Beranda blog Halaman 973

Ketua DPW Muda Seudang Abdya Dukung Penuh Jufri-Fakhruddin: Waktunya Anak Muda Bangkit

0
Ketua DPW Muda Seudang Abdya, Oktavian Fauzan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Blangpidie – Ketua DPW Muda Seudang Abdya, Oktavian Fauzan, menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Jufri Hasanuddin dan M. Fakhruddin sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) yang diusung oleh Partai Aceh.

Dukungan ini, menurut Fauzan, bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk membawa perubahan signifikan bagi Abdya, terutama dalam memperbaiki tatanan politik yang selama ini dinilai mengecewakan kaum muda.

“Kami melihat pasangan Jufri-Fakhruddin sebagai harapan baru bagi Abdya. Kami di DPW Muda Seudang Abdya siap mendukung penuh mereka,” tegas Fauzan dalam pernyataannya, Kamis (15/8/2024).

Fauzan juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu di bawah bendera Partai Aceh, mendukung calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang dianggapnya sebagai kunci perubahan lebih besar di Aceh.

Sebagai representasi generasi muda, Fauzan menekankan pentingnya peran anak muda dalam politik. Ia mengingatkan agar mereka tidak terjebak dalam permainan politik elit yang dapat memecah belah persatuan.

“Peran anak muda dalam politik harus dihargai dan dioptimalkan. Saya juga ingin mengingatkan semua anak muda, terutama yang aktif di LSM atau organisasi kepemudaan, agar tidak terjebak dalam permainan politik yang hanya akan merugikan kita. Kesatuan dan persatuan harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Fauzan tidak menutupi keprihatinannya terhadap fenomena anak muda di Abdya yang sering kali menjadi korban permainan politik elit. Menurutnya, banyak talenta muda di Abdya yang tidak berkembang karena apatis dan kehilangan kepercayaan terhadap politik.

“Saya merasa miris melihat anak muda di Abdya hanya dipandang sebelah mata oleh mereka yang berkepentingan. Talenta dan karir anak muda di Abdya banyak yang mati sebelum berkembang. Kita yang seharusnya menjadi motor perubahan malah dibuat apatis,” lanjut Fauzan.

Fauzan berharap, dengan majunya Jufri Hasanuddin dan M. Fakhruddin, akan tercipta sinergi kuat antara pemimpin dan generasi muda untuk mendorong Abdya ke arah yang lebih baik.

“Kita harus pastikan bahwa pilkada kali ini tidak lagi menjadi ajang permainan yang merugikan anak muda. Kita harus bangkit dan berjuang bersama, bukan hanya sebagai penonton atau korban,” ujarnya dengan semangat.

Di akhir pernyataannya, Fauzan mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat, terutama anak muda, menjaga kebersamaan selama masa kampanye dan pemilihan. Ia menegaskan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan yang disebabkan oleh kepentingan sesaat.

“Mari kita buktikan bahwa anak muda Abdya bisa bersatu dan bersama-sama membawa perubahan positif. Ini bukan hanya tentang kemenangan di pilkada, tetapi tentang masa depan kita bersama,” pungkasnya.

Editor: Akil

Pengumuman Dekfad Sebagai Cawagub Mengejutkan Publik, Pengamat: Mualem Perlu Waspada

0
Dr. Nasrul Zaman. (Foto: Nukilan.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengamat sosial politik, Dr. Nasrulzaman, menilai pengumuman Dekfad sebagai calon wakil gubernur Aceh oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Partai Aceh (PA) telah mengejutkan publik. Pasalnya, pada seleksi tahap pertama, Dekfad dan tiga calon lainnya telah dinyatakan tidak lolos ke tahap berikutnya.

“Publik terkejut dengan pengumuman ini, terutama karena sebelumnya Ketua Pansel sudah secara luas mengumumkan bahwa Dekfad gagal lolos seleksi tahap kedua,” ujar Nasrulzaman, yang juga Direktur Eksekutif E-Trust, dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, keputusan Ketua Pansel tersebut dapat menimbulkan spekulasi negatif dan berpotensi merusak proses pencalonan Mualem sebagai calon gubernur Aceh.

“Saya khawatir jangan sampai ini adalah bagian dari skenario pihak luar untuk menggagalkan Mualem menjadi gubernur terpilih,” tambahnya.

Nasrulzaman mengingatkan bahwa Mualem harus memberikan perhatian serius terhadap situasi ini. Dia juga menegaskan bahwa Ketua Pansel perlu dievaluasi dan bahkan diambil langkah demisioner jika diperlukan.

“Sebenarnya, keputusan terkait calon wakil gubernur sepenuhnya ada di tangan Mualem. Tidak seharusnya Ketua Pansel mengambil kewenangan tersebut secara sepihak,” tegas Nasrulzaman.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar Mualem terlebih dahulu mengundang partai-partai pengusung untuk berdiskusi sebelum menentukan calon wakil gubernur. Langkah ini, menurutnya, akan memberikan dukungan lebih kuat dan legitimasi bagi calon yang dipilih.

“Jika hal ini tidak dilakukan, akan sulit bagi Mualem untuk memperluas jangkauan dukungan, terutama di wilayah-wilayah yang bukan basis pendukung PA,” katanya.

Nasrulzaman menekankan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan Mualim sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030.

“Ini menjadi catatan penting bagi Mualem dan timnya yang serius ingin memenangkan Pilkada Aceh mendatang,” tutupnya.

Editor: Akil

Ketua PWI Aceh Kecam Oknum yang Memelintir Wawancara Wartawan dengan Pangdam IM

0
Foto wawancara wartawan dengan Pangdam IM di Balee Sanggamara Makodam IM, Senin 12 Agustus 2024 dan keterangan (narasi) yang dipelintir oleh pelaku. (Foto: dari medsos)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Foto wawancara sejumlah wartawan dengan Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han) di Balee Sanggamara Makodam IM, Senin, 12 Agustus 2024 digunakan oleh pelaku kejahatan siber dengan memasukkan keterangan yang memelintir penjelasan Pangdam IM.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin memastikan foto yang diposting tersebut adalah foto wawancara wartawan – termasuk Ketua PWI Aceh—dengan Pangdam IM, Mayjen Niko Fahrizal di Balee Sanggamara Makodam IM, Senin siang, 12 Agustus 2024.

“Tiba-tiba di media sosial menyebar foto tersebut namun keterangan Pangdam IM dipelintir sedemikian rupa. Juga dilengkapi narasi berupa opini si pelaku dengan nada memuji Pangdam IM. Padahal di berbagai media yang menayangkan wawancara tersebut tidak ada sama sekali seperti keterangan yang ditulis pelaku,” kata Nasir Nurdin.

Dijelaskan Nasir, yang diposting pelaku bukan link berita dari media online tetapi foto yang di-copy lalu dibuat keterangan seolah-olah itu penjelasan Pangdam IM.

“Pelaku berusaha menampilkan itu seolah-olah link media, tetapi kebodohannya langsung terbaca,” tulis Ketua PWI Aceh dalam siaran pers-nya.

Dikirim ke Pangdam

Pangdam IM, Mayjen Niko Fahrizal juga menerima postingan foto dan keterangan yang tidak seperti disampaikannya kepada wartawan.

Pada Kamis sore, 15 Agustus 2024, Ketua PWI Aceh menerima pesan WhatsApp dari Pangdam IM.

Pangdam meneruskan foto dan keterangan yang dipelintir itu.

“Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kok jadi begini narasinya pak ketua,” tulis Pangdam IM dengan mengirim foto wawancara wartawan dengan dirinya dan narasi di bawahnya.

Jenderal Niko sependapat dengan Ketua PWI Aceh kalau itu adalah hoaks namun dia berharap ada penjelasan kepada masyarakat karena postingan itu sudah menyebar ke mana-mana.

“Saya menanggapi pertanyaan Ketua PWI Aceh tentang lapangan Blangpadang itu karena saya pikir saya memang harus menjawab agar masyarakat tahu permasalahan nya. Tiba-tiba kok ada yang memelintir penjelasan saya,” tulis Pangdam IM dalam percakapan di aplikasi WhatsApp dengan Ketua PWI Aceh.

Editor: Akil

Bank Indonesia Gandeng Ulama Dorong Digitalisasi Pembayaran di Aceh

0
Kegiatan Sosialisasi-Edukasi QRIS dan Pelindungan Konsumen (PK) dengan melibatkan Ulama dan Dayah yang berlangsung di Auditorium Teuku Umar, kantor BI Aceh, Banda Aceh pada Kamis 15 Agustus 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut, Bank Indonesia Provinsi Aceh menggelar Sosialisasi-Edukasi QRIS dan Pelindungan Konsumen (PK) dengan melibatkan Ulama dan Dayah. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Teuku Umar, kantor BI setempat, pada Kamis (15/8/2024).

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari Pekan QRIS Nasional (PQN) 2024 Aceh yang berlangsung pada 12-18 Agustus 2024.

Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto menyampaikan bahwa PQN sangat penting untuk mendorong akselerasi digitalisasi di Aceh, terutama menjelang PON. 

“Kami menilai PQN ini sangat perlu di Aceh karena upaya untuk akselerasi digitalisasi menjadi penting, apalagi kita juga sebentar lagi ada PON,” kata Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Dalam rangkaian PQN, kata Rony, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari kampanye dan user experience transaksi QRIS, showcasing produk UMKM, hingga seminar dan forum diskusi. 

“Puncak acara PQN akan digelar pada hari Minggu 18 Agustus dengan memanfaatkan car free day untuk melakukan berbagai kegiatan kampanye QRIS, seperti senam ala QRIS dan QRIS 1 rupiah,” pungkasnya.

Selain sosialisasi QRIS, Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

“Kita melihat selain sosialisasi terkait QRIS menjadi penting juga untuk ditingkatkan dan dioptimalkan perlindungan konsumen,” ujarnya Rony.

Sebagai provinsi dengan kekhususan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Bank Indonesia juga melibatkan ulama dan dayah dalam sosialisasi QRIS. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi pembayaran sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Aceh.

“Bank Indonesia mendorong digitalisasi itu ke semua perbankan, karena di Aceh itu ada qanun LKS dan daerah syariah, kami melihat sangat bagus melibatkan ulama,” tandasnya.

Reporter: Rezi

Abu Paya Pasi Jumpai Muallem Serahkan Rekomendasi Dukungan Ulama untuk Tu Sop Dijadikan Cawagub

0
Abu Paya Pasi Jumpai Muallem Serahkan Rekomendasi Dukungan Ulama untuk Tu Sop Dijadikan Cawagub. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ulama kharismatik Aceh, Tgk. H. Muhammad Ali, yang akrab disapa Abu Paya Pasi menyerahkan rekomendasi dukungan ulama Aceh kepada Muallem agar Tu Sop Jeunieb dijadikan sebagai Wakil Muallem dalam Pilkada Aceh 2024.

Penyerahan rekomendasi dukungan ulama seluruh Aceh ini tersebut langsung diserahkan Abu Paya Pasi di kediaman Mualem di Lhokseumawe Kamis siang 15 Agustus 2024 bertepatan dengan hari peringatan 19 tahun perdamaian Aceh.

Saat menyerahkan rekomendasi dukungan ulama Aceh ini, Abu Paya Pasi antara lain menjelaskan kepada Mualem bahwa ini merupakan aspirasi Ulama seluruh Aceh yang mengharapkan agar Mualem bisa maju berpasangan dengan Tu Sop pada Pilkada 2024 ini.

Kenapa kami tawarkan Tu Sop sebagai Calon Wakil Gubernur Aceh karena Tu Sop seorang tokoh Ulama yang tidak hanya alim ilmu agama tapi juga punya kapasitas untuk mendampingi Mualem dalam memimpin Aceh ke depan.

Tu Sop juga punya hubungan yang kuat dengan banyak pihak baik di pusat dan lainnya yang dapat diharapkan untuk pembangunan Aceh ke depan.

Yang paling penting menurut Abu Paya Pasi yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) ini, Aceh sebagai nanggroe syariat harus didampingi oleh Ulama dalam memimpin Aceh ke depan agar syariat Islam bisa terwujud di Aceh untuk kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat.

“Semoga pengalaman pengalaman tidak baik di masa lalu agar tidak kembali terulang di masa yang akan datang,” harap Abu Paya Pasi saat menyerahkan rekomendasi dukungan ulama Aceh kepada Muallem.

Koordinator tim pengumpulan dukungan Ulama, Tgk Bahri Ismail juga mengatakan kepada Mualem bahwa tim kita di lapangan terus bergerak seluruh Aceh untuk mengumpulkan dukungan dari para ulama dan tokoh cerdik pandai seluruh Aceh agar Mualem bisa berpasangan dengan Tu Sop dan memenangkan Pilkada Aceh.

Tgk Bahri mengatakan bahwa saat itu Mualem menjawab bahwa ia sudah sejak lama sampai saat ini, dirinya ingin maju berpasangan bersama Tu Sop.

Kita sering berdiskusi dengan Tu Sop bagaimana kita bangun Aceh ini menjadi lebih baik ke depan. Ulama dan semua pihak harus dilibatkan dalam membangun Aceh ke depan. Yang penting kita kompak dan bersatu, kata Muallem sebagaimana disampaikan oleh Tgk Bahri.

Menurut Muallem sebagaimana disampaikan ulang oleh Tgk Bahri, saat itu Muallem mengajak bahwa dengan adanya dukungan ini dari para ulama seluruh Aceh ini, alhamdulillah dukungan kita semakin kuat.

“Dan Insya Allah kita akan menang untuk bersama sama kita bangun Aceh menjadi lebih baik ke depan sesuai syariat Islam,” ujar Mualem.

Selain itu, saat itu Mualem juga meminta agar surat dukungan ulama Aceh agar dirinya berpasangan dengan Tu Sop juga dapat diserahkan kepada Wali Nanggroe, PYM Tgk Malik Mahmud Al Haitar sebagai orang tua kita dan yang kita tuakan dan kita hormati.

Koordinator Tim pengumpulan dukungan Ulama untuk pasangan Mualem – Tu Sop, Tgk Bahri mengatakan pihaknya menyambut baik saran Mualem tersebut.

“Dalam berapa hari ke depan ini kita rampungkan surat pernyataan dukungan ini. Besar harapan kita pasangan Mualem – Tu Sop akan terealisasi pada Pilkada 2024 sebagaimana harapan ulama seluruh Aceh dan bisa memenangi Pilkada Aceh dengan suara menang mutlak,”ujar Tgk Bahri.

“Kita akan terus bekerja secara maksimal demi pembangunan Aceh lebih baik dan sesuai syariat Islam sebagai salah satu kekhususan Aceh sesuai UUPA dan perdamaian MoU Helsinki yang hari ini kita peringati ke 19 tahun.

Dan agama Islam harus ditegakkan sebagaimana amanah pendahulu kita dan amanah Wali Tgk Hasan di Tiro yang disampaikan ke kepada para Ulama karismatik Aceh saat Wali masih hidup. Dan ini hanya bisa diwujudkan jika Ulama mendampingi Mualem, pungkas Tgk Bahri.

Editor: Akil

Aktivis Muda Aceh Selatan Ingatkan Panwascam untuk Jaga Netralitas Pilkada

0
Syahrul Amin. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Tapaktuan – Sebanyak 54 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) resmi dilantik oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan. Acara pelantikan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Selatan, Tapaktuan, pada Rabu (14/8/2024) kemarin.

Pelantikan ini menandai dimulainya tugas besar bagi para anggota Panwascam dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panwaslih Aceh Selatan mengingatkan agar para Panwascam yang baru dilantik menjalankan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan cermat, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Muda Peduli Aceh Selatan, Syahrul Amin, turut memberikan ucapan selamat kepada para anggota Panwascam. Ia mengungkapkan pentingnya peran Panwascam sebagai garda terdepan dalam proses pengawasan Pilkada.

“Panwascam adalah instrumen vital dalam Pilkada serentak 2024, karena mereka yang langsung terlibat dalam pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pilkada,” ujar Syahrul saat diwawancarai Nukilan.id, Kamis (15/8/2024).

Syahrul juga menyoroti beberapa hal krusial yang harus diperhatikan oleh Panwascam, salah satunya adalah menjaga netralitas. Ia mengingatkan agar Panwascam tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan dari pihak manapun.

“Netralitas adalah kunci, dan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, Syahrul mengharapkan Panwascam untuk menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Muspika, PPK, dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang efektif akan memudahkan penyelesaian masalah dan mencegah potensi pelanggaran.

Syahrul juga mendorong Panwascam untuk aktif dalam melakukan pendidikan pemilih, khususnya terkait pentingnya memilih dan bahaya politik uang. Edukasi kepada masyarakat, katanya, adalah langkah preventif untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

19 Tahun Perdamaian, Luka Aceh yang Masih Menganga

0
Akil Rahmatillah. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Opini – Hari ini, Aceh memperingati 19 tahun sejak Kesepakatan Helsinki ditandatangani, sebuah perjanjian yang mengakhiri konflik bersenjata selama tiga dekade antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bagi banyak orang, perjanjian ini adalah simbol perdamaian dan harapan baru. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Aceh, perdamaian ini terasa belum lengkap. Meskipun senjata telah diletakkan, luka batin akibat kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik masih terasa perih.

Rasa sakit dan kekecewaan masih membayangi masyarakat Aceh, terutama mereka yang menjadi korban langsung kekerasan selama masa konflik. Banyak dari mereka yang diseret, dibentak, bahkan dilecehkan di depan keluarga mereka. Sayangnya, meskipun sudah 19 tahun berlalu, hak-hak para korban ini masih diabaikan. Implementasi Kesepakatan Helsinki, yang seharusnya membawa keadilan dan pemulihan bagi mereka yang terluka, masih jauh dari memadai.

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) hingga 2026, yang seharusnya menjadi panduan bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, ternyata belum sepenuhnya mencakup partisipasi korban konflik, terutama perempuan dan anak muda. Mereka yang paling menderita selama konflik kini tampaknya kembali terlupakan dalam upaya pembangunan pascaperdamaian.

Di tengah situasi ini, munculnya nama Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem sebagai calon gubernur Aceh menjadi sorotan. Mualem, yang pernah menjadi panglima GAM dan kini memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA), diharapkan bisa membawa perubahan yang signifikan dalam implementasi Kesepakatan Helsinki. Namun, apakah ia mampu mengemban tanggung jawab moral untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM masa lalu dan memenuhi hak-hak korban konflik?

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, yang baru aktif setelah desakan kuat dari masyarakat sipil, adalah contoh nyata dari minimnya komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji-janji Helsinki. Mualem harus memahami bahwa KKR bukan hanya soal formalitas, melainkan tentang menghadirkan keadilan yang nyata bagi para korban. Reparasi yang ditawarkan pemerintah Aceh beberapa tahun lalu—berupa uang tunai—ditolak oleh banyak pihak karena dianggap tidak memadai. Apa yang dibutuhkan bukan sekadar uang, tetapi pemulihan menyeluruh yang mencakup pengakuan, kebenaran, dan keadilan.

Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Malik Mahmud, tokoh GAM, keduanya mengakui bahwa implementasi MoU Helsinki sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Pelanggaran HAM yang terjadi selama masa status Daerah Operasi Militer (DOM) masih belum tuntas. Dengan ribuan korban yang terbunuh dan terluka, pertanggungjawaban atas pelanggaran ini menjadi isu yang sangat krusial. Apakah Mualem mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi para korban dan masyarakat Aceh?

Pemerintah Aceh ke depan harus memastikan bahwa suara korban tidak lagi diabaikan. Keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar janji kampanye. Mualem, sebagai mantan pemimpin GAM, memikul beban moral untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Tanpa langkah konkret untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, perdamaian di Aceh akan tetap terasa rapuh dan tidak lengkap. Perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika keadilan ditegakkan dan hak-hak para korban dipenuhi. Mualem harus membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan yang dibutuhkan Aceh. Bukan hanya sebagai panglima masa lalu, tetapi sebagai pemimpin masa depan yang membawa keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Aceh. (XRQ)

Penulis: Akil Rahmatillah

Megawati Minta Muzakir Manaf Jaga Persatuan Aceh dalam Pilkada 2024

0
Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Jakarta – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, meminta Muzakir Manaf, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk menjaga persatuan rakyat Aceh saat maju dalam Pilkada Aceh 2024. Permintaan ini disampaikan Megawati dalam pidatonya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024), setelah menyerahkan surat rekomendasi pencalonan kepada Muzakir.

“Saya minta tolong Aceh itu bersatu ya,” ujar Megawati saat berorasi di hadapan para kader PDI-P. Ia menekankan bahwa persatuan Indonesia adalah cita-cita para pendiri bangsa yang harus terus dijaga.

Lebih lanjut, Megawati menyinggung pentingnya Indonesia sebagai negara besar yang harus tetap bersatu, mengingatkan bahwa luas wilayah Indonesia yang meliputi daratan dan lautan hampir setara dengan luas Amerika Serikat.

“Bayangkan negara kita ini sebesar ini, kalau kita tidak bersatu, bagaimana nasib kita ke depan?” tambah Presiden Kelima RI tersebut.

Megawati juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak memiliki mental yang lemah. Ia mengutip ucapan ayahnya, Soekarno, yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia bukanlah “bangsa tempe” yang lemah, meskipun tempe adalah panganan yang lezat.

“Kita bukan bangsa tempe. Tempe itu enak, tapi dibuatnya lembut. Kita harus punya semangat yang kuat,” tegasnya.

Selain Muzakir Manaf, Megawati juga menyerahkan surat rekomendasi secara simbolis kepada 12 calon kepala daerah lainnya di tingkat provinsi. Beberapa di antaranya adalah Edy Rahmayadi untuk Sumatera Utara dan Abdul Wahid untuk Riau.

Berikut daftar lengkap Cakada yang diusung PDI-P untuk Pilkada 2024:

  • Aceh: Muzakir Manaf
  • Sumatera Utara: Edy Rahmayadi
  • Riau: Abdul Wahid dan SF Hariyanto
  • Bengkulu: Helmi Hasan dan Mian
  • Nusa Tenggara Barat: Rahmi dan Musyafirin
  • Sulawesi Utara: Steven Kandouw
  • Kalimantan Tengah: Nadalsyah dan Sigit Yunianto
  • Kalimantan Timur: Isran Noor dan Hadi Mulyadi
  • Sulawesi Selatan: Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad
  • Sulawesi Tenggara: Lukman Abunawas dan La Ode Ida
  • Papua Barat Daya: Letjen TNI (Purn) Yopi Ones dan Ibrahim Wugaje
  • Sulawesi Tengah: Rusdy Mastura dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Agusto
  • Maluku: Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas

Megawati berharap para calon yang diusung PDI-P ini mampu menjaga persatuan dan memimpin daerahnya dengan semangat gotong royong, sebagaimana yang selalu ditekankan dalam setiap kesempatan.

Editor: Akil

Terkait Galian C Ilegal, SAPA Minta Proyek Tebing Peudada Bireuen Dihentikan Sementara

0
Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Bireuen – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengingatkan Mukhlis Takabeya, kontraktor yang bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan perkuatan tebing sungai Krueng Peudada Kabupaten Bireuen, terkait dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek tersebut.

SAPA mendesak proyek itu dihentikan sementara hingga izin galian C yang sah dikeluarkan oleh pihak berwenang dan tidak menggunakan material ilegal.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum SAPA Fauzan Adami kepada media ini, Kamis 15 Agustus 2024. Menurutnya, penggunaan material dari galian C ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Kami berharap Mukhlis Takabeya, sebagai tokoh masyarakat, memberikan contoh yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Fauzan.

SAPA menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan, termasuk galian C, harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana, denda, serta merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Sebelum izin galian C yang sah dikeluarkan, sebaiknya proyek ini dihentikan untuk sementara. Kami juga mendesak agar izin tersebut segera diurus untuk menghindari pelanggaran hukum lebih lanjut,” tambah Fauzan.

SAPA menekankan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum dan prosedur yang ada guna memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, serta melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas yang tidak terkontrol.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kepatuhan terhadap aturan demi kepentingan bersama dan masa depan yang lebih baik,” pungkas Fauzan.

Editor: Akil

19 Tahun Damai Aceh, Warga: Anugerah yang Harus Dijaga

0
Potret peringatan Hari Damai Aceh ke 19 Tahun. (Foto: AcehKini)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Hari ini, Aceh memperingati 19 tahun perdamaian yang mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 2005, sebuah kesepakatan damai yang dikenal dengan nama MoU Helsinki ditandatangani di Helsinki, Finlandia, menjadi penanda berakhirnya perang yang telah berlangsung sejak 1976.

Setelah hampir dua dekade, bagaimana warga Aceh merasakan dan menilai perdamaian yang tercipta? Untuk menjawabnya Nukilan.id melakukan wawancara dengan sejumlah warga di Banda Aceh untuk menggali tanggapan serta harapan mereka terkait 19 tahun damai di Aceh.

Seorang warga Banda Aceh, Yusuf, mengatakan bahwa ia dulunya sempat merasakan langsung dampak konflik, mengungkapkan rasa syukurnya atas perdamaian yang tercipta.

“Dulu, hidup dalam bayang-bayang ketakutan sudah menjadi bagian dari keseharian kami. Sekarang, setelah 19 tahun, anak-anak bisa sekolah tanpa khawatir, dan masyarakat bisa bekerja dengan tenang. Ini adalah anugerah yang harus kita jaga,” ujar Yusuf kepada Nukilan.id, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, meski kondisi damai telah tercipta, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

“Kita bersyukur konflik berakhir, tapi kita juga harus mengawal agar hasil dari perdamaian ini bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Aceh,” tambah Yusuf.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nuraini, warga asal Lhokseumawe, berharap agar peringatan hari damai ini tidak hanya menjadi seremonial semata. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang merata di seluruh Aceh agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari perdamaian tersebut.

“Setiap tahun kita memperingati hari damai, tapi harapan saya bukan hanya sekadar memperingati. Pemerintah dan semua pihak harus terus bekerja sama untuk menjaga dan memperbaiki kondisi ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan rakyat Aceh. Jangan sampai kita lengah,” kata Nuraini.

Sementara itu, Rizki, seorang mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, melihat perdamaian sebagai kesempatan bagi generasi muda Aceh untuk lebih maju dan berdaya saing.

“Kami, sebagai generasi muda, punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan meneruskan semangat damai ini. Damai harus menjadi fondasi bagi kami untuk menciptakan inovasi dan berkarya demi Aceh yang lebih baik,” ujar Rizki.

Rizki berharap agar pemerintah lebih mendukung program-program yang melibatkan pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan kewirausahaan.

“Jangan biarkan generasi muda Aceh tertinggal. Kita harus bisa bersaing di tingkat nasional dan global,” tutupnya.

Dari berbagai wawancara tersebut, satu pesan yang muncul dengan jelas adalah pentingnya menjaga perdamaian yang telah dicapai. Warga Aceh menyadari bahwa perdamaian adalah modal berharga yang harus terus dirawat dan dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Momentum peringatan 19 tahun damai ini diharapkan menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga dan memupuk perdamaian, serta mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang telah lama merindukan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah