Beranda blog Halaman 97

BPMA Catat Lifting Kondensat Aceh Tembus 200 Ribu Barel pada 2025

Penulis
Redaksi
-
0
ilustrasi Proses lifting 72.637 barel kondensat. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mencatat realisasi lifting kondensat dari wilayah kerja (WK) B, Aceh Utara, telah mencapai 200.701 barel hingga awal semester II tahun 2025. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 183,3 ribu barel atau setara 864 barel per hari.

Kepala Divisi Operasi BPMA, Hafizullah, mengatakan capaian lifting kondensat ini menandai keberhasilan kinerja KKKS di Aceh.

“Total lifting WK B telah mencapai 200.701 barel atau 109 persen dari target. Artinya, tingkat lifting tersebut sudah melebihi target WP&B 2025 sebesar 183,3 ribu barel,” ujarnya di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025).

Menurut Hafizullah, sebagian kondensat dikirim untuk kebutuhan domestik ke kilang TPPI Tuban, Jawa Timur, dan sebagian lainnya diekspor ke Thailand. Ia optimistis capaian tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun.

“Dengan dipertahankannya realisasi lifting pada awal semester II 2025 ini, diharapkan realisasi lifting hingga akhir tahun dapat sesuai bahkan lebih dari yang telah direncanakan BPMA dalam WP&B,” tambahnya.

Sementara itu, Pengawas Lifting BPMA, Irfansyah, mengungkapkan pada akhir Juli 2025 pihaknya bersama PT Pema Global Energi (PGE) telah mengekspor 87,1 ribu barel kondensat ke Thailand.

“Pada semester II awal ini, sebanyak 87,1 ribu barel berhasil ditransfer ke kapal MT Maersk Magellan untuk dibawa ke TIS Petroleum (Asia) PTE LTD di Thailand,” kata Irfansyah.

Koordinator Pengawas Lifting BPMA, Muhammad Akmal, menambahkan keberhasilan pengangkutan tersebut merupakan hasil perencanaan yang matang antara BPMA dan KKKS.

“Perencanaan dilakukan agar besaran volume kondensat yang diproduksi dari sumur-sumur bisa di lifting, sehingga benar-benar memenuhi target dan mampu menjaga level kondensat di tangki nominasi,” ujarnya.

Bank Indonesia Dorong Generasi Muda Aceh Melek Keuangan Syariah

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025 di Auditorium Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh pada Kamis (28/8/2025). (Foto: Bank Indonesia Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) bersama otoritas keuangan lainnya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Aceh melalui program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2025. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis (28/8/2025).

Mengusung tema “Generasi Muda Cerdas Keuangan, Menuju Indonesia Emas”, program ini merupakan kolaborasi empat lembaga, yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fokus utamanya adalah meningkatkan pemahaman generasi muda terkait keuangan syariah dan pentingnya investasi sejak dini.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menegaskan bahwa Aceh dipilih sebagai lokus pertama penyelenggaraan LIKE IT 2025 secara luring. Sub-tema yang diusung di Aceh adalah “Paham Produk Keuangan Syariah: Investasi Sejak Muda.”

“Sejalan dengan budaya masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, serta implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjadikan Aceh sebagai daerah percontohan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) secara nasional,” jelas Agus.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 65,43 persen, sementara inklusi keuangan lebih tinggi di angka 75,02 persen. Untuk Aceh, tingkat inklusi keuangan berada di kisaran 70 persen, namun tingkat literasi masih di bawah angka nasional.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah menjadi pengguna layanan perbankan maupun produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara menggunakan layanan tersebut secara bijak, aman, dan produktif,” tambah Agus.

Sementara itu, Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan (DPPK) BI, Arief Rachman, menyoroti rendahnya angka literasi keuangan syariah nasional. Berdasarkan survei, literasi keuangan syariah baru mencapai 12,88 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah berada di angka 39,11 persen.

“Angka ini menunjukkan peluang pengembangan dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih sangat luas,” kata Arief.

Ia optimistis edukasi berkelanjutan yang menyasar generasi muda akan memperkuat basis investor dalam negeri serta berkontribusi terhadap stabilitas sektor keuangan nasional.

“Kami optimis bahwa edukasi yang berkelanjutan dan menjangkau generasi muda di berbagai daerah di Indonesia akan mampu mendorong peningkatan basis investor dalam negeri, terutama generasi muda, serta berdampak kepada stabilitas sektor keuangan negara kita,” ujar Arief.

Editor: Akil

Aceh Belajar dari NTB, Siapkan Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah

Penulis
Redaksi
-
0
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan kunjungan kerja ke PT Jamkrida NTB Syariah di Mataram, Jumat (29/8/2025). (Foto:RRI)

NUKILAN.ID | MATARAM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan kunjungan kerja ke PT Jamkrida NTB Syariah di Mataram, Jumat (29/8/2025). Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPR Aceh, Hj Aisyah Ismail, S.Ag, dalam rangka silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai pengembangan lembaga penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

Hj Aisyah menyampaikan bahwa Aceh hingga kini belum memiliki lembaga penjaminan syariah. Karena itu, pihaknya datang ke NTB untuk belajar dari pengalaman Jamkrida NTB Syariah yang dinilai berhasil.

“Kami ingin belajar dari NTB, karena keberhasilan Jamkrida NTB Syariah bisa menjadi referensi dalam pembentukan lembaga serupa di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, Aceh dan NTB memiliki banyak kesamaan, terutama karakter masyarakat yang mayoritas muslim hingga mencapai 90 persen. Kondisi ini dinilai relevan dengan upaya penguatan ekonomi berbasis syariah yang tengah digagas di Aceh.

“Seperti halnya NTB, Aceh juga sedang berproses menuju penerapan sistem keuangan berbasis syariah secara menyeluruh. Kehadiran lembaga penjaminan syariah akan sangat membantu masyarakat, khususnya dalam mengakses pembiayaan,” tambahnya.

Aisyah menegaskan, kunjungan tersebut menjadi langkah awal bagi Komisi III DPR Aceh dalam merancang regulasi dan mendorong lahirnya lembaga penjaminan syariah di Aceh.

“Harapannya, pengalaman NTB bisa kami terapkan di Aceh agar masyarakat merasakan manfaat yang sama,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati, memaparkan perjalanan Jamkrida NTB sejak proses pendirian hingga konversi ke sistem syariah. Diskusi berlangsung hangat, terutama membahas langkah-langkah yang ditempuh agar perusahaan bisa beroperasi penuh sebagai penjaminan daerah berbasis syariah.

“Alhamdulillah, tadi kita bisa sharing bagaimana proses dari perda pendirian sampai dengan konversi menjadi syariah. Termasuk berbagi pengalaman menghadapi tantangan yang ada, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi rencana pendirian Jamkrida di Aceh,” kata Taufik.

Ia menuturkan, tantangan terbesar dalam pendirian perusahaan penjaminan syariah terletak pada penyusunan regulasi, khususnya perda, serta pemenuhan modal dasar. “Modal ini menjadi hal krusial. Apalagi regulasi dari OJK mengharuskan penambahan modal dasar hampir setiap lima tahun,” jelasnya.

Taufik menambahkan, keberadaan Jamkrida Syariah membuka peluang besar dalam mendukung pembiayaan daerah. Dengan mayoritas bank di Aceh sudah beroperasi secara syariah, potensi bisnis penjaminan dinilai sangat besar.

“Setelah menjadi syariah, justru akan semakin mempermudah. Seperti di NTB, Bank NTB sudah syariah, sehingga hampir 100 persen bisnis bisa dijamin oleh Jamkrida. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Aceh melalui Jamkrida Aceh Syariah,” terangnya.

Menurutnya, optimalisasi penjaminan pembiayaan syariah tidak hanya mendukung dunia usaha, tetapi juga berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di Aceh. Perusahaan penjaminan bahkan bisa memberikan kontribusi dalam bentuk dividen bagi pemerintah daerah.

Kunjungan Komisi III DPR Aceh di Kantor Jamkrida NTB Syariah turut dihadiri Plt Kepala Biro Ekonomi NTB Muslim, MT, perwakilan Biro Hukum, serta BPKAD NTB.

PT PEMA dan Gubernur Aceh Temui Menteri Bappenas, Bahas Terowongan Geurute hingga Dana Abadi Eks Kombatan

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, M.S. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf Dirut PT PEMA,Mawardi Nur. (Foto: Humas PEMA)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di kediamannya, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Pertemuan yang dibalut dengan sarapan pagi bersama itu berlangsung hangat dan membahas sejumlah isu strategis pembangunan di Aceh. Di antaranya, pembangunan terowongan Geurute, penyebrangan Krueng Geukuh–Penang, optimalisasi waduk dan irigasi, serta pembentukan dana abadi untuk eks kombatan.

Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy, menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmennya memberi perhatian khusus bagi pembangunan Aceh.

“Nantinya, kunjungan kerja pertama saya ke daerah dalam kapasitasnya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas akan dilakukan ke Aceh,” ujarnya.

Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Menteri terhadap Aceh. PEMA ingin terus berkembang menjadi motor penggerak bagi ekonomi daerah sebagai PAD Aceh dan teciptanya lapangan kerja,” katanya.

Ia berharap dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar rencana pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat menjadi prioritas pemerintahannya.

“Kami juga berharap perhatian dari Bapak Presiden, khususnya terkait pemberian lahan bagi eks kombatan, agar Aceh semakin maju dan sejahtera,” tuturnya.

Mualem menegaskan, pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di perdesaan, akan terus menjadi fokus utama pemerintahannya.

Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Aceh bersama PT PEMA bertekad menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kemajuan Aceh.

Kemenkum Aceh Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Setiap Desa

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman. (Foto: Humas Kemenkum Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mendorong pemberi bantuan hukum (PBH) untuk aktif membentuk pos bantuan hukum desa (posbankumdes) di seluruh wilayah Aceh. Langkah ini disebut sebagai strategi mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyebut pihaknya menargetkan satu desa memiliki satu pos bantuan hukum.

“Kami terus mendorong peran PBH dalam membentuk posbankumdes. Posbankumdes ini menjadi ruang masyarakat untuk konsultasi, edukasi, serta pendampingan hukum,” ujarnya di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025).

Ia menjelaskan, saat ini Aceh memiliki 6.497 desa atau gampong yang tersebar di 290 kecamatan. Namun, pos bantuan hukum yang terbentuk baru ada di 46 gampong. Karena itu, kehadiran PBH sangat penting untuk mempercepat pembentukan posbankumdes di seluruh desa.

Menurut Meurah, pembentukan posbankumdes sejalan dengan agenda pemerintah memperluas akses keadilan. Selama ini, jarak dan biaya kerap menjadi kendala bagi masyarakat desa dalam mendapatkan layanan hukum di perkotaan.

“Kami juga berharap peran PBH tidak hanya fokus pada perkara ligitasi, memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan hukum termasuk berperan membentuk posbankum di desa-desa,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, M Ardiningrat Hidayat. Ia menegaskan kehadiran posbankumdes menjadi jaminan agar bantuan hukum benar-benar hadir untuk seluruh lapisan masyarakat.

“Jika pos bantuan hukum dapat dibentuk secara merata di desa-desa di Provinsi Aceh, maka masyarakat di pedesaan akan lebih terlindungi dari potensi ketidakadilan hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum,” ujar M Ardiningrat Hidayat.

Editor: AKil

37 WNA di Tambang Emas Aceh Barat Berstatus Calon Pekerja

Penulis
Redaksi
-
0
37 WNA di Tambang Emas Aceh Barat Berstatus Calon Pekerja. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Kantor Imigrasi Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat, memastikan sebanyak 37 warga negara asing (WNA) yang bekerja di tambang emas PT Magellanic Garuda Kencana di Kecamatan Woyla Timur masih berstatus sebagai calon tenaga kerja.

“Ke-37 warga asing ini sebagai besar berstatus C18, meski ada beberapa yang sudah memiliki kartu izin tinggal sementara atau kitas,” kata Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Jamaluddin, kepada ANTARA di Meulaboh, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, visa C18 adalah visa kunjungan jangka pendek yang digunakan oleh WNA untuk mengikuti masa percobaan kerja. Visa ini hanya mengizinkan tinggal sementara di Indonesia, tanpa hak bekerja secara resmi.

“Visa C18 memungkinkan tinggal di Indonesia hingga 90 hari, namun tidak dapat diperpanjang,” ujar Jamaluddin.

Ia menjelaskan, aturan tersebut diberlakukan untuk memperketat pengawasan masuknya tenaga kerja asing dan mencegah potensi penyalahgunaan izin tinggal. Dengan begitu, sistem penerimaan tenaga kerja asing diharapkan lebih transparan dan efektif.

Jamaluddin menambahkan, mayoritas WNA yang terlibat dalam aktivitas tambang emas tersebut berasal dari Tiongkok, Vietnam, hingga Korea Selatan.

“Artinya, pekerja asing yang dilaporkan bekerja di tambang emas Aceh Barat merupakan pekerja magang yang sifatnya sementara,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang menelusuri dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengerukan emas di aliran Sungai Woyla. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyebutkan, langkah ini penting untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak merugikan masyarakat.

“Kalau investor hadir ke Aceh Barat lalu mempekerjakan warga asing, buat apa?,” kata Tarmizi.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi investor untuk berinvestasi. Namun, ia menegaskan kehadiran investasi harus berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Sebagai informasi, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Selain itu, tata cara penggunaan tenaga kerja asing juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021.

Editor: Akil

DPR RI Sampaikan Duka dan Desak Usut Tuntas Kasus Meninggalnya Pengemudi Ojek Online

Penulis
Akil
-
0
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: Dok. DPR RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Hal itu ia tegaskan dalam keterangan  yang diunggah pada Instagram DPR RI.

“Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Almarhum Saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 yang lalu,” kata Puan dikutip Nukilan.id pada Sabtu (30/8/2025).

Puan menyampaikan harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Ia juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Amien YRA,” ujarnya.

Tak hanya menyampaikan belasungkawa, Puan juga menegaskan pentingnya penegakan hukum secara transparan. Ia mendesak kepolisian mengusut tuntas peristiwa yang menelan korban jiwa ini.

“Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi, dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai,” tegas Puan.

Puan juga menyoroti tindak kekerasan yang dialami para peserta aksi. Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya berlangsung damai tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

“Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya,” ucapnya.

Lebih jauh, Puan menyadari bahwa tragedi ini menjadi cermin bagi DPR RI untuk terus berbenah. Ia menyampaikan permintaan maaf jika lembaga yang dipimpinnya belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat,” katanya.

Ia menekankan, DPR berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan dialog adalah kunci agar insiden serupa tak kembali terjadi di masa depan.

“DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong membangun bangsa dan negara,” ujar Puan.

Menutup pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mawas diri dan bekerja keras mencegah tragedi serupa. Ia berharap doa dan kerja bersama dapat menjaga bangsa dari peristiwa memilukan.

“Kita bersama harus mawas diri, bekerja keras dan berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Presiden Jenguk Keluarga Affan Kurniawan, Janjikan Penanganan Tuntas

Penulis
Redaksi
-
0
Presiden menyambangi kediaman almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban insiden kendaraan taktis, untuk menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar almarhum. (Foto: Sekretariat Presiden)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden menyambangi kediaman almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban insiden kendaraan taktis, untuk menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar almarhum. Kunjungan ini disebut sebagai bentuk penghormatan Presiden terhadap kerja keras dan ketulusan Affan dalam menghidupi keluarganya.

Amatan Nukilan.id dari video yang diunggah akun Sekretariat Presiden, tampak Presiden menyalami ayahanda dan ibunda almarhum. Presiden menegaskan kepada orang tua almarhum pihaknya akan mengusut tuntas dan meminta ortunya untuk percaya terhadap kerja-kerja pemerintah.

Ungkapan belasungkawa juga disampaikan Presiden secara langsung. “Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dianugerahi kekuatan, kesabaran, serta ketabahan.”

Tak berhenti pada ucapan duka, Presiden turut memastikan adanya langkah nyata dari pemerintah. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga almarhum melalui perhatian khusus dan dukungan terhadap kebutuhan yang diperlukan, serta memastikan penanganan perkara ini berjalan hingga tuntas sebagai wujud penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan. (xrq)

Reporter: Akil

Komnas HAM Pilih Aceh Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari HAM Internasional 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Komnas HAM Pilih Aceh Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari HAM Internasional 2025. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menetapkan Banda Aceh sebagai pusat peringatan Hari HAM Internasional 2025. Agenda ini sekaligus menjadi momentum peringatan 20 tahun perdamaian Aceh pasca-penandatanganan MoU Helsinki.

“Kami berencana menyelenggarakan hari HAM Internasional 2025 di Banda Aceh, dan kita minta dukungan dari pemerintah Aceh,” kata Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025).

Rencana tersebut disampaikan Atnike usai bertemu Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, untuk membahas dukungan pelaksanaan peringatan yang akan berlangsung pada 9–10 Desember 2025 mendatang.

Peringatan Hari HAM Internasional di Aceh nantinya akan diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari seminar, workshop, pertunjukan kebudayaan, hingga kunjungan ke sejumlah situs bersejarah di Banda Aceh.

Menurut Atnike, pelaksanaan tahun ini juga merupakan upaya memperingati dua dekade damai Aceh.

“Kami ingin agar perdamaian Aceh ini terus berlanjut dan menjadi contoh, bahwa perdamaian Aceh berlanjut, dan masyarakat Aceh semakin sejahtera,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan melibatkan pemerintah Aceh, perwakilan lembaga internasional, tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok perempuan.

“Kemudian, nantinya kami juga mengajak serta pihak kementerian/lembaga di nasional agar turut serta mendukung dan memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung perdamaian di Aceh,” kata Atnike.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Kami pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya. Karena ini berhubungan dengan perdamaian, mungkin nanti leading sektornya di Badan Reintegrasi Aceh (BRA),” ujarnya.

Fadhlullah berharap kegiatan ini berjalan lancar, apalagi menghadirkan perwakilan nasional hingga lembaga internasional. Ia menegaskan pemerintah Aceh siap menyediakan fasilitas yang representatif.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM RI, Sepriady Utama, menyampaikan bahwa secara garis besar peringatan tahun ini akan mengangkat tema merawat perdamaian Aceh. “Secara garis besar kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran publik, merawat perdamaian, penguatan kolaborasi, hingga hari terwujudnya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh,” ujarnya.

Editor: Akil

Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR RI

Penulis
Redaksi
-
0
Politisi Nasdem, Ahmad Sahroni. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Fraksi Partai NasDem mencopot Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Keputusan itu tertuang dalam surat Fraksi NasDem Nomor 758 tentang pergantian anggota Komisi I dan III DPR, tertanggal 29 Agustus 2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat serta Sahroni sendiri selaku Bendahara Fraksi. Dalam keputusan itu, Sahroni dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR, sementara kursi Wakil Ketua Komisi III kini ditempati oleh Rusdi Masse Mappasessu.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, perpindahan Sahroni bukanlah pencopotan, melainkan bagian dari rotasi rutin di tubuh fraksi.
“Hanya rotasi rutin, tidak ada pencopotan. Hanya penyegaran,” ujar Hermawi saat dikonfirmasi, Jumat (29/8/2025).

Pernyataan Hermawi itu merespons sorotan publik terkait sejumlah ucapan Sahroni yang belakangan viral. Dalam salah satu pernyataannya, ia mendukung tindakan polisi menangkap demonstran di bawah umur yang dianggap anarkis.

“Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur. Itu bayangin, di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis,” kata Sahroni dalam pesan suara, Selasa (26/8).

Sebelumnya, Sahroni juga menuai hujatan setelah menyebut pihak yang mendesak pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia.”

Komisi III DPR sendiri membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan, dengan mitra kerja strategis seperti Kepolisian RI. Kini, dengan rotasi tersebut, Sahroni resmi bergabung di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen.

Editor: Akil

1...969798...2,234Halaman 97 dari 2,234

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id