Beranda blog Halaman 86

BNN Bongkar Jaringan Ganja Aceh–Medan, Sita 200 Kilogram Ganja Kering

Penulis
Redaksi
-
0
200 Kilogram Ganja Kering. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus peredaran narkoba lintas provinsi yang melibatkan jaringan Aceh–Medan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap tiga orang pria dan menyita sekitar 200 kilogram ganja kering siap edar.

Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan, ketiga pelaku diamankan saat mengendarai dua unit mobil.

“Berhasil mengamankan tiga orang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Hilux dan Toyota Innova,” kata Suyudi, Selasa (3/2/2026).

Penangkapan dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Dusun 1 Halaban Block, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Operasi ini melibatkan personel Direktorat Intelijen BNN RI bersama Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut.

Pengungkapan bermula dari laporan Tim Analis Subdit IT BNN terkait dugaan penyelundupan ganja kering dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh menuju Sumatera Utara pada Jumat (30/1). Menindaklanjuti informasi tersebut, Direktorat Intelijen BNN berkoordinasi dengan BNNP Sumut dan mengerahkan personel untuk melakukan surveilans.

Petugas kemudian mengetahui adanya aktivitas penjemputan ganja dari Medan pada Sabtu (31/1) siang. Selanjutnya, BNN memantau pergerakan pelaku yang dua kali mengambil ganja kering di Gayo Lues, masing-masing pada Minggu (1/2) dini hari dan Senin (3/2) dini hari.

Setelah itu, para pelaku bergerak kembali menuju Medan melalui jalur Aceh Timur dan jalan lintas Aceh–Medan. Tim gabungan akhirnya menghentikan dan menangkap ketiganya di wilayah Besitang, Langkat.

“Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 3 orang dan 2 mobil tersebut dan ditemukan 8 buah karung yang berisi 148 bungkus plastik dilakban warna cokelat dengan berat sekitar 200 kg yang diduga berisi daun kering narkotika jenis ganja di mobil Toyota Hilux,” ujar Suyudi.

Tiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial Deffardo Julianto Sigiro (28), Yogi Hasibuan (23), dan Aditya Sembiring (30). Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Sebelumnya, Komjen Suyudi menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia unggul.

“Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata Suyudi dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Ia juga menekankan bahwa persoalan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai tindak kriminal.

“Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya.

Daftar Imam dan Khatib Jumat di Kecamatan Kluet Timur 6 Februari 2026

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Khatib Jumat. (Foto: Sulsel Pikiran Rakyat)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Timur merilis daftar petugas Salat Jumat untuk pelaksanaan Jumat, 6 Februari 2026 atau bertepatan dengan 18 Sya’ban 1447 Hijriah. Penugasan tersebut berlaku untuk seluruh masjid di wilayah Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Dikutip Nukilan.id, dalam daftar yang dikeluarkan KUA Kluet Timur, terdapat 13 masjid dari berbagai gampong dan dusun yang telah ditetapkan imam, khatib, dan muadzin. Penetapan petugas ini bertujuan memastikan pelaksanaan ibadah Salat Jumat berjalan tertib dan khusyuk.

Beberapa masjid yang tercantum antara lain Masjid Babul Hasanah di Kilat Fajar, Masjid Al-Ihsan di Paya Laba, Masjid Ilham di Gampong Sapik, Masjid Nurul Huda di Durian Kawan, hingga Masjid Nurul Jannah di Pucuk Lembang.

Untuk Masjid Ilham Gampong Sapik, imam ditugaskan Tgk. Ardanil, khatib Tgk. H. Sutardi Sir, S.Ag, dan muadzin Tgk. Alimuddin. Sementara di Masjid Al-Makmur Paya Dapur, imam dijadwalkan Drs. Sukiman, khatib Tgk. Mardanis, dan muadzin Tgk. Julius Barmawi, SH.

Daftar petugas Salat Jumat ini ditandatangani Kepala KUA Kluet Timur Abadi, S.Ag, serta Koordinator Pendidikan Agama Islam (PAI) Kecamatan Kluet Timur, Suhaibah, S.Ag, tertanggal 5 Februari 2026 di Paya Dapur.

KUA Kluet Timur mengimbau seluruh petugas yang telah ditunjuk agar dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran ibadah umat. (XRQ)

Reporter: Akil

Action Humanity Salurkan 30 Ton Bantuan dan Trauma Healing untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
Tampak dalam foto, warga memeriksa kerusakan akibat banjir di Malalak, Sumatera Barat, Kamis 27 November 2025. (Foto: AP Photo/Ade Yuandha)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Lembaga kemanusiaan Action Humanity menyalurkan bantuan pangan seberat 30 ton kepada korban bencana banjir dan longsor besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Selain bantuan logistik, lembaga ini juga menggelar program trauma healing bagi warga terdampak.

Action Humanity tiba di Aceh Tamiang pada 13 Januari 2026 dengan membawa tiga program utama, yakni distribusi pangan, pendirian musala darurat, serta layanan pemulihan trauma bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Program tersebut difokuskan ke beberapa titik daerah pedalaman aceh tamiang yang secara data juga termasuk daerah yang terdampak sangat parah, yaitu Desa Sunting, Tanjung Gelumpang, Babo, dan Desa Bandar Pusaka dusun Blank Kandis,” ujar Direktur Utama Action Humanity, Muhammad Arief Saufi, melalui keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Saufi kepada warga di masing-masing wilayah sasaran pada Kamis, 13 Januari 2026.

“Langkah hari ini sesuai dengan visi dari lembaga kami, bahwa Membantu Manusia dan makhluk hidup di dunia untuk bertahan dan keluar dari krisis terlebih lagi untuk membantu saudara-saudara kita sebangsa dan tanah air yang sedang menghadapi bencana besar ini,” ucap Saufi.

Saufi menjelaskan, bantuan bertajuk Warga Bantu Warga itu berhasil menghimpun dana hampir Rp 850 juta dari para donatur di dalam dan luar negeri.

“Dan dana yang dikumpulkan didistribusikan dalam bentuk bantuan seberat 30 ton tersebut yang terdiri dari makanan pokok, air bersih,teh,susu,berbagai macam makanan ringan dan beberapa genset yang berasal dari urunan mitra,donatur di tanah air maupun di berbagai belahan dunia,” papar Saufi.

Selain pangan, Action Humanity juga mendistribusikan genset untuk membantu warga yang hingga beberapa pekan pascabencana masih mengalami pemadaman listrik. Menurut Saufi, keberadaan genset sangat dibutuhkan untuk penerangan dan aktivitas warga.

“Kemudian pembelian starlink karena akses jaringan telekomunikasi yang masih sulit, tentunya starlink sangat membantu para warga setempat dalam berkomunikasi, terutama guru-guru dalam keperluan administrasi,” ucap dia.

Saufi menyebut kondisi Aceh Tamiang hingga kini masih memprihatinkan. Warga dilaporkan telah hidup dalam kegelapan selama hampir tiga pekan, dengan keterbatasan air bersih dan stok pangan.

“Harapannya agar bantuan tersebut dapat meringankan penderitaan para korban yang amat memerlukan pertolongan, pertama menyelamatkan mereka dari krisis kelaparan usai daerah mereka luluh lantak akibat banjir dan longsor,” kata dia.

“Ini merupakan bentuk solidaritas seluruh mitra, dan donatur di seluruh penjuru dunia untuk memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita di provinsi terdampak bencana,” sambung Saufi.

Dalam kesempatan yang sama, tim Action Humanity juga mendirikan dapur darurat yang mampu memasak hingga 5.000 porsi makanan setiap hari. Operasional dapur ini dibantu oleh relawan lokal serta personel TNI.

“Tentunya menurut keterangan warga setempat mereka sangat bergantung kepada dapur darurat, karena sudah berhari-hari mengalami kelaparan dan mengkonsumsi makanan yang tidak layak,” ucap Saufi.

Tak hanya bantuan logistik, Action Humanity juga membangun musala darurat di lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan ibadah warga dan relawan.

“Musala darurat tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan ibadah warga dan relawan di tengah kondisi darurat,” ucap dia.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Tamiang telah menyebabkan ribuan warga mengungsi akibat kerusakan rumah dan fasilitas umum, termasuk sarana ibadah. Hingga kini, warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan fasilitas dasar.

Musala darurat tersebut dilengkapi dengan lampu penerangan, kipas angin, serta karpet sajadah. Kehadirannya disambut positif oleh warga karena dinilai membantu menjaga ketenangan dan keteguhan mental pascabencana.

Selain itu, Action Humanity juga menggelar kegiatan nonton film bersama warga terdampak banjir. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program dukungan psikososial dan trauma healing, terutama bagi anak-anak.

“Selain itu, Action Humanity juga menggelar kegiatan nonton film bersama warga setempat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan psikososial untuk membantu pemulihan trauma anak-anak pascabencana,” terang Saufi.

Menurutnya, hiburan sederhana ini diharapkan dapat mengembalikan keceriaan dan semangat anak-anak setelah mengalami peristiwa traumatis.

Posko Action Humanity yang oleh warga dikenal sebagai “posko bioskop” menjadi tempat berkumpul masyarakat setiap malam, mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, dan telah berlangsung hampir selama tiga pekan.

“Alhamdulillah, sekarang kami sekarang merasa terhibur sejak kedatangan Action Humanity, karena sejak banjir kami memang belum banyak beraktivitas, terutama dalam masalah hiburan televisi kami terendam semua, sehingga hiburan saat ini memang kami perlukan khususnya untuk anak-anak,” ucap Kepala Dusun Blank Kandis, Herman.

Bencana, Regulasi, dan Jalan Baru Pariwisata Syariah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Akil Rahmatillah. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | OPINI – Banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025 menyisakan lebih dari sekadar lumpur dan puing. Sebanyak 225 destinasi wisata rusak—sebagian besar dalam kategori berat. Angka ini bukan hanya statistik kebencanaan, melainkan cermin rapuhnya fondasi pariwisata Aceh selama ini: rentan terhadap bencana alam dan rapuh dalam tata kelola.

Namun, sejarah kerap menunjukkan bahwa kehancuran juga membuka peluang pembaruan. Aceh kini berada di persimpangan penting: sekadar membangun ulang objek wisata yang rusak, atau menjadikannya momentum untuk membenahi pariwisata secara menyeluruh—fisik, regulasi, dan nilai.

Selama ini, pariwisata Aceh sering berada dalam posisi ambigu. Di satu sisi, Aceh mengusung identitas sebagai daerah bersyariat Islam dengan keistimewaan konstitusional. Di sisi lain, praktik pariwisata di lapangan kerap berjalan tanpa kerangka regulasi syariah yang jelas dan terukur. Label “wisata halal” sering berhenti pada slogan promosi, bukan sistem yang hidup dalam pelayanan, tata kelola, dan perlindungan wisatawan.

Bencana alam yang merusak ratusan destinasi wisata ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan hanya untuk memulihkan bangunan, tetapi untuk menata ulang arah pariwisata Aceh agar lebih berkarakter, beretika, dan berkelanjutan.

Syariah yang Terjemahannya Praktis

Pariwisata berbasis syariah kerap disalahpahami sebagai pembatasan: larangan, sekat, dan aturan kaku yang dianggap mengurangi daya tarik wisata. Padahal, esensi syariah dalam muamalah justru bertumpu pada keadilan, transparansi, kenyamanan, dan perlindungan hak semua pihak—baik wisatawan maupun pelaku usaha.

Dalam konteks inilah, regulasi pariwisata Aceh perlu diterjemahkan secara praktis, bukan simbolik. Misalnya, kewajiban menyediakan musala yang layak dan bersih di setiap objek wisata bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan kebutuhan dasar bagi mayoritas pengunjung. Toilet yang manusiawi dan terpisah bukan soal moralitas semata, tetapi standar pelayanan publik yang bermartabat.

Hal yang sama berlaku pada sektor kuliner. Sertifikasi halal bukan sekadar cap administratif, melainkan jaminan rasa aman bagi wisatawan. Lebih dari itu, transparansi harga—menu yang jelas dan terbuka—adalah prinsip keadilan dalam muamalah. Praktik “makan dulu, bayar belakangan dengan harga mengejutkan” bukan hanya mencederai wisatawan, tetapi juga merusak reputasi Aceh sebagai tujuan wisata.

Pariwisata syariah, jika dipahami secara utuh, justru melindungi semua pihak dari praktik tidak adil, tidak transparan, dan tidak bermartabat.

Dari Pemulihan Fisik ke Reformasi Sistem

Kerusakan ratusan destinasi wisata akibat bencana menunjukkan bahwa pemulihan tidak bisa lagi bersifat tambal sulam. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota perlu menjadikan rehabilitasi ini sebagai pintu masuk reformasi regulasi pariwisata.

Pembangunan ulang objek wisata harus disertai dengan penataan zonasi berbasis mitigasi bencana, standar pelayanan minimal berbasis syariah, serta penguatan pengawasan. Tanpa regulasi yang jelas dan penegakan yang konsisten, pariwisata Aceh akan terus berjalan di tempat—bahkan berpotensi mengulang kesalahan yang sama.

Dalam konteks persaingan global, langkah ini justru strategis. Ketika banyak daerah berlomba menjual panorama dan hiburan, Aceh memiliki modal diferensiasi yang kuat: identitas, nilai, dan etika. Pariwisata halal yang dibangun secara sistemik—bukan kosmetik—dapat menjadi keunggulan kompetitif Aceh, bukan beban.

Wisata Halal sebagai Daya Saing, Bukan Pembatas

Jika dikelola dengan serius, pariwisata syariah Aceh berpeluang menjadi model nasional, bahkan global. Negara-negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea Selatan justru agresif mengembangkan fasilitas ramah Muslim karena melihat potensi pasar yang besar dan loyal. Ironis jika Aceh, dengan identitas syariah yang melekat, justru tertinggal dalam membangun sistemnya sendiri.

Kuncinya terletak pada kemauan politik dan keberanian regulatif. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan tidak berhenti di atas kertas, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari. Pelaku usaha perlu dilibatkan, dibina, dan diawasi—bukan sekadar dibebani kewajiban.

Titik Balik yang Menentukan

Bencana banjir dan longsor akhir 2025 memang menyisakan luka. Namun, ia juga membuka ruang refleksi, pariwisata Aceh hendak dibawa ke mana? Apakah kembali ke pola lama yang rapuh dan serba setengah, atau melangkah ke arah baru yang lebih berkarakter dan berkelanjutan?

Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, Aceh tidak hanya akan pulih. Ia akan bangkit dengan wajah baru, yaitu pariwisata yang tidak sekadar indah dipandang, tetapi adil dalam praktik; tidak hanya ramah wisatawan, tetapi juga bermartabat dalam nilai.

Di titik inilah, bencana berubah makna—dari musibah menjadi peluang pembaruan. Aceh tinggal memilih, yaitu membangun kembali yang lama, atau merancang masa depan pariwisatanya sendiri. (XRQ)

Penulis: Akil Rahmatillah (Founder Aceh Strategy Advisory)

Kenaikan Wisman ke Aceh Belum Dongkrak Tingkat Hunian Hotel

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Kunjungan Wisman ke Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Aceh mengalami peningkatan signifikan pada akhir 2025. Namun, lonjakan tersebut belum berbanding lurus dengan kinerja sektor perhotelan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan, meski jumlah wisman melonjak pada Desember 2025, tingkat penghunian kamar hotel justru mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik Ilhamudin, menyampaikan bahwa sepanjang Desember 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh mencapai 4.836 kunjungan. Angka tersebut meningkat 33,15 persen dibandingkan November 2025, serta naik 28,31 persen dibandingkan Desember 2024.

“Peningkatan kunjungan wisman ini dipantau melalui dua pintu masuk utama, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Internasional Balohan di Sabang,” kata Tasdik dalam konferensi pers BPS Aceh, Senin (2/2/2026).

Meski demikian, indikator perhotelan menunjukkan tren yang berlawanan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Aceh pada Desember 2025 tercatat sebesar 27,53 persen. Capaian tersebut turun 3,74 persen poin dibandingkan November 2025, serta merosot 9,89 persen poin dibandingkan Desember 2024.

Penurunan serupa juga terjadi pada hotel nonbintang. BPS Aceh mencatat TPK hotel nonbintang pada Desember 2025 sebesar 15,81 persen. Angka ini turun 2,31 persen poin secara bulanan dan turun 6,68 persen poin secara tahunan. “Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Desember 2025 sebesar 15,81 persen, turun 2,31 persen poin dibandingkan November 2025. Angka tersebut juga turun 6,68 persen poin dibandingkan dengan Desember 2024,” ujar Tasdik.

Dari sisi transportasi udara, jumlah penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Desember 2025 tercatat sebanyak 26.172 orang. Jumlah tersebut meningkat 8,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, pergerakan penumpang internasional justru mengalami penurunan, dengan total 11.403 orang, turun 0,90 persen dibandingkan November 2025 dan merosot 13,30 persen dibandingkan Desember 2024.

Sementara itu, pada moda transportasi laut, jumlah penumpang yang naik di seluruh wilayah Provinsi Aceh sepanjang Desember 2025 mencapai 65.050 orang. Angka tersebut meningkat tipis 1,07 persen secara bulanan, tetapi secara tahunan mengalami penurunan cukup tajam sebesar 29,58 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh belum sepenuhnya berdampak pada sektor perhotelan dan transportasi secara merata. Ke depan, tantangan utama sektor pariwisata Aceh adalah memastikan lonjakan kunjungan tersebut dapat terkonversi menjadi peningkatan lama tinggal dan okupansi hotel, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha dan masyarakat.

DSI Banda Aceh Dukung Kolaborasi Aceh Festival Ramadhan 1447 H

Penulis
Redaksi
-
0
DSI Banda Aceh Dukung Kolaborasi Aceh Festival Ramadhan 1447 H. (Foto: Humas BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh, Alimsyah, S.Pd., M.S., menerima kunjungan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Akmal Fajar, di ruang kerjanya pada Rabu (4/2/2026).

Kunjungan yang turut didampingi Ustaz Iqbal tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas rencana pelaksanaan Aceh Festival Ramadhan 1447 H yang akan digelar selama bulan suci Ramadhan.

Dalam pertemuan itu, Akmal Fajar mengajak DSI Kota Banda Aceh untuk memberikan masukan serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda tahunan tersebut.

“Kami mengajak DSI untuk bersama-sama menyukseskan event besar dalam bulan Ramadhan ini,” ujar Fajar.

Menanggapi ajakan tersebut, Kepala DSI Kota Banda Aceh, Alimsyah, menyatakan dukungannya dan menilai bahwa banyak program DSI yang dapat disinergikan dalam Aceh Festival Ramadhan.

“Kami memiliki Dai Perkotaan dan Muhtasib yang dapat berkolaborasi dalam mendukung agenda tahunan ini,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang Dakwah Irwanda M. Jamil, S.Ag., Kepala Bidang Pengembangan Syariah Wirzaini Usman, S.HI., M.I.Kom., Kepala Bidang Bina Ibadah dan Muamalah Jamal, S.Pd., S.E., serta Kepala Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah Rosmani, S.Sos.

Rakernas PNM 2026 Jadi Momentum Berbagi untuk Masyarakat Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Rakernas PNM 2026 Jadi Momentum Berbagi untuk Masyarakat Aceh. (Foto: Republika)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal perusahaan, tetapi juga ruang berbagi kepedulian bagi masyarakat Aceh menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam rangkaian Rakernas tersebut, PNM berhasil menghimpun donasi senilai Rp 1 miliar serta 1.100 paket makanan dan takjil yang akan disalurkan kepada masyarakat Aceh saat Ramadhan. Bantuan itu merupakan hasil gotong royong insan PNM sejak rangkaian Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar sebelum Rakernas berlangsung.

Semangat berbagi itu telah tumbuh jauh hari sebelum Rakernas digelar. Melalui Rakerwil, karyawan PNM secara kolektif menggalang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Sumatra yang tengah berproses menuju pemulihan. Dari rangkaian kegiatan tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp 1 miliar.

Kepedulian tersebut berlanjut hingga penutupan Rakernas. Melalui konsep sederhana namun bermakna, setiap paket konsumsi peserta selama kegiatan Rakernas dikonversikan menjadi paket makanan dan takjil bagi masyarakat. Dari total 1.100 paket konsumsi peserta, PNM kemudian menyiapkan 1.100 paket makanan dan takjil untuk dibagikan kepada warga Aceh saat Ramadhan.

Dengan demikian, total bantuan yang dihimpun dalam rangkaian Rakernas 2026 ini mencapai Rp 1 miliar serta 1.100 paket makanan dan takjil. Bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian kolektif insan PNM dalam berbagi kebahagiaan di bulan penuh makna.

Sekretaris Perusahaan PNM, L Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui peran bisnis dan pemberdayaan, tetapi juga melalui aksi sosial.

“Di tengah fokus perusahaan pada penguatan kinerja dan transformasi, PNM tetap ingin hadir membantu pemulihan kondisi masyarakat Aceh, khususnya di bulan Ramadhan yang rasanya pasti berbeda dari sebelumnya. Kami berharap bantuan ini dapat memberi manfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat,” ujar Dodot dalam keterangan Rabu (4/2/2026).

Melalui langkah tersebut, PNM menegaskan bahwa agenda strategis perusahaan dapat berjalan beriringan dengan kepedulian sosial. Rakernas menjadi ruang penyatuan arah dan tujuan, sementara aksi berbagi menjadi pengingat bahwa setiap kebersamaan selalu memiliki ruang untuk memberi makna bagi sesama.

Aceh Tamiang Terapkan Skema Cash for Work, Warga Dibayar Bersihkan Lumpur Pascabanjir

Penulis
Redaksi
-
0
Panitia Rekrutmen Tenaga Cash for Work (CFW) Aceh Tamiang di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (3/2/2025). (FOTO: HUMAS ACEH TAMIANG)

NUKILAN.ID | ACEH TAMIANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, resmi membuka skema cash for work (CFW) dengan melibatkan warga terdampak banjir untuk membersihkan lumpur di wilayah mereka. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pemulihan lingkungan, tetapi juga memperoleh upah sebagai sumber penghasilan pascabencana.

Pada tahap awal, kegiatan difokuskan pada pembersihan saluran yang tertimbun lumpur di seluruh desa di Aceh Tamiang. Tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembersihan lumpur di area perkantoran pemerintahan.

“Skema ini mendukung pemulihan pendapatan ekonomi masyarakat korban banjir. Mereka dilibatkan dan diberi penghasilan yang memadai,” kata Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Yunus, dalam siaran pers, Rabu (4/2/2026).

Tenaga kerja yang direkrut berasal dari warga di masing-masing desa lokasi kegiatan. Program ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh Tamiang.

“Kami berterima kasih akhirnya bisa memberdayakan masyarakat agar kembali produktif pascabencana,” sebut Yunus.

Cara Pendaftaran

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program cash for work ini, pendaftaran dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung panitia rekrutmen di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang. Pendaftaran dibuka mulai 3 Februari 2025 hingga kuota terpenuhi.

Sistem Pembayaran dan Persyaratan

Humas PKS Waskita Wilayah I, Agung Susilo, menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah bagi tenaga kerja dilakukan secara tunai. Waktu pembayaran paling cepat satu hari dan paling lama tujuh hari setelah pekerjaan dilaksanakan.

“Tenaga kerja diambil dari masyarakat setempat, bukan dari luar daerah. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan warga yang terdampak bencana dan sempat kehilangan mata pencaharian agar dapat kembali bekerja di wilayah masing-masing,” jelas Agung.

Ia menambahkan, BUMN mendapatkan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk melaksanakan tahapan awal berupa pembersihan lumpur secara menyeluruh.

“Tahap pertama difokuskan pada pembersihan lumpur. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menindaklanjuti dengan perbaikan konstruksi yang diperlukan setelah program ini selesai,” ungkapnya.

Jumlah tenaga kerja yang direkrut akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Persyaratan pendaftaran pun tergolong sederhana, yakni cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Cukup modal kartu penduduk saja,” pungkas Agung.

Sebelumnya, masyarakat korban banjir di Aceh Tamiang mendorong pemerintah agar melibatkan mereka dalam proses pembersihan lumpur dengan sistem upah, sehingga mereka tetap memiliki penghasilan setelah bencana melanda wilayah tersebut.

Permohonan KI di Aceh Meningkat, Kemenkum Dorong Segera Hadirnya Perda

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman. (Foto: Humas Kemenkum Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mencatat tren peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di Aceh dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, Kemenkum menilai capaian tersebut belum cukup tanpa dukungan regulasi daerah yang kuat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman mengatakan, permohonan merek pada periode 2024–2025 meningkat sebesar 4,8 persen, dari 724 menjadi 759 permohonan. Kota Banda Aceh menjadi daerah dengan jumlah permohonan terbanyak pada 2025, yakni 186 permohonan.

“Kemenkum Aceh menilai keberadaan peraturan daerah atau perda) KI sudah bersifat mendesak,” kata Meurah Budiman di Banda Aceh, Rabu (4/2/2025)

Ia menyebutkan, kenaikan permohonan tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Namun, tanpa regulasi daerah, upaya perlindungan dan pemanfaatan KI dinilai belum berjalan optimal.

“Permohonan memang meningkat, terutama merek. Tapi tanpa regulasi daerah, upaya perlindungan dan pemanfaatan KI belum bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Meurah menambahkan, Aceh memiliki potensi KI yang besar, mulai dari indikasi geografis, karya budaya tradisional, hingga inovasi dari perguruan tinggi dan UMKM. Namun hingga kini, Aceh belum memiliki perda khusus yang mengatur pengelolaan, pelindungan, dan pemanfaatan KI secara menyeluruh.

“Ketiadaan perda KI membuat inventarisasi, perlindungan KI komunal, serta skema pembagian manfaat bagi masyarakat belum memiliki dasar hukum yang kuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Purwandani menyatakan, regulasi daerah diperlukan untuk mencegah klaim sepihak dan komersialisasi tanpa izin terhadap karya dan budaya Aceh.

“Perda KI akan menjadi payung hukum agar kekayaan intelektual Aceh tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar memberi dampak ekonomi dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa dukungan regulasi daerah, peningkatan permohonan KI berpotensi berhenti pada capaian administratif semata tanpa memberi nilai tambah berkelanjutan bagi pembangunan Aceh.

Safrizal ZA Satukan Rektor USK dan Rektor USK Terpilih sebagai Simbol Persatuan Akademik

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Safrizal ZA, menyatukan tangan Rektor USK Prof. Marwan dan Rektor USK terpilih Prof. Mirza Tabrani sebagai simbol persatuan dan kesinambungan kepemimpinan pendidikan tinggi di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Safrizal ZA, menyatukan tangan Rektor USK Prof. Marwan dan Rektor USK terpilih Prof. Mirza Tabrani sebagai simbol persatuan dan kesinambungan kepemimpinan pendidikan tinggi di Aceh.

Momen tersebut berlangsung di UPT Hewan Coba dan Kewirausahaan Veteriner/Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Jalan Inong Balee, Darussalam, Banda Aceh, Rabu (4/2/2026). Dalam kesempatan itu, Safrizal berdiri di tengah, diapit Prof. Marwan di sebelah kanan dan Prof. Mirza Tabrani di sebelah kiri, sembari mempertemukan jabat tangan kedua tokoh akademik tersebut.

Safrizal menjelaskan, pertemuan itu terjadi secara spontan saat dirinya menghadiri kegiatan meuramin veteriner di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) USK, menjelang dimulainya masa perkuliahan baru dan menyambut bulan Ramadhan.

“Saya sebagai Ketua MWA USK diundang pada acara meuramin veteriner untuk silaturahmi di lingkungan FKH USK menjelang memasuki masa perkuliahan baru dan bulan Ramadhan. Secara spontan saya ajak kedua tokoh pendidikan itu untuk satukan tangan sebagai simbol memajukan pendidikan di Aceh,” kata Safrizal di Banda Aceh, Rabu (4/2/2026).

Safrizal yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah (Kasatgas PRR Wilayah) Aceh menegaskan, peran kampus sangat strategis dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, khususnya Aceh.

“Alhamdulillah terima kasih kepada kalangan kampus yang telah kerahkan kemampuan pada penanganan banjir dan longsor di Aceh seperti pengiriman mahasiswa ke lokasi bencana dan sebagainya. Dalam kondisi apapun, kita butuh sinergis dengan kalangan kampus,” ujar Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Safrizal—yang dikenal sebagai lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)—mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berada di Aceh guna mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Mohon dukungan dari seluruh lapisan warga agar pemulihan di Aceh bisa cepat. Dari tiga provinsi, Aceh terparah dibanding Provinsi Sumut dan Sumbat. Maka Pak Tito (Mendagri) sering ke Aceh untuk monitoring dan melihat lapangan,” ajak Safrizal yang telah ditugaskan di Aceh sejak 27 November 2025 hingga kini.

1...858687...2,391Halaman 86 dari 2,391

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id