“Jadi kami sudah mendata ternyata di Aceh itu ada 8 kabupaten yang terdampak tambak garamnya akibat kejadian musibah banjir kemarin,” ujar Frista dalam konferensi pers di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Delapan kabupaten tersebut meliputi Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Hampir seluruh tambak garam di wilayah tersebut dilaporkan terendam, disertai kerusakan fasilitas produksi.

“Jadi mayoritas di kabupaten tersebut seluruh tambak garamnya terendam oleh banjir juga terdapat beberapa kerusakan rumah garam, 50% garam perebusan mengalami kerusakan,” tambah Frista.

Bupati Aceh Timur: 124 Hunian Sementara Korban Bencana Telah Dihuni

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky (kiri) meninjau hunian sementara korban bencana hidrometeorologi di Aceh Timur, Senin (26/1/2026). (Foto: Humas Pemkab Aceh Timur)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan sebanyak 124 unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi telah selesai dibangun dan saat ini sudah ditempati warga.

“Sebanyak 124 unit huntara selesai dibangun dan sudah ditempati. Sedang 732 unit lainnya masih dalam proses pembangunan,” kata Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin (26/1).

Bupati menjelaskan, dari 732 unit huntara yang masih dalam tahap pembangunan, 410 unit di antaranya telah mencapai progres lebih dari 50 persen. Sementara 322 unit lainnya masih berada di bawah 50 persen penyelesaian.

Menurut Iskandar, total huntara yang saat ini sedang dibangun di Aceh Timur berjumlah 856 unit, yang terdiri atas 744 unit huntara insitu atau dibangun di lokasi rumah warga yang rusak, serta 112 unit huntara komunal yang dibangun di satu kawasan terpusat.

Dari 124 unit huntara yang telah rampung, sebanyak 102 unit merupakan huntara komunal dan 22 unit huntara insitu. Huntara insitu tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yakni Madat (tujuh unit), Pante Bidari (tiga unit), dan Peureulak Barat (12 unit).

Sementara itu, huntara komunal tersebar di Kecamatan Julok sebanyak 10 unit, Simpang Ulim 63 unit, Idi Rayeuk 24 unit, serta Pante Bidari lima unit. Huntara komunal tersebut dibangun oleh BUMN Adhi Karya dan Hutama Karya serta BNPB.

“Sedangkan huntara komunal tersebar di Kecamatan Julok sebanyak 10 unit, Simpang Ulim 63 unit, Idi Rayeuk 24 unit, serta Pante Bidari lima unit. Huntara komunal tersebut dibangun BUMN Adhi Karya dan Hutama Karya serta BNPB,” katanya.

Iskandar menambahkan, secara keseluruhan kebutuhan huntara di Kabupaten Aceh Timur mencapai 3.413 unit, yang terdiri atas 2.592 unit huntara insitu dan 821 unit huntara komunal.

Adapun huntara yang belum memasuki tahap pembangunan masih berjumlah 2.557 unit, terdiri dari 1.848 unit huntara insitu dan 709 unit huntara komunal yang tersebar di 10 kecamatan terdampak bencana.

“Huntara yang belum dibangun tersebut tersebar di 10 kecamatan terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur. Kami berharap pembangunan huntara ini segera dilakukan, sehingga korban bencana hidrometeorologi mendapatkan tempat tinggal layak,” kata Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky.

Ahok Usul Jaksa Periksa Jokowi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Penulis
Redaksi
-
0
Politikus PDIP, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengusulkan agar Jaksa Penuntut Umum memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dan anak usahanya periode 2018–2023.

Usulan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam persidangan. Ia merujuk pada keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Amatan Nukilan.id dai video persidangan tersebut, Ahok dalam kesaksiannya menyoroti pencopotan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional periode 2021–2022 Joko Priyono dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2020–2021 Mas’ud Khamid oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Ahok, keduanya merupakan figur dengan kapasitas terbaik di lingkungan Pertamina, namun dicopot tanpa alasan yang jelas.

Ia pun meminta jaksa untuk memeriksa pihak Kementerian BUMN, termasuk Jokowi yang dinilai mengetahui proses pencopotan tersebut.

“Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa kenapa saya mau lapor pada jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” ungkap Ahok.

Ahok menyebut Joko dan Mas’ud sebagai pimpinan anak usaha Pertamina yang berupaya menjalankan perubahan dan kebijakan yang ia dorong. Namun, justru keduanya menjadi sasaran pencopotan.

Ia juga mengungkapkan momen emosional saat mengetahui pencopotan tersebut.

“Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis saya telepon dia. Dia bilang gini, ‘Pak sudahlah, saya di Jogja saja kerja las saja Pak,’ dia bilang,” kata Ahok.

Menurut Ahok, pencopotan tersebut mencerminkan praktik yang tidak berbasis meritokrasi di tubuh BUMN.

“Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu loh mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan apa yang saya ingin lakukan dicopot?” tanyanya.

Ia menilai Mas’ud dikenal sebagai sosok yang bersih karena enggan menandatangani keputusan yang terindikasi penyimpangan, sementara Joko disebut memiliki kemampuan terbaik di bidang kilang. (XRQ)

UIN Ar-Raniry Perkuat Kerja Sama Akademik dengan Universitas Turki

Penulis
Redaksi
-
0
UIN Ar-Raniry Banda Aceh memperkuat langkah internasionalisasi melalui partisipasi dalam pertemuan perguruan tinggi Indonesia–Turki yang digelar di Ruang Heritage Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Jakarta, Senin (26/1/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh memperkuat langkah internasionalisasi melalui partisipasi dalam pertemuan perguruan tinggi Indonesia–Turki yang digelar di Ruang Heritage Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam agenda tersebut, UIN Ar-Raniry diwakili Rektor Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Kepala Pusat Layanan Internasional Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A., serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FISIP Reza Idria, M.A., Ph.D.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Duta Besar Turki untuk Indonesia H.E. Prof. Talip Küçükcan, perwakilan Kemenko PMK RI, Kementerian Agama RI, serta pimpinan universitas dari kedua negara. Forum tersebut menjadi wadah dialog dan penjajakan kerja sama konkret di bidang pendidikan tinggi, riset, dan mobilitas akademik.

Dalam sesi University-to-University (U2U), dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UIN Ar-Raniry dan Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU). Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., dan Rektor ALKU Prof. Dr. Kenan Ahmet Turkdogan sebagai bentuk komitmen pengembangan kerja sama berkelanjutan.

Selain penandatanganan MoU, UIN Ar-Raniry juga menjajaki penguatan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi Turki lainnya. Dengan Turkish German University, kerja sama diarahkan pada riset bersama dan publikasi ilmiah. Sementara dengan ALKU, kolaborasi yang direncanakan mencakup joint supervision, pertukaran dosen dan tenaga kependidikan, serta program magang mahasiswa.

Adapun dengan Istanbul Sabahattin Zaim University, peluang kerja sama difokuskan pada mobilitas akademik, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) internasional, penyelenggaraan summer school, serta skema beasiswa wakaf, baik penuh maupun parsial.

Keikutsertaan UIN Ar-Raniry dalam forum ini merupakan bagian dari strategi penguatan jejaring global guna meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi. Melalui kolaborasi internasional tersebut, UIN Ar-Raniry diharapkan mampu memperluas akses mahasiswa dan dosen terhadap pengalaman akademik global serta berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing internasional.

Usai Terima UHC Awards 2026, Plt Bupati Aceh Selatan Tegaskan Kekompakan dengan H. Mirwan MS

Penulis
Redaksi
-
0
Baital Mukadis juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan H. Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan definitif yang saat ini tengah menjalani sanksi administratif. (FOTO: 86News.co)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kembali mencatatkan prestasi di level nasional setelah berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis, dalam agenda nasional yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

UHC Awards 2026 diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menjamin akses layanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakatnya. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Aceh Selatan dalam memperkuat sektor pelayanan kesehatan.

Plt Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan daerah.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Aceh Selatan terus berjalan dan semakin membaik,” kata Plt Bupati Aceh Selatan H. Baital Mukadis, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga menjadi gambaran bahwa roda pemerintahan daerah tetap berjalan stabil di tengah berbagai dinamika yang dihadapi.

“Yang terpenting bagi kami adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Usai menerima penghargaan tersebut, Baital Mukadis juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan H. Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan definitif yang saat ini tengah menjalani sanksi administratif. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Menurut Baital Mukadis, silaturahmi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan serta memperkuat koordinasi kebijakan daerah.

“Kami menjaga komunikasi agar arah pembangunan tetap sejalan dengan visi yang telah ditetapkan,” katanya.

Pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah menjaga stabilitas pemerintahan di Aceh Selatan. Pemerintahan yang lahir dari pasangan MANIS (Mirwan–Baital Mukadis) menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat.

Raihan UHC Awards 2026 di tengah situasi pemerintahan yang dinamis menunjukkan bahwa birokrasi Pemkab Aceh Selatan tetap mampu bekerja secara profesional dan terkoordinasi.

Melalui capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan menuju visi Aceh Selatan Maju, Produktif, dan Madani, dengan mengedepankan persatuan dan kekompakan sebagai fondasi pemerintahan.

1...969798...2,392Halaman 97 dari 2,392

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id