Beranda blog Halaman 892

Ribuan Pendukung Hadiri Pelantikan Anggota DPRA 2024-2029

0
Ribuan Pendukung Hadiri Pelantikan Anggota DPRA 2024-2029. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna peresmian pemberhentian anggota DPRA masa jabatan 2019-2024 dan pengucapan sumpah anggota DPRA masa jabatan 2024-2029, Senin (30/9/2024). Prosesi tersebut berlangsung di Gedung DPRA, Banda Aceh.

Berdasarkan pantauan Nukilan.id di lokasi, sejumlah anggota dewan mulai berdatangan bersama keluarga sejak pukul 08.30 WIB. Kehadiran para anggota dewan disambut antusias oleh para pendukung yang turut hadir di depan pagar Gedung DPRA.

Namun, petugas keamanan membatasi akses masuk, hanya memperbolehkan mereka yang memiliki kartu undangan resmi untuk memasuki gedung. Sejumlah pendukung yang mencoba masuk akhirnya terpaksa berdiam di luar pagar karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi anggota DPRA yang baru dilantik. Dengan pengucapan sumpah tersebut, para anggota resmi memulai masa bakti untuk lima tahun ke depan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

ICMI Aceh Tegaskan Sikap Netral dalam Pilkada 2024

0
Dua Pasangan Cagub dan Cawagub Aceh 2024. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh menegaskan sikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sikap ini ditegaskan oleh Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin, saat rapat rutin bersama Dewan Penasihat dan Dewan Pakar di Sekretariat ICMI Aceh, Gedung Juang, Banda Aceh, Sabtu (28/9/2024).

“Perlu saya sampaikan bahwa terkait Pilkada Aceh, secara organisasi MPW ICMI Aceh akan bersikap netral. Kebijakan ini dapat diikuti oleh organisasi daerah ICMI di seluruh kabupaten/kota,” ujar Taqwaddin.

Meskipun ICMI sebagai lembaga menyatakan netral, Taqwaddin menekankan bahwa secara personal, pengurus tetap diperbolehkan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

“Namun, peran Anda di sana jangan sampai merusak keakraban kita di ICMI ini,” pesan Taqwaddin, yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Aceh.

Lebih lanjut, Taqwaddin menjelaskan bahwa meski ICMI memilih netral sebagai organisasi, pihaknya akan mendukung siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah.

“Sekarang, secara personal, silakan saja jika ada yang mendukung Bustami Hamzah atau Muzakir Manaf. Begitu pula di kabupaten/kota,” imbuhnya.

Sikap netral ICMI dalam Pilkada Aceh ini diapresiasi oleh salah satu pengurus, Dr. Bustami Usman, yang juga mantan Kepala Kesbangpol Aceh. Ia menyebut keputusan ini sudah sangat baik dan memberikan keleluasaan bagi anggota yang ingin berpartisipasi aktif.

“Maka, bagi siapa saja yang mendukung salah satu pasangan calon, tidak perlu ragu lagi menggunakan atributnya,” kata Bustami.

Sikap netral dari ICMI diharapkan dapat menciptakan suasana Pilkada yang damai dan tetap menjaga persatuan di antara para anggotanya, meskipun terlibat dalam kontestasi politik.

Editor: Akil

BI dan Universitas Teuku Umar Tandatangani Kerjasama

0
BI dan Universitas Teuku Umar Tandatangani Kerjasama untuk Penanganan Inflasi Non-Inti di Sektor Perikanan. (Foto: Humas UTU)

NUKILAN.id | Meulaboh – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh dan Universitas Teuku Umar (UTU) resmi menandatangani perjanjian kerjasama pada Kamis, 26 September 2024, di Banda Aceh. Kerjasama ini berfokus pada asesmen dampak penggunaan rumpon ijuk dan rantai pasok perikanan, yang bertujuan untuk menangani inflasi non-inti dari komoditas perikanan seperti ikan Kembung, Tongkol, Dencis, dan Tuna.

Rektor Universitas Teuku Umar, Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kerjasama ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Bank Indonesia dengan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.

“Kami berharap teknologi tepat guna dari hasil riset dapat diterapkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Ketua program, Hafinuddin, M.Sc, menjelaskan bahwa perjanjian ini akan menjadi pedoman bagi beberapa aktivitas dalam penanganan inflasi non-inti di Kabupaten Aceh Barat. Aktivitas tersebut meliputi implementasi teknologi rumpon ijuk bagi nelayan tradisional, pengelolaan rumpon secara komunal berbasis lembaga adat, serta asesmen dampak implementasi rumpon ijuk terhadap ekonomi nelayan di daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro, menekankan pentingnya kerjasama ini dalam menjaga stabilitas inflasi di Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan salah satu kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Aceh.

“Kami akan melakukan pendekatan green economy dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,” tuturnya.

Perjanjian kerjasama ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU, Dr. Ir. Ismail Sulaiman, dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhammad Rizal, M.Si. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat sektor perikanan di Aceh.

Editor: Akil

Tarmizi-Said Bagikan Kartu Sehat untuk Warga Aceh Barat

0
Calon Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil (kanan) menyerahkan kartu sehat paslon nomor urut 1, kepada warga Desa Rundeng, Aceh Barat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Meulaboh – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi dan Said Fadheil, mulai mengimplementasikan program unggulan mereka di bidang kesehatan dengan membagikan kartu sehat kepada warga Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, pada Sabtu (28/9/2024) malam.

Kartu sehat ini dibagikan sebagai langkah awal program unggulan mereka untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penyerahan kartu dilakukan secara simbolis kepada sejumlah pendukung yang hadir, sementara antusiasme masyarakat lainnya terlihat dari banyaknya warga yang mendatangi acara tersebut untuk mendapatkan kartu serupa.

“Kartu Aceh Barat Sehat bukan hanya sekadar janji, tapi sudah mulai kami bagikan kepada warga. Kami mengimbau warga yang belum mendapatkan kartu untuk segera mendaftar ke posko pemenangan Tarmizi-Said,” kata Tarmizi, Minggu (29/9/2024).

Menurut Tarmizi, program ini merupakan wujud keseriusan mereka dalam memperbaiki akses dan pelayanan kesehatan di Aceh Barat. Selain pembagian kartu sehat, peningkatan kualitas layanan di rumah sakit juga menjadi salah satu prioritas pasangan calon ini.

Kartu sehat yang dibagikan merupakan bagian dari program “Satu Juta Per Pasien”, yang menjamin pembiayaan sebesar Rp 1 juta bagi pasien yang harus dirujuk dari RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh, ke Banda Aceh. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan yang lebih lanjut di luar daerah.

“Mereka yang memiliki kartu sehat ini nantinya akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 1 juta saat harus dirujuk ke Banda Aceh,” jelas Tarmizi.

Said Fadheil menambahkan, pembagian kartu sehat sementara ini difokuskan kepada tim pendukung yang hadir dalam acara temu ramah. Namun, warga lainnya yang ingin mendapatkan kartu dapat langsung mendatangi posko pemenangan.

“Cukup berikan KTP dan nomor handphone, nanti kartu yang sudah terverifikasi dan sesuai dengan NIK akan diberikan. Satu Kartu Keluarga (KK) cukup memiliki satu kartu, dan kartu ini tidak dapat dipinjamkan ke orang lain karena sudah sesuai dengan nomor KTP pemiliknya,” kata Said.

Program ini menjadi salah satu andalan Tarmizi-Said dalam Pilkada 2024, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan akses kesehatan masyarakat Aceh Barat.

Editor: Akil

Sensasi Unik Bakso Bang Bon: Kuah Lada Hitam Bikin Pecinta Kuliner Penasaran

0
Satu mangkok bakso bang bon porsi komplit. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Warung Bakso Bang Bon, yang terletak di depan MIN 6 Model, Jambo Tape, Banda Aceh, berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner dengan menu bakso yang berbeda dan unik. Usaha kuliner yang dirintis oleh Boni Ilonda Arta, atau yang akrab disapa Bang Bon, ini menawarkan tiga jenis kuah yang jarang ditemui di tempat lain, yakni kuah lada hitam, kuah mercon, dan kuah kaldu.

Warung Bakso Bang Bon buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 22.00 WIB, dengan bantuan tiga orang pekerja. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 38.000 per porsi. Selain bakso dengan kuah lada hitam, gerai ini juga menyediakan menu lainnya seperti Nasi Soto Ayam Lada Hitam, Nasi Soto Daging Lada Hitam, dan Nasi Soto Komplit Lada Hitam plus Bakso.

Salah seorang pengunjung, Diana, mengaku tertarik mencoba bakso dengan kuah lada hitam karena penasaran dengan sensasinya.

“Saya suka bakso, tapi biasanya kuahnya itu-itu saja. Pas tahu ada bakso dengan kuah lada hitam, saya langsung coba, dan ternyata enak banget, rasanya unik dan pedasnya pas,” kata Diana saat ditemui Nukilan.id di gerai Bakso Bang Bon, Minggu (29/9/2024).

Komentar serupa juga disampaikan oleh pengunjung lain, Arief, yang datang bersama keluarganya. Menurutnya, Bakso Bang Bon menawarkan pengalaman berbeda dalam menikmati bakso.

“Saya pesan yang kuah merconnya, ini benar-benar terasa pedas dan segar, cocok banget buat yang suka makanan pedas,” tutur Arief.

Dengan kombinasi rasa yang unik dan harga yang terjangkau, Bakso Bang Bon berhasil menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Banda Aceh. Jika Anda ingin mencoba sensasi baru dalam menikmati bakso, jangan ragu untuk mampir ke gerai Bakso Bang Bon. Sensasi kuah lada hitam hingga kuah mercon yang pedas siap memanjakan lidah para pecinta kuliner. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

School Visit ke Museum Aceh, Siswa SMP Sukma Bangsa Pidie Diajari Cinta Sejarah

0
School Visit ke Museum Aceh, Siswa SMP Sukma Bangsa Pidie Diajari Cinta Sejarah. (Foto: Dok. Sukma Bangsa Pidie)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Siswa kelas 7 SMP Sukma Bangsa Pidie diajak mengenal lebih dekat sejarah Aceh melalui kegiatan school visit ke Museum Aceh, Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejarah daerah kepada generasi muda, khususnya generasi Alpha, sejak dini.

Guru IPS Sukma Bangsa Pidie, Nailul Authar, yang mendampingi para siswa, mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna.

“Dengan mengunjungi langsung Museum Aceh, siswa dapat belajar secara kolaboratif antar mata pelajaran dan memetakan sejarah Aceh secara periodik, mulai dari prasejarah hingga pascatsunami,” kata Nailul pada Sabtu (28/9/2024).

Selama kunjungan, siswa tampak antusias mengeksplorasi koleksi museum. Mereka juga diberikan lembar kerja untuk menganalisis berbagai periode sejarah Aceh berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Para siswa diminta untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dan peristiwa bersejarah yang membentuk Aceh hingga saat ini.

Menurut Nailul, pembelajaran di luar kelas seperti ini sangat efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa.

“Pembelajaran kontekstual seperti ini sangat efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga merasakan langsung bagaimana sejarah Aceh begitu kaya dan menarik,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap sejarah serta budaya Aceh. Nailul menambahkan, kunjungan ke museum juga sejalan dengan upaya menjadikan museum sebagai pusat pembelajaran yang hidup dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

“Belajar seharusnya tidak terbatas di dalam kelas. Museum adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar sejarah secara langsung dan menyenangkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah-sekolah lain juga bisa menerapkan metode serupa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah.

“Pembelajaran yang kontekstual ini berdampak pada antusiasme belajar siswa yang cukup tinggi. Mereka sangat berbahagia bisa belajar di luar kelas dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran,” tuturnya.

Kegiatan school visit ke Museum Aceh ini tak hanya memberi manfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi contoh penting bagi peningkatan kualitas pendidikan sejarah di sekolah-sekolah lainnya.

Editor: Akil

Trafik 5G Telkomsel Melonjak 340 Persen di PON XXI Aceh-Sumut 2024

0
Trafik 5G Telkomsel Melonjak 340 Persen di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Jagat Gadget)

NUKILAN.id | Jakarta – Telkomsel mencatat peningkatan signifikan dalam penggunaan jaringan 5G selama ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Trafik broadband 5G Telkomsel tercatat melonjak lebih dari 340 persen dibandingkan hari biasa.

Tak hanya itu, trafik payload pada layanan data jaringan lainnya juga mengalami kenaikan sebesar 11,20 persen selama perhelatan olahraga nasional ini. Telkomsel hadir sebagai salah satu penyedia jaringan telekomunikasi, memperkuat konektivitas di 12 lokasi strategis penyelenggaraan PON XXI dengan penambahan jaringan 5G dan pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, serta memasang 14 unit Compact Mobile BTS (COMBAT).

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho Adi Wibowo, menyampaikan kebanggaannya atas kontribusi Telkomsel dalam mendukung penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

“Telkomsel bangga dapat berkontribusi dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan PON XXI Aceh Sumut 2024 dengan menghadirkan layanan konektivitas digital terbaik,” kata Nugroho dalam keterangannya, Jumat (29/9/2024).

“Hal ini sejalan dengan visi dan misi kami untuk memberdayakan masyarakat Indonesia melalui penyediaan layanan telekomunikasi digital yang unggul, serta terinspirasi oleh semangat Indonesia untuk terus mendorong kemajuan dengan memastikan kelancaran komunikasi dan pengalaman digital yang optimal bagi seluruh peserta,” tambahnya.

Lonjakan trafik data tertinggi selama PON tercatat di area Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (GOR DISPORASU) Deli Serdang, yang menjadi lokasi pelaksanaan cabang olahraga Bulu Tangkis, Bola Basket, Futsal, dan Sepak Bola Putri. Peningkatan trafik data di lokasi ini mencapai lebih dari 45,20 persen.

Peningkatan serupa juga terjadi di SPORT Center Universitas Syiah Kuala, Aceh, yang menjadi lokasi cabang olahraga Baseball, Judo, Petanque, dan Rugby, dengan lonjakan trafik data sebesar 42,60 persen.

Selain pertumbuhan trafik broadband, layanan digital seperti akses media sosial juga mencatatkan peningkatan hingga 9,61 persen. Layanan komunikasi seperti pesan instan dan video conference mengalami kenaikan sebesar 8,05 persen, sementara penggunaan video streaming meningkat 7,65 persen.

Aktivitas pada sejumlah aplikasi atau platform digital favorit juga meningkat selama PON XXI. Akses WhatsApp tumbuh 8,09 persen, TikTok meningkat 10,5 persen, Instagram naik 10,45 persen, YouTube naik 8,46 persen, dan Facebook naik 8,38 persen. Sementara itu, akses mobile gaming mencatat kenaikan tertinggi dengan pertumbuhan 10,5 persen, dan aktivitas browsing tumbuh 8,58 persen.

Tak hanya menghadirkan konektivitas, Telkomsel juga membuka booth showcase untuk memperkenalkan pemanfaatan teknologi 5G selama penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Tercatat lebih dari 3.200 pengunjung hadir di booth tersebut untuk merasakan inovasi teknologi terbaru dari Telkomsel.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah 5G Cloud Gaming, yang memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman bermain game dengan kecepatan tinggi tanpa memerlukan perangkat keras berteknologi canggih. Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan inovasi 5G MR Multiplayer, yang membawa pengalaman bermain game ke tingkat lebih tinggi dengan menggabungkan interaksi virtual dan fisik, sehingga pengunjung dari berbagai lokasi dapat berinteraksi dalam satu ruang yang sama.

Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 tak hanya menjadi ajang unjuk gigi bagi para atlet terbaik dari seluruh Indonesia, namun juga menjadi kesempatan bagi Telkomsel untuk menunjukkan kapasitas teknologi 5G dalam menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi masyarakat.

Editor: Akil

Kepala BKN Aceh Sebut Isu Pengangkatan ASN dan P3K Jadi Komoditas Politik Jelang Pilkada

0
Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, Ir. Agus Sutiadi, M.Si. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, isu pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kembali mencuat. Beberapa calon kepala daerah dikabarkan memanfaatkan momentum ini sebagai komoditas politik, meskipun prosedur pengangkatan telah diatur ketat dalam Undang-Undang.

Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, Ir. Agus Sutiadi, M.Si., menegaskan bahwa proses pengangkatan ASN dan P3K harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Intinya, prosedural pengangkatan ASN maupun P3K berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023,” ujar Agus saat dikutip dari Dialeksis, Minggu (29/9/2024).

Meski demikian, Agus mengakui bahwa ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum calon kepala daerah.

“Betul, pengangkatan ASN tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Namun, seleksinya yang bersamaan dengan Pilkada membuat ada calon yang memanfaatkan momentum tersebut,” jelasnya.

Menurut Agus, fenomena ini sudah masuk ke ranah masyarakat sipil. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait proses pengangkatan ASN yang transparan dan berdasarkan sistem merit. Namun, sebagai pejabat BKN, Agus menyatakan bahwa ia terikat pada prinsip netralitas dan tidak dapat secara terbuka menyampaikan hal tersebut.

“Kami terikat netralitas. Ada lembaga lain yang bertugas mengawasi,” tambahnya.

Respon lain datang dari Saddam Rassanjani, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, yang menilai fenomena ini sebagai bentuk politisasi birokrasi.

“Ini bukan hal baru. Setiap menjelang Pilkada, isu pengangkatan ASN selalu menjadi ‘kartu truf’ bagi calon petahana atau mereka yang memiliki koneksi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi janji-janji kampanye terkait pengangkatan ASN.

“Masyarakat harus paham bahwa proses rekrutmen ASN dan P3K memiliki mekanisme dan standar yang ketat. Tidak bisa sembarangan diangkat hanya karena janji politik,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ratnalia Indriasari, Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau proses rekrutmen ASN dan P3K, terutama di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada, khususnya di Aceh.

“Kami akan bertindak tegas jika ada indikasi politisasi dalam proses rekrutmen,” ujarnya.

Terlepas dari polemik ini, semua pihak sepakat bahwa proses pengangkatan ASN dan P3K harus tetap berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi proses ini demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan profesional.

Editor: Akil

Akademisi Sebut Janji Pengangkatan ASN di Pilkada Gayo Lues Hanya Tipu Muslihat

0
Akademisi USK
Akademisi FISIP USK, Saddam Rassanjani. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, isu pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kembali menjadi alat politik sejumlah calon kepala daerah. Praktik ini pun menuai kritik keras dari kalangan akademisi.

Saddam Rassanjani, Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, yang juga kandidat PhD di bidang Kebijakan Sosial, menyebut bahwa janji pengangkatan ASN yang dilontarkan oleh para kandidat hanyalah “tipu muslihat” untuk meraih suara.

“Jelas sekali bahwa calon kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat ASN atau P3K. Janji-janji seperti ini hanyalah upaya untuk menipu masyarakat Gayo Lues agar memilih mereka,” tegas Saddam kepada Nukilan.id, Minggu (29/9/2024).

Saddam menekankan bahwa pengangkatan ASN sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ia menegaskan tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk melakukan intervensi dalam proses tersebut.

“Semua proses pengangkatan ASN diatur berdasarkan UU ASN. Tidak ada celah bagi kepala daerah untuk mengintervensi,” ujar Saddam.

Ia juga mengingatkan masyarakat Gayo Lues agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis dari para calon kepala daerah yang tidak memiliki dasar hukum.

“Jangan mau ditipu oleh calon kepala daerah. Jika sebelum menjabat saja mereka sudah berbohong, bagaimana nanti ketika sudah menjabat?” ujar Saddam dengan nada tegas.

Fenomena politisasi isu pengangkatan ASN ini memang bukan hal baru dalam setiap ajang Pilkada di Indonesia. Namun, di Gayo Lues, praktik ini semakin marak. Seorang pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku sering mendengar janji-janji serupa.

“Hampir setiap kampanye selalu ada janji pengangkatan. Tapi sampai sekarang ya tetap begini-begini saja,” keluhnya.

Komisioner Panwaslih Gayo Lues, Sulaiman, turut memberikan tanggapan tegas terkait isu tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas kandidat yang terbukti melakukan kampanye di luar jalur dan memberikan janji yang tidak berdasar.

“Kami akan berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues untuk memantau setiap pernyataan kampanye kandidat,” ujar Sulaiman.

Ia juga meminta para kandidat untuk tidak menebarkan isu yang tidak memiliki dasar dan hanya bersifat janji kosong semata. “Buatlah kampanye yang mencerdaskan masyarakat Gayo Lues, sehingga mereka memiliki kesadaran dalam bertindak dan memilih,” kata Sulaiman.

Sulaiman menambahkan bahwa jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kampanye secara terstruktur dan masif, Panwaslih berwenang merekomendasikan kepada KIP untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terlibat.

Di tengah polemik ini, Saddam Rassanjani mengajak masyarakat Gayo Lues untuk lebih cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin mereka pada Pilkada mendatang.

“Pilihlah pemimpin berdasarkan rekam jejak dan program kerja yang realistis, bukan karena janji-janji manis yang tidak memiliki dasar,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Praktisi Hukum Tegaskan Elit Politik Tak Punya Wewenang Jamin Pengangkatan ASN P3K

0
Praktisi Hukum, Kasibun Daulay, SH. (Foto: Dok. Ist)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengacara ternama sekaligus praktisi hukum, Kasibun Daulay, menegaskan bahwa elit politik tidak memiliki kewenangan dalam menjamin pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K). Pernyataan ini merespons semakin maraknya janji-janji politik terkait pengangkatan ASN P3K yang sering disampaikan oleh calon kepala daerah menjelang pemilihan umum.

“Masyarakat harus memahami bahwa pengangkatan ASN P3K bukan wewenang elit politik daerah. Proses ini diatur secara ketat oleh pemerintah pusat dengan mekanisme dan persyaratan tertentu,” kata Kasibun kepada Nukilan.id, Minggu (29/9/2024).

Kasibun menjelaskan bahwa pengangkatan ASN P3K diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Kedua regulasi ini mengatur secara rinci tentang mekanisme, persyaratan, dan proses seleksi ASN P3K yang harus dipatuhi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kasibun menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memegang peran kunci dalam proses tersebut.

“KemenPAN-RB yang menentukan formasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses rekrutmen ASN P3K,” jelasnya.

Ia pun memperingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji politik terkait pengangkatan ASN P3K.

“Janji semacam itu hanyalah upaya untuk meraih suara dengan menjual harapan yang sulit direalisasikan. Pengangkatan ASN P3K tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan,” tegasnya.

Kasibun menghimbau masyarakat, khususnya para pelamar ASN P3K maupun mereka yang saat ini masih berstatus tenaga kontrak atau honorer, agar lebih memahami regulasi yang berlaku dan tidak menggantungkan harapan pada janji-janji politik semata.

“Fokuskan diri pada peningkatan kompetensi dan persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Sebelumnya, beberapa calon kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Gayo Lues, berjanji akan melakukan pengangkatan massal ASN P3K sebagai bagian dari kampanye politik mereka. Janji-janji tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk pegiat antikorupsi dan pengamat kebijakan publik, yang menilai hal tersebut sebagai bentuk politisasi birokrasi. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah