Beranda blog Halaman 86

Tonicko Anggara: Menang API Award Bukan Jaminan Pariwisata Berkualitas

0
tonicko anggara
Koordinator Wilayah Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI yang juga Ketua Panitia Pelaksana, Tonicko Anggara. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Aktivis pariwisata Aceh, Tonicko Anggara, melontarkan kritik terhadap cara pandang sebagian pihak yang terlalu membanggakan kemenangan pada ajang Anugerah Pesona Indonesia Award atau API Award.

Menurut Tonicko, kemenangan dalam ajang tersebut tidak bisa dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di daerah.

“Menang API Award bukan berarti otomatis pariwisata daerah itu sudah maju atau berkualitas. Jadi menurut saya, pemerintah maupun publik tidak perlu terlalu berlebihan memaknainya sebagai kebanggaan besar,” kata Tonicko dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme penentuan pemenang API Award lebih banyak ditentukan melalui voting publik berbasis SMS, aplikasi, dan platform digital, sehingga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mobilisasi massa dan jaringan kampanye.

“Pemenang API Award itu ditentukan oleh voting publik. Artinya sangat bergantung pada mobilisasi massa, jaringan komunitas, kemampuan kampanye digital, bahkan kekuatan promosi daerah. Jadi belum tentu destinasi yang menang itu memang terbaik secara kualitas,” ujarnya.

Tonicko menilai, sebuah destinasi wisata seharusnya diukur dari kualitas tata kelola, keberlanjutan, dan konsistensi kunjungan wisatawan, bukan sekadar kemenangan dalam ajang populer.

“Pariwisata yang bagus itu ukurannya bukan hanya menang penghargaan. Tapi bagaimana tata kelolanya, sustainability-nya, dan apakah wisatawan terus datang secara konsisten. Walaupun tidak membludak, tetapi ada pergerakan wisata setiap hari. Itu baru menunjukkan kualitas,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata di Aceh Selatan yang sempat viral, ramai dikunjungi, bahkan meraih penghargaan API Award. Namun, menurutnya, Pemerintah Aceh Selatan belum mampu mempertahankan daya tarik destinasi tersebut dalam jangka panjang sehingga akhirnya terbengkalai.

“Misalnya Puncak Gemilang pada 2019. Kemudian Sigantangsira, yang bahkan meraih juara I sekaligus juara favorit API Award 2021. Pada awalnya memang ramai dikunjungi karena efek FOMO dan euforia publik. Setelah itu bagaimana? Apakah masih ramai dikunjungi? Begitu juga beberapa destinasi lain yang akhirnya terbengkalai,” ungkapnya.

Tonicko juga menyinggung produk kerajinan yang pernah meraih API Award, seperti Cenderamata Rencong Batu. Menurutnya, penghargaan tersebut perlu dibuktikan dengan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kalau memang dianggap berhasil, harusnya ada data konkret. Misalnya berapa peningkatan penjualan per tahun, bagaimana dampaknya terhadap perajin rencong batu, apakah benar-benar berkembang secara ekonomi atau tidak,” pungkasnya.

Sebagai perbandingan, Tonicko mencontohkan kawasan wisata Danau Lut Tawar di Aceh Tengah yang menurutnya tetap dikenal luas dan ramai dikunjungi wisatawan tanpa harus bergantung pada kompetisi penghargaan.

“Danau Lut Tawar di Aceh Tengah setahu saya tidak pernah ikut API Award, tapi wisatawannya datang terus hampir setiap hari. Itu menunjukkan kualitas destinasi, tata kelola, dan sustainability yang berjalan,” jelasnya.

Menurut Tonicko, orientasi pembangunan sektor pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seharusnya lebih diarahkan pada keberlanjutan sektor wisata serta dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, bukan hanya berfokus pada pengakuan seremonial semata.

“Kalau wisatawan terus datang, UMKM hidup, ekonomi masyarakat bergerak, itu baru indikator keberhasilan pariwisata yang sebenarnya,” tutupnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Barat Daya Sinabang

0
Ilustrasi gempa. (Foto: iStockphoto)

NUKILAN.ID | Sinabang — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah barat daya Sinabang, Aceh, pada Rabu (20/5/2026) pagi. Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan data BMKG yang dikutip Nukilan, gempa terjadi pada pukul 09.03.27 WIB dengan lokasi di koordinat 2,43 Lintang Utara dan 96,23 Bujur Timur. Pusat gempa berada di sekitar 16 kilometer hingga 59 kilometer barat daya Sinabang, Aceh, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG mencatat gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait.

Melalui unggahan di akun X resminya, BMKG menyampaikan, “Gempa Mag:4.4, 20-May-2026 09:03:27 WIB, Lok:2.43LU, 96.23BT (16 km BaratDaya SINABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km.”

BMKG juga menegaskan bahwa informasi awal gempa mengutamakan kecepatan penyampaian sehingga hasil pengolahan data masih dapat berubah seiring pembaruan data yang masuk.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. []

Reporter: Sammy

Prabowo Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan, Lebih dari 3.000 Dapur Ditutup

0
prabowo
Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih banyak kekurangan. (Foto: Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak masalah dalam pelaksanaannya. Pemerintah bahkan telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG hingga saat ini.

“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3 ribu dapur,” ujar Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 dilansir Nukilan.id dari siaran langsung oleh Kanal Youtube TV Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan dirinya telah meminta para pejabat dan kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga mempersilakan anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut dan segera melaporkan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

“Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilahkan anggota DPR, bupati, di mana-mana silahkan periksa semua dapur, kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera akan segera kita tindak,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa program MBG saat ini telah dinikmati sekitar 62,4 juta penerima setiap hari. Jumlah tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil.

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan pangan bergizi.

“Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi,” ujarnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Wagub Fadhlullah Pimpin Rakor Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh

0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Aceh. Kegiatan itu diikuti Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta pemerintah kabupaten/kota se-Aceh yang mengikuti secara virtual.

Dalam pertemuan itu, sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, serta kementerian dan lembaga menjadi perhatian utama. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, hingga fasilitas kesehatan dinilai masih perlu diperkuat.

Kepada para bupati dan wali kota, Fadhlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan dan memvalidasi seluruh data BNBA, Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi.

Wagub juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan guna mempermudah sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional.

“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi maupun kewenangan.

Menurutnya, penggunaan anggaran tambahan TKD harus diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan kebutuhan utama masyarakat terdampak.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Anies Baswedan Bagikan Pandangan soal Kondisi Negara Saat Ini, Minta Pemerintah Jujur kepada Publik

0
ANIES BASWEDAN
Tokoh nasional, Anies Baswedan. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Tokoh nasional Anies Baswedan menyoroti kondisi nasional yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Pandangan itu ia sampaikan melalui video monolog yang diunggah di akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Rabu (20/5/2026).

Dalam video tersebut, Anies mengawali pernyataannya dengan menggambarkan situasi ekonomi nasional yang dinilai semakin menekan masyarakat.

“Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus,” katanya sebagaimana dilansir Nukilan.id.

Anies menilai tekanan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi dinamika global yang dinilai semakin tidak menentu. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.

“Dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan maka beratnya berlipat,” ungkapnya.

Di tengah situasi tersebut, Anies menekankan pentingnya kepastian arah kebijakan pemerintah. Ia menyebut pasar maupun masyarakat membutuhkan sikap yang jelas dan transparan dari negara dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul.

“Dalam situasi seperti ini yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan ke mana negeri ini di bawah,” sebutnya.

Namun, menurut Anies, hal itu justru belum terlihat dalam praktik pemerintahan saat ini. Ia menyoroti persoalan keterbukaan data hingga sikap para pejabat dalam merespons situasi yang dianggap serius.

“Sayangnya itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda,” jelas Anies.

Ia juga menilai perubahan kebijakan yang terjadi secara cepat dan tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat maupun pelaku pasar. Situasi itu, kata dia, berdampak terhadap kepercayaan investor dan persepsi publik terhadap pemerintah.

“Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Anies mengatakan berbagai peringatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia sejatinya sudah disampaikan oleh banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menganggap enteng berbagai sinyal yang muncul.

“Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari Ekonom Dalam Negeri, dari Lembaga Keuangan Internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan oleh hajat hidup ratusan juta orang,” pungkasnya.

Melalui pernyataannya, Anies juga mengajak pemerintah untuk lebih terbuka kepada publik dan menyampaikan kondisi yang sebenarnya secara jujur agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap arah kebijakan negara.

“Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah. Berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya. Sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Anies mengingatkan masyarakat bahwa tantangan ke depan masih berat. Meski demikian, ia tetap mengajak publik untuk optimistis selama semua pihak menghadapi persoalan dengan kesungguhan dan keterbukaan.

“Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini,” tutupnya. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPKA Gelar Trauma Healing Storytelling untuk Anak-anak Terdampak Bencana di Aceh Utara

0
DPKA Gelar Trauma Healing Storytelling untuk Anak-anak Terdampak Bencana di Aceh Utara. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar kegiatan trauma healing melalui metode storytelling atau mendongeng bagi anak-anak terdampak bencana di Kabupaten Aceh Utara, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di SD Samudera, Kecamatan Aceh Utara, tersebut merupakan bentuk dukungan psikososial yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami dampak bencana. Selain menimbulkan kerugian materi, bencana juga sering meninggalkan dampak psikologis berupa trauma, ketakutan, kecemasan, hingga kesedihan yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang masih rentan secara emosional.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Syahrul, SH., mengatakan bahwa perpustakaan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat membaca. Menurutnya, perpustakaan juga berperan sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat sekaligus sarana membangun ketahanan sosial masyarakat.

Ia menjelaskan, pendekatan storytelling menjadi salah satu metode yang efektif dalam membantu anak-anak memulihkan kondisi psikologis pascabencana. Melalui kegiatan mendongeng, anak-anak dapat lebih mudah mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, membangun rasa aman, serta menumbuhkan kembali semangat dan harapan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu anak-anak kembali tersenyum, merasa lebih tenang, dan memiliki semangat baru menjalani hari-hari ke depan. Cerita yang disampaikan bukan hanya hiburan, tetapi juga membawa pesan keberanian, harapan, dan semangat bangkit menghadapi kesulitan,” ujarnya.

Syahrul turut mengapresiasi para relawan, masyarakat, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Melalui kegiatan trauma healing ini, DPKA berharap proses pemulihan psikologis masyarakat, khususnya anak-anak, dapat berlangsung secara bertahap. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun kembali optimisme dan semangat masyarakat untuk bangkit serta melanjutkan kehidupan setelah bencana.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, Kapolsek Kecamatan Aceh Utara, perwakilan Koramil Kecamatan Aceh Utara, serta Camat Kecamatan Aceh Utara.

Beri Penjelasan kepada Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh Sebut Pergub JKA untuk Penataan Data dan Penyesuaian Fiskal

0
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Aceh terkait penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam Rapat Koordinasi Forkopimda mengenai penyelenggaraan dan keberlanjutan JKA yang berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Selasa (19/5/2026). (Foto: Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menjelaskan kepada Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar bahwa penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dilakukan untuk penataan ulang data penerima manfaat serta penyesuaian kondisi fiskal daerah.

Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir dalam Rapat Koordinasi Forkopimda terkait penyelenggaraan dan keberlanjutan JKA di Pendopo Wali Nanggroe, Selasa (19/5/2026).

Amatan Nukilan.id, M Nasir menyebut bahwa Pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat Aceh, melainkan untuk menyesuaikan data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Tujuan pergub ini adalah menata ulang data berdasarkan DTSEN. Data ini ditetapkan presiden dan semua lembaga harus mengacu pada data ini. Ada empat provinsi yang juga mengacu pada data tersebut,” kata M Nasir.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh harus melakukan penyesuaian anggaran karena keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, sebagian besar anggaran yang diterima Aceh telah memiliki peruntukan tertentu sehingga tidak dapat digunakan secara bebas.

Meski demikian, setelah melalui evaluasi dan berbagai pertimbangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutuskan untuk mencabut Pergub tersebut. Pemerintah Aceh nantinya akan menerbitkan pergub baru sebagai dasar penghentian aturan JKA sebelumnya.

Sementara itu, Malik Mahmud menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya menyangkut administrasi dan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“JKA bukan hanya soal administrasi anggaran. Saya harap semua aspirasi ditampung dan pemerintah harus hadir menjaga stabilitas daerah serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah,” ujar Malik Mahmud. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Permohonan Tambahan Anggaran Aceh Masih Dikaji Pemerintah Pusat

0
Dr Nurlis Effendi, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa permohonan penambahan anggaran yang diajukan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat.

“Permohonan masih dalam proses, dan masih dipelajari Pemerintah Pusat,” kata Nurlis kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Selasa (19 Mei 2026).

Ia menjelaskan, hingga kini belum ada kepastian apakah permohonan tersebut akan disetujui atau tidak oleh pemerintah pusat. “Kita mengajukan permohonan. Tentu setiap permohonan dipelajari. Apakah dipenuhi atau tidak, itu belum kita ketahui,” kata Nurlis.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf mengajukan permohonan tambahan anggaran saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Teuku Irsyadi. Sementara dari pihak Kementerian Keuangan turut hadir Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Subandono, Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Jaka Sucipta, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Wiwin Istianti.

Menurut Nurlis, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperoleh dukungan pemerintah pusat guna mendukung pembangunan daerah. “Semoga permohonan yang kita sampaikan dapat disetujui,” kata Nurlis. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPRA Nilai Aceh Masih Bergantung pada Dana Transfer, Minta Optimalisasi PAD

0
Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026). (Foto: tangkapan layar YouTube DPR Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyoroti tingginya ketergantungan Pemerintah Aceh terhadap dana transfer pusat dalam pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025.

Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, saat membacakan rekomendasi DPRA dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026).

Menurut Ilmiza, realisasi pendapatan Aceh tahun 2025 menunjukkan dominasi dana transfer yang mencapai sekitar Rp7,9 triliun atau 75 persen dari target pendapatan daerah. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Aceh (PAA/PAD) dinilai masih rendah.

“Pemerintah Aceh belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli Aceh sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi,” kata Ilmiza saat membacakan rekomendasi Pansus, dikutip Nukilan, Rabu (20/5/2026).

Dalam laporan tersebut dijelaskan, realisasi pendapatan Aceh tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan dinilai dipengaruhi belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Pansus merekomendasikan Pemerintah Aceh untuk merevisi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta menggali sumber pendapatan baru guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, DPRA meminta pemerintah lebih agresif menagih piutang daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah.

“Percepatan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan sumber pendapatan daerah agar Aceh tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat,” sebut Ilmiza.

DPRA menilai penguatan PAD menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran. []

Reporter: Sammy

Pelemahan Rupiah Dinilai Berpotensi Tekan Harga Barang Impor dan Bebani Ekonomi Nasional

0
RUPIAH
Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. (Foto: Tempo)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Guru Besar Makroekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Rustam Effendi, menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan harga berbagai barang impor dan menambah tekanan terhadap perekonomian nasional.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan terkini tercatat berada di kisaran Rp17.650 hingga Rp17.670 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pelemahan dibanding awal tahun dan bahkan menyentuh rekor terendah baru bagi rupiah.

Menurut Rustam, kenaikan harga akan paling terasa pada komoditas yang bergantung pada bahan baku impor atau memiliki kandungan impor tinggi dalam proses produksinya.

“Kalau rupiah melemah, barang-barang impor pasti naik. Produk yang menggunakan bahan baku impor juga akan terdampak. Semua yang memiliki kandungan impor tinggi, harganya akan lebih mahal,” ujar Rustam kepada Nukilan, Selasa (19/5/2026).

Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan masyarakat seperti susu bayi dan produk konsumsi lain yang masih bergantung pada bahan baku atau komponen impor berpotensi mengalami kenaikan harga apabila pelemahan rupiah terus berlanjut.

“Sebagian besar produk yang dihasilkan masih mengandung bahan baku impor. Dalam istilah ekonomi disebut import content tinggi. Kalau kandungan impornya tinggi, otomatis akan terdampak ketika dolar menguat,” sebutnya.

Selain faktor kurs, Rustam menyebut kondisi geopolitik global, termasuk konflik internasional, turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan perdagangan. Menurutnya, situasi tersebut dapat menghambat ekspor sekaligus meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan devisa negara.

Ia menjelaskan, Indonesia membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan impor, terutama komoditas energi seperti bahan bakar minyak (BBM). Ketergantungan terhadap impor menyebabkan kebutuhan valuta asing meningkat ketika harga energi global naik.

“Kita membeli minyak menggunakan dolar. Ketika kebutuhan dolar meningkat karena impor besar, sementara pasokan terbatas, maka dolar akan semakin mahal. Itu hukum permintaan dan penawaran,” katanya.

Rustam menambahkan, pelemahan rupiah juga berpotensi memperbesar beban subsidi pemerintah, terutama pada sektor energi. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain.

“Semakin lemah nilai tukar kita, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli barang impor. Beban subsidi juga bisa meningkat karena kebutuhan energi masih bergantung pada impor,” ujarnya.

Terkait langkah yang perlu dilakukan pemerintah, Rustam menilai peningkatan kemampuan menghasilkan devisa menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, kondisi perdagangan global yang dipengaruhi konflik internasional disebut menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan ekspor.

“Ekspor juga menghadapi kendala akibat situasi global. Padahal kemampuan menghasilkan devisa sangat penting untuk memperkuat cadangan dolar dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Rustam.

Ia menilai penguatan sektor produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap barang impor menjadi langkah jangka panjang yang perlu diperkuat guna mengurangi tekanan terhadap rupiah dan ketahanan ekonomi nasional. []

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Reporter: Sammy