Beranda blog Halaman 858

Menlu Sugiono Laksanakan Perjalanan Dinas Pertama, Transit di Aceh

0
Menlu Sugiono Transit di Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, melaksanakan perjalanan dinas pertamanya ke luar negeri mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024. Dalam perjalanan tersebut, Sugiono, yang merupakan putra asli Aceh, menyempatkan diri untuk transit di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar.

Transit singkat selama 1,5 jam ini menjadi momen istimewa bagi Sugiono yang menjadikan Aceh sebagai titik awal dari langkahnya di dunia diplomasi. Menurut Juru Bicara Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh, Mahfudz Y Loethan, Sugiono memanfaatkan waktu transisinya di Aceh untuk menikmati makanan khas daerah tersebut serta menunaikan ibadah salat.

Dalam pernyataannya, Sugiono menekankan pentingnya memulai perjalanan diplomasi internasionalnya dari kampung halaman, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah. “Saya ingin kerja saya di bidang diplomasi internasional dimulai dari Aceh, kampung halaman saya,” ujar Sugiono dengan penuh kebanggaan.

Selain itu, Mahfudz juga mengungkapkan adanya diskusi singkat terkait upaya pemerintah dalam melobi penambahan kuota haji, khususnya untuk masyarakat Aceh. Permintaan ini diharapkan dapat menjadi prioritas dalam kerja-kerja diplomasi ke depannya.

Sugiono tak lupa menyampaikan pesan kepada para kader Partai Gerindra di Aceh agar terus mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto.

“Perjalanan pertama beliau setelah dilantik sebagai Menlu dimulai dari Aceh, dan kami sebagai rakyat Aceh turut bangga,” kata Mahfudz.

Sugiono kemudian melanjutkan perjalanannya ke Rusia untuk melaksanakan tugas diplomatik lebih lanjut. Transit ini menjadi simbol komitmen Sugiono untuk selalu mengingat akar budaya dan tanah kelahirannya, bahkan di tengah kesibukan sebagai pejabat negara yang membawa nama Indonesia di panggung dunia.

Editor: Akil

Mahasiswa USK Raih Emas dengan Inovasi Biscatur di Ajang WIIPA Kroasia

0
Mahasiswa USK Raih Emas dengan Inovasi Biscatur di Ajang WIIPA Kroasia. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh kembali mengukir prestasi di kancah internasional. Tim mahasiswa USK berhasil meraih medali emas dalam ajang 48th Inovas International Invention Show and Competition yang digelar oleh World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) di Zagreb, Kroasia. Inovasi biskuit cangkang telur mereka, yang diberi nama Biscatur, berhasil mencuri perhatian para juri internasional pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

“Kami sangat bersyukur bisa membawa pulang emas dan mengharumkan nama USK, Aceh, dan tentunya Indonesia,” ujar Deffan Dericco, Chief Creative Officer Tim Biscatur, dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Senin (21/10/2024).

Ajang Inovas 2024 ini merupakan salah satu kompetisi inovasi terbesar di dunia, dengan partisipasi dari 213 tim peneliti dari 25 negara. Biscatur, inovasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) USK, menjadi salah satu inovasi yang menonjol di antara ribuan peserta yang diajukan.

Selain meraih medali emas, tim Biscatur juga mendapatkan dua penghargaan khusus, yaitu dari Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills, Kanada, dan National Institute of Research and Development for Optoelectronic, Rumania.

Inovasi untuk Kesehatan

Biscatur adalah inovasi berupa biskuit yang terbuat dari cangkang telur, yang dikembangkan sebagai solusi kesehatan untuk mencegah stunting dan osteoporosis.

“Inovasi ini sangat penting, terutama di negara berkembang, di mana masalah kesehatan terkait kekurangan kalsium seperti stunting masih menjadi perhatian,” jelas Deffan.

Tim yang terdiri dari mahasiswa FKG USK, yaitu Galuh Satwika Paramita, Deffan Dericco, Fakhriza Naufal, Diva Maulana, dan Muhammad Raiyan Fajri, harus melalui proses seleksi ketat sebelum bisa tampil di final. Dari total 4.000 abstrak yang dikirimkan oleh peserta dari berbagai negara, hanya beberapa yang berhasil lolos ke tahap final, termasuk tim Biscatur.

Selama acara final, yang berlangsung dari 16 hingga 20 Oktober 2024, mereka mempresentasikan inovasi Biscatur di depan dewan juri internasional dan membuka stan pameran yang memperlihatkan karya mereka kepada publik.

Dorongan Bagi Mahasiswa Lain

Prestasi ini disambut hangat oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi USK, Cut Soraya, yang mengapresiasi kerja keras dan dedikasi tim Biscatur.

“Prestasi ini menjadi dorongan bagi seluruh mahasiswa USK, terutama di FKG, untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada dunia internasional,” ujarnya.

Cut Soraya juga menegaskan bahwa inovasi-inovasi seperti ini sangat penting dalam menciptakan solusi nyata untuk masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

“Kami sangat bangga dan bersyukur atas pencapaian ini,” tambahnya.

Ajang Inovas 2024 tidak hanya berfokus pada satu sektor inovasi. Kompetisi ini terbagi ke dalam beberapa kategori, termasuk invensi dan inovasi dalam bidang sosial, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, energi, pendidikan, hingga industri seperti pangan, kosmetik, pertanian modern, robotika, dan elektronik.

Dengan capaian prestasi ini, inovasi Biscatur diharapkan dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih luas, baik di Indonesia maupun di kancah internasional.

Editor: Akil

Menanti Komitmen Presiden Prabowo terkait Pemberantasan Korupsi

0
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Nukilan.id – Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming secara resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo juga secara resmi mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala badan di dalam kabinetnya untuk periode 2024-2029 yang bernama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu malam. Sebanyak 48 menteri, 5 pejabat kementerian dan lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi Menko, dan 56 wakil menteri.

Dalam pidato inaugurasinya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pascapelantikannya sebagai Presiden RI, Prabowo menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya terkait penghapusan kemiskinan, kemandirian pangan, persatuan dan demokrasi, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia menyebutkan saat ini kita harus menghadapi kenyataan terkait masih banyaknya kebocoran penyelewengan korupsi di Indonesia dan yang membahayakan masa depan generasi mendatang.

“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita penyimpangan-penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, jangan takut melihat realitas ini,” ujar Prabowo, dikutip Nukilan dari CNBC, Minggu (20/10/2024).

Kontradiktif dengan Kenyataan

Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan bahwa pidato Prabowo terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu masih kontradiktif dengan kenyataan yang ada saat ini. Dia menyebutkan misalnya pernyataan Prabowo soal “nol toleran terhadap korupsi”, namun kenyataan dia masih memilih Menteri yang sedang berhadapan dengan kasus korupsi. Rangkuti tidak menyebutkan siapa nama menteri yang dimaksud.

“Ketika beliau berbicara tentang zero toleran terhadap korupsi, jangan dipakai lagi dong menteri-menteri yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Jangan dipakai dong menteri yang mengatakan, boleh dong melanggar asal tidak ketahuan,” kata Ray Rangkuti, dilansir VOA, Minggu (20/10/2024).

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua mengungkapkan sebesar 90 persen nama-nama calon menteri yang telah dipanggil Presiden Prabowo itu telah terlibat kasus korupsi. Selain itu, kata Abdullah, banyak menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk oleh Prabowo. Padahal menteri-menteri tersebut, sebut Abdullah, pernah tersandung kasus korupsi.

“90 persen terlibat korupsi karena beberapa menteri lama masih dipakai, padahal menteri lama itu terlibat korupsi seperti Airlangga (Menko Perekonomian) punya kasus nikel dan macam-macam, Ketum PAN (Zulkifli Hasan, Mendag) punya kasus, apalagi Bahlil (Menteri ESDM). Jadi orang-orang lama dari Jokowi itu semua orang yang terlibat korupsi,” tutur Abdullah, dikutip dari siaran Topik Berita Radio Silaturahim 729 AM, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hal nyaris senada disampaikan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Boyamin meminta Presiden Prabowo berpikir ulang dan tidak menunjuk tiga menteri yang bermasalah dengan kasus korupsi. Dia menyebut tiga nama yang juga menjabat menteri di era Jokowi, yaitu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menpora, Dito Ariotedjo.

“Saya mengingatkan Pak Prabowo untuk mengawasi orang-orang ini. Jangan sampai nanti timbul masalah dan itu mengerus kepercayaan publik kepada Pak Prabowo,” ujar Boyamin, dikutip dari Tempo, Rabu (16/10/2024).

Lembaga antikorupsi Transparancy International dalam laporan Corruption Perception Index (CPI) 2023 menyebutkan Indonesia hanya mendapatkan skor 34 yang bermakna persepsi publik menunjukkan bahwa budaya korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Peringkat Indonesia berada jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang mendapatkan skor 83, Malaysia dengan skor 50, Vietnam dengan skor 41, dan Thailand dengan skor 35. Peringkat Indonesia sama dengan Filipina yang sama-sama mendapatkan skor 34.

Vonis Ringan Terdakwa Korupsi

Dalam laporan mengenai tren vonis terhadap terdakwa korupsi sepanjang tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan mayoritas pelaku korupsi di Indonesia hanya divonis ringan. ICW menyebutkan telah terjadi masalah pada muara penegakan hukum dalam proses persidangan bagi para terdakwa korupsi. Menurut ICW, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kerap tidak mencerminkan keadilan baik bagi korban, negara, maupun masyarakat di mana pidana pokok, penjara, dan dendanya terbilang sangat ringan. Selain itu, Selain itu, hukuman tambahan seperti uang pengganti dan pencabutan hak tertentu juga tidak menggambarkan dampak kejahatan korupsi.

“Akibatnya, praktik korupsi terus berulang, kerugian negara membengkak, dan kinerja aparat penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) menjadi tak berarti. Keseriusan menjaga komitmen antikorupsi dan keberpihakan pada korban semakin layak dipertanyakan kepada lembaga kekuasaan kehakiman,” tulis ICW dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

ICW menambahkan, proses hukum yang dijalankan oleh negara seharusnya mengedepankan konteks penjeraan bagi pelaku tanpa mengesampingkan pendekatan pidana modern seperti restoratif atau pemulihan, namun memanfaatkan semaksimal mungkin substansi hukum yang ada untuk mencegah berulangnya tindak pidana.

“Oleh sebab itu, mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan delik pencucian uang, memaksimalkan penelusuran aset hasil kejahatan, memanfaatkan aturan pidana tambahan uang pengganti, dan menghukum berat pelaku diyakini menjadi salah satu cara untuk menguatkan penegakan hukum pemberantasan korupsi.”

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelaskan sepanjang tahun 2023 terdapat sebanyak 1.649 putusan perkara dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.718 orang. Dari total tersebut, pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap menjadi yang paling banyak dilanggar para terdakwa.

Penggunaan pasal-pasal ini, kata Kurnia, menyebabkan vonis terhadap pelaku korupsi menjadi ringan sehingga tak memberikan efek jera bagi pelaku di mana dalam pasal 3 menjatuhkan hukuman penjara minimum 4 tahun dan pasal 3 menjatuhkan hukuman penjara minimum 1 tahun. ICW membagi putusan hakim terkait tindak pidana korupsi ke dalam tiga kategori, yaitu di bawah 4 tahun dengan status ringan, 4 sampai 10 tahun dengan status sedang, dan di atas 10 tahun dengan status berat.

“Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan kita sudah serius dalam menindak pelaku korupsi. Proses penyidikannya bermasalah temuan dari tren penindakan, ternyata vonisnya pun tidak menggambarkan pemberian efek jera,” ujar Kurnia, dikutip VOA, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebutkan kasus korupsi yang mendominasi selama tahun 2023 adalah korupsi yang merugikan keuangan negara yang mencapai 802 kasus, kemudian suap sebanyak 88 kasus, penggelapan sebanyak 63 kasus, dan pemerasan sebanyak 37 kasus.

Sementara kerugian negara akibat kasus korupsi selama tahun 2023, kata Kurnia mencapai Rp56 triliun. Sedangkan tahun yang paling banyak tercatat kerugian negara akibat korupsi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp62,9 triliun.

Karena itu, masyarakat menaruh harapan besar dan menanti komitmen Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putih dalam upaya pemberantasan korupsi dan memberatkan vonis bagi terdakwa agar memberikan efek jera di Indonesia selama lima tahun ke depan. Harapan serupa juga dialamatkan publik kepada politisi Gerindra, Supratman Andi Atgas yang baru ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Hukum yang sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. ***

Reporter: Sammy

Bukan Hanya Ekonomi, Flower Aceh Ajak Calon Gubernur Fokus Pada Perlindungan Perempuan dan Anak

0
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh —Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh, terutama di lingkungan pendidikan, menjadi sorotan serius yang tampaknya belum mendapat perhatian dari para calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada 2024.

Dua pasangan calon, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi dan Muzakir Manaf-Fadhlullah, lebih memusatkan visi dan misi mereka pada isu-isu lain, seperti ekonomi, tata kelola pemerintahan, penerapan Syariat Islam, dan keadilan sosial.

Isu kekerasan seksual ini kian mendesak, seiring dengan laporan-laporan yang menunjukkan tingginya angka kekerasan di sekolah dan tempat pendidikan lainnya. Dalam hal ini, Flower Aceh, sebuah lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, menyatakan harapannya agar siapapun yang terpilih sebagai gubernur Aceh dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.

“Penting bagi gubernur terpilih nantinya untuk memperkuat kualitas dan mendekatkan akses layanan pengaduan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten,” ungkap Direktur Flower Aceh, Riswati, kepada Nukilan.id, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

“Pelaksanaan aturan dan sanksi tegas harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan perempuan di Aceh,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Flower Aceh berharap agar calon gubernur tidak hanya fokus pada isu ekonomi dan tata kelola, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kesadaran dan tindakan nyata dari para calon pemimpin di Aceh diharapkan dapat mengubah keadaan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Plt Sekda Aceh Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2024

0
Plt Sekda Aceh Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2024. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, memimpin peringatan Hari Santri Nasional 2024 yang diselenggarakan di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Selasa (22/10). Dengan mengusung tema “Menyambung Juang, Merengkuh Masa Depan,” acara ini dihadiri ratusan santri, tokoh agama, serta jajaran pejabat pemerintahan Aceh.

Dalam pidatonya, Diwarsyah menyampaikan amanat Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menekankan peran strategis santri dalam membangun masa depan bangsa.

“Masa depan Indonesia ada di pundak para santri. Hari Santri ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen mereka dalam meraih cita-cita bangsa,” ucap Diwarsyah.

Ia juga menggarisbawahi bahwa santri memiliki peran penting tidak hanya dalam pendidikan agama, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan. Menurutnya, sejarah telah mencatat banyak tokoh besar Indonesia yang berlatar belakang santri, seperti Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

“Mereka adalah bukti bahwa santri bisa menjadi pemimpin bangsa. Santri juga banyak yang berhasil menjadi menteri, pengusaha, dan birokrat,” ujarnya.

Peringatan Hari Santri juga mengingatkan kembali perjuangan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama melalui Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini memantik semangat perjuangan yang berujung pada pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945.

Diwarsyah menegaskan bahwa santri masa kini harus siap menghadapi tantangan modern, terutama di era digital dan teknologi.

“Hari Santri bukan hanya untuk mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga untuk mempersiapkan masa depan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” imbuhnya.

Dengan semangat yang sama, Diwarsyah mengajak seluruh santri untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam memajukan bangsa.

“Rengkuhlah masa depan dengan semangat juang, ketekunan, dan inovasi demi Indonesia yang lebih gemilang,” tutupnya.

Hari Santri Nasional sendiri telah menjadi agenda tahunan sejak ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015, dengan tujuan memperingati peran penting santri dalam sejarah bangsa serta mendorong santri masa kini untuk terus berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

Editor: Akil

Kepala BI Aceh Lepas Rumpon Ijuk di Aceh Barat, Dorong Pengendalian Inflasi Melalui Sektor Perikanan

0
Kepala BI Aceh Lepas Rumpon Ijuk di Aceh Barat. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh bekerja sama dengan Universitas Teuku Umar (UTU) meluncurkan teknologi ramah lingkungan bernama rumpon ijuk, yang diharapkan dapat mendongkrak hasil tangkapan nelayan serta menekan inflasi di Aceh Barat. Pelepasan rumpon ijuk ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala BI Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro, di Pelabuhan PT Pelindo Meulaboh pada Selasa (22/10/2024).

Rumpon ijuk merupakan inovasi yang dikembangkan oleh peneliti UTU, Hafinuddin, S.Pi, M.Sc. Teknologi ini menggunakan bahan dasar serat ijuk untuk menarik ikan ke area tertentu, memudahkan nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Dalam acara tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Marhaban, akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Kepala KPPN Meulaboh, Kepala BPS Aceh Barat, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pelepasan rumpon ijuk merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024. Fokus program ini adalah pada komoditas ikan, yang menjadi salah satu bahan pangan utama di Aceh Barat. Menurut Rony, sektor perikanan sangat mempengaruhi inflasi di wilayah tersebut, sehingga langkah-langkah inovatif seperti teknologi rumpon ijuk diperlukan untuk menjaga pasokan ikan tetap stabil dan harga tidak melonjak.

“Komoditas ikan memiliki peran penting dalam inflasi Aceh Barat. Dengan adanya teknologi rumpon ijuk, kami harap hasil tangkapan nelayan meningkat dan inflasi dapat terkendali,” ujar Rony dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa teknologi ini mendukung ekonomi hijau, karena metode penangkapan yang diterapkan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sekda Aceh Barat, Marhaban, memberikan apresiasi kepada BI Aceh dan UTU yang telah berperan aktif dalam mendukung pengendalian inflasi melalui sektor perikanan. Ia menekankan bahwa kerjasama ini tidak hanya menguntungkan nelayan, tetapi juga mendorong ekonomi hijau di Aceh Barat.

“Kami berterima kasih kepada BI dan UTU atas inisiatif ini. Teknologi rumpon ijuk ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali,” ungkap Marhaban.

Sebelum peluncuran rumpon ijuk, telah dilakukan diskusi High Level Meeting (HLM) TPID Aceh Barat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Dalam diskusi tersebut, Hafinuddin mempresentasikan keunggulan teknologi rumpon ijuk serta potensi peningkatannya terhadap produktivitas nelayan di sektor perikanan tangkap.

Acara ini diakhiri dengan makan siang bersama dan testimoni dari beberapa tokoh nelayan yang hadir. Mereka mengungkapkan harapan besar agar rumpon ijuk dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan nelayan serta menstabilkan harga ikan di pasar lokal.

Teknologi rumpon ijuk menjadi langkah konkret dari sinergi antara pemerintah, akademisi, dan BI Aceh untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan nelayan di Aceh Barat.

Editor: Akil

Harga Tomat Anjlok, Petani di Aceh Terpuruk: “Kami Tidak Tahu Harus Mengadu ke Siapa”

0
Petani di Aceh Terpuruk Akibat Harga Tomat Anjlok. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Pidie – Sudah dua bulan terakhir, harga tomat di Aceh terus mengalami penurunan yang membuat para petani semakin resah. Ketika panen raya tiba, banyak petani di berbagai daerah terpaksa membiarkan tomat membusuk di pohon karena harga yang terlalu murah dan permintaan pasar yang lesu.

Husni, seorang petani tomat di Kemukiman Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, mengungkapkan kekesalannya kepada Kompas.com pada Senin (21/10). Menurutnya, harga tomat lokal yang dibeli oleh pedagang dari para petani hanya berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram, angka yang tidak berubah sejak dua bulan lalu.

“Ada di antara kami yang sudah dua kali panen, tapi harganya tetap saja Rp2.000 per kilogram. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tapi rasanya seperti dibiarkan begini saja. Kami tidak tahu harus mengadu kepada siapa,” ujar Husni dengan nada kecewa.

Penurunan harga ini membuat banyak petani di Pidie dan wilayah lainnya di Aceh merasa kehilangan semangat. Sebagian besar dari mereka membiarkan tomat yang telah dipanen menumpuk tanpa dijual. Pasar yang lesu, ditambah harga yang sangat rendah, membuat mereka enggan untuk memanen hasil kebunnya.

Tidak hanya tomat lokal, tomat pasokan dari luar daerah seperti tomat Brastagi asal Sumatera Utara juga mengalami hal serupa. Harga tomat Brastagi di pasar Aceh berkisar antara Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram, dan harga tersebut sudah bertahan selama dua bulan terakhir.

Kondisi ini semakin memperburuk ekonomi para petani tomat di Aceh, yang tidak hanya bergantung pada hasil kebun mereka, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjual produk mereka di pasar. Ketidakpastian pasar membuat mereka tidak tahu harus mencari bantuan atau solusi dari pihak mana.

Sementara itu, hingga kini belum ada kebijakan pemerintah daerah yang jelas dalam menanggapi permasalahan ini. Para petani berharap ada intervensi dari pihak terkait agar harga tomat kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi mereka.

“Yang kami butuhkan adalah kepedulian. Kami tidak minta banyak, hanya kejelasan soal harga dan permintaan yang bisa membuat kami tetap bertahan,” tutup Husni dengan harapan adanya perhatian terhadap nasib mereka.

Editor: Akil

Isu Kekerasan Seksual Terabaikan, Flower Aceh Soroti Komitmen Calon Gubernur

0
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh, terutama di lingkungan pendidikan, belum mendapatkan perhatian serius dari para calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada 2024. Meski isu ini kian mendesak, dua pasangan calon, yakni Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi dan Muzakir Manaf-Fadhlullah, tampaknya lebih memusatkan visi dan misi mereka pada sektor lain seperti ekonomi, tata kelola pemerintahan, penerapan Syariat Islam, serta keadilan sosial.

Menurut analisis dari Nukilan.id, visi kedua pasangan calon tersebut belum menunjukkan komitmen khusus dalam menangani kekerasan seksual di Aceh, terutama di sekolah-sekolah. Padahal, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak dan remaja dalam membangun masa depan. Ketidakjelasan sikap ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat yang menuntut perlindungan lebih tegas terhadap perempuan dan anak.

Direktur Flower Aceh, Riswati, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah, termasuk para calon pemimpin, harus memperlihatkan komitmen nyata dalam menangani kekerasan seksual. Dalam wawancara dengan Nukilan.id, Riswati menegaskan bahwa diperlukan langkah konkret untuk melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kami ingin melihat tindakan yang lebih tegas dari calon pemimpin daerah terkait kekerasan seksual di sekolah. Isu ini tidak bisa terus diabaikan karena berdampak langsung pada generasi muda Aceh,” ungkap Riswati pada Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Riswati juga menyoroti pentingnya revisi Qanun Jinayah sebagai langkah awal untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Menurutnya, aturan tersebut perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap korban perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang cepat, tegas, dan berpihak pada korban.

“Revisi Qanun Jinayah harus segera dilakukan. Hukum yang ada saat ini masih kurang melindungi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. Proses hukum yang lebih cepat dan adil sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Selain revisi qanun, Riswati menegaskan bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Menurutnya, anggaran yang tepat sasaran sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak berjalan efektif.

“Anggaran yang jelas dan program yang berkelanjutan harus menjadi prioritas, terutama dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya perlindungan hanya akan menjadi janji kosong,” katanya.

Isu kekerasan seksual di Aceh kini semakin memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Jika tidak segera menjadi fokus utama, dikhawatirkan masa depan generasi muda Aceh akan semakin terancam oleh lingkungan pendidikan yang tak lagi aman. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Pj Wali Kota Banda Aceh Pimpin Apel Peringatan Hari Santri 2024

0
Pj Wali Kota Banda Aceh Pimpin Apel Peringatan Hari Santri 2024. (Foto: MC BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, bertindak sebagai inspektur pada apel peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kota Banda Aceh yang digelar di kompleks Mahad Daarut Tahfizh Al Ikhlas, Villa Gardenia Ajun, Selasa (22/10/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh santri lembaga pendidikan tersebut, dengan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Kantor Kemenag Banda Aceh, Kepala Dinas Dayah Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ketua Yayasan, Camat Darul Imarah, Kapolsek, Danramil, dan hadirin lainnya.

Peringatan Hari Santri kali ini mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan”, yang terinspirasi dari nilai-nilai perjuangan santri dalam sejarah bangsa Indonesia.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota membacakan pidato Menteri Agama, menegaskan bahwa Hari Santri merupakan momentum penting untuk mengenang peran para santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, salah satunya melalui peristiwa bersejarah Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945.

“Sejarah mencatat bahwa kaum santri adalah kelompok yang paling aktif dalam menggelorakan perlawanan terhadap penjajah. Resolusi Jihad menjadi titik awal perjuangan yang puncaknya kita kenang sebagai Hari Pahlawan pada 10 November 1945,” ujar Ade Surya mengutip sambutan Menteri Agama.

Ia juga menjelaskan bahwa perjuangan santri masa kini tidak lagi berwujud perlawanan fisik melawan penjajah, melainkan perjuangan melawan kebodohan dan kemunduran dengan mengangkat pena. Santri diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terus berinovasi untuk masa depan bangsa.

Ade Surya mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa, tanpa memandang latar belakang, untuk turut merayakan Hari Santri dan mengenang jasa para pahlawan.

“Mari kita doakan para pahlawan dan santri yang telah gugur demi kemaslahatan bangsa dan agama, semoga mereka ditempatkan di tempat terbaik bersama para syuhada,” tutupnya.

Editor: Akil

Polda Aceh: Pengawasan Hewan Ternak Perlu Diperketat untuk Cegah Lakalantas

0
Direktur Lalulintas Polda Aceh, Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy. (Foto: acehprov.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Langkah ini diambil menyusul sejumlah kecelakaan lalu lintas yang telah merenggut nyawa akibat hewan ternak yang tiba-tiba melintas di jalur sibuk.

Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap masalah ini.

“Hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya telah menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang berulang kali terjadi di Aceh. Kecelakaan terbaru terjadi di lintasan Banda Aceh-Meulaboh di Desa Babah Nipah, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, pada Kamis lalu, yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia,” ungkapnya saat konferensi pers di Banda Aceh.

Peristiwa tragis itu berawal ketika sebuah mobil berusaha menghindari sekelompok hewan ternak yang tiba-tiba melintas. Sopir yang panik membanting setir dan menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, menimbulkan korban jiwa.

Muhammad Iqbal menambahkan bahwa masalah hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, terutama di jalur rawan kecelakaan, perlu segera ditangani. Jika dibiarkan, ancaman kecelakaan yang lebih fatal akan terus meningkat.

“Kami mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik hewan ternak, tentang bahaya melepas hewan mereka di jalan raya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya penegakan qanun (peraturan daerah) yang mengatur tentang hewan ternak secara konsisten, termasuk penerapan sanksi bagi pemilik yang lalai menjaga hewan mereka agar tidak berkeliaran.

“Patroli rutin dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk menertibkan hewan ternak di jalan raya, terutama di daerah rawan kecelakaan. Semua ini demi keamanan dan keselamatan bersama,” kata Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy menutup pernyataannya.

Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak dapat diminimalisir, sehingga jalan raya dapat kembali aman bagi semua pengguna.

Editor: Akil